PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PENGGUNAAN SISTEM ELEKTRONIK DALAM KERANGKA INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW UNDUH….
Headlines
Dasar Hukum
Pasal 23E, Pasal 23F, dan Pasal 23G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen Ketiga)
Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Produk Hukum Terbaru
Tulisan Hukum Terbaru
Masalah klasik berupa kemiskinan di Indonesia dipandang akan tetap menjadi masalah yang terberat yang akan dihadapi pemerintah di tahun 2012 ini. Kemiskinan merupakan masalah yang ditandai oleh berbagai hal antara lain rendahnya kualitas hidup penduduk, terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, terbatasnya dan rendahnya mutu layanan kesehatan, gizi anak, dan rendahnya mutu layanan pendidikan. Agar tingkat kemiskinan di Indonesia dapat menurun [ Read More ]
Tingkat kemiskinan menyebabkan masyarakat miskin tidak mampu memenuhi kebutuhan akan pelayanan kesehatan yang tergolong mahal. Jika tidak segera diatasi, kondisi tersebut akan memperparah kondisi kesehatan masyarakat Indonesia, karena krisis ekonomi telah meningkatkan jumlah masyarakat miskin dan mengakibatkan naiknya biaya pelayanan kesehatan, sehingga semakin menekan akses mereka karena biaya yang semakin tak terjangkau. Mengingat kesehatan merupakan aspek penting dalam kehidupan masyarakat, [ Read More ]
Catatan Berita Terbaru
Kejaksaan Agung sedang menyelidiki proyek bioremediasi milik PT Chevron Pacific Indonesia (CPI). Proyek yang merugikan negara hingga ratusan miliar itu diduga fiktif. Hal tersebut dikemukakan oleh Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), Andhi Nirwanto, di Jakarta, Kamis 22 Maret 2012. Saat ditanya sampai sejauh mana keterlibatan Badan Perencanaan Minyak dan Gas (BP Migas), Andhi Nirwanto enggan memberikan keterangan. Dia menegaskan [ Read More ]
Latest News
Kamis, 22 Maret 2012 Direktorat LABH pada Ditama Binbangkum meluncurkan “New Website Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) BPK” sekaligus melaksanakan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang bertempat di Auditorium Pusdiklat BPK RI di Jakarta. Acara dibuka oleh Kepala Ditama Binbangkum BPK RI, Nizam Burhanuddin, SH, MH kemudian dilanjutkan dengan acara [ Read More ]
Kamis, 29 Maret 2012 Direktorat LABH pada Ditama Binbangkum mengadakan sosialisasi Peraturan BPK No. 2 tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK dan Peraturan BPK No. 3 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat di Bandung. Acara dibuka dengan sambutan yang disampaikan oleh Slamet Kurniawan, M.Sc., Ak. selaku Kepala [ Read More ]
Jambi, 16 Maret 2012 BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi menyelenggarakan Sosialisasi Peraturan BPK RI Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK pada Kamis, 15 Maret 2012 di Auditorium Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi. Sosialisasi tersebut diikuti oleh seluruh pemeriksa di BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi, dengan nara sumber dari Direktorat Legislasi, Analisis dan [ Read More ]
Kamis, 9 Februari 2012, Direktorat LABH pada Ditama Binbangkum mengadakan sosialisasi Peraturan BPK No. 2 tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK dan Peraturan BPK No. 3 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli pada BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo di Gorontalo. Acara dibuka dengan pemberian sambutan oleh Efdinal S.E, M.M selaku Kepala BPK Perwakilan Provinsi [ Read More ]
