Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta PT Pertamina (Persero) melakukan pembenahan pada sistem penyaluran gas Liquefied Petroleum Gas (LPG) dengan memperbanyak dan mempermudah izin agen distribusi. Wakil Ketua Komisi VII DPR Ridwan Wisjam mengatakan pihaknya menemukan penyimpangan distribusi LPG yang terlihat dari hasil inspeksi lapangan Komisi VII DPR. Menurutnya, dalam indikasi penyaluran gas LPG, khususnya yang berukuran 3 kg, distributor mengambil banyak keuntungan. “Penyelesaiannya dengan memperbanyak distributor LPG, kalau diperkecil dan dipersulit mereka nakal karena merasa dibutuhkan,” tuturnya seusai memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) secara tertutup dengan Ditjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral  (ESDM), Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan PT Pertamina.

Selanjutnya…