Keputusan Pemerintah mendorong PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) mengakuisisi 51% saham PT Freeport Indonesia (Freeport) menimbulkan perdebatan. Persoalan utama terkait harga.  Banyak yang menilai harga yang harus dibayar untuk menguasai 51% saham Freeport Indonesia senilai US$ 3,85 miliar terlalu mahal.

Komisi VI DPR berencana memanggil Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Direksi Inalum untuk meminta penjelasan atas perhitungan harga pembelian saham Freeprot tersebut. Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi  Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ihsan Yunus menilai, pembahasan dilakukan untuk mengetahui perhitungan harga Freeport dari persepektif pemerintah dan Inalum. “Kami ingin mengetahui komposisi riil perhitungan harga tersebut. Jadi kami memprakarsai pemanggilan Kementerian BUMN,” ujar Ihsan.

Unduh…