Pemerintah dan DPR memulai pembahasan revisi Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sejumlah poin krusial masuk dalam revisi beleid itu, antara lain meliputi tarif PNBP, serta objek pungutan non-pajak. Terkait tarif, Rancangan Undang-undang (RUU) PNBP akan memberikan wewenang kepada menteri untuk menentukan tarif PNBP di instansinya melalui peraturan menteri. Berbeda dengan ketentuan sebelumnya, penentuan tarif PNBP harus ditetapkan melalui peraturan pemerintah.

Unduh…