Pemerintah saat ini tengah menyusun aturan pemberlakukan insentif dan disinsentif bagi daerah yang melakukan kemudahan berusaha. “Kami sedang menyusun hal tersebut dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha,” ujar Edi Setiadi, Ketua Harian Satgas Nasional dan Staf Khusus Menteri Koordinator Perekonomian.

Penyusunan tersebut dilakukan oleh Kementerian Keuangan (Kemkeu) selaku pemberi kewenangan terkait anggaran. “Jadi kalau ada daerah yang tidak melakukan Perpres ini akan dikenakan sanksi administrasi. Hal ini sudah tertuang di Perpres Nomor 91 Tahun 2017. Bagi yang menjalankan sesuai target akan dikenakan insentif. Ini yang sedang disusun,” tambah Edi.

UNDUH…