Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai langkah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dalam menangani kelebihan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan dan Rutan masih belum efektif. Hal tersebut termuat dalam buku Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II tahun 2017 yang merupakan hasil pemantauan BPK pada Kementerian/Lembaga, Daerah, BUMN dan BUMD.

Hasil pemeriksaan pada pemerintah pusat tentang penanganan kelebihan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara dilakukan pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham serta instansi terkait lainnya di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Pekanbaru, dan Medan.

UNDUH…