Detail Peraturan - JDIH BPK

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2015

Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik

Tipe Dokumen	Peraturan Perundang-undangan
Judul	Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik
T.E.U.	Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan
Nomor	2
Bentuk	Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan
Bentuk Singkat	Peraturan BPK
Tahun	2015
Tempat Penetapan	Jakarta
Tanggal Penetapan	12 Juni 2015
Tanggal Pengundangan	12 Juni 2015
Tanggal Berlaku	12 Juni 2015
Sumber	LN.2015/No.136, LL BPK : 10 hlm.
Subjek	PEMERIKSAAN - LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN - BANTUAN KEUANGAN - PARTAI POLITIK
Status	Berlaku
Bahasa	Indonesia
Lokasi	BPK RI
Bidang	HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

PEMERIKSAAN - LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN - BANTUAN KEUANGAN - PARTAI POLITIK

2015

Peraturan BPK NO. 2, LN.2015/No.136, LL BPK : 10 hlm.

Peraturan BPK TENTANG Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik

ABSTRAK:

Berdasarkan ketentuan Pasal 34A ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari APBN dan APBD kepada BPK untuk dilaksanakan pemeriksaan.

Dasar hukum Peraturan BPK ini adalah UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2006; UU Nomor 2 Tahun 2008; dan PP Nomor 5 Tahun 2009.

Peraturan BPK ini mengatur mengenai: 1) penyerahan Laporan Pertanggungjawaban oleh Parpol kepada BPK; 2) pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban oleh BPK; dan 3) penyerahan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Pertanggungjawaban kepada Parpol.

CATATAN:

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2015.
Lampiran 3 lembar.