Akhir tahun 2017, dunia kesehatan dikejutkan dengan berita defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar Rp9 triliun. Berita tersebut diikuti kabar bahwa BPJS Kesehatan sudah tidak menanggung lagi delapan penyakit katastropik, yang kemudian dibantah oleh Kepala Humas BPJS Kesehatan. Selama tiga tahun terakhir keuangan BPJS selalu negatif. Pada tahun 2014 defisit anggaran perusahaan publik itu mencapai Rp3,3 triliun. Angka itu membengkak menjadi Rp5,7 triliun pada tahun 2015 dan Rp9,7 triliun pada 2016, serta pada akhir tahun 2017 menjadi sekitar Rp9 triliun.

Disinyalir defisit atau ketidaksesuaian antara iuran dengan pelayanan kesehatan (mismatch) terjadi karena iuran yang diterima tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Selain itu, terdapat moral hazard peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) utamanya Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU). Ia menyinggung banyak peserta JKN-KIS yang sesudah mendapatkan pelayanan kesehatan ternyata tidak membayar lagi.

Permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah sebagai berikut.

  1. Bagaimana kelembagaan BPJS Kesehatan?
  2. Bagaimana pengelolaan keuangan BPJS Kesehatan?
  3. Bagaimana pertanggungjawaban keuangan BPJS Kesehatan?

UNDUH…


Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum dan bukan merupakan pendapat instansi.