• Tarakan – 28 Oktober 2015. Dalam rangka memperkenalkan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) BPK beserta tugas dan fungsi kepada Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten di wilayah Kalimantan Utara sebagai sesama anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi HukumNasional (JDIHN), BPK Pusat dhi. Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pengelolaan Keuangan Negara (Ditama Binbangkum) menyelenggarakan […]

  • Tarakan – 27 Oktober 2015. Dalam rangka menyebarluaskan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik kepada para Pelaksana BPK, khususnya pada para Pelaksana BPK di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Binbangkum) berinisiatif untuk memberikan sosialisasi peraturan dimaksud pada […]

  • Pada tanggal 12 Juni 2015, BPK telah mengundangkan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik dalam rangka melaksanakan amanat dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012. Sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan BPK tersebut, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara […]

  • Menyadari pentingnya aspek hukum pemeriksaan bagi Pemeriksa di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Binbangkum PKN) BPK berinisiatif untuk memberikan sosialisasi bagi para Pemeriksa mengenai dua produk hukum BPK, yaitu Keputusan BPK Nomor 2/K/I-XIII.2/6/2013 tentang Tata Cara Pelaporan Unsur Pidana yang Ditemukan dalam Pemeriksaan kepada Instansi yang […]