Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) tengah mempersiapkan proyek preservasi atau pemeliharaan jalan nasional non tol yang dibangun dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha atau KPBU, lewat skema Availability Payment (AP). Pembangunan jalan lewat skema KPBU sebelumnya hanya dilakukan pada jalan berbayar atau jalan tol.

Direktorat Jenderal Bina Marga pun mengadakan market sounding untuk memaparkan rencana ini. Melalui skema KPBU-AP, pembiayaan preservasi jalan bisa dilakukan oleh Badan Usaha Pelaksana (BUP), sedangkan pembayaran dilakukan dengan mencicil oleh Menteri PUPR ke Badan Usaha Pelaksana, atas tersedianya layanan infrastruktur yang sesuai dengan kualitas yang sudah ditentukan dalam perjanjian KPBU.

UNDUH…