Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Pusat atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang merupakan konsolidasi dari 80 Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL) dan 1 (satu) Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN). Dengan demikian kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan APBN Pemerintah Pusat ditentukan oleh kesesuaian LKKL dan LKBUN dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Untuk menilai kesesuaian tersebut dengan standar akuntansi dimaksud Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan atas seluruh LKKL dan LKBUN. Jadi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN tidak menjadi tanggung jawab Menteri Keuangan saja tetapi menjadi tanggung jawab menteri dan pimpinan lembaga di pemerintahan pusat.

UNDUH…