Direktorat Jenderal (Ditjen) Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mengevaluasi Peraturan Daerah (Perda) mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Sebab, Kemenkeu menemukan masih banyak Perda terkait PDRD yang tumpang tindih dengan aturan pemerintah pusat dan dinilai mengganggu kepentingan umum.  Sebenarnya, Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) sudah mengatur pembuatan Perda PDRB. Namun, pasca lahirnya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda), Pemda jarang menyampaikan Perda yang dibuatnya ke pemerintah pusat sehingga banyak Perda yang dinilai berlawanan dengan UU tersebut.

UNDUH…