Berdasarkan Pasal 28H ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Salah satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

UU Nomor 40 Tahun 2004 ditetapkan dengan pertimbangan utama untuk memberikan jaminan sosial yang menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui sistem jaminan sosial nasional, setiap orang memungkinkan untuk mengembangkan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

Dalam tulisan hukum ini, akan dibahas mengenai pengelolaan, monitoring, dan evaluasi aset jaminan sosial kesehatan pada BPJS Kesehatan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

UNDUH…


Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum dan bukan merupakan pendapat instansi.