Sistem zonasi sekolah bukan hanya pekerjaan satu kementerian, tapi butuh sinkronisasi 18 kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (Pemda). Karena itu, dalam implementasinya butuh Peraturan Presiden (Perpres). Pernyataan itu disampaikan Staf Ahli Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Chatarina Muliana Girsang saat diskusi Di Balik Kebijakan Zonasi di Jakarta, kemarin. Menurutnya, sistem zonasi dalam Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) sangat penting diperkuat Perpres sebagai dasar sinkronisasi kebijakan terkait sistem zonasi dengan K/L lain. Chatarina mengatakan, di dalam Perpres itu akan diatur sinkronisasi dengan 18 K/L seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) yang bertugas membangun sekolah, Kementerian Keuangan terkait anggaran, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kementerian PAN dan RB) untuk pemenuhan gurunya, dan bahkan ada Kementerian Agama yang membawahi sekolah keagamaan. “Kami memandang bahwa zonasi sekolah itu bukan hanya kami. Tetapi perlu sinkronisasi, kolaborasi, dan sinergi antar K/L dan pemda,” ungkap Chatarina.

Selengkapnya…