Perencanaan barang milik negara/daerah merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk menghubungkan antara ketersediaan barang milik negara/daerah sebagai hasil pengadaan yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan dalam rangka meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan negara. Perencanaan barang milik negara/daerah harus dapat mencerminkan kebutuhan riil barang milik negara/daerah pada kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah, sehingga dapat dijadikan dasar dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik negara/daerah pada rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah.

Pengadaan barang/jasa yang dilakukan pemerintah dimaksudkan untuk mendapatkan barang/jasa dengan kriteria tepat harga, tepat (sesuai) kualitas, tepat kuantitas (volume), rekanan dan cara pengadaan yang tepat, dan kesepakatan lainnya sesuai dengan perjanjian yang dilakukan sehingga pengguna dapat memanfaatkan barang/jasa dimaksud. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Beberapa permasalahan yang akan di bahas dalam tulisan hukum ini, yaitu:

  1. Apakah yang dimaksud dengan perencanaan pengadaan dan apa saja yang menjadi ruang lingkupnya?
  2. Bagaimanakah perencanaan pengadaan melalui Swakelola berdasarkan Perpres 16 Tahun 2018?
  3. Bagaimanakah perencanaan pengadaan melalui Penyedia berdasarkan Perpres 16 Tahun 2018?
  4. Bagaimana penyusunan dan pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP)?

Unduh…


Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum dan bukan merupakan pendapat instansi.