Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan masih adanya kendala dalam proses Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Terdapat 153 temuan yang memuat 177 permasalahan menyebabkan ketidakefektifan senilai Rp279,60 juta untuk tahun anggaran 2016-triwulan III 2017. “BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan PTSP untuk menghasilkan perizinan yang mudah, murah, cepat, dan tepat dalam rangka mendukung kemudahan bisnis dan investasi pada 14 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) belum efektif,” ujar Ketua BPK, Moemahardi Soerja Djananegara.

UNDUH…