Indonesia ditimpa beberapa musibah bencana alam sepanjang tahun 2018. Letak geografis Indonesia yang berada di Cincin Api Pasifik (Ring of Fire) dan dikelilingi oleh lautan membuat negeri ini berpotensi dihantam berbagai bencana alam. Gempa di NTB ditambah tsunami dan tanah retak di Sulawesi Tengah menimbulkan keprihatinan bagi bangsa. Tak dapat dipungkiri bencana selalu menimbulkan permasalahan rehabilitasi dan rekonstruksi pada pasca bencana. Akibat gempa sebagian infrastruktur berupa jalan, jembatan, sekolah, tempat ibadah, dan  pasar rusak. Hal ini tentunya membutuhkan perbaikan segera, dan tentunya membutuhkan dana untuk membangunnya kembali.

Pada dasarnya, penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah yang mana pemerintah dan pemerintah daerah juga mendorong partisipasi masyarakat di dalamnya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 60 angka (1) dan (2) UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.  Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, pemerintah memiliki tanggung jawab, antara lain meliputi:

  1. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan dan belanja negara yang memadai; dan
  2. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai.

Pemerintah daerah juga turut memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang salah satunya meliputi pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai.

Permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut.

  1. Siapakah pejabat perbendaharaan yang memiliki kewenangan dan kewajiban untuk memantau dan mengevaluasi pengelolaan Dana Darurat?
  2. Bagaimanakah tata cara pengelolaan Dana Darurat?

Unduh…


Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum dan bukan merupakan pendapat instansi.