Dengan adanya keterbatasan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk penyediaan infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan inovasi pembiayaan non-APBN salah satunya melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Hal ini dilakukan dalam rangka mendukung ketersediaan pembiayaan infrastruktur untuk menunjang percepatan pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan. 

Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Eko D Henpoerwanto menyebutkan, penyediaan infrastruktur menghabiskan anggaran yang tidak sedikit. Berdasarkan Visi PUPR 2030, total anggaran yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur PUPR pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) mencapai Rp2.058 triliun.

Selanjutnya…