Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melakukan kerja sama dalam mengawal pengadaan tanah untuk keperluan operasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Hal tersebut direalisasikan melalui penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) antara kedua belah pihak hari ini.

Menteri ATR/BPN, Sofyan Djalil mengatakan bahwa pihaknya ingin memberikan kemudahan kepada industri pertambangan minyak dan gas (migas). Caranya dengan diskresi pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yaitu dengan membuat kepentingan migas menjadi kepentingan publik.

UNDUH…