Glosarium Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara, disusun untuk memenuhi kebutuhan para pelaksana pada Badan Pemeriksa Keuangan, agar dapat memahami berbagai istilah, pengertian dan ungkapan-ungkapan yang sering ditemukan dalam pelaksanaan  pemeriksaan pengelolaan keuangan negara atau komunikasi kedinasan, sehingga dalam pengungkapannya dalam laporan hasil pemeriksaan atau naskah dinas tidak menimbulkan multi tafsir yang dapat berdampak secara hukum.

Dalam menyusun Glosarium ini kami memanfaatkan berbagai sumber, yaitu Law dictionary, berbagai pengertian dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang  Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern  Pemerintah, Peraturan Perundang-undangan sebagai Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Bidang Keuangan Negara atau Peraturan yang terkait lainnya, Peraturan BPK-RI, Panduan Manajemen Pemeriksaan BPK, Kumpulan Istilah Bidang Hukum terkait dengan pemeriksaan, Juklak/Juknis Pemeriksaan BPK, Wikipedia Ensiklopedia Bebas, Kamus Hukum, Terminologi Hukum, KUHAP, Kamus Istilah Keuangan dan Investasi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, KUHPerdata, KUHD dan Glosarium IHPS, dimana dalam penulisan Glosarium kami sajikan sesuai dengan urutan alfabet untuk  memudahkan dalam pencariannya.

Kami menyadari bahwa Glosarium ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karenanya saran dan masukan untuk kesempurnaan dan perbaikan Glosarium Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara sangat kami harapkan, semoga Glosarium ini dapat bermanfaat.


Glossarium A

NoHalDeskripsi
1ABTanggaran tambahan yang diajukan akibat adanya kebutuhan dana tambahan disebabkan beban biaya yang melebihi anggaran ataupun tambahan kegiatan yang belum dianggarkan yang diajukan oleh satker yang bersangkutan.
2accessjalan masuk.
3accountcatatan keuangan; bank ~ simpanan deposito atau rekening kredit di bank / bank rekening; rekening.
4Association of Certified Fraud Examiner (ACFE)asosiasi penyedia jasa pendidikan dan pelatihan anti-fraud, yang mempunyai misi untuk mengurangi kejahatan kerah putih dan fraud, serta membantu anggotanya untuk mencegah dan mendeteksi fraud.
5adhesian contract/kontrak bakubentuk perjanjian-perjanjian standar yang umumnya terjadi dalam perdagangan, dalam hal mana biasanya salah satu pihak yang posisinya lebih tinggi menyodorkan naskah perjanjian yang sudah tersusun terlebih dahulu kepada pihak lain untuk disetujui.
6adhockhusus untuk maksud tertentu.
7advokat/pengacara/attorneyahli hukum atau orang yang diberi kuasa berdasarkan hukum oleh orang lain untuk melakukan transaksi bisnis; selain itu, dapat juga mewakili orang lain dalam berperkara di pengadilan.; orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini [vide: UU No. 18/2003].
8affidavit/keterangan di bawah sumpahketerangan tertulis mengenai fakta yuridis yang dibuat di bawah sumpah.
9affiliated company/perusahaan afiliasisuatu perusahaan yang secara efektif dikendalikan oleh perusahaan lain, atau tergabung dengan perusahaan atau beberapa perusahaan lain karena kepentingan atau kepemilikan atau kepengurusan yang sama.
10afiliasipertalian sebagai anggota atau cabang; perhubungan.
11agen eskro/escrow agentpihak yang ikut bertanggung jawab, baik terhadap pihak penjual dan pembeli maupun terhadap kreditur dan debitur bahwa perjanjian yang dibuat setiap pihak akan terlaksana.
12agen fiskal/fiscal agentagen mengenai soal keuangan pada umumnya, khususnya yang ditunjuk pemerintah sebagai pemungut pajak, penerimaan atau penyimpanan dana, dan pelaksanaan pembayaran pengeluaran pemerintah; bank dapat ditunjuk sebagai agen wajib pungut atas pajak bunga deposito nasabah dan wajib menyetorkan kepada pemerintah; agen fiskal sering pula disebut dengan wajib pungut.
13agen korporatif/corporate agentbank yang memberikan jasa sebagai agen kepada perusahaan dan/atau lembaga pemerintah; jasa itu dapat berupa kliring, pembayaran dividen atau bunga, penebusan dan pendaftaran saham, serta penagihan pajak; bank akan membebankan biaya atas jasa yang diberikan.
14agen pembayar/paying agentagen, biasanya sebuah bank komersial, yang diberi wewenang oleh penerbit surat berharga untuk membayarkan kewajiban pokok dan bunga kepada pemegang surat berharga; agen tersebut bertindak sebagai pembayar dan menarik biaya untuk jasa pelayanan.
15agen penjamin/del credere agentagen yang menjamin pembayaran barang yang dijual olehnya dengan menerima komisi tambahan.
16agen/agentseseorang atau badan yang diberi kuasa atau yang ditunjuk untuk mewakili atau bertindak atas nama seseorang atau badan lain dan mempunyai hubungan tetap dengan yang diwakilinya; bank juga dapat bertindak sebagai agen dalam beberapa kegiatan seperti menjadi kustodian dan/atau wali amanat.
17agunanbentuk apapun juga dari hak kebendaan yang menjamin kredit/utang yang sejalan dengan pinjaman yang diterima oleh debitur.
18akadperjanjian atau kontrak.
19akibat1. ukuran atau besaran dari konsekuensi yang telah atau akan terjadi karena terdapat kondisi yang berbeda dari kriteria yang ditetapkan;
2. ukuran mengenai seberapa luas dampak yang telah dicapai sebuah program terhadap perubahan fisik, sosial, dan atau ekonomi.
20akseptasi/acceptancejanji untuk membayar oleh pihak tertarik dengan cara membubuhkan tanda tangan dalam surat wesel; akseptasi harus dinyatakan dengan kata “akseptasi” atau dengan cara lain yang sama maksudnya; tanda tangan saja dan pihak tertarik dibubuhkan pada halaman muka, surat wesel sudah berlaku sebagai akseptasi; apabila telah diakseptasi, wesel ini menjadi sama dengan promes, yang berarti dapat diperdagangkan atau dapat dijual kepada pihak lain sebelum tanggal jatuh tempo.
21akseptor/acceptorpihak tertarik yang mengakseptasi surat wesel.
22aksiomapernyataan yang dapat diterima sebagai kebenaran tanpa pembuktian.
23aksio pauliana/actio paulianagugatan yang diajukan kreditur untuk membatalkan perbuatan curang dari debitur yang merugikannya; lembaga aksio pauliana diciptakan untuk melindungi kreditur dari tindakan curang debiturnya, yaitu orang, persekutuan/badan hukum yang dinyatakan pailit.
24akta autentik/authentieke daadakta yang sengaja dibuat untuk membuktikan sesuatu oleh atau di hadapan pejabat yang mempunyai kewenangan yang khusus ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
25akta di bawah tangan/private deedakta yang sengaja dibuat untuk membuktikan sesuatu oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
26akta/deed1. keterangan tertulis yang ditandatangani oleh pihak yang berkepentingan untuk membuktikan kebenaran atau keinginan sebagaimana tertulis dalam dokumen tersebut; 2. surat yang sengaja dibuat dan ditandatangani dan digunakan sebagai alat bukti tertulis. akta dibedakan dua macam: (i) akta otentik – akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, atau dibuat oleh para pihak di hadapan pejabat yang berwenang dan (ii) akta di bawah tangan – akta yang dibuat dengan tidak melibatkan pejabat yang berwenang.
27aktivitas pengendaliankebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan, aktivitas pengendalian dapat meliputi reviu kinerja, pengolahan informasi, pengendalian fisik, serta pemisahan tugas.
28aktiva jaminan/pledge assetsaktiva dalam bentuk properti, surat berharga, atau harta lain yang telah terikat sebagai jaminan untuk mendukung penerbitan obligasi, surat utang, atau pinjaman.
29akuisisi/acquisitionpengambilalihan sebagian besar (lebih dari 50%) atau seluruh kepemilikan suatu bank.
30akuntabel1. harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa;
2. bertanggung jawab; dapat dipahami.
31akuntabilitas1. kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif; 2. mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik; 3. pertanggungan jawab;4. asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
32akuntan publikakuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa pemeriksaan dan terdaftar pada organisasi profesi.
33akuratketepatan bukti yang digunakan dalam pemeriksaan.
34alat buktiapa saja yang menurut undang-undang dapat dipakai untuk membuktikan benar atau tidaknya sesuatu (tuduhan).
35alat bukti yang sahketerangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa [vide: UUNo. 8/1981].
36amandemen/addendum/adendum/tambahan/amendmentperubahan, yaitu perubahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian pokok/peraturan perundang-undangan/konstitusi.
37amortization/ amortisatie(Bld), pernyataan tidak sah atau tidak berlaku lagi.
38ammendements of the statutes/perubahan anggaran dasardalam hukum perusahaan berarti tindakan mengubah anggaran dasar suatu perseroan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dalam bentuk akta notaris, serta harus mendapatkan persetujuan Menteri yang berwenang untuk kemudian didaftarkan dalam Daftar Perusahaan.
39ampu - pengampu/guardianorang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang yang tidak mampu menangani urusannya, misalnya orang tua yang mewakili anak yang belum dewasa untuk mengurus kekayaan dan kepentingannya.
40ampu - pengampuan/curate/curanduspengurusan harta dan kepentingan seseorang oleh orang atau pihak lain yang ditunjuk oleh pengadilan karena orang tersebut mempunyai kelainan jiwa ataupun boros.
41anak perusahaan/subsidiary companyperusahaan yang turut atau sepenuhnya dikendalikan oleh perusahaan lain karena sebagian besar atau seluruh modalnya dimiliki oleh perusahan lain tersebut; sin. perusahaan anak
42analogi/analogie/analogy1. menyamakan; menyamaratakan; membuat persamaan arti atau maksud berdasarkan perbandingan kata-kata, pengertian yang ada atau peristiwa (tindak pidana).
2. analogi positif : menyamakan dengan betul; analogi negatif (a contrario): menyamakan yang salah.
43anggaranpedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.
44anggota sindikasi/syndicate member1. anggota dari suatu kelompok investor (dalam hal ini adalah bank) yang membiayai suatu proyek
2. anggota dari suatu kelompok investor yang bertindak sebagai penjamin dalam penerbitan saham.
45anjak - penganjak piutang/factorpihak yang kegiatannya membeli piutang pihak lain dengan menanggung risiko tak terbayarnya utang.
46anjak piutang/factoringkegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan/atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan atas transaksi perdagangan dalam atau luar negeri; perusahaan yang melakukan anjak piutang disebut perusahaan anjak piutang.
47annulmengakhiri, membatalkan.
48annulment/pembatalanpembatalan putusan pengadilan dikarenakan sebab-sebab tertentu sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, misalnya karena ternyata pengadilan tersebut tak berwenang untuk memeriksa perkara.
49anotasi/annotation/annotatie/verklarende /aantekeningensuatu catatan singkat tentang penjelasan fakta dan putusan dalam suatu kasus, khususnya interpretasi dari segi hukum.
50antara - perantara pemasaran/middlemanperantara yang menghubungkan produsen dan konsumen, atau pedagang besar dan konsumen; seringkali perantara tersebut mengambil risiko besar dengan memesan dan menyimpan barang sebelum mereka memperoleh kontrak penjualan, biasanya mereka membeli dengan jumlah besar dan menjual secara eceran; mereka juga menyetujui biaya distribusi dan laba antara harga pembelian dan penjualan, biasanya sampai dengan 5%.
51anti dumping duty/bea anti dumpingaturan hukum yang disepakati oleh negara-negara anggota GATT yang menetapkan standar prosedural maupun substantif untuk mencegah tindakan dumping di negara-negara anggota GATT yang menandatangani aturan tersebut.
52anti dumping tarrif/tarif anti dumping/bea masuk anti dumpingpungutan negara pengimpor yang dikenakan terhadap barang dumping yang menyebabkan kerugian produsen lokal yang memproduksi produk serupa.
53anti-trust/anti monopolikebijakan atau tindakan yang berusaha membatasi atau mencegah terjadinya situasi dan kondisi monopolis di sektor ekonomi dan/atau praktik curang.
54APBD1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD;
2. suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
55APBN1. rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR;
2. suatu rencana keuangan tahunan negara yang ditetapkan dengan undang-undang.
56APBN-Perubahanperubahan atas undang-undang APBN yang ditetapkan dalam undang-undang.
57appraisal/appraisement/taxatie taksiran nilai barang dalam perjanjian oleh pihak ketiga yang tidak memihak.
58appraiser/penaksir/penakarorang yang memiliki kemampuan secara profesional untuk menaksir/menghitung nilai atau harga atas suatu barang atau kerugian yang timbul akibat musnah/rusaknya suatu barang.
59arbitrase/arbitrationpenyelesaian perselisihan di luar pengadilan oleh pihak ketiga sebagai penengah (arbiter/arbitrator) yang ditunjuk oleh pihak yang berselisih; setiap putusan yang diambil oleh arbiter bersifat mengikat dan harus ditaati oleh semua pihak yang berselisih.
60arbiter/arbitratorseorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh pengadilan negeri atau oleh lembaga arbitrase untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase.
61arsip data komputer (ADK)arsip data berupa disket atau media penyimpan digital lainnya yang berisikan data transaksi, data buku besar, dan/atau data lainnya.
62articles of association/akta pendirian persekutuan atau perseroandokumen hukum yang dibuat di depan dan oleh notaris publik yang menyatakan pendirian suatu persekutuan.
63asas kerugian/principle of indemnityprinsip yang menyatakan bahwa tertanggung hanya berhak atas penggantian setinggi-tingginya sebesar kerugian yang nyata-nyata dideritanya.
64asas prudensial perbankansalah satu upaya untuk meminimalkan risiko usaha dalam pengelolaan bank, baik melalui ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia maupun ketentuan intern bank yang bersangkutan.
65asas subrogasi/principle of subrogationprinsip yang menyatakan bahwa penanggung berhak mendapatkan pembayaran kembali atas ganti rugi yang telah diberikan penanggung kepada kreditur.
66asersi/assertion1. pernyataan atau rangkaian pernyataan yang dibuat oleh manajemen tentang suatu hal yang berdasarkan atau sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan; 2. suatu deklarasi, atau suatu rangkaian deklarasi secara keseluruhan, oleh pihak yang bertanggung jawab atas deklarasi tersebut; 3. semua hal yang diperiksa, baik yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan oleh pihak yang diperiksa dan atau pihak yang meminta pemeriksaan.
67asersi manajemenpernyataan manajemen yang terkandung di dalam komponen laporan keuangan. Pernyataan tersebut dapat bersifat implisit atau eksplisit serta dapat diklasifikasikan berdasarkan penggolongan besar sebagai berikut ini: (a) keberadaan atau keterjadian; (b) kelengkapan; (c) hak dan kewajiban; (d) penilaian dan alokasi; (e) penyajian dan pengungkapan.
68assessmenilai, menaksir; menentukan nilai dari kekayaan atau jumlah pemasukan.
69assessmentpenilaian, penaksiran.
70assets/aktiva/kekayaansemua pos pada jalur debet suatu neraca keuangan yang terdiri dari harta, piutang, biaya yang dibayar terlebih dahulu, dan pendapatan yang masih harus diterima; properti atau harta benda yang dimiliki seseorang atau badan hukum; modal, kekayaan atau kepemilikan; aset negara dan sebagainya.
71assignment/pengalihan hakpihak yang melakukan pengalihan atas suatu alas hak yang sah ke pihak lainnya.
72assumptionanggapan, praduga.
73asuransi berlebih/overinsurancekondisi dalam penutupan pertanggungan yang jumlah pertanggungannya lebih tinggi daripada nilai pasar objek asuransi itu sendiri.
74asuransi kebakaran/fire insuranceasuransi mengenai pertanggungan risiko atas barang-barang terhadap bahaya kebakaran dalam jangka waktu tertentu.
75asuransi kelompok/group insuranceasuransi terhadap bahaya kematian, kecelakaan, dan lain-lain untuk tertanggung yang terdiri atas sekelompok orang yang homogen dengan menggunakan satu polis.
76asuransi kredit/credit insuranceasuransi yang memberikan pertanggungan kepada kreditur atas risiko terjadinya kerugian karena kredit macet.
77asuransi kurang/underinsuranceasuransi yang ditutup dengan nilai tanggungan lebih rendah daripada nilai barang atau jumlah risiko.
78asuransi laut/marine insuranceasuransi pengangkutan yang berhubungan dengan kapal laut dan muatannya; asuransi tersebut menanggung segala risiko akibat bahaya di laut pada pelayaran tertentu untuk jangka waktu tertentu, kecuali yang secara tegas dinyatakan tidak ditanggung.
79asuransi pihak ketiga/liability insuranceasuransi mengenai pertanggungan risiko karena bahaya tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga
80asuransi segala risiko/all risk insuranceasuransi yang pertanggungannya mencakup segala macam risiko, kecuali bahaya yang secara tegas dinyatakan tidak ditanggung.
81asuransi/insurance1. perjanjian antara penanggung dan tertanggung, yang mewajibkan tertanggung membayar sejumlah premi untuk memberikan penggantian atas risiko kerugian, kerusakan, kematian, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa yang tidak terduga; 2. asuransi, pertanggungan; perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas kematian atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.
82at costpertanggungjawaban biaya pelaksanaan sesuai dengan biaya yang sesungguhnya berdasarkan bukti pengeluaran yang ada.
83attachment/sita jaminantindakan penyitaan oleh kreditur atas kekayaan yang berada dalam penguasaan debitur untuk pelunasan hutangnya sewaktu sengketa masih dalam proses pengadilan, dimaksudkan sebagai langkah pengaman bagi kreditur agar debitur tidak menghilangkan atau mengalihkan kekayaan tersebut ke pihak ketiga.
84auditpemeriksaan keuangan, memeriksa pembukuan, suatu pemeriksaan resmi mengenai perkembangan situasi keuangan dari perorangan atau suatu organisasi (umum). ~ lihat pemeriksaan.
85auditor/pemeriksa/pemeriksa keuangan negaraorang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK.
86auditu/testimoniumkesaksian menurut kata orang
87authentication/legalisatiepengesahan, tindakan untuk membuktikan bahwa sesuatu (dokumen) adalah benar atau asli yang dapat dibenarkan sebagai bukti.
88authentic document/dokumen otentikdokumen hukum yang asli atau otentik, dapat berupa dokumen yang dibuat oleh petugas yang berwenang untuk itu.
89authorization/otorisasi/pengesahanperbuatan hukum berupa pengesahan atau pemberian akibat hukum terhadap suatu fakta atau peristiwa.
90avaljaminan bahwa pembayaran akan dilakukan.
91axiom/aksiomapernyataan yang tidak perlu dibuktikan kebenarannya.

Glossarium B

NoHalDeskripsi
1badan hukum milik negara/BHMNbadan hukum yang dimiliki oleh Negara yang bertanggung jawab mengurus, mengelola lembaga-lembaga nirlaba, seperti universitas/sekolah tinggi/institute/akademi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta mengembangkan pendidikan di bidang disiplin ilmu pendidikan, pendidikan disiplin ilmu dan disiplin lain.
2badan hukum/legal entitybadan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan sebagai orang, yaitu memegang hak dan menanggung kewajiban.
3badan layanan umum (BLU)unit kerja pada departemen/lembaga atau satuan kerja pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan layanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
4badan layanan umum daerah (BLUD)SKPD/unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5badan pemeriksa keuangan/BPK1. lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara [vide: UU No. 15/2006, Pasal 2].
6badan usaha milik negara/BUMNbadan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan [vide UU No. 19/2003].
7badan usaha/entityistilah yang lazimnya diartikan sebagai organisasi perusahaan baik yang berstatus badan hukum maupun bukan badan hukum.
8bagan perkiraan standar (BPS)daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta pembukuan dan pelaporan keuangan pemerintah.
9bail bondbukti tertulis dari penjaminan.
10bailoutbantuan keuangan atau penyelamatan kepada perusahaan atau bank tertanggung yang mengalami kesulitan.
11balanceneraca untuk menghitung perbedaan antara debit dan kredit dalam pembukuan perusahaan.
12balance budgetanggaran berimbang antara jumlah penerimaan yang sekurang-kurangnya sama dengan pengeluaran pada periode tertentu.
13balance sheetsuatu laporan keuangan dari suatu badan usaha dalam suatu periode tertentu yang menggambarkan posisi keuangan sesungguhnya, utang dan modal sendiri, untuk melihat keseimbangan antara harta di satu pihak dengan kewajiban dan kejujuran pemiliknya.
14bankbadan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
15bank beku operasi/BBO/suspensionpemberhentian sementara operasi suatu bank oleh pemerintah karena dianggap tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap pihak ketiga.
16bank bermasalah/problem bank troubled bank1. bank yang mempunyai rasio atau nisbah kredit tak lancar yang tinggi apabila dibandingkan dengan modalnya; 2. bank yang dari hasil pemeriksaan nilai CAMEL-nya berada pada posisi empat (kurang sehat) atau lima (tidak sehat) pada daftar urutan kondisi bank; penilaian tersebut tidak disebarluaskan ke masyarakat; bank bermasalah akan lebih sering diperiksa daripada bank yang berkondisi sehat.
17bank bukan bank/nonbank bankbank yang menerima simpanan atau memberikan pinjaman komersial, tetapi tidak melaksanakan kedua kegiatan tersebut pada waktu yang sama; bidang usahanya dibatasi, yaitu menerima simpanan atau memberi pinjaman; bank bukan bank berbeda dengan pengertian bank dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992; sebelum dikeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, bank bukan bank dikenal dengan nama Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB); dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, LKBB tidak dikenal lagi, berarti badan usaha tersebut harus memilih menjadi bank atau perusahaan sekuritas.
18bank campuran/joint venture bankbank umum yang didirikan oleh satu bank umum atau lebih, berkedudukan di Indonesia dan didirikan oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang dimiliki sepenuhnya oleh warga negara Indonesia dengan satu bank atau lebih, yang berkedudukan di luar negeri.
19bank dagang/merchant bank1. bank yang memproses kartu kredit yang menerima bukti penjualan kartu-kartu bank dari pedagang eceran; pedagang yang mengeluarkan bukti penjualan menukarkan/menguangkan bukti penjualan tersebut menjadi simpanan dengan memungut biaya pemrosesan yang disebut sebagai diskon dagang; jika transaksi diajukan oleh nasabah pada bank lain, bank dagang yang memperoleh informasi mengenal bukti penjualan tersebut, melalui sistem tukar menukar informasi kartu bank, mengumpulkan jumlah tagihan dan bukti penjualan dikurangi biaya tukar menukar dari bank penerbit kartu; 2. bank investasi di Eropa yang bergabung sebagai bank dagang.
20bank dalam likuidasi/liquidated bankbank yang telah dicabut izin usahanya karena tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1996 tentang ketentuan dan tata cara pencabutan izin usaha, pembubaran, dan likuidasi bank karena dianggap tidak mungkin diselamatkan lagi meskipun telah dilakukan berbagai upaya penyehatan.
21bank devisa/foreign exchange bankbank umum yang dapat melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
22bank endorsemenpembubuhan tanda pengesahan oleh bank dibelakang surat berharga yang mengikat bank bertanggung jawab atas pembayarannya bila penerbit tidak adapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.
23bank ekspor impor/export-import bankbank yang kegiatan utamanya memberikan kredit kepada perusahaan yang melakukan transaksi ekspor impor.
24bank examinationpemeriksaan terhadap bank yang dilakukan oleh otoritas moneter untuk mengetahui ketaatan terhadap peraturan dalam kegiatan operasionalnya, yang dilakukan oleh bank sentral.
25bank gelapbadan yang melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat tanpa izin dari pihak yang berwenang.
26bank guarantee/jaminan bankkesanggupan tertulis yang diberikan sebuah bank kepada seseorang yang menerima jaminan dari orang lain yang disebut pihak terjamin, bahwa bank akan membayar sejumlah uang kepadanya pada waktu yang telah ditentukan jika pihak terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya.
27bank independen/independent bankbank umum yang dimiliki oleh komunitas masyarakat setempat, menyerap dana dari masyarakat tempat bank beroperasi dan meminjamkannya kepada masyarakat setempat; bank independen tidak berafiliasi dengan perusahaan grup usaha multibank (multibank holding company), bank ini dikenal juga dengan nama bank komunitas.
28bank industri/industrial bankbank yang didirikan untuk melakukan pembiayaan pada para karyawan atau pekerja; bank tersebut memiliki sumber dana dan tabungan para karyawan atau pekerja; kebanyakan bank industri saat ini melakukan merger menjadi commercial bank.
29bank investasi/investment bankingbank yang kegiatan utamanya menghimpun dan menyalurkan dana jangka panjang yang diperlukan oleh perusahaan dengan cara membeli, menjual, dan menjamin surat berharga yang diterbitkan oleh perusahaan; hingga sekarang jenis bank ini belum ada di Indonesia
30bank konsentrasi/concentration bankbank yang kegiatan operasionalnya lebih mengkhususkan diri pada nasabah/perusahaan besar; biasanya, bank tersebut merupakan bank utama yang melaksanakan kegiatan perbankan dan nasabah/perusahaan besar tersebut.
31bank konsorsium/consortium bankbank yang pemegang sahamnya terdiri atas sekelompok bank; misalnya, BPD SI merupakan bank hasil konsorsium dari seluruh bank eks BPD se-Indonesia.
32bank koperasi/cooperative bankbank yang berbentuk badan hukum koperasi; seperti halnya dengan koperasi, modal bank koperasi juga diperoleh dari simpanan wajib dan simpanan sukarela anggotanya.
33bank koresponden/correspondent bankbank yang berdasarkan suatu perjanjian mempunyai hubungan dengan bank lain untuk saling memberikan jasa dan/atau melakukan transaksi untuk dan atas nama bank yang berkepentingan.
34bank pelaksana/ordering bankbank yang menerima pesan atau instruksi dari nasabahnya untuk melaksanakan transaksi yang dipesankan atau diinstruksikan oleh nasabah bersangkutan.
35bank pembayar cek/payer bankbank yang membayar cek; apabila cek tersebut dibayarkan pada bank lain, cek tersebut dikirim ke bank yang menerbitkan untuk dibayar atau diuangkan.
36bank pembayar surat kredit berdokumen/paying bankbank yang ditetapkan oleh bank pembuka surat kredit berdokumen sebagai pihak tertarik atas wesel yang diajukan.
37bank penagih/collecting bankbank yang melakukan inkaso langsung kepada pihak yang wajib membayar atau pihak tertagih.
38bank pengonfirmasi/confirming bankbank yang mengonfirmasi dengan mengikatkan diri untuk membayar, mengaksep, atau mengambil alih surat-surat wesel yang ditarik.
39bank responden/respondent bankbank yang secara tetap membeli cek, wesel, dan jasa lain dari bank koresponden termasuk membeli surat-surat berharga dan kliring penjualan surat-surat berharga.
40bank sekunder/secundaire bankenbank yang tidak menciptakan uang giral; yang tergolong sebagai bank sekunder, misalnya bank perkreditan rakyat.
41bank sentral/central bank1. bank dengan tugas pokok membantu pemerintah dalam mengatur, menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah, memelihara cadangan devisa, mengawasi aktivitas perbankan, memelihara rekening perbankan guna meningkatkan taraf hidup rakyat; di Indonesia bank sentral adalah Bank Indonesia; 2. sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23D [vide: UU No. 1/2004, Pasal 1 angka 24].
42bank statement/pernyataan kondisi keuangan bankpernyataan atau laporan mengenai kondisi suatu bank, misalnya neraca, perhitungan laba-rugi serta hal-hal lain yang menurut undang-undang harus dilaporkan secara berkala kepada pemegang otoritas moneter negara; istilah ini dapat diartikan pula sebagai laporan bank mengenai neraca keuangan nasabahnya yang dilaporkan berkala kepada yang bersangkutan.
43bank syariah/islamic bankingbank yang menggunakan sistem dan operasi perbankan berdasarkan prinsip Syariah Islam, yaitu mengikuti tata cara berusaha dan perjanjian berusaha yang dituntun oleh Al Quran dan Al Hadis, dan mengikuti tata cara berusaha dan perjanjian berusaha yang tidak dilarang oleh Al Quran dan Al Hadis.
44bank terambil alih/bank take over/BTObank yang manajemennya diambil alih oleh badan khusus seperti BPPN (IBRA) dengan menunjuk bank pendamping karena rasio modal (CAR) kurang dari persentase yang ditetapkan oleh BI, telah memperoleh bantuan likuiditas BI lebih dari jumlah tertentu dan selama jangka waktu tertentu tingkat kesehatannya tergolong tidak sehat; bank tersebut tetap beroperasi dengan pembatasan tertentu.
45bank umum/commercial bank/c full service bankbank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran; bank komersial.
46bankers letter of credit/surat kredit banksurat kredit yang dijamin oleh bank pembuka untuk dan atas nama pembeli yang akan membayar atau mengaksep surat wesel sesuai dengan ketentuan surat kredit.
47bankrupt/pailit/bangkrut,suatu keadaan debitur yang dinyatakan dengan putusan hakim bahwa ia dalam keadaan tidak mampu membayar utang-utangnya.
48bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI)bantuan yang diberikan kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas dalam operasinya sehari-hari; kesulitan likuiditas ini dapat terjadi, antara lain, karena penarikan dana secara besar-besaran oleh nasabah sebagai dampak dan berkurangnya kepercayaan masyarakat kepada dunia perbankan.
49barang buktibenda yang diajukan dalam sidang pengadilan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa.
50barang kena pajak (BKP)1. barang berwujud, gerak maupun tak gerak, yang dihasilkan oleh proses pengolahan (pabrikase); 2. barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak maupun barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN dan PPn BM.
51barang milik daerahsemua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
52barang milik negara (BMN)semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
53basis akrualbasis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat hak dan kewajiban itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
54basis kasbasis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
55batal - pembatalan kepailitan/discharge of bankruptpenetapan pengadilan untuk membatalkan proses kepailitan debitur dan membebaskan debitur dan tanggung jawab hukum atas kewajiban tertentu.
56batal demi hukum/null and voidsesuatu yang demi hukum tidak berlaku atau tidak sah, misalnya suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat obyektif yang ditentukan undang-undang sebagai syarat sahnya perjanjian (BW).
57bayar atas unjuk/pay to bearercek, wesel, atau instrumen pembayaran lain yang dapat dicairkan oleh pembawa warkat tanpa endosemen.
58bea balik namapajak atas penyerahan kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau kendaraan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam Badan Usaha.
59bea meterai/stamp dutypajak atas tanda bukti suatu perbuatan yang dilunasi, misalnya dengan kertas meterai atau meterai tempel.
60bea pabean/customs dutiespajak atas barang yang diimpor dan diekspor berdasarkan tarif yang telah ditentukan oleh pemerintah.
61bea/dutypungutan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah atas barang/komoditas yang berkaitan dengan ekspor dan impor atau yang dianggap perlu dikenakan pajak.
62beban tambahan/assessmentperhitungan tambahan yang dibebankan pada wajib pajak untuk memenuhi perhitungan beban pajak yang seharusnya dalam bentuk penilaian kembali atas harta wajib pajak untuk menutup kerugian perhitungan pajak; bagi pemegang polis asuransi bersama, beban tambahan dimaksudkan untuk rnenutup kerugian.
63beban tetap/fixed chargeskewajiban yang harus dibayar pada saat jatuh tempo tidak bergantung kepada ada atau tidak adanya kegiatan usaha.
64bebas - pembebasan tanah/onteigening, pencabutan hak atas tanah dan benda yang ada di atasnya oleh pemerintah untuk dijadikan sarana kepentingan umum; pelaksanaan pencabutan hak tersebut disertai pemberian ganti rugi kepada orang atau pihak yang mempunyai hak atas tanah dan benda tersebut sebelumnya, dengan cara yang diatur berdasarkan undang-undang.
65bebas biaya ke atas kapal/free on board/FOBsyarat-syarat penyerahan barang dalam penentuan harga yang menyatakan bahwa risiko dan semua biaya pengangkutan barang sampai ke atas kapal di pelabuhan pengiriman ditanggung oleh penjual.
66bebas biaya ke atas kereta api/free on rail/FORsyarat-syarat penyerahan barang dalam penentuan harga yang menyatakan bahwa risiko dari semua biaya pengangkutan barang sampai ke atas gerbong kereta api di stasiun pengiriman ditanggung oleh penjual.
67bebas biaya ke dalam pesawat/free on plane/FOPsyarat-syarat penyerahan barang dalam penentuan harga yang menyatakan bahwa risiko dari semua biaya pengangkutan barang sampai ke dalam pesawat di bandara pengiriman ditanggung oleh penjual
68bebas biaya ke sisi kapal/free alongside ship/FASsyarat-syarat penyerahan barang dalam penentuan harga yang menyatakan bahwa risiko dari semua biaya pengangkutan barang sampai ke sisi kapal di pelabuhan pengiriman menjadi tanggungan penjual
69bebas risiko penahanan dan perampasan/free of capture and seizure/FC&Sklausul asuransi barang ekspor yang menyatakan bahwa perusahaan asuransi tidak menanggung kerugian karena penahanan dan perampasan.
70belanjasemua pengeluaran dari rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah.
71belanja daerahkewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
72belanja negarakewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
73beli sewa/huurkooppembelian barang dengan pembayaran secara angsuran dan pembeli baru menjadi pemilik barang itu setelah melunasi harganya.
74beli utang/leverage buy-outpengambilalihan perusahaan oleh seseorang atau sekelompok investor yang menggunakan dana pinjaman dengan jaminan berupa harta yang dimiliki oleh perusahaan yang diambilalih atau harta milik investor tersebut; pengembalian dana pinjaman diambil dari pendapatan perusahaan yang diambil alih.
75bendasegala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek [vide: UU No. 42/1999].
76bendaharasetiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah.
77bendahara penerimaanorang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.
78bendahara pengeluaranorang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/D pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.
79bendahara umum daerahpejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah.
80bendahara umum negarapejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara.
81benturan kepentingan/conflict of interestthe illegal act of representing two opposing sides of a transaction.
82beri - pemberian kredit niragunan/fiduciary loanpemberian kredit yang peminjamnya tidak menyerahkan agunan; disebut juga pemberian kredit dengan fidusia karena agunan tersebut digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan.
83berita acara (BA)laporan tertulis yang bersifat autentik, dibuat oleh pejabat yang berwenang, mengenai suatu kejadian tertentu.
84berita acara pemeriksaan (BAP)laporan tertulis mengenai jalannya pemeriksaan berupa pendengaran keterangan saksi, tersangka, atau keterangan ahli, atau pun tentang tindakan-tindakan lain dalam rangka pemeriksaan/penyidikan.
85beschikkingkeputusan, pengaturan, kekuasaan untuk menggunakan sesuatu.
86beslag, penyitaan barang-    conservatoir beslag, penyitaan barang-barang debitur atas permintaan kreditur karena dikuatirkan selama proses pengadilan debitur menghilangkan barang; '- executorial beslag, penyitaan atas harta kekayaan; '- revindicatoir beslag, penyitaan atas tunt
87bid/tawaran ikut lelangpenawaran atau undangan untuk ikut serta dalam suatu kegiatan yang sedang ditawarkan melalui lelang.
88bill of exchange/surat weselsurat perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada seseorang yang disebut namanya atau kepada orang lain yang ditunjuknya pada waktu jatuh tempo; agar surat tersebut berlaku selayaknya surat wesel, maka harus ada klausul surat wesel sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
89bill of lading/konosemen/surat muatansurat keterangan muatan barang yang diterbitkan oleh pengangkut sebagai bukti bahwa ia menerima barang dari pengirim untuk diangkut dengan kapal pengangkut.
90bilyet/biljetformulir, nota, dan bukti tertulis lain yang dapat membuktikan transaksi, berisi keterangan atau perintah membayar.
91board of directors/dewan direksiorgan perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar perseroan yang bersangkutan [vide: UU No. 1/1995].
92bond/obligasi/ikatan/jaminansurat bukti utang jangka panjang yang diterbitkan oleh perusahaan, lembaga keuangan, atau oleh pemerintah; dapat berarti pula sebagai suatu persetujuan yang dibuat di atas kertas bermaterai berisi kesediaan seseorang untuk terikat kepada pihak lain dengan berjanji untuk membuat atau tak berbuat sesuatu.
93bonded warehouse/pergudangan berikatsuatu daerah pergudangan untuk menyimpan barang-barang tanpa membayar pajak atau bea dan pungutan resmi lainnya sampai barang tersebut dikeluarkan kembali.
94bridging loan/pinjaman talanganpinjaman jangka pendek untuk mengatasi kekurangan dana yang bersifat sementara sambil menunggu dana lain yang akan diperoleh.
95budel pailit/bankrupt estateharta kekayaan seseorang atau badan yang telah dinyatakan pailit yang dikuasai oleh balai harta peninggalan.
96budget1. anggaran, rencana keuangan terperinci untuk maksud tertentu atau proyek. 2. anggaran pendapatan dan biaya negara yaitu perkiraan mengenai pengeluaran-pengeluaran yanga harus dilakukan dalam tahun anggaran yang bersangkutan dan perkiraan penerimaan dalam jangka tahun anggaran tersebut.
97build operate and transfer (BOT)/bangun guna serahkerjasama antara pihak pertama dengan pihak lain dimana pihak pertama mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lain untuk membangun atau mengerjakan suatu proyek tertentu dan untuk mengoperasikan proyek tersebut untuk jangka waktu tertentu dan selanjutnya setelah jangka waktu berakhir menyerahkannya kepada pihak pertama.
98build transfer and operate (BTO)/bangun serah gunakerjasama antara pihak pertama dengan pihak lain dimana pihak lain membangun atau mengerjakan suatu proyek tertentu dan kemudian menyerahkannya kepada pihak pertama dan selanjutnya pihak pertama mempersilahkan pihak lain tersebut untuk mengoperasikannya dalam jangka waktu tertentu.
99bukti adalah kompetenbukti yang bila dilihat dari proses bukti tersebut dibuat dan diperoleh. Jika bukti dibuat oleh petugas yang tidak kompeten maka bukti tersebut dianggap tidak kompeten. Jika bukti yang diperoleh pemeriksa dengan cara tidak resmi maka bukti tersebut tidak dapat diterima menurut hukum
100bukti audit/auditing evidence1. fakta yang diperoleh sebagai hasil pemeriksaan fisik, hitung ulang, penegasan pihak ketiga, pencocokan, pernyataan pejabat, dan lain-lain; fakta itu menjadi dasar yang layak untuk memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan; 2. fakta dan data empiris untuk memperkuat temuan hasil pemeriksaan.
101bukti langsungbukti sesuai fakta tanpa kesimpulan ataupun anggapan, bukti ini menjelaskan suatu fakta atau materi yang dipersoalkan; suatu bukti dapat dikatakan langsung jika didukung dengan pihak yang mempunyai pengetahuan nyata mengenai persoalan yang bersangkutan dengan menyaksikannya sendiri, dalam hal adanya uang suap (kickbacks), bukti langsung yang diperlukan adalah check dari pemasok.
102bukti pemeriksaanbukti yang diperoleh pada saat melakukan pemeriksaan antara lain: bukti pemeriksaan fisik, bukti hasil konfirmasi, bukti dokumentasi, observasi, bukti hasil tanya jawab dengan instansi yang diperiksa, dan prosedur analitis; bukti dapat menjadi bukti hukum, namun secara umum bukti pemeriksaan tidak serta merta dapat dijadikan sebagai bukti hukum. Salah satu kendala yang menghambat diperolehnya bukti hukum oleh pemeriksa adalah masalah kewenangan. Sebagai contoh: permintaan keterangan yang dilakukan pemeriksa pada instansi yang diperiksanya tidak serta merta dapat menjadi bukti keterangan saksi (atau mungkin terdakwa).
103bukti tambahanbukti yang lebih rendah mutunya jika dibandingkan dengan bukti utama. Bukti tambahan tidak dapat digunakan dengan tingkat keandalan yang sama dengan bukti utama.
104bukti tidak langsungbukti yang mengungkapkan secara tidak langsung suatu tindak pelanggaran atau fakta dari seseorang yang mungkin mempunyai niat atau motif melakukan pelanggaran, dalam kasus uang suap, penyimpanan uang dari sumber yang tidak dikenal ke rekening seseorang pada waktu berdekatan dengan perbuatan jahat, dapat merupakan bukti tidak langsung; bukti tidak langsung digunakan untuk menetapkan suatu fakta dengan didukung oleh bukti lainnya yang setingkat dengan fakta yang diperiksa, meskipun bukti ini mungkin benar, tetapi bukti tidak langsung tidak dapat menetapkan suatu fakta secara meyakinkan.
105bukti transaksi/voucherdokumen sebagai tanda bukti yang mendukung serta mengesahkan atas transaksi yang dilakukan atau tanda bukti adanya kewajiban pada pihak lain yang masih harus dilaksanakan, misalnya cek, bilyet giro, dan dokumen pengiriman uang.
106bukti utamabukti asli yang mewakili secara langsung suatu transaksi/kejadian. Bukti utama menghasilkan kepastian yang paling kuat atas fakta.
107bukti yang materialbukti yang mempunyai keterkaitan yang kuat dengan sangkaan yang diindikasikan, material tidak dilihat dari besaran dan nilai yang terkandung dalam bukti tersebut, bukti ”notulen rapat” mungkin tidak mempunyai nilai uang, tetapi dokumen tersebut dapat dijadikan bukti adanya suatu putusan rapat/peserta rapat/dan kegiatan rapat. Jika bukti tersebut menjadi bagian dari proses pembuktian adanya indikasi Tindak Pidana Korupsi, maka bukti tersebut sangat material sifatnya.
108bukti yang relevanbukti yang merupakan salah satu bagian dari rangkaian bukti – bukti (chain of evidence) yang menggambarkan suatu proses kejadian atau jika bukti tersebut secara tidak langsung menunjukkan kenyataan dilakukan atau tidak dilakukannya suatu perbuatan.
109buy back/beli kembalisuatu klausul dalam perjanjian jual-beli yang menyatakan penjual mempunyai hak untuk membeli kembali barang yang telah dijualnya tersebut dalam hal-hal tertentu sebagaimana tercantum dalam perjanjian kedua belah pihak; suatu metode dalam perdagangan sistem imbal beli, yang dalam hal ini eksportir setuju untuk menerima pembayaran dari importir dengan cara membeli barang yang dihasilkan importir dari barang-barang modal yang sebelumnya telah dibelinya dari eksportir tersebut.
110buy-out provision/ketentuan jual internsebuah klausul dalam Anggaran Dasar perseroan yang mensyaratkan pemegang saham bila hendak menjual saham hendaknya menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lainnya atau kepada perseroan itu sendiri.

Glossarium C

NoHalDeskripsi
1cacat tersembunyi/latent defectsuatu cacat atau kerusakan pada suatu benda yang tak terlihat secara jelas atau seketika ditemukan; cacat yang tidak tampak oleh pembeli melalui pemeriksaan yang wajar.
2cacat yang jelas/patent defectcacat yang tampak jelas oleh pembeli melalui pemeriksaan yang wajar.
3cakupan pemeriksaanbagian/lingkup dari realisasi anggaran yang diperiksa.
4CAMISComputerized Audit Management Information System atau program aplikasi komputer yang terintegrasi dengan perencanaan anggaran dan perencanaan pemeriksaan.
5capitaljumlah kekayaan atau modal yang dapat digunakan untuk suatu kegiatan usaha atau produksi.
6capital accountrekening modal, neraca modal atau rekening atas nama seseorang yang menunjukkan jumlah modal yang ditanamkan dalam suatu perusahaan.
7capital adequacy ratio (CAR)rasio kecukupan modal, yaitu rasio antara modal dengan asset tertimbang menurut resiko atau Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM).
8capital assetasset yang dimiliki dalam bentuk uang atau asset dalam bentuk lain yang segera cepat dijadikan uang
9capital expenditurepengeluaran untuk membeli barang modal, jumlah yang dibayarkan untuk sesuatu barang modal tetap.
10capital gainbertambahnya nilai asset modal seperti gedung, tanah, atau saham perusahaan, biasanya direalisasikan dalam bentuk uang jika asset-aset tersebut dijual. Biasanya hal ini terjadi karena adanya perubahan permintaan dan penawaran atas asset bersangkutan atau inflasi.
11catatan atas laporan keuangan (CaLK)1. penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas, catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian Laporan Keuangan yang wajar; 2. laporan yang menyajukan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisa atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas dalam rangka pengungkapan yang memadai.
12cedera janji/defaultkegagalan atau kelalaian debitur untuk membayar kewajiban keuangannya kepada kreditur pada saat jatuh tempo; misalnya, kegagalan debitur membayar utang pokok dan bunga pada saat yang ditentukan.
13cegah risiko/hedge/hedgingcara atau teknik untuk menghindari risiko yang timbul akibat adanya fluktuasi harga di pasar dalam kaitannya dengan transaksi jual beli komoditas, sekuritas, atau valuta; misalnya, dalam perjanjian pinjam-meminjam dalam bentuk valuta asing diperjanjikan bahwa pembayaran kembali dilakukan dengan kurs yang disepakati; apabila kurs berubah pada saat hari pengembalian pinjaman, pembayaran tetap menggunakan kurs yang telah diperjanjikan; sin. lindung nilai; pencagaran.
14cek atas bawa/bearer chequecek yang mencantumkan atau tidak mencantumkan nama penerima pembayaran disertai klausul atau kepada pembawa; cek ini dipindahtangankan dengan menyerahkan begitu saja.
15cek fisikprosedur peninjauan langsung untuk memeriksa apakah keterangan lisan dan tertulis terperiksa sesuai dengan kenyataan.
16cek mundur/post-dated chequecek yang mencantumkan tanggal penarikannya pada masa mendatang; cek tersebut tidak boleh dibayarkan oleh bank sebelum tanggal yang tercantum tiba.
17cek order/order chequecek yang memuat nama penerima pembayaran, dengan atau tanpa mencantumkan klausul “kepada order”; cek ini dapat dipindahtangankan dengan cara endosemen.
18cek/check1. tanda berupa coretan atau yang serupa pada sesuatu yang menyatakan bahwa sesuatu itu telah diverifikasi; 2. perintah tertulis nasabah kepada bank untuk menarik dananya sejumlah tertentu atas namanya atau atas unjuk.
19celah hukum/loopholescelah yang terdapat dalam ketentuan atau peraturan yang isinya masih belum sepenuhnya dapat mengantisipasi segala kemungkinan terjadinya tindakan untuk menghindari maksud dari ketentuan tersebut tanpa melanggar materi ketentuannya.
20cenderung/kecenderunganhal lebih menyukai atau kelebihsukaan dan keinginan yang kuat untuk berbuat sesuatu dengan atau memilih sesuatu berdasarkan kehendak hati; kencederungan dapat diukur dengan keberpihakan dan kecondongan pada sesuatu perbuatan dan tindakan atau mengarah kepada.....; kecenderungan menghilangkan bukti, kecenderungan manipulasi.
21certificate of deposit/sertifikat depositosurat bukti simpanan uang pada bank atas penunjukan dengan jangka waktu dan bunga tertentu yang dapat diperjual-belikan.
22cerukan/overdraftjumlah penarikan yang melebihi dana yang tersedia pada akun giro; rekening negatif yang disebabkan oleh nasabah yang menulis cek yang melebihi jumlah dana yang ada di rekeningnya; sesuai dengan ketentuan, penarikan yang melebihi dana merupakan suatu utang sehingga dapat dilaporkan sebagai suatu ekspansi kredit; bank tidak diwajibkan untuk memberikan cerukan; walaupun demikian, mereka sering membuat pengecualian bagi para nasabah yang mempunyai hubungan baik; nasabah bank yang memperoleh fasilitas cerukan dapat menarik dana atau cek sejumlah yang diperlukan setiap waktu tanpa khawatir ceknya ditolak atau mereka harus membayar denda cerukan.
23cessiecara untuk menyerahkan piutang atas nama dan kebendaan tak berwujud lainnya; penyerahan piutang seperti ini harus dilakukan dengan membuat akta, baik akta autentik maupun akta di bawah tangan yang menegaskan pengalihan hak tersebut dari kreditur kepada pihak ketiga; pengalihan ini harus disetujui oleh debitur.
24choice of law/pilihan hukumperbuatan hukum yang dilakukan seseorang berupa memilih sistem hukum asing sebagai hukum yang berlaku baginya yang berbeda dengan sistem hukumnya sendiri. perbuatan hukum ini umumnya terjadi dalam peristiwa hukum perselisihan, utamanya hukum antar golongan dan hukum perdata internasional. suatu klausul dalam kontrak hukum perdata internasional yang menyatakan bahwa para pihak sepakat untuk memilih sistem hukum negara tertentu sebagai hukum yang berlaku terhadap kontrak mereka itu.
25civil code/kitab undang-undang hukum perdatakodifikasi atau himpunan asas dan kaidah hukum yang disusun secara sistematis yang mengatur masalah hukum di bidang hukum perdata, terdiri dari empat bagian yaitu tentang perorangan, kebendaan, perikatan, serta bukti dan daluwarsa.
26codification/kodifikasiproses pengumpulan dan penyusunan peraturan perundang-undangan secara sistematis, biasanya berdasarkan materi atau subjek tertentu dari bidang hukum.
27collateralaktiva yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman sampai suatu pinjaman dibayar kembali. bila peminjam gagal menepati pembayarannya, pemberi pinjaman menurut hukum mempunyai hak untuk menyita jaminan dan menjualnya untuk melunasi hutang.
28collection/inkasopenagihan kepada tertagih berdasarkan suatu surat berharga pengakuan utang untuk kepentingan dan atas risiko pihak yang mempunyai tagihan.
29commercial papersberbagai jenis surat dan kertas berharga misalnya, saham, obligasi, sertifikat bank, cek tanda deposito, dan sebagainya. istilah tersebut merupakan singkat yang sering digunakan oleh perusahaan industri.
30commissioners/komisarisorgan Persero yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Persero [vide: UU No. 19/2003].
31competitive bidding/prosedur tender yang kompetitifprosedur tender dalam hal semua peserta diberi kesempatan dan kedudukan yang sama.
32condition presedent/syarat hukum preseden, suatu peristiwa atau faktor yang dijadikan syarat hukum yang harus ada atau terjadi sebelum para pihak dalam suatu perjanjian melaksanakan hak dan kewajibannya.
33confiscation/konfiskasi/penyitaanserangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan atau peradilan (KUHAP).
34consensual contract/perjanjian konsensual/perjanjian karena kesepakatanperjanjian yang terjadi sejak terciptanya kesepakatan atau konsensus antara pihak-pihak yang terlibat konsensus ad idem, kesepakatan; kesepakatan atau kecocokan maksud di antara para pihak dalam pembuatan suatu kontrak, sehingga oleh karenanya menurut hukum kontrak itu dinyatakan telah terjadi.
35contract/kontrak/perjanjianperjanjian yang dituangkan dalam bentuk tertulis, yang pelaksanaannya dijamin oleh hukum atau pelaksanaannya dapat dituntut di muka hakim apabila dilanggar.
36contracting parties/pihak-pihak yang berkontrakdalam hukum perjanjian internasional berarti negara-negara yang menjadi peserta suatu perjanjian atau konvensi internasional.
37convertible bonds/obligasi yang dapat dikonversiobligasi yang dapat dikonversi dengan saham preferen atau saham biasa dari perusahaan yang sama dengan syarat tertentu.
38corporate veil/tabir perusahaanistilah kiasan untuk menggambarkan bahwa badan usaha yang berbentuk perseroan terlindungi oleh hukum karena statusnya sebagai badan hukum, sehingga tanggung jawab pemegang sahamnya hanya sebatas besarnya modal yang disetornya.
39correspondence bank/bank korespondenbank yang berdasarkan suatu perjanjian mempunyai hubungan dengan bank lain untuk saling memberikan jasa dan atau melakukan transaksi untuk dan atas nama bank yang berkepentingan.
40cost and freight (C&F)/biaya dan biaya pengangkutansuatu syarat yang sering ditemukan dalam perdagangan internasional yang mengharuskan penjual untuk membayar semua biaya termasuk biaya pengangkutan untuk mengirim atau mengapalkan barang dari tempat atau pelabuhan muat ke pelabuhan atau tempat tujuan.
41costs, insurance and freight/biaya, asuransi, dan pengangkutansuatu syarat yang sering ditemukan dalam perdagangan internasional yang mengharuskan penjual untuk membayar semua biaya termasuk biaya pengangkutan dan asuransi untuk mengirim atau mengapalkan barang dari tempat atau pelabuhan muat ke pelabuhan atau tempat tujuan.
42counterfeit/pemalsuan dengan maksud menyesatkan khalayakperbuatan melawan hukum berupa membuat dan atau menjual barang-barang bernilai ekonomis dengan cara misalnya memalsu, meniru atau menggunakan merek-merek terkenal, dengan maksud untuk mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri dan menyesatkan konsumen.
43cost recoverypengembalian atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan dalam rangka operasi perminyakan oleh kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dengan menggunakan hasil produksi minyak dan/atau gas bumi (migas) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
44credietverband/credietverbandpengikatan agunan berupa tanah yang umumnya belum bersertifikat.
45cuci - pencucian uang/money launderingperbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah [vide: UU No. 15/2002 jo. UU No. 25/2003].
46curang - kecurangan/defraud; fraud1. perbuatan yang disengaja yang menimbulkan kerugian pada pihak lain, misalnya seseorang yang membuat pernyataan palsu, menyembunyikan atau menghilangkan bukti yang penting; 2. ketidakjujuran yang disengaja sehingga menimbulkan kerugian negara.

Glossarium D

NoHalDeskripsi
1daerah otonomselanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPAsuatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atau satuan kerja serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pembiayaan kegiatan.
3daftar isian proyek daerah (DIPDA)dokumen yang berisi rencana-rencana pelaksanaan kegiatan anggaran pembangunan
4daftar isian kegiatan daerah (DIKDA)dokumen yang berisi rencana-rencana pelaksanaan kegiatan anggaran rutin.
5dana alokasi khusus (DAK)yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional [vide: UU No. 33/2004].
6dana alokasi umum (DAU)dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi [vide: UU No. 33/2004].
7dana bagi hasilAPBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
8dana cadangandana yang disishkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
9dana daruratdana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa, dan/atau krisis solvabilitas.
10dana dekonsentrasidana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
11dana eskro/escrow fundsyang diserahkan kepada pihak ketiga untuk tujuan tertentu sesuai dengan yang diperjanjikan.
12dana kompensasidana yang pembayarannya dilakukan secara perhitungan antara instansi atau unit kerja.
13dana mengendap/core depositsdana nasabah tertentu pada bank yang tidak ditarik dalam jangka waktu yang relatif aman yang merupakan sumber dana tetap bagi bank dalam rangka pemberian pinjaman.
14dana pembayaran utang/sinking fundumum: uang yang dikumpulkan dalam suatu rekening khusus untuk membayar utang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; beberapa persyaratan dana pembayaran utang harus dipenuhi dengan penebusan sejumlah tertentu instrumen yang telah diterbitkan selama satu tahun tertentu; hipotek berjaminan surat berharga (mortgage backed securities): ketentuan dalam panggilan surat penjanjian (indenture calling) selama jadwal amortisasi dari hipotek yang dijamin dengan obligasi atau surat utang subjek untuk kegiatan yang dibayar di muka, misalnya obligasi amortisasi terkendali (controlled amortization bond) sin. dana pelunasan.
15dana pensiun/pension funddana yang dihimpun oleh suatu perusahaan atau serikat pekerja atau badan usaha milik pemerintah atau organisasi lain yang bertujuan untuk membuat cadangan dana sebagai pembayaran pensiun bagi pegawainya yang telah memasuki masa pensiun.
16dana perimbangandana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi [vide: UU No. 33/2004].
17dana semalam/overnight moneydana yang dijual di pasar antarbank oleh bank yang memiliki dana menganggur kepada bank yang memerlukan dana sementara (dalam jangka pendek); pasar dana Bank Sentral Amerika yang lembaga keuangannya menjual dana lebihnya yang berasal dari rekening cadangan yang disimpan pada Bank Sentral Amerika merupakan sumber dana tersebar untuk dana semalam; dana tersebut wajib disetorkan kembali kepada bank penjual pada keesokan harinya saat awal jam kerja.
18dana talangan1. dana yang disediakan oleh Bank Indonesia yang digunakan untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada kreditur bank dan akan menjadi hutang bank tersebut kepada Bank Indonesia; 2. dana yang diberikan lebih dahulu sebelum surat keputusan otorisasi disetujui.
19dana tugas pembantuandana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.
20dapat dibatalkan demi hukumsesuatu yang dinyatakan tidak berlaku atau tidak sah oleh suatu penetapan/putusan hakim, misalnya suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat subyektif yang ditentukan undang-undang sebagai syarat sahnya perjanjian (BW).
21database entitas pemeriksaan (DEP)kumpulan data terkait entitas yang menjadi objek pemeriksaan yang sebelumnya dikenal sebagai Dozir Induk Wilayah (DIW).
22data transaksi BMNdata berbentuk jurnal transaksi perolehan, perubahan, dan penghapusan BMN yang dikirimkan melalui media ADK setiap bulan oleh petugas Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang kepada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran di tingkat satuan kerja.
23debit/debitsisi sebelah kiri neraca yang, antara lain, berisi catatan mengenai kas, surat berharga yang dimiliki, dan aktiva tetap; urutan pencatatan sesuai dengan tingkat likuiditas aset.
24debitur/debitor/obligor1. pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang; 2. pihak dalam perikatan yang mempunyai utang atau kewajiban hukum terhadap pihak lain, yaitu kreditur; 3. pihak yang menerima utang dari kreditur.
25de facto/faktualsesuai dengan kenyataannya, sebagaimana kenyataannya, secara konkret.
26default/kegagalan/kelalaiankegagalan untuk melakukan atau memenuhi suatu kewajiban sebagaimana tercantum di dalam kontrak, sekuritas, akta atau transaksi lainnya.
27defisitselisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.
28defisit anggaran daerahselisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
29de juredasar keberadaan atau eksistensinya menurut hukum; pengakuan secara hukum oleh masyarakat internasional.
30dekonsentrasipelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
31delistingtindakan mengeluarkan suatu saham yang tercatat di bursa efek karena memenuhi kriteria yang ditentukan oleh manajemen bursa efek (forced delisting) atau atas permintaan emiten (voluntary delisting), sehingga saham tersebut tidak dapat diperdagangkan lagi di bursa efek tersebut.

Glossarium E

NoHalDeskripsi
1efeksurat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek.
2efektifketercapaian hasil sesuai dengan program yang telah ditentukan; berhasil guna.
3efisienmampu mempergunakan waktu dan biaya secara tepat untuk memperoleh hasil yang diharapkan.
4eigendomhak yang dimiliki oleh seseorang dimana dengan hak tersebut orang itu dapat berbuat apa saja dengan benda yang dimilikinya (hak yang paling luas).
5ekonomis (kehematan)mampu meminimumkan pengeluaran uang, pemakaian barang, dan penggunaan waktu untuk sebuah aktifitas dengan memperhatikan kualitas yang memadai.
6eksekusipelaksanaan terhadap suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
7eksekusi langsung/parate execu tiepelaksanaan eksekusi menurut perjanjian yang dilakukan tanpa melalui putusan pengadilan.
8eksekutorpelaksana putusan pengadilan, dalam perkara perdata menjadi kewenangan ketua Pengadilan Negeri dan dalam perkara pidana menjadi kewenangan Jaksa [HIR dan UU No. 16/ 2004].
9eksepsi dilatoireksepsi yang menyatakan, bahwa gugatan penggugat belum dapat dikabulkan, misalnya oleh karena penggugat telah memberikan penundaan pembayaran.
10eksepsi materiileksepsi yang didasarkan atas tidak dipenuhi ketentuan hukum perdata materil dalam suatu gugatan.
11eksepsi mengenai kekuasaan relatifeksepsi yang menyatakan, bahwa Pengadilan Negeri tertentu adalah tidak berkuasa mengadili perkara tertentu.
12eksepsi peremptoireksepsi yang menghalangi dikabulkannya gugatan, misalnya oleh karena gugatan telah diajukan lampau waktu, dengan lain perkataan telah kadaluarsa, atau bahwa utang yang menjadi dasar gugatan telah dihapuskan.
13eksepsi prosesuil/prosesileksepsi yang didasarkan atas tidak dipenuhinya ketentuan hukum perdata formil dalam suatu gugatan.
14eksepsi/exceptiekeberatan atau tangkisan atas suatu gugatan atau dakwaan oleh tergugat atau terdakwa dengan pemintaan gugatan/dakwaan tersebut tidak dapat diterima atau dinyatakan batal demi hukum.
15ekuitas/equity1. dalam arti luas sumber permodalan dari suatu perusahaan, baik yang berasal dari pemilik maupun kreditor. Sumber daya ini digunakan untuk membeli aktiva-aktiva, dengan demikian baik pemilik maupun kreditor berhak atas kekayaan perusahaan; 2. dalam arti sempit modal sendiri, yaitu selisih antara total aktiva dikurangi total pasiva. modal sendiri perusahaan terdiri dari modal saham, laba yang ditahan dan lain-lain.
16ekuitas danakekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah.
17embargo/embargolarangan yang dikeluarkan pemerintah untuk melakukan impor atau ekspor barang tertentu ke negara lain dalam rangka kebijakan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, ataupun kebijakan lain.
18emisi/issuepenerbitan surat berharga untuk dijual oleh suatu perusahaan kepada umum.
19emiten/emittenperusahaan yang memperoleh dana melalui pasar modal, baik dengan menerbitkan saham atau obligasi dan menjualnya secara umum kepada masyarakat; perusahaan yang mencatatkan sahamnya dan diperdagangkan di bursa saham juga disebut emitten.
20endos - terendos/endorseepihak yang menerima hak karena endosemen.
21endosemen bank/bank endorsementpembubuhan tanda pengesahan oleh bank, biasanya di bagian belakang surat berharga, yang mengikat bank tersebut untuk bertanggung jawab atas pembayaran surat berharga apabila penerbit surat berharga tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo; sin. pengesahan bank.
22endosemen bersyarat/qualified endorsementendosemen yang mentransfer kepemilikan atas instrumen yang dinegosiasikan kepada pihak yang ditunjuk di dalam endosemen.
23endosemen pinjam nama/accommodation endorsementendosemen yang dilakukan endosan dengan sekadar mengizinkan penggunaan namanya untuk membantu pihak lain memperoleh dana melalui penjualan surat wesel; walaupun tidak berkepentingan atas surat wesel tersebut, endosan tetap bertanggung jawab menurut hukum.
24endosemen tanpa hak regres/endorsement without recourse.- absolute endorsementendosemen dengan catatan tanpa regres; endosemen semacam ini tidak mengikat endosan atas pembayaran surat order.
25endosemen tanpa nama/endorsement in blank endorsementendosemen tanpa menyebut pihak tertentu kepada siapa hak tersebut dialihkan.
26endosemen/endorsementpengalihan hak kepada orang lain atas surat berharga yang dapat dialihkan (negotiable instrument), misalnya cek, wesel dengan cara membubuhkan nama dan tanda tangan di halaman belakang surat berharga tersebut.
27entitaskesatuan unit badan atau lembaga (satuan yang berwujud) yang menerima dan mengelola anggaran dari Pemerintah dan mempertanggungjawabkan anggaran tersebut. misalnya, Kesekretariatan Jenderal, Kementerian Negara/Lembaga, LPND, BUMN/BUMD, Komisi Negara, Bank Indonesia, Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).
28entitas akuntansiunit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelanggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
29entitas pelaporanunit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
30equity/ekuitiistilah ini mempunyai arti bermacam-macam, dalam hukum perusahaan berarti modal saham yang diterbitkan perusahaan bersangkutan; dalam hukum secara umum, berarti ketakberpihakan, adil, tak berat sebelah; hukum alam; dalam tradisi hukum Common Law, berarti ajaran dan prinsip hukum yang berkembang sejajar dengan tradisi hukum kebiasaan dan perundang-undangan.
31eror in objectokekeliruan mengenai "objek/barang" yang menjadi tujuan dari perbuatan yang terlarang.
32eror in personakekeliruan mengenai "orang" yang menjadi tujuan dari perbuatan yang dilarang.
33escape clause/klausul pelepasansuatu klausul dalam perjanjian atau peraturan hukum yang mengijinkan para pihak untuk melepaskan diri atau menghindari kewajiban dari ketentuan yang diatur di dalamnya di bawah persyaratan atau kondisi tertentu.
34evaluasi pemeriksaan laporan keuanganproses analisis berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai pelaksanaan pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh akuntan publik.
35exculpatory clause/klausul ekskulpatorisuatu klausul dalam perjanjian yang menegaskan bahwa salah satu pihak dibebaskan dari segala kesalahan atau tuntutan apabila ia menjalankan kewajibannya dengan itikad baik.
36ex nuncberlaku sejak sekarang; berlaku pada saat itu juga.
37ex officiokarena jabatan; tindakan yang dilakukan sehubungan dengan jabatan.
38export subsidy/subsidi eksporbantuan keuangan berupa antara lain pembayaran uang atau manfaat ekonomis lainnya yang diberikan pemerintah kepada produsen komoditi ekspor atau eksportir.

Glossarium F

NoHalDeskripsi
1factoring/anjak piutang/alih piutangorang atau perusahaan yang kegiatannya membeli piutang pihak lain dengan menanggung risiko kemacetan.
2faktur pajak(1) faktur pajak; (2) surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi berupa bunga dan denda administrasi; surat tagihan pajak.
3faktur/invoicepernyataan tertulis dari penjual kepada pembeli mengenai barang yang dijual, jumlah, kualitas, dan harga yang dapat dijadikan pegangan oleh pembeli untuk meneliti barang yang dibelinya.
4fasiliitas kredit nirtenggat/open-end creditfasilitas yang diberikan kepada nasabah untuk dapat menambah jumlah kredit sampai dengan batas/pagu kredit baru yang telah dihentikan untuk sementara waktu atau dapat melunasi kredit yang telah dinikmatinya setiap saat tanpa dikenakan denda/penalti, atau dapat mengangsur pembayaran kreditnya sampai beberapa kali; contoh kredit jenis ini yang digunakan secara luas adalah kartu kredit dan kredit cerukan.
5fasilitas diskonto/discount windowkredit yang diberikan oleh bank sentral kepada suatu bank dalam rangka mengatasi kesulitan likuiditas yang disebabkan oleh ketidaksesuaian (mismatch) pengelolaan dana yang bersifat sementara.
6fasilitas kredit bank/bank creditsejumlah uang yang diciptakan oleh bank dalam bentuk kredit dan cerukan melalui sarana kredit dari diskonto yang diberikan dengan atau tanpa kolateral; jumlah yang dicairkan diawasi oleh bank sentral.
7fasilitas penarikan kredit/line of creditjanji sebuah bank untuk meminjamkan dana kepada seorang peminjam sampai jumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu pada masa datang serta dengan persyaratan tertentu.
8fidusia/fiduciare eigendemsoverdracht/FEO1. pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda [UU No. 42/1999]; 2. pengikatan barang bergerak sebagai jaminan kredit, barang jaminan dikuasai oleh debitur, tetapi kepemilikannya diserahkan atas dasar kepercayaan kepada kreditur.
9fiktifbersifat fiksi, tidak sesuai dengan kenyataan, tidak nyata, hanya terdapat di khayalan; sesuatu yang diada-adakan atau dikarang-karang atau dibuat-buat, misalnya pembayaran fiktif, kegiatan fiktif.
10firma/venootchappersekutuan dagang yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan dengan memakai satu nama bersama; dalam persekutuan dagang ini tiap peserta secara sendiri atau bersama-sama bertanggung jawab atas segala perikatan yang dibuat atas nama persekutuan dagang tersebut.
11fiskal/fiscalhal mengenai keuangan, terutama yang berkenaan dengan urusan pajak atau pendapatan negara.
12fit and properevaluasi terhadap integritas pemegang saham pengendali serta evaluasi terhadap integritas, kompetensi, dan independensi pengurus dalam mengendalikan kegiatan operasional bank.
13force majeurekeadaan yang terjadi di luar kemampuan manusia sehingga kerugian tidak dapat dihindari, seperti banjir dan gempa bumi.
14force majeure/keadaan kahar/keadaan memaksasituasi atau peristiwa yang terjadi di luar batas kemampuan dan dugaan manusia.
15forensik1. berkenaan dengan pengadilan atau perdebatan publik; 2. bersifat argumentasi, retorik; 3. berkenaan dengan penerapan pengetahuan ilmiah pada masalah hukum.
16franchise/waralabaperjanjian untuk mengelola suatu bisnis antara dua pihak yang intinya berupa pemberian lisensi hak milik intelektual seperti hak paten, hak cipta, hak merek, rahasia dagang, yang disertai pula dengan sistem dan metode pengelolaan usahanya baik di bidang barang maupun jasa.
17francosyarat-syarat penyerahan barang dalam penentuan harga yang menyatakan semua ongkos sampai di tempat yang disebut ditanggung penjual.
18fraudpenipuan, kekurangan, penggelapan.
19free on board (FOB)istilah pengangkutan yang berarti bahwa dalam harga faktur sudah termasuk penyerahan sampai suatu titik tertentu atas beban penjual.
20free zone/daerah bebas beasebagian dari wilayah negara biasanya bagian dari pelabuhan, wilayah pergudangan atau daerah tertentu yang ditetapkan pemerintah yang pada umumnya dianggap terletak di luar wilayah negara itu untuk tujuan pabean; barang impor boleh dimasukkan ke wilayah tersebut tanpa membayar bea cukai sambil menunggu pengolahan, pengapalan transit, atau untuk di re-ekspor.
21frozen accountpemblokiran rekening seseorang oleh pemerintah atau oleh aparat penguasa yang berwenang karena berbagai sebab, misalnya sedang dalam pemeriksaan kasus korupsi, pencucian uang.
22frozen assetaset atau harta kekayaan yang dibekukan dalam arti tidak dapat diuangkan karena perintah pengadilan atau masih dalam proses sengketa.
23funddana atau sejumlah surat-surat berharga dan harta kekayaan lainnya yang disediakan untuk maksud tertentu sesuai dengan keinginan yang telah direncanakan.
24fundingsuatu proses mengkonversikan utang jangka pendek dengan bunga tetap ke utang jangka panjang bagi pendanaan oleh otoritas keuangan untuk menurunkan likuiditas dari sistem perbankan, dan bagi perusahaan alat untuk meningkatkan likuiditas jangka pendek.

Glossarium G

NoHalDeskripsi
1gadaisuatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang atau oleh seorang lain atas namanya barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya; Jika pihak yang berhutang tidak membayar hutangnya, barang tak bergerak yang dipakai sebagai jaminan dijual didepan umum; dengan putusan (persetujuan) Hakim barang tak bergerak tersebut dapat diambil oleh pihak (orang) yang berpiutang [KUH Pdt Psl.1150].
2gadai/pandhak tanggungan atas barang bergerak; barang jaminan harus lepas dari kekuasaan debitur.
3gadai; surat gadaisurat yang dibuat oleh pihak yang menggadai (pandhuis, bank, dan lain sebagainya), dengan isi pernyataan tentang barang yang digadai, nilai uang gadai, dan lain sebagainya, dipegang oleh pihak yang menggadaikan barang sewaktu penebusan dan terjadi masalah yang menyangkut dengan barang yang digadaikan dapat dipakai sebagai bukti.
4gadai - gadai ulang/herbeleningpenyerahan barang jaminan nasabah kepada bank lain sebagai jaminan atas kredit yang ditarik oleh bank yang menyerahkan barang jaminan tersebut.
5ganti; penggantian (conversi)ketentuan-ketentuan konversi seperti yang tercantum pada Undang-Undang Pokok Argaria adalah mengenai hak-hak atas tanah yang sebelumnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tersebut di undangkan di Indonesia terdapat bermacam-macam hak-hak atas tanah; dengan diundangkannnya UUPA tersebut sekarang hanya dikenal 7 macam hak-hak atas tanah di Indonesia : 1. hak milik; 2. hak guna usaha; 3. hak guna bangunan; 4. hak pakai; 5. hak sewa; 7. hak membuka tanah; 8. hak memungut hasil hutan. Untuk menyeragamkan hukum atas tanah di indonesia bekas jajahan pemerintah Belanda sepertinya ada hak opstal, hak eigendom, hak erfpacht dan lain sebagainya harus dikonversikan menjadi salah satu hak seperti yang tercantum pada UUPA tersebut diatas (UU No. 5/1960 Bagian Kedua Psl.1 IX; bagian ketiga, keempat dan kelima).
6ganti; penggantian kerugian (indemniteit/schadeloosstelling)1. dalam halnya seorang pengacara, pembela, penasehat ataupun wakilnya diminta oleh seorang yang meminta bantuan hukum mengenai upah atau ganti kerugiannya harus ditanggung oleh pihak yang meminta bantuan hukum tersebut [vide: RIB Psl. 379]; 2. melarikan perempuan ataupun seorang gadis baik atas kemauan perempuan itu sendiri ataupun tidak/tanpa kemauan orang tuanya adalah merupakan tindak pidana yang dapat dituntut; tindak pidana ini merupakan klacht delict atau delik aduan [vide: KUHP Psl. 332].
7ganti kerugianhak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
8ganti kerugian (negara)sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai (vide: UU No. 15/2006, Psl 1 angka 16).
9garansi; jaminan (zekerheid; cautie waarborg; garantie)memaksa dengan kekerasan atau ancaman agar seseorang bertindak, berbuat atau melakukan sesuatu atau sama sekali tidak melakukan sesuatu dengan melawan hak perbuatan itu merupakan tindak pidana yang si pelakunya dapat dituntut ; (delik pengaduan) ~KUHP Psl. 335
10garant/borg (bld)/guarantor (ing)penanggung ; penjamin
11gebrekige getuige (bld)/fault witness (ing)saksi yang tidak menghadap; Saksi yang diperintahkan menghadap kesidang pengadilan tidak 9mau) datang dan tidak memberikan alasan yang sah Hakim dapat memerintahkan sekali lagi, kalau perlu untuk dibawa serta (RIB Psl.80).
12giro bilyet/giro biljetsurat dengan bentuk tententu berisi permintaan nasabah kepada bank untuk memindahbukukan dananya kepada pihak lain.
13giro/checking accountssimpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.
14grace period/masa tenggangkelonggaran waktu dalam melakukan pengembalian pinjaman pokok dan atau bunganya selama jangka waktu tertentu yang diperlukan guna mencapai suatu tahap tertentu bagi usaha yang bersangkutan agar tidak memberatkan perusahaan tersebut.
15grants/hibah1. perbuatan hukum memberikan atau mengalihkan sesuatu hak atau benda oleh seseorang ke orang lain tanpa diimbangi dengan prestasi sebaliknya dari pihak yang diberi tersebut; pemberian atau pengalihan suatu hak secara cuma-cuma; hadiah; 2. dalam arti hukum perdata hanyalah dapat mengenai benda-benda yang sudah ada – jika hibah itu diperuntukkan benda-benda yang baru akan ada dikemudian maka sekedar mengenai itu hubahnya adalah menjadi batal; 3. suatu persetujuan antara penghibah (pemberi hibah) dengan penerima hibah untuk memberikan benda-benda yang sudah ada dengan cuma-cuma dimana mereka masih hidup, misalnya hibah antara kedua calon suami istri; 4. hibah wasiat, pemberian dari penghibah kepada penerima hibah dengan lisan (dikatakan) atau tertulis sebagai wasiat atau pesan terakhir sebelum penghibah meninggal dunia – hibah wasiat itu sendiri barulah berlaku setelah penghibah meninggal dunia.
16grantificatie (bld)(pemberi) hadiah; Gratification (ing), - hadiah uang.
17gratifikasi PNSpemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan yang dilakukan baik di dalam maupun di luar negeri dan dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik kepada pegawai negeri sipil yang dianggap sebagai pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
18group boycott/boikot gruppersekongkolan di antara para pengusaha untuk tidak menjalin hubungan bisnis dengan pengusaha lain; tindakan ini tergolong tidak baik karena membatasi kebebasan individu untuk meneruskan sendiri apakah ia akan menjalin hubungan bisnis atau tidak dengan pengusaha yang dikenai boikot grup tersebut.
19guarantee1. jaminan pihak ketiga untuk menanggung utang atau kewajiaban pihak tertentu apabila ternyata kewajiban tersebut tidak dipenuhi sampai batas waktu yang ditentukan; 2. jaminan pihak penjual atau supplier kepada pembeli berupa perbaikan cuma-Cuma atau mengganti barang yang rusak.
20guarantee clausesuatu ketentuan atau klausula dalam kontrak penjaminan pihak ketiga bahwa dia menjamin akan membayar kewajiban dari debitur.
21guarantee bondobligasi yang dijamin, jenis obligasi yang diterbitkan oleh anak perusahaan yang dijamin dengan sejumlah aktiva perusahaan tersebut disertai jamianan tambahan dari perusahaan induknya.
22guarantee funduang jaminan.
23guarantorpenjamin
24guardian (ing), - pengampu; wali; yang menjadi wali/wakil, curator (bld)pengampu; wali; guardian; curator; istri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil setelah dipanggil/diperiksa oleh yang kompeten, maka Balai Harta Peninggalan (kantor : Wees Kamer) dapat menjadi pengampu si istri tadi demi untuk menyelamatkan, megurus harta kekayaan untuk kepentingan si anak dikemudian hari [vide: KUH Pdt Psl. 348]; Curator atau pengampu dari seorang gila bila mana si gila itu melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum si curator dapat dituntut membayar ganti rugi dan lain sebagainya [vide: RIB Psl. 3 bg].
25gugat; menggugat (ind)menggugat; menuduh; istilah menggugat lebih tepat diterapkan dalam kasus sengketa perkara perdata atau perkara sipil; dalam kasus pidana atau perkara kejahatan dipakai istilah : menuduh; mendakwa.
26gugatan balasan (ind); - reconventiedalam halnya seseorang mendapat gugatan iapun berhak memasukkan atau mengajukan gugatan balasan atau gugatan melawan; gugatan aseli yang telah diajukan ke Pengadilan kepada pihak yang mungkin akan mengadukan gugatan balasan itu dinamakan : conventie.
27gugat rekonvensigugatan yang diajukan oleh tergugat terhadap penggugat dalam sengketa yang sedang berjalan antara mereka.
28gugatan pajakupaya hukum terhadap pelaksanaan penagihan pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan.
29gugatan perseroangugatan yang khusus terbit dalam hukum perseroan, bukan dari hukum acara pada umumnya.
30gugatan provisionalsuatu gugatan untuk memperoleh tindakan sementara selama proses perkara masih berlangsung.
31gugatan tata usaha negarapermohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan keputusan.

Glossarium H

NoHalDeskripsi
1hak (ind)/Cedent (bld)/ Assignor (ing)yang memindahkan hak; Cessionaris (bld)/Cessionary; Abandonee (ing), - yang menerima hak.
2hak alih bayar/recoursehak seorang pemegang surat berharga untuk memaksa pengendos sebelumnya atas suatu warkat untuk memenuhi kewajibannya berupa pembayaran jika penerbit warkat cedera janji.
3hak atas kekayaan intelektual (HAKI)biasa juga disebut hak milik intelektual, mencakup hak cipta (copy right), hak paten (patent) dan merk dagang (trademark). karya-karya intelektual tersebut merupakan gagasan asli yang dihasilkan oleh, umpamanya, industri fotografi, industri ilmiah, industri komputer dan piranti lunak, industri elektronik, industri kendaraan bermotor termasuk cadangannya, industri huburan seperti buku, film, rekaman suara dan video, industri kimia serta industri farmasi. tanpa pengakuan atas hak ini, para pemilik hak karya intelektual dirugikan oleh perbanyakan atau peniruan karya-karya cipta mereka yang dilakukan tanpa meminta ijin dan tanpa pembayaran biaya lisensi serta royalti (uang jasa) pada mereka.
4hak atas merekhak khusus yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut, atau memberi ijin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya.
5hak atas tanahhak yang memberikan kewenangan untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang berhubungan dengan penggunaan tanah itu.
6hak beheerhak yang tanahnya selain dipergunakan untuk kepentingan instansi yang bersangkutan, dimaksudkan juga untuk dapat diberikan dengan sesuatu hak kepada pihak ketiga.
7hak beli kembali/pre-emptionhak penjual untuk membeli kembali barang yang telah dijualnya dengan didahulukan daripada calon pembeli lain apabila barang tersebut akan dijual lagi.
8hak cipta/copy right (ing)hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku; para penulis (pengarang) dan pencipta seni lainnya hak-hak cipta mereka dilindungi oleh undang-undang; manakala seseorang (pihak lain) menjiplak, mengintip atau mencuri hak cipta orang lain tersebut atas perbuatannya itu merupakan kejahatan atau tindak pidana yang dapat dituntut (KUHP Psl.380).
9hak derivatif/derivative righthak yang diberikan atau dimiliki oleh pemegang saham minoritas agar dapat melakukan tindakan tertentu dalam menjaga atau mewakili perseroan terhadap tindakan organ lainnya dalam perseroan bila kepentingan perseroan dirugikan.
10hak gadai/lienhak kreditur atas harta tertentu sebagai jaminan piutangnya; misalnya, sebuah rumah yang diikat dengan hak tanggungan, apabila tidak dibayar tepat pada waktunya, maka rumah yang dijaminkan bisa dieksekusi untuk melunasi utangnya.
11hak guna bangunanhak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun.
12hak guna usahahak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu paling lama 25 tahun guna perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan, dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 25 tahun.
13hak jaminanmemberi kepada yang berhak/kreditor hak didahulukan untuk mengambil pelunasan dari hasil penjualan barang yang dibebani, seperti gadai, hipotek, credietverband, hak tanggungan atas tanah, hak fiducia, dan lain-lain.
14hak kebendaan/zakelijkrechak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapa pun, misalnya hak milik, hak hipotek, dan hak jaminan utang.
15hak memungut hasilhak untuk menarik (memungut) hasil dari benda orang lain, seolah-olah benda itu miliknya sendiri, dengan kewajiban untuk menjaga benda tersebut tetap dalam keadaan seperti semula.
16hak menikmati hasil/usufructhak memakai dan menikmati hasil suatu benda milik orang lain tanpa hak untuk memilikinya.
17hak mutlak/absolute titlehak tertinggi yang dapat diperoleh melalui pendaftaran hak, misalnya melalui pendaftaran tanah. hak ini bersifat mutlak sehingga tidak dapat dicabut oleh pihak mana pun; di Indonesia hak atas tanah berfungsi sosial.
18hak oktroi/paten/patenthak kepemilikan yang diberikan oleh pemerintah kepada seseorang atas apa yang diciptakan disertai dengan perlindungan hukum terhadap kemungkinan timbulnya pemalsuan oleh pihak lain.
19hak pakaihak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan undangundang.
20hak pengelolaanhak yang khusus untuk keperluan pengembangan dan pembangunan kawasan industri, pembangunan perumahan pada umumnya serta proyek-proyek pemerintah pusat/daerah yang khusus diberikan kepada badan-badan hukum yang modalnya sebagian/seluruhnya milik negara.
21hak pensiun/vestedhak untuk memperoleh manfaat pensiun karyawan yang harus dibayarkan dan tidak diadakan penundaan atas hak tersebut apabila karyawan telah memenuhi jangka waktu minimum untuk menerima hak dimaksud.
22hak perseorangan/persoonlijk rechthak yang memberikan kekuasaan kepada perseorangan untuk menuntut atau menagih pihak tertentu atas haknya, misalnya hak piutang dan hak sewa.
23hak regres/recht van regreshak pemegang surat wesel/cek/surat sanggup untuk menagih penarik/endosan/avalis guna mendapat pembayaran jika pihak tertarik menolak melakukan pembayaran.
24hak retensihak menahan atas sesuatu barang yang dijaminkan atau dipakai sebagai jaminan karena piutangnya belum dibayar (dilunasi).
25hak sewahak atas tanah milik orang lain yang diperoleh berdasarkan perjanjian untuk keperluan bangunan selama jangka waktu tertentu dengan membayar uang sewa; hak untuk menikmati barang milik orang lain selama jangka waktu tertentu dengan kewajiban membayar uang sewa dan memelihara dengan sebaik-baiknya.
26hak subrogasi/subrogatiehak untuk melakukan penggantian kreditor oleh pihak ketiga yang melunasi utang debitur; pergantian penagih.
27hak substitusi/substitutie rechthak yang diberikan kepada seorang pemegang kuasa dalam menangani suatu perkara untuk menunjuk pihak lain sebagai penggantinya apabila pemegang kuasa tersebut berhalangan untuk beracara di pengadilan.
28hak tanggungan/hypothecationpenjaminan atas barang tidak bergerak dan/atau kapal berukuran tertentu serta barang-barang yang ditentukan oleh pemerintah yang diberikan debitur kepada kreditur untuk jaminan utangnya; penjaminan dibuktikan dengan akta pembebanan hak tanggungan (APHT).
29hak tuntut/chose in actionhak untuk menuntut suatu pemenuhan kewajiban atau pemilikan atas barang atau uang berdasarkan perikatan tertentu, seperti hak paten dan hak cipta; hak tuntut digolongkan sebagai barang bergerak yang tidak berwujud.
30hal verifikasi/subject to verificationproses pemeriksaan ulang oleh petugas bank atas transaksi yang dilakukan oleh nasabah bank; misalnya, jika nilai nominal cek berbeda dengan yang ditulis oleh nasabah atau saat nasabah menyetor melalui ATM sehingga pegawai bank akan melakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah jumlah setoran tersebut sesuai dengan yang diklaim oleh nasabah.
31hapus buku/write offpinjaman macet yang tidak dapat ditagih lagi dihapusbukukan dari neraca (on-balance sheet) dan dicatat pada rekening administratif (off-balance sheet); penghapusbukuan pinjaman macet tersebut dibebankan pada akun penyisihan penghapusan aktiva produktif; meskipun pinjaman macet tersebut telah dihapusbukukan, hal ini hanya bersifat administratif sehingga penagihan terhadap debitur tetap dilakukan; hasil tagihan pokok pinjaman dibukukan ke rekening penyisihan penghapusan aktiva produktif, sedangkan tagihan bunga dibukukan sebagai pendapatan lain.
32harganilai yang diukur dengan jumlah satuan uang.
33harga perkiraan sendiri (HPS)/owner estimateharga perkiraan sendiri adalah harga yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan; harga pasar setempat menjelang dilaksanakannya pengadaan; alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya dan untuk menetapkan besaran tambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai terlalu rendah, tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran.
34harta beku/frozen assetharta yang tidak dapat dicairkan atau dijual karena ketentuan pihak berwenang.
35harta bersih/net assetselisih antara nilal total aktiva dan nilai total pasiva yang dilaporkan dalam neraca.
36harta pailit/after acquired propertyharta yang ditaruh dalam harta pailit setelah putusan pailit dijatuhkan.
37harta tak-bergerak/real propertykekayaan berupa tanah dan harta tidak bergerak lainnya milik perusahaan.
38harta/assetsegala sesuatu yang mempunyai nilai moneter, dimiliki oleh orang atau organisasi, biasanya sebesar biaya atau nilai wajar pasar; aset, biasanya, berupa barang spesifik seperti real estate atau aset berwujud lainnya atau tagihan terhadap pihak lain; sin. aset.
39hasil pemeriksaanhasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai Keputusan BPK.
40hati-hati - kehati-hatian bank/prudential bankingpelaksanaan prinsip kehati-hatian bank untuk meminimalkan risiko usaha operasional bank dengan berpedoman kepada ketentuan bank sentral dan ketentuan intern bank.
41hedging/cegah risikomenutup transaksi jual-beli komoditi, sekuritas, atau valuta sejenis untuk menghindari kemungkinan kerugian karena perubahan harga.
42hipotek/mortgage/hypothecair verband1. instrumen utang dengan pemberian hak tanggungan atas properti dan peminjam kepada pemberi pinjaman sebagai jaminan terhadap kewajibannya; dalam hal ini peminjam masih dapat menggunakan atau memanfaatkan properti tersebut; hak tanggungan atas properti gugur setelah kewajibannya dibayar lunas; 2. suatu hak kebendaan – atas benda-benda tak bergerak (Onroerende Goederen) untuk mengambil penggantian dari padanya bagi perlunasan sesuatu perikatan; 3. sama dengan gadai dengan jaminan atas benda-benda tak bergerak (Onroerende Goederen) sewaktu-waktu peminjam uang tak dapat membayar kembali benda-benda tersebut dipakai sebagai pelunasannya [vide: KUH Pdt Psl. 1162].
43hipotesisskenario terburuk dari suatu kasus penyimpangan, yaitu, berdasarkan dugaan, kemungkinan peristiwa terburuk terjadi. Misalkan dugaan kasus penerimaan uang suap atau kickback, penggelapan, perbedaan kepentingan, penyimpangan dalam penyajian laporan keuangan dan lain–lain.
44hire purchase/sewa beliperjanjian sewa dengan hak opsi untuk membeli barang yang disewa; pembelian barang dengan pembayaran angsuran dalam hal hak milik atas barang tersebut baru beralih secara sah ke pihak pembeli setelah ia membayar angsuran terakhir.
45H.I.R (Herziene Indonesische Reglement)H.I.R itu berasal dari I.R. atau INLANDSCHE REGLEMENT yang dimuat dalam Stbl thn 1848 – no. 16 jo 57.
46holding company/perusahaan atasanperusahaan yang tidak menjalankan kegiatan bisnis sendiri melainkan mengendalikan perusahaan-perusahaan lain dengan cara memiliki sebagian atau seluruh saham dari perusahaanperusahaan tersebut.
47homologasi/homologa tiepengesahan hakim atas persetujuan antara debitur dan kreditur konkuren untuk mengakhiri kepailitan.
48honorarium/loon (bld)uang jasa, untuk imbalan, upah, honorarium.
49hukum (ind)/Recht (bld)/ Law (ing)/Recht (jerm)/Droit (pr)/Ius (Lat)keseluruhan daripada peraturan-peraturan yang mana tiap-tiap orang yang bermasyarakat wajib mentaatinya, bagi pelanggaran terdapat sanksi; demikianlah kata sarjana LAND masih banyak lagi perumusan hukum dari sarjana-sarjana yang lain.
50hukum perdata/Burgerlijk Recht (bld)/Civil Law (ing)disebut juga hukum sipil; hukum yang mengatur hubungan antar orang termasuk badan hukum mengatur pula hak-hak dan kewajiban mereka atas kebendaan; hukum perdata dalam arti luas termasuk juga hukum dagang dan hukum kepailitan.
51hukum tata negara/staatsrecht (bld)/droit constitutionel (pr)/constitutional law (ing)/verfassungsrecht (jerm)keseluruhan kaidah dan norma-norma hukum untuk mengatur bagaimanakah sesuatu negara itu harus dibentuk, diatur atau diselenggarakan termasuk badan-badan pemerintahan, lembaga-lembaga negara termasuk juga peradilannya dengan ketentuan batas-batas kewenangan antar kekuasaan satu badan pemerintahan dengan lainnya.
52hukum tata usaha negara/administratief recht (bld)/droit administratief (pr)/verwaltungs recht (jerm)/administrative law (ing)seringkali disebut juga hukum administrasi negara adalah keseluruhan dari peraturan dan ketentuan-ketentuan hukum yang harus dilaksanakan dalam mengatur administrasi atau tata usaha negara yang dipercayakan pada lembaga-lembaga atau badan-badan pemerintahan.
53hukum acaraketentuan hukum yang mengatur proses beracara untuk menegakkan hukum materil tertentu sehubungan dengan adanya suatu perkara dalam bidang hukum tertentu tersebut.
54hukum acara perdata/burgerlijk procesrecht (bld)/procedure of civil law (ing)ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur dengan cara bagaimana tertib hukum perdata itu dapat ditegakkan atau dilaksanakan – jelaslah Hukum Acara Perdata adalah hukum yang mengatur cara orang berproses atau berperkara pada sidang (pengadilan) untuk memperoleh sesuatu putusan dari pengadilan atau hakim perdata.
55hukum acara pidana/burgerlijk procesrecht (bld)/procedure of civil law (ing)ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur dengan cara bagaimana tertib hukum pidana harus ditegakkan atau dilaksanakan dengan baik seandainya terjadi pelanggaran dan dengan cara bagaimanakah negara harus menunaikan hak pidana atau hak menghukumnya kepada si pelanggar (terdakwa) seandainya terjadi sesuatu pelanggaran. Dalam pelanggaran hukum pidana pihak negara diwakili oleh jaksa penuntut umum atau jaksa dimana jaksa harus menuntut (mengajukan) tuntutan perkara itu dimuka pengadilan.
56hukum pajak/tax lawperaturan mengenai pajak, yang meliputi subjek, objek, jenis, cara pemungutan, dan sanksi.
57hutang jangka panjanghutang yang jatuh temponya lebih dari satu tahun.

Glossarium I

NoHalDeskripsi
1i.s.~ indische staatsregeling staatsblad 1925 nomor 415 jo. 577.
2id possumus quod dejure possumuskita hanya bisa berbuat yang diperbolehkan oleh hukum.
3idem est non proban et non essesesuatu yang tidak bisa dibuktikan, sama dengan tidak ada. non delicit jus, sed probatio (bukan masalah cacat hukum, tetapi masalah pembuktian).
4identifikasi1. bukti diri; penentuan atau penetapan identifikasi seseorang, benda, dan sebagainya; 2. proses secara kejiwaan yang terjadi pada seseorang karena secara tidak sadar membayangkan dirinya seperti orang lain yang dikaguminya; 3. penentuan tentang seseorang berdasarkan bukti-bukti sebagai penunjuknya.
5ignorantiaketidaktahuan.
6ignorantia juris quod quisque tenetur scire, neminem excusatketidaktahuan terhadap hukum (yang seharusnya diketahui) tidak akan dimaafkan.
7ignorantia legis excusat neminemketidaktahuan akan undang-undang tidak merupakan alasan pemaaf.
8ignorate legis est lata culpatidak tahu hukum, tidak bisa dimaafkan.
9ijinpengecualian suatu ketentuan undang-undang yang berlaku umum.
10ikhtisar hasil pemeriksaan semesteran (IHPS)dokumen yang disusun yang memuat ringkasan mengenai hasil pemeriksaan yang signifikan, hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan hasil pemantauan penyelesaian pengenaan ganti kerugian negara/daerah dalam satu semester.
11illegaal/onwettigtidak sah, tidak menurut undang-undang, gelap, melanggar hukum.
12illegal contents/cyber crimekejahatan ini dilakukan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu yangtidak benar, tidak etis dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.
13illegal per se/tidak sah dengan sendirinya1. tidak sah dengan sendirinya; 2. keadaan tidak sah yang bukan disebabkan oleh faktor-faktor lain, melainkan tidak sah karena keadaannya sendiri.
14illegal tradeperdagangan tidak sah; lalu lintas peredaran barang yang melanggar atau bertentangan dengan hukum yang berlaku.
15illegitimitietsegala sesuatu yang tidak sah, perihal ketidaksahan sesuatu.
16illicit tradeperdagangan yang terlarang; istilah yang umumnya tercantum dalam polis asuransi pengangkutan laut, yang berarti perdagangan barang yang dinyatakan terlarang menurut hukum dari negara tempat kapal akan membongkar muatan.
17immovable goodsbarang tetap; barang yang penyerahan haknya diperlukan adanya tindakan hukum tersendiri, misalnya tanah, rumah, dan kapal yang berbobot mati lebih dari 20.000 ton.
18immunity/kekebalan/imunitaspengecualian dari suatu kewajiban yang semestinya dilakukan, misalnya kekebalan atau pengecualian dari kewajiban membayar pajak, pengecualian dari tuntutan hukum.
19impartialtidak memihak, obyektif, adil; dalam hukum arbitrase dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa seorang wasit sebagaimana halnya hakim, haruslah bertindak secara obyektif dalam mengadili dan memutuskan perkara.
20implacitaremenggugat.
21impleaderpenggugat.
22imporpemasukan barang dan sebagainya dari luar negeri.
23in casudalam perkara ini, dalam hal ini.
24in complexusebagai keseluruhan, kesemuanya.
25in concretodalam hal yang konkrit atau istimewa.
26in dubio pro reojika ada keragu-raguan mengenai sesuatu maka haruslah diputuskan hal-hal yang menguntungkan terdakwa.
27in preteritumberlaku surut.
28in statu quodalam kondisi seperti dulu.
29inbrengharta kekayaan bawaan, hibah yang wajib diperhitungkan.
30incasserenmenagih.
31incompetenttak berkuasa, tak berwenang.
32inconstitutioneelmelanggar undang-undang.
33inconventiegugatan dalam suatu tuntutan.
34indemnisasiganti kerugian.
35indemniteitpenggantian kerugian.
36indemniteitsprincipeasas ganti rugi.
37indikasi1. petunjuk adanya atau tidak adanya sesuatu tanda-tanda yang menarik perhatian tentang sesuatu [vide: Pasal 188 KUHAP]; 2. kecenderungan yang mengarah ke terjadinya kerugian.
38indirect tax creditmetode penghindaran pajak ganda dimana untuk memberikan tax credit kepada perusahaan induk di negara domisili terhadap pajak yang dibayar oleh subsidiary-nya di negara sumber.
39indisciplinairtidak patuh pada peraturan.
40indorsementendosemen; cara pengalihan surat-surat berharga dengan memberikan tanda berupa keterangan pada bagian belakang dari lembar surat berharga tersebut, dengan cara ini si pengalih atau si penandatangan menjamin bahwa ia adalah pemegang sah surat berharga itu serta berhak untuk mengalihkan lagi surat berharga itu ke pihak lain.
41industrial relationshubungan industrial; istilah yang dipakai untuk menunjuk ke semua hubungan kerja antara majikan dan buruh.
42informal contractkontrak lisan, tidak tertulis; kontrak yang tidak dituangkan melalui dokumen tertulis; kontrak yang tidak memerlukan persyaratan formal tertentu.
43infractionpelanggaran.
44infringement/pelanggaran hakperbuatan melanggar hak-hak orang lain, misalnya pelanggaran di bidang hak cipta.
45ingebrekestellingpemberitahuan kreditur kepada debitur dimana kreditur itu menyatakan pada waktu kapan ia menghendaki agar supaya piutangnya dipenuhi.
46injunctieperintah hakim, perintah pengadilan.
47inkaso berdokumensurat-surat berharga yang diinkasokan disertai dengan dokumen-dokumen lain yang mewakili barang dagangan.
48inkaso tak berdokumensurat-surat berharga yang diinkasokan tidak disertai dokumen-dokumen yang mewakili barang.
49inkaso/collectionpemberian kuasa kepada bank oleh perusahaan atau perorangan untuk menagihkan, atau memintakan persetujuan pembayaran (akseptasi) atau menyerahkan begitu saja kepada pihak yang bersangkutan (tertarik) di tempat lain (dalam atau luar negeri) atas surat-surat berharga dalam rupiah atau valuta asing.
50inkracht van gewijsdesuatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti atau tetap.
51innominaatcontractperjanjian khusus.
52inputsumber daya dalam bentuk dana, SDM, peralatan, dan material yang digunakan untuk menghasilkan ouput.
53inschuldpiutang.
54insider dealing or trading/perdagangan dengan orang dalampraktik jual-beli sekuritas dari suatu perusahaan secara melawan hukum dengan memanfaatkan keuntungan dari informasi rahasia menyangkut segala sesuatu tentang perusahaan yang bersangkutan, yang diperoleh dari seseorang yang karena kedudukannya mempunyai hubungan atau akses ke perusahaan tersebut; seorang pemilik 10% atau lebih saham yang diterbitkan oleh emiten atau penerbit sekuritas yang terdaftar di bursa efek, direktur atau karyawan dari perusahaan emiten termasuk konsultannya yang mengetahui informasi tentang persoalan perusahaan.
55insider tradingperdagangan efek yang dilakukan oleh mereka yang tergolong "orang dalam" perusahaan (dalam artian yang luas), perdagangan mana didasarkan atau dimotivasi karena adanya suatu "informasi orang dalam" (inside information) yang penting dan belum terbuka untuk umum, dengan perdagangan mana, pihak pedagang insider tersebut mengharapkan akan mendapatkan keuntungan ekonomi secara pribadi, langsung atau tidak langsung, atau yang merupakan keuntungan jalan pintas (short swing profit).
56insolvabeltidak mampu membayar hutang.
57insolventtelah menghentikan pembayaran hutangnya.
58insolventie/insolvency/kepailitan/insolven1. pailit, tak mampu lagi membayar segala hutangnya; 2. ketidakmampuan seseorang atau badan usaha untuk membayar hutangnya yang telah jatuh tempo, atau keadaan yang menunjukkan jumlah pasiva melebihi jumlah aktiva.
59insolventverklaringsurat peringatan pailit, surat pernyataan tidak mampu lagi membayar segala hutangnya.
60inspektorat jenderal/nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan internaparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada menteri/pimpinan lembaga.
61inspektorat provinsiaparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada gubernur.
62inspektorat kabupaten/kotaaparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada bupati/walikota.
63installment contractkontrak angsuran; suatu kontrak yang pemenuhan kewajibannya dilakukan secara angsuran.
64instansi pemerintahunsur penyelenggara pemerintahan pusat atau unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
65institutional arbitrationarbitrase kelembagaan; arbitrase yang terbentuk secara melembaga atau permanen, tidak sementara atau kasuistis, sehingga arbitrase semacam ini tetap eksis meskipun tidak sedang memeriksa suatu kasus (ICC, BANI, LCIA).
66intangible assets/aktiva tidak nyatakekayaan perusahaan yang nilainya bergantung pada kemampuan menghasilkan laba, misalnya hak paten, hak merek, nama baik.
67intangibles/benda tidak berwujudbenda atau barang tak bertubuh, atau tak dapat dilihat.
68intellectual property righthak atas kekayaan intelektual (HAKI); hak-hak atas benda tidak berwujud yang merupakan hasil karya dan pengetahuan manusia yang diberikan oleh pemerintah, misalnya hak paten, hak cipta, hak merek.
69interessenbunga, rente [Pasal 1250, 1251, 1765 KUHPerdata].
70intergentielhukum antar golongan.
71interlocutory judgment/putusan selaputusan hakim atas suatu perkara yang bukan merupakan putusan akhir pokok perkara tetapi yang karena sesuatu hal yang penting dan mendesak, maka hakim harus mengambil putusan sela terlebih dahulu.
72interogasipemeriksaan bagi seseorang [Pasal 50, 52, 47, 48 KUHAP].
73interpretatie (interpretasi) autentikdisebut juga interpretasi resmi atau penafsiran sahih, adalah penafsiran yang tegas, lugas dan jelas; jadi merupakan suatu penafsiran yang dinilai sebagai suatu kepastian arti kata-kata yang dimaksud oleh undang-undang.
74interpretatie (interpretasi) ekstensipenafsiran ekstensif memberi tafsiran dengan memperluas arti kata-kata dalam peraturan itu sehingga sesuatu peristiwa dapat dimasukkannya seperti listrik termasuk juga benda atau barang [vide: Pasal 362 KUHP].
75interpretatie (interpretasi) gramatikalcara penafsiran ini mendasarkan pengertiannya pada bunyi ketentuan undang-undang dengan patokan arti kata-kata, kalimat dan bahasanya dalam hubungannya satu dengan lainnya yang dipergunakan dalam undang-undang. dalam hal ini yang dijadikan sebagai pedoman adalah arti perkataan, kalimat menurut tata bahasa atau kebiasaan semata, yaitu arti dalam penggunaan sehari-hari.
76interpretatie (interpretasi) historisdisebut pula penafsiran sejarah yang pada prinsipnya ialah setiap ketentuan undang-undang memiliki sejarah tersendiri. hakim dapat memahami maksud dan tujuan pembuat undang-undang tadi melalui sejarah, riwayat peraturan perundang-undangan tersebut.
77interpretatie (interpretasi) nasionalpenafsiran yang menilik sesuai tidaknya dengan sistem hukum yang berlaku.
78interpretatie (interpretasi) restriktifpenafsiran dengan membatasi (mempersempit) arti kata-kata dalam peraturan itu, misalnya kerugian tidak termasuk kerugian yang tak terwujud seperti sakit cacat dan sebagainya.
79interpretatie (interpretasi) sistematisdisebut juga interpretasi dogmatis, adalah penafsiran menitik susunan yang berhubungan dengan bunyi pasal-pasal lainnya baik dalam undang-undang yang lain misalnya “asas monogami” tersebut di Pasal 27 KUHS menjadi dasar Pasal 34, 60, 64, 86, dan 279 KUHS.
80interpretatie (interpretasi) sosiologisdisebut pula penafsiran teleologis, (sosiologis) yaitu penafsiran dengan mengingat maksud dan tujuan undang-undang itu. ini penting disebabkan kebutuhan-kebutuhan berubah menurut masa sedangkan bunyi undang-undang sama saja.
81investasipenggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
82investigasipenyelidikan dengan mencatat atau merekam fakta-fakta melakukan peninjauan; percobaan, dan sebagainya, dengan tujuan memperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan terutama yang menyangkut peristiwa, sifat, atau khasiat suatu zat, dan sebagainya; penyidikan.
83invoice/faktur dagangpernyataan tertulis penjual kepada pembeli mengenai objek perjanjian termasuk di dalamnya keterangan tentang harganya, sebagai tanda bukti dan pegangan bagi pembeli untuk memeriksa kembali barang yang diterimanya.
84ipso factokarena faktanya sendiri; menurut kenyataannya sendiri.
85ipso yuredemi hukum.
86irrelevanttidak ada sangkut pautnya/tidak ada hubungannya dengan pokok persoalan.
87irrevocable letter of creditletter of credit yang cukup kuat karena tidak dapat dibatalkan oleh salah satu pihak, bank telah ikut menjamin bahwa pada pelaksanaan ekspor maka pembayaran akan dilakukan bank apabila semua dokumennya sesuai dengan apa yang dikehendaki dalam letter of credit yang dinyatakan kalimat-kalimat standar yang jelas.
88issueemisi, penerbitan sekuritas; penerbitan saham dan atau obligasi suatu perusahaan pada saat tertentu, misalnya saat perusahaan tersebut masuk ke bursa efek atau saat memerlukan tambahan modal.
89issuing bankbank pembuka surat kredit; bank yang membuka surat kredit atas permohonan nasabahnya.
90ius constituendumhukum yang masih harus ditetapkan; hukum yang dicita-citakan; hukum yang akan datang.
91ius constitumhukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu (hukum positif).
92ius poenalehukum pidana positif atau hukum pidana yang berlaku.

Glossarium J

NoHalDeskripsi
1jaksapejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh ketentuan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004).
2jaminan1. tanggungan atas pinjaman yang diterima; borg; 2. garansi; 3. janji seseorang untuk menanggung utang atau kewajiban pihak lain, apabila hutang atau kewajiban tersebut tidak dipenuhi [vide: Pasal 1820-1825 KUHPerdata].
3jaminan accesoirjaminan yang lahir, hapus dan beralih mengikuti atau tergantung pada perjanjian pokoknya, yaitu utang-piutang atau perjanjian kredit.
4jaminan fidusiahak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya [vide: UU No. 42/1999].
5jaminan immateriiljaminan perseorangan (personal guarantee) dan/atau jaminan korporasi (corporate guarantee) dari debitur dan/atau pihak ketiga untuk menanggung dipenuhinya kewajiban debitur.
6jaminan kebendaanjaminan yang berupa hak mutlak atas sesuatu benda, yang mempunyai ciri ciri mempunyai hubungan langsung, atas benda tertentu dan debitur, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya dan dapat diperalihkan (contoh: hipotik, gadai, dll).
7jaminan konvensionaljaminan yang pranata hukumnya sudah lama dikenal dalam sistem hukum kita, baik yang telah diatur dalam perundang-undangan, hukum adat maupun yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bukan berasal dari hukum adat tapi sudah lama dilaksanakan dalam praktek, seperti hipotek, hak tanggungan, gadai barang bergerak, gadai tanah, fidusia, garansi dan akta pengakuan utang.
8jaminan kredit/kredit garansibentuk pertanggungan dimana seorang penanggung (perorangan) menanggung untuk memenuhi hutang debitur sebesar sebagaimana tercantum dalam perutangan pokok.
9jaminan pelaksanaan/performance bondbentuk penanggungan yang diberikan oleh bank untuk menanggung pelaksanaan pekerjaan yang harus dilakukan oleh pemborong.
10jaminan pembangunan/bouw garansipemborong peserta mengikatkan diri untuk memenuhi/menyelesaikan kewajiban si pemborong utama, lazim dituangkan dalam bentuk perjanjian penanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1820 BW.
11jaminan pemeliharaan/maintenance bondjaminan yang dipersyaratkan pada saat principal telah menyelesaikan kontrak pekerjaan sesuai dengan berita acara.
12jaminan penawaran/bid bond/tender bondjaminan yang sering dipersyaratkan dalam rangka pelelangan (tender) pekerjaan/proyek dengan maksud agar perusahaan-perusahaan yang diundang atau para peserta tender memiliki kesungguhan untuk mendapatkan proyek dan secara konsekuen akan melaksanakannya apabila ditunjuk sebagai pemenang.
13joint enterprisesuatu kerjasama antara penanaman modal asing dengan penanaman modal dalam negeri dengan membentuk suatu perusahaan atau badan hukum baru.
14joint venturesuatu usaha kerja sama yang didirikan untuk perusahaan individu atau perusahaan terbatas atau perusahaan yang didirikan mempunyai tujuan tertentu yang akan berakhir jika mencapai tujuan tersebut.
15jual belisuatu persetujuan, dimana pihak yang satu mengikat diri untuk menyerahkan barang yang tertentu, dan pihak yang lain mengikat diri untuk membayar harganya.
16jual gadaipenyerahan tanah dengan pembayaran kontan dengan syarat bahwa setelah waktu tertentu si pemilik berhak membeli kembali.
17judexhakim.
18judex facti (dalam hukum perdata)hakim yang berwenang memeriksa fakta dan bukti, dalam hal ini hakim-hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.
19judex facti (pertimbangan judex facti)untuk mengetahui adanya kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain harus dibuktikan dengan tusukan dan apakah korban meninggal seketika atau tidak.
20judge made lawhukum yang timbul karena keputusan-keputusan hakim, judikatif.
21judgmentputusan hakim; putusan hakim yang resmi dan asli mengenai suatu gugatan atau dakwaan yang diperiksanya atas dasar kewenangan yang dimilikinya.
22judgment executionpenetapan eksekusi; surat penetapan eksekusi yang dibuat oleh hakim yang berisi perintah kepada petugas untuk melaksanakan eksekusi terhadap harta kekayaan milik tergugat sebagai pemenuhan atas isi putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap.
23judgment note/grosse aktakewenangan yang dimiliki kreditur untuk meminta pelunasan hutang debitur dengan segera tanpa melalui proses pengadilan dalam hal debitur telah ingkar janji.
24judicial authoritykewenangan hakim; kewenangan hakim atau pengadilan untuk melakukan tugas-tugas kehakiman.
25judicial immunitykekebalan kehakiman; imunitas atau kekebalan yang dimiliki hakim terhadap tanggung jawab perdata atas pelaksanaan fungsinya sebagai hakim.
26judicial writsurat kuasa (perintah) dari pengadilan.
27junctodalam hubungan dengan.
28juremenurut hukum.
29juridismenurut hukum; berdasarkan hukum.
30jurisprudentie/jurisprudensiputusan-putusan pengadilan yang dapat dianggap suatu sumber hukum karena bila sudah ada suatu jurisprudensi yang tetap, maka hal ini akan selalu diikuti oleh hakim-hakim dalam memberikan putusannya dalam soal yang serupa.
31jurusitapejabat pengadilan yang bertugas antara lain di bidang pemanggilan-pemanggilan untuk menghadap di pengadilan, melakukan penyitaan dan sebagainya.
32justiciablepersoalan atau kasus yang tepat untuk diperiksa oleh pengadilan.
33justificationpembenaran menurut hukum.
34justitiahukum, peradilan, keadilan.
35justitiekehakiman.

Glossarium K

NoHalDeskripsi
1kadasterpendaftaran oleh pemerintah dari semua benda-benda tetap, terutama untuk kepentingan pajakpajak tanah, dan juga untuk keperluan pendaftaran dari perpindahan-perpindahan hak milik dan hak-hak kebendaan atas benda tetap.
2kansovereenkomstenperjanjian untung-untungan; satu perjanjian, dimana prestasi dari satu pihak sudah tertentu, sedang prestasi dari pihak lainnya belum lagi pasti, atau dimana prestasi dari kedua belah pihak belum lagi tertentu, dan justru hal itu, pihak-pihak mengadakan perjanjian tersebut. Perjanjian untung-untungan antara lain perjanjian asuransi, permainan dan perjudian (spel en weddenschap). perjanjian asuransi diatur dalam kitab undang-undang hukum dagang. mengenai permainan dan perjudian dalam BW Pasal 1788; dtentukan bahwa, undang-undang tidak memberikan hak gugat atas satu piutang yang timbul dari permainan dan perjudian.
3kantor akuntan publik (KAP)bentuk usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan telah mendapatkan izin untuk memberikan jasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
4kapalkendaraan pengangkut penumpang dan barang di laut, sungai, dan sebagainya [vide: Pasal 309, 310, 311 dan 312 KUHD].
5kapitalisasi bungabunga dijadikan hutang pokok.
6kapitalisasi cadanganpenambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.
7KAP terdaftar di BPKKAP yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan BPK dan termasuk di dalam daftar KAP Terdaftar di BPK sehingga KAP tersebut dapat melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang ditugaskan oleh BPK.
8kartelperjanjian yang dilarang, antara pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
9kas daerahtempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
10kas negaratempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.
11kas umum daerahtempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
12keadaan insolventiesuatu keadaan debitur sudah sungguh-sungguh pailit atau tidak mampu lagi untuk membayar utang-utangnya.
13keadaan kaharkeadaan diluar kemampuan atau kekuasaan manusia.
14keadilan comutatiefkeadilan yang memberikan kepada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasajasa perseorangan.
15keadilan distributifkeadilan yang memberikan kepada tiap-tiap orang jatah menurut jasanya.
16kebenaran formilkebenaran yang hanya didasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan di depan sidang pengadilan tanpa harus disertai keyakinan hakim.
17kebendaansegala sesuatu yang dapat dikuasai dengan hak milik, tanpa memperdulikan jenis atau wujudnya.
18kebijakan moneterkebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang dilakukan antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan atau suku bunga.
19kebijakan umum APBD (KUA)dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
20kejahatan jabatan/occupational crimesuatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dalam hal mana perbuatan tersebut dilakukan karena adanya kesempatan, sarana atau kedudukannya sebagai pejabat.
21kejahatan korporasisuatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dalam mana perbuatan tersebut dilakukan oleh orang-orang tertentu untuk dan/atau atas nama korporasi, dan termasuk ke dalam ruang lingkup kegiatan korporasi tersebut sebagaimana ternyata dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga-nya.
22kejahatan korporat/corporate crimesuatu bentuk kejahatan (crime) dalam bentuk white collar crime yang merupakan tindakan yang melanggar hukum pidana, yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau badan hukum yang bergerak di bidang bisnis melalui pengurus atau yang diotorisasi olehnya, dimana meskipun perusahaan an sich tidak pernah mempunyai niat jahat (mens rea).
23kejahatan pasar modal/capital market crime/securities fraudsuatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, sebagaimana ditentukan undangundang pasar modal, maupun tindak pidana lain yang terkait dengan kegiatan di pasar modal.
24kejahatan perbankan/banking crimesuatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, sebagaimana ditentukan dalam undang-undang perbankan, maupun tindak pidana lain yang terkait dengan kegiatan perbankan.
25kejahatan profesi/professional malpracticesuatu jenis kejahatan kerah putih (white collar crime) yang dilakukan oleh orang yang memiliki profesi tertentu dimana kejahatan dilakukan ketika sedang menjalankan tugas profesinya dan/atau dia melakukan kejahatan yang ada hubungan dengan tugas profesinya itu.
26kekhilafan/dwalingsuatu keadaan dimana seseorang ketika membuat kontrak dipengaruhi oleh pandangan atau kesan yang ternyata tidak benar.
27kekuasaan kehakimankekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.
28kekuatan eksekutorialkekuatan untuk melaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan secara paksa oleh alat-alat negara.
29kekuatan pembuktian formildidasarkan atas benar tidaknya ada pernyataan oleh yang bertanda tangan di bawah akta itu. kekuatan ini memberi kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat dan para pihak menyatakan dan melakukan apa yang dimuat dalam akta.
30kekuatan pembuktian lahirsuatu surat yang secara lahir tampak seperti akta, mempunyai seperti akta, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
31kelalaian/negligencesuatu sikap bathin ketika melakukan suatu perbuatan yang berbentuk sifat kekurang hati-hatian yang bersangkutan baik akibat tidak memikirkan akan timbulnya suatu resiko padahal seharusnya hal itu dipikirkannya (kelalaian yang tidak disadari) mampu memikirkan tentang tidak akan timbulnya suatu resiko yang pada kejadian tersebut resiko tersebut timbul (kelalaian yang disadari).
32kementerian negaraorganisasi dalam Pemerintahan Republik Indonesia yang dipimpin oleh menteri untuk melaksanakan tugas dalam bidang tertentu.
33kementerian negara/lembagakementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian negara/lembaga negara [vide: UU No. 1/2004, Pasal 1 angka 20].
34kenyataan hukumsuatu kenyataan yang menimbulkan akibat hukum, yaitu terjadinya, berubahnya, hapusnya dan beralihnya hak subyektif, baik dalam bidang hukum keluarga, hukum benda maupun hukum perorangan.
35kepabeanansegala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean dan pemungutan bea masuk.
36kepailitansita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas.
37keputusan condemnatoirkeputusan yang isinya menjatuhkan sanksi atau hukuman terhadap subyek hukum tertentu.
38keputusan constitutiefkeputusan yang hanya mengakui hak yang telah ada dan ditentukan undang-undang.
39keputusan declaratoirsuatu keputusan yang menimbulkan suatu keadaan hukum baru.
40keputusan fiktifkeputusan yang dimohonkan tidak dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha militer, sedangkan itu menjadi wewenangnya untuk mengeluarkannya.
41kerjasama operasi (KSO)kerjasama antara satu pihak dengan pihak lain atau lebih untuk bersama-sama melakukan suatu kegiatan usaha guna mencapai tujuan tertentu.
42kertas kerja pemeriksaan (KKP)dokumentasi pemeriksa di dalam pelaksanaan pekerjaan, KKP tersebut berfungsi untuk membuktikan bahwa pemeriksa telah melaksanakan pemeriksaan sesuai standar pemeriksaan dan untuk membantu pelaksanaan supervisi oleh pengendali teknis dan atau penanggung jawab.
43kerugian negara/daerahkekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai [vide: UU No. 15/2006, Psl 1 angka 15].
44kesalahan/mistakesuatu keadaan dimana dua pihak mengadakan kontrak dengan fakta yang ternyata salah maka pihak tadi dapat membatalkan kontrak setelah mengetahui fakta yang sebenarnya.
45kesengajaan (pidana)suatu sikap bathin ketika melakukan suatu perbuatan yang berbentuk kesadaran dan/atau kehendak untuk melakukan perbuatan tersebut, baik karena perbuatan tersebut harus dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu maupun karena perbuatan tersebut hanya sebagai salah satu kemungkinan yang akan timbul.
46kesepakatan kerja bersamaperjanjian/kesepakatan yang diadakan antara serikat pekerja atau serikat-serikat pekerja yang telah terdaftar pada departemen tenaga kerja dengan pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang berbadan hukum, yang pada umumnya atau semata-mata memuat syarat-syarat kerja yang harus diperhatikan dalam perjanjian kerja.
47kesesuaian kehendak/metting of mindspersesuaian pernyataan kehendak antara para pihak tentang obyek kontrak.
48ketentuan pidana khususketentuan pidana yang menentukan hal-hal yang bersifat khusus selain hal-hal yang bersifat umum. kekhususan timbul karena obyeknya khusus, subyeknya khusus atau diatur dalam aturanaturan yang bersifat khusus (tersendiri).
49keterangan saksisalah satu alat bukti dalam perkara pidana berupa keterangan yang diberikan di bawah sumpah di muka persidangan mengenai suatu peristiwa yang didengar, dilihat dan dialami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu (KUHAP).
50keterangan ahliketerangan-keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.
51ketetapan batal/nietig/absolut nietigbahwa bagi hukum perbuatan yang dilakukan tidak ada. jadi, bagi hukum akibat perbuatan itu dianggap tidak pernah ada.
52ketetapan batal karena hukum/nietigheid van rechtswegeakibat suatu perbuatan, untuk sebagian atau seluruhnya, bagi hukum dianggap tidak ada (dihapuskan) tanpa diperlukan suatu keputusan hakim atau keputusan suatu badan pemerintah lain yang berkompeten untuk menyatakan batalnya sebagian atau seluruh akibat itu.
53ketetapan dapat dibatalkan/vernietigbaarbagi hukum perbuatan yang dilakukan dan akibatnya dianggap ada sampai waktu pembatalan oleh hakim atau oleh suatu badan pemerintah lain yang berkompeten (pembatalan ini diadakan karena perbuatan tersebut mengandung kekurangan).
54ketetapan declaratoirketetapan administrasi yang meyatakan adanya sesuatu hak atau keadaan hukum bagi seseorang atau badan hukum swasta yang telah mengajukan permohonan agar alat perlengkapan administrasi negara yang bersangkutan menyatakan sah haknya atau keadaan hukumnya, yang sebetulnya hak atau keadaan hukum tersebut telah dinyatakan ada pada orang atau badan hukum swasta yang mendapatkan ketetapan administrasi tersebut oleh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
55ketetapan konstitutifketetapan administrasi yang dapat menimbulkan hak atau keadaan hukum baru.
56ketetapan negatifsuatu ketetapan yang tidak mengadakan perubahan dalam suatu keadaan hukum tertentu yang telah ada.
57ketetapan positifketetapan administrasi yang dapat menimbulkan suatu keadaan hukum baru, jadi dengan dikeluarkannya ketetapan administrasi itu ditimbulkan suatu keadaan hukum baru bagi orang atau badan hukum swasta yang mendapatkan ketetapan.
58ketidaktertiban administrasiketidaklengkapan dan kelalaian dalam sistem pencatatan dan dokumentasi mengenai pengelolaan keuangan negara, dan atau transaksi keuangan lainnya.
59ketua timpersonil pemeriksa yang bertindak sebagai koordinator pemeriksaan di lapangan dan bertanggung jawab kepada pengendali teknis atas pelaksanaan pemeriksaan di lapangan.
60keuangan negarasemua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut [vide: UU No. 17/2003, Pasal 1 dan 2].
61kickback/pembayaran kembalipembayaran kembali kepada pembeli oleh penjual sejumlah persentase tertentu dari nilai pembelian dengan tujuan negatif yaitu untuk mempengaruhi pembeli di kemudian hari.
62klausul eksonerasiklausul yang dicantumkan di dalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum.
63klausula all riskklausula yang menentukan bahwa penanggung memikul segala resiko atas benda yang diasuransikan, yang berarti penanggung akan mengganti semua kerugian yang timbul akibat peristiwa apapun, kecuali kerugian yang timbul karena kesalahan tertanggung sendiri dan karena cacat sendiri bendanya.
64klausula eksonerasiklausula yang mengalihkan tanggung jawab dari satu pihak ke pihak lainnya.
65klausula pembebasan/exculpatory clausesuatu klausula dalam kontrak yang membebaskan salah satu pihak dari kewajibannya untuk mengganti kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri.
66klausula polisjanji-janji khusus yang dimuat dalam perjanjian asuransi yang dirumuskan dengan tegas dalam polis untuk mengetahui batas tanggung jawab penanggung dalam pembayaran ganti kerugian apabila terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian.
67klausula tentang conditions precedentsklausula tentang syarat-syarat tangguh yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh nasabah debitur sebelum bank berkewajiban untuk menyediakan dana bagi kredit tersebut dan nasabah debitur berhak untuk pertama kalinya menggunakan kredit tersebut.
68klienpelanggan; orang atau lainnya yang memperoleh bantuan hukum dari seorang pengacara.
69kliringjasa penyelesaian hutang piutang antar bank dengan cara saling menyerahkan warkat-warkat yang akan dikliringkan di lembaga kliring. penyelesaian hutang piutang yang dimaksud adalah penagihan cek atau bilyet giro melalui bank, sedangkan pengertian warkat-warkat adalah suratsurat berharga seperti cek, bilyet giro, dan surat piutang lainnya.
70knevelarijkejahatan yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri dengan mempergunakan jabatannya untuk meminta atau menahan suatu pembayaran untuk kepentingan dirinya sendiri [vide: Pasal 425 KUHP].
71know-how licensinglisensi hak atas informasi teknis; perjanjian lisensi hak atas informasi teknis yang tidak termasuk ke dalam hak paten dan hak milik intelektual lainnya, namun sangat penting dalam proses industri.
72know-how licensing/lisensi hak atas informasi teknisperjanjian lisensi hak atas informasi teknis yang tidak termasuk ke dalam hak paten dan hak milik intelektual lainnya namun sangat penting dalam proses industri.
73kode etik BPKkode etik, norma-norma yang harus dipatuhi oleh setiap Anggota BPK dan Pemeriksa selama menjalankan tugasnya.
74kodifikasidisusunnya ketentuan-ketentuan hukum dalam sebuah kitab secara sistematik dan teratur.
75kolusipermufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar penyelenggara negara atau antara penyelenggara negara dengan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara.
76komanditerpeserta persekutuan dagang dan sebagainya dengan memberikan sebagian modal saja tanpa turut menjalankan perusahaan.
77komparisibagian dari akta yang menyebutkan identitas lengkap dari pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.
78kompensasiganti rugi yang diberikan oleh negara kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya sesuai dengan kemampuan keuangan negara untuk memenuhi kebutuhan dasar, termasuk perawatan kesehatan fisik dan mental.
79kompetenberwenang, berkuasa; kemampuan yang cukup untuk melakukan tugas yang diberikan.
80konfirmasibukti yang diperoleh pada saat melakukan pemeriksaan dengan cara mengajukan pertanyaan dalam rangka mendapatkan penegasan dari pihak lain.
81konkordanasas konkordan yakni asas yang sejajar, yang bersamaan.
82konosemensurat bertanggal dalam mana pengangkut menerangkan bahwa dia telah menerima barang tertentu untuk diangkut ke suatu tempat tujuan yang ditunjuk dan di sana menyerahkannya kepada orang yang ditunjuk (penerima) disertai dengan janji-janji apa penyerahan akan terjadi [vide: Pasal 506 KUHD].
83konsensuspersamaan-persamaan terdapat kata sepakat untuk membuat perjanjian.
84konsesi/van der potkeputusan yang memperkenankan dilakukannya perbuatan yang penting bagi umum, oleh karena itu pemerintah perlu campur tangan di dalamnya.
85konsiderasipenghentian hak (sah) oleh salah satu pihak dengan imbalan janji dari pihak lain.
86konsiliasisuatu usaha mempertemukan keinginan para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan guna menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan.
87konsolidasi bankpenggabungan dari dua bank atau lebih, dengan cara mendirikan bank baru dan membubarkan bank-bank tersebut dengan atau tanpa melikuidasi.
88konsolidasi perusahaansuatu proses dimana dua atau lebih perusahaan meleburkan diri, dan dalam proses tersebut juga dibentuk suatu perusahaan baru, yang mengambil alih aset-aset dan mengasumsi (mengambil alih) kewajiban dari kedua atau lebih perusahaan yang meleburkan diri tersebut.
89konstitusihukum dasar baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.
90konstitusionalsesuai dengan/menurut Undang-Undang Dasar.
91kontrak1. perjanjian secara tertulis antara dua pihak dalam perdagangan, sewa menyewa, dan sebagainya; 2. persetujuan yang bersanksi hukum antara dua lebih untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan; perikatan.
92kontrak/perjanjiansuatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain.
93kontrak karya/contract of work1. suatu bentuk usaha kerja sama antara penanaman modal asing dengan modal nasional terjadi apabila penanaman modal asing membentuk badan hukum Indonesia dan badan hukum ini mengadakan perjanjian kerja sama dengan suatu badan hukum yang mempergunakan modal nasional; 2. perjanjian yang sama seperti perjanjian bagi hasil tetapi diterapkan untuk bidang pertambangan non minyak bumi dan gas, karakteristik dari kontrrak ini adalah pembagian keuntungan di antara para pihak ditentukan secara bersama, salah satu pihak menanggung seluruh biaya operasionalnya, dan salah satu pihaknya adalah pemerintah atau lembaga yang berada di bawah kekuasaan pemerintahan.
94kontrak manajemenstatement of corporate intent (SCI) yang, antara lain, berisikan janji-janji atau pernyataan direksi untuk memenuhi segala target-target yang ditetapkan oleh pemegang saham. kontrak manajemen tersebut diperbaharui setiap tahun untuk disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan perusahaan.
95kontraktualmenurut perjanjian, sesuai dengan surat kontrak.
96konvensihukum kebiasaan yang hidup di lembaga-lembaga kenegaraan, eksekutif.
97konversi hak atas tanahperubahan hak atas tanah sehubungan dengan berlakunya undang-undang pokok agraria (UUPA).
98kooppembelian atau perjanjian jual beli adalah suatu persetujuan dimana masing-masing belah pihaknya mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lainnya membayar harga yang telah dijanjikan.
99koop en verkoopjual beli; suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harganya (Pasal 1457 KUHPerdata).
100koperasiperkumpulan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya di dalam bidang perekonomian dengan cara gotong royong.
101korupsi1. setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonornian negara; setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; 2. penyelewengan atau penggelapan (uang negara, perusahaan, dsb) untuk kepentingan pribadi, orang lain, golongan, dan bersifat melawan hukum; tindak pidana korupsi.
102kredit cerukan/overdraftkredit yang timbul karena penarikan atau pembebanan giro yang melampaui saldonya, dan penarikan atau pembebanan r/g yang melampaui plafonnya.
103kredit likuiditaskredit yang diberikan oleh bank sentral kepada bank-bank yang beroperasi di Indonesia, yang selanjutnya digunakan sebagai dana untuk membiayai kegiatan perkreditan.
104kredit sindikasi/syndicated creditkredit dimana pihak krediturnya terdiri dari beberapa badan hukum, dimana biasanya salah satu di antara kreditur tersebut bertindak sebagai lead creditor/lead bank.
105kreditorpihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang [vide: UU No. 42/1999].
106kreditur konkurenkreditur yang menerima pembayaran dari harta pailit setelah kreditur separatis dan kreditur preferen menerima pembayaran piutangnya.
107kreditur preferenkreditur yang memiliki hak istimewa yang diberikan undang-undang sehingga kedudukan kreditur dimaksud menjadi lebih tinggi dari kreditur biasa.
108kuasaseseorang atau sekelompok orang advokat sesuai aturan perundang-undangan yang diberi kuasa oleh pelapor untuk mengurus kepentingannya berkaitan laporan pengaduan atau informasi di komisi yudisial.
109kuasa bendahara umum daerah (Kuasa BUD)pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
110kuasa istimewasuatu kuasa yang sangat khusus secara tegas menyebutkan satu per satu, tindakan apa yang harus dilakukan oleh si kuasa.
111kuasa khusussuatu kuasa yang berisikan tugas tertentu, yaitu pemberi kuasa hanya menyuruh si kuasa untuk melaksanakan suatu atau beberapa hal tertentu saja.
112kuasa pengguna anggaranpejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
113kuasa umumsuatu kuasa yang mengandung isi dan tujuan untuk melakukan tindakan-tindakan pengurusan barang-barang harta kekayaan si pemberi kuasa.
114kuasa usahaseorang wakil yang diberi kuasa penuh dalam hal sesuatu bidang dengan surat kuasa khusus oleh director atau pimpinan; dalam hal memutuskan sesuatu yang bersifat kedalam sesuatu keluar atau membuat ikatan dengan pihak ketiga ia selalu berkonsultasi dengan si pemberi kuasa. Bilamana kuasa usaha ini bertindak menyeleweng itu tidak sesuai dengan apa yang digariskan oleh si pemberi kuasa si kuasa usaha dapat dipecat dengan cara mencabut surat kuasanya secara tertulis/atau akta khusus untuk pencabutan.
115kuratororang yang karena putusan hakim ditetapkan menjadi wali orang yang sudah dewasa tetapi tidak cakap melakukan perbuatan dalam lalu lintas hukum.
116kurator kepailitanbalai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan undang-undang ini.
117kurator pailitkurator yang mengurus perusahaan/individu yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan.
118kurator penggantikurator yang menggantikan kurator terdahulu dalam suatu penugasan.
119kurator terdahulukurator yang belum menyelesaikan proses penugasannya sebagai kurator, namun penugasannya sebagai kurator diganti dengan alasan apapun.
120kustodian pasar modalpihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
121kutipan aktakutipan kata demi kata dari satu atau beberapa bagian dari akta dan pada bagian bawah kutipan akta tercantum frasa "diberikan sebagai kutipan".
122kwade trouwitikad buruk, itikad jahat.

Glossarium L

NoHalDeskripsi
1lalailengah; kurang hati-hati; tidak mengindahkan (kewajiban, pekerjaan, dsb).
2landmeterskennissurat keterangan pendaftaran tanah. (Stb. 1834 Nomor 27 dan Pasal 11 s/d 15 Stb. 1857 Nomor 3).
3landreformland = tanah ; reform = perbaikan; perubahan.
4landreform(arti luas), perencanaan persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta penggunaan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu secara berencana sesuai dengan daya kesanggupan dan kemampuannya.
5landreform(arti sempit), perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan pengusahaan tanah.
6landrentepajak bumi.
7landsdomeintanah milik negara.
8laporan arus kaslaporan yang menggambarkan arus kas masuk dan keluar selama suatu periode, serta posisi kas pada tanggal pelaporan.
9laporan BMNlaporan yang menyajikan posisi BMN pada awal dan akhir suatu periode serta mutasi BMN yang terjadi selama periode tersebut.
10laporan hasil pemeriksaan (LHP)Laporan tertulis mengenai hasil pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa dan disampaikan kepada DPR, DPD, dan DPRD.
11laporan keuanganbentuk pertanggungjawaban sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara [vide: UU No. 15/2004, Pasal 1 angka 9].
12laporan keuangan pemerintah pusat/daerah (LKPP/D)laporan pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN/APBD yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
13laporan keuangan konsolidasiansuatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.
14laporan realisasi anggaran (LRA)Laporan yang menggambarkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama satu periode pelaporan.
15lastgevingpemberian kuasa perjanjian dengan mana satu pihak memberi tugas kepada pihak lain untuk melakukan satu atau lebih tindak hukum guna pemberi kuasa dan atas nama pemberi kuasa, tugas mana diterima oleh yang diberi kuasa; pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan [vide: Pasal 1792 KUH Perdata].
16laundering - money/Pencucian Uang1. proses mengubah uang yang diperoleh dari tindakan yang melanggar hukum atau kriminal menjadi uang yang seolah-olah berasal dari tindakan yang sah, melalui saluran-saluran yang memang sah menurut hukum. misalnya, uang diperoleh dari perdagangan obat terlarang kemudian ditanamkan di bank sehingga menghasilkan perputaran uang yang seolah-olah bersih; 2. perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang sah [Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 23 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang TPPU]; 3. kejahatan yang dilakukan oleh perorangan atau korporasi dalam batas wilayah negara atau lintas batas wilayah negara berupa tindak pidana korupsi, penyuapan, penyelundupan, imigrasi, perbankan, perdagangan gelap narkotika dan psikotropika, perdagangan budak, wanita dan anak, perdagangan senjata gelap, penculikan, terorisme, pencurian, penggelapan, dan berbagai macam kejahatan kerah putih, dengan mengupayakan agar harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan tersebut masuk ke dalam sistem perbankan agar tidak dilacak.
17law enforcement (sanksi hukum)pelaksanaan kontra prestasi yang berakibat kerugian bagi para pelanggar ketentuan perundangan yang ada dan diputuskan pada tingkat pengadilan, baik berupa denda (tilang) maupun pembekuan kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas industri yang sedang dilaksanakan.
18lease/sewa menyewa1. kontrak antara pemilik barang dengan penyewa dimana pemilik memberikan kepada penyewa hak untuk menguasai dan menggunakan benda tersebut dalam jangka waktu tertentu dan dengan harga tertentu; 2. suatu persetujuan atas dasar kontrak penggunaan aktiva tak bergerak seperti tanah, mesin, gedung, dimana pemilik aktiva (lessor) menginginkan pihak lain (lease) untuk menggunakan jasa dari aktiva tersebut selama periode tertentu sedang hak atas aktiva tetap pada lessor.
19lease-purchase agreement/perjanjian sewa gunakontrak sewa menyewa namun disertai ketentuan bahwa penyewa berhak untuk membeli benda yang disewanya itu di akhir masa kontrak dengan harga khusus.
20leasing (kredit barang)suatu perjanjian dimana lessor (pihak yang menyewakan) menyewakan suatu perangkat alat perusahaan (mesin-mesin) termasuk service, pemeliharaan dan lain-lain kepada lessee (penyewa) untuk suatu jangka waktu tertentu.
21leencontractsurat hutang piutang.
22legaalsah, menurut ketentuan undang-undang; dibenarkan menurut hukum, resmi, sesuai peraturan.
23legal auditpemeriksaan ke dalam perusahaan tersebut terhadap segala kegiatan dan dokumentasi yang berkenaan dengan hukum; pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa keuangan ekstern misalnya oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).
24legal hazardkeadaan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan kemungkinan kerugian itu bertambah besar.
25legal obligationkewajiban hukum, perikatan; kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang timbul dari suatu perjanjian atau dari undang-undang; kewajiban yang telah ditetapkan oleh undang-undang, misalnya : Pajak.
26legal opinionsuatu pendapat dari segi hukum yang diberikan oleh seorang atau lebih ahli hukum mengenai suatu hal yang didasarkan pada dokumen-dokumen hukum dan penjelasan-penjelasan lainnya mengenai hal tersebut; pendapat hukum.
27legal ownerpemilik sah menurut hukum; subyek hukum yang menurut undang-undang dinyatakan sebagai pemilik sah atas suatu benda atau atas suatu hak.
28legal reasoningalasan-alasan hukum yang dipakai dalam rangka membuat keputusan hukum yang meliputi setting ketika putusan hukum dibuat, proses reasoning dan filosofi hukum (judicial philosophies).
29legally binding agreementpersetujuan yang mengikat secara hukum; suatu perjanjian atau kontrak yang telah memenuhi semua unsur bagi sahnya perjanjian, dan atau telah dibuat sesuai dengan persyaratan formal sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan, sehingga dengan demikian kontrak itu mempunyai akibat hukum bagi para pihak yang membuatnya.
30legally binding agreement/persetujuan yang mengikat secara hukumsuatu perjanjian atau kontrak yang telah memenuhi semua unsur bagi sahnya perjanjian, dan atau telah dibuat sesuai dengan persyaratan formal sebagaimana ditentukan dalam perundangundangan, sehingga dengan demikian kontrak itu mempunyai akibat hukum bagi para pihak yang membuatnya.
31legitieme portie (bagian mutlak)suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap mana si pewaris tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup maupun selaku wasiat. [vide: Pasal 913 KUH Perdata].
32legitimatiepernyataan sah, pengesahan; sah menurut hukum.
33legitimatiepapiercek, wesel, surat berharga tidak atas nama.
34legitimussesuai dengan hukum.
35lelang1. penjualan barang-barang di muka umum dan diberikan pada penawar tertinggi; 2. penjualan di hadapan orang banyak (dng tawaran yg atas-mengatasi) dipimpin oleh pejabat lelang; 3. penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang. [PMK Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang].
36lembaga (negara)organisasi non-kementerian negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya.
37lembaga arbitrasebadan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu; lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.
38lembaga atau badan lainantara lain badan hukum milik negara, yayasan yang mendapat fasilitas negara, komisi-komisi yang dibentuk dengan undang-undang, dan badan swasta yang menerima dan/atau mengelola uang negara [vide: UU No. 15/2006, Penjelasan Pasal 6 ayat (1)].
39lembaga bipartitforum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh yang sudah tercatat instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsure pekerja/buruh.
40lembaga keuangansemua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan menarik uang dari dan menyalurkannya ke dalam masyarakat. (Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan).
41lembaga perwakilanDPR, DPD, DPRD Provinsi, dan/atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
42lembaga tripartitforum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah.
43lembaran negarapenerbitan resmi dari negara yang memuat semua perundang-undangan baru untuk diumumkan agar resmi diketahui oleh umum.
44lender of the last resortsebagai tempat peminjaman yang terakhir.
45lepas dari segala tuntutan/onslag van rechtvervolgingputusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim karena perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana.
46letter of credit (L/C)1. perjanjian atau pernyataan sepihak dari issuing bank kepada bank korespondennya atau bank lainnya yang ditunjuk oleh bank koresponden tersebut bahwa bila eksportir telah mengapalkan barangnya kepada importir dan semuanya dilaksanakan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam l/c tersebut, maka issuing bank akan membayarkan proceeds dari l/c tersebut kepada beneficiary, yakni orang yang berhak menerima pembayaran; 2. surat yang memuat kesediaan Bank untuk membayar tagihan atas kehendak nasabahnya sesuai syarat-syarat yang ditentukan pembeli dan menyerahkan kepada penjual dengan melampirkan daftar pesanan barang; bila barang telah dikirim kepada pembeli maka penjual dapat mengirim surat tagihan kepada pembeli.
47letter of patentsurat paten; surat bukti pemberian paten oleh instansi yang berwenang untuk itu, yaitu kantor paten, kepada pemohon paten setelah melalui prosedur tertentu sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang paten; surat hak paten dari pemerintah.
48lettre de changesurat wesel [Pasal 100 dan 101 KUHD].
49leveringsuatu perbuatan yuridis guna memindahkan hak milik yang caranya tergantung dari macamnya barang; penyerahan barang atau hak [BW Pasal 612, 1475, WvS Pasal 127].
50levymenjatuhkan pajak, menyita; tindakan berupa penyitaan atas suatu benda berdasarkan prosedur hukum, misalnya eksekusi, tindakan berupa penjatuhan pajak terhadap suatu objek kena pajak.
51lewat waktudaluarsa.
52lex, undang-undang, hukumundang-undang, hukum, hukum positif, system hukum yang tertulis, hukum kodifikasi dalam suatu negara.
53lex commissorasyarat batal yang tegas dicantumkan/tidak tegas dicantumkan dalam surat perjanjian timbal balik jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya/lalai dalam perjanjian itu [Pasal 1266 KUHPerdata]; syarat perjanjian menjadi batal karena kealpaan salah satu pihak.
54lex domiciliundang-undang setempat; hukum yang berlaku dimana hukum itu dibuat.
55lex forisistem hukum dari tempat dimana persoalan hukum diajukan sebagai perkara; hukum yang berlaku adalah hukum dari negara dimana pengajuan gugatan dimasukkan.
56lex generalishukum/peraturan umum; undang-undang atau hukum, atau peraturan yang bersifat umum.
57lex imperfectaundang-undang/peraturan yang tidak ada sanksinya.
58lex loci actusundang-undang dari tempat dimana perbuatan itu dilakukan; hukum yang berlaku disuatu negara, dimana tindak pidana itu dilakukan. (Kamus Hukum, Yan Pramadya Puspa, Aneka Ilmu).
59lex loci contractusundang-undang dari tempat dimana perjanjian dibuat.
60lex loci delictipenentuan kualitas suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak harus dilakukan berdasarkan hukum dari tempat perbuatan itu dilakukan.
61lex loci domocilii/lex patriaehukum yang mengatur hak serta kewajiban perorangan adalah hukum dari tempat seseorang berkediaman tetap.
62lex loci solutionissistem hukum yang digunakan dari tempat pelaksanaan perjanjian; Hukum dari tempat terjadinya suatu transaksi.
63lex locus actusasas hukum yang berkenaan dengan tempat perbuatan hukum dilakukan.
64lex locus solutionistempat perjanjian diselesaikan.
65lex naturalis/hukum alamhukum yang berlaku di setiap tempat dan di setiap waktu atau hukum yang berlaku di mana saja dan kapan saja.
66lex non scriptahukum yang tak tertulis.
67lex posterior derogat legi priorihukum yang kemudian membatalkan hukum yang terdahulu.
68lex rei sitae/lex situshukum yang harus diberlakukan atas suatu benda adalah hukum dari tempat benda terletak atau berada.
69lex situs reiasas hukum yang berlaku berkenaan dengan letak benda terutama dengan benda tetap.
70lex specialis derogat lex generalisasas hukum yang menentukan bahwa peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan perundang-undangan yang bersifat umum.
71lex superior derogat legi inferiorsuatu asas hukum yang menentukan bahwa hukum yang derajatnya lebih tinggi membatalkan hukum yang derajatnya lebih rendah.
72liability/tanggung jawab hukumtanggung jawab hukum; pertanggungjawaban menurut hukum yang timbul sebagai akibat dari suatu perbuatan atau peristiwa hukum.
73licentiesurat izin (lisensi); ijin untuk mendapatkan, membeli, atau hak sesuatu.
74lienhak retensi, hak reklame, hak jaminan; tindakan secara hukum untuk membuat sesuatu benda sebagai jaminan bagi terpenuhinya suatu tuntutan atau tagihan; hak memegang barang jaminan.
75lingkungan pengendaliankondisi lingkungan organisasi yang menetapkan corak suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran akan pengendalian.
76lisensisuatu bentuk hak untuk melakukan satu atau serangkaian tindakan atau perbuatan yang diberikan oleh mereka yang berwenang dalam bentuk izin. tanpa adanya izin tersebut, maka tindakan atau perbuatan tersebut merupakan suatu tindakan yang terlarang, yang tidak sah, yang merupakan perbuatan melawan hukum.
77lisensi (hukum perdata)perjanjian tertulis pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi suatu paten atau merek dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran royalti kepada pemegang paten atau merek, dengan ketentuan pemegang paten atau merek tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk melaksanakan paten atau menggunakan merek guna memperoleh keuntungan ekonomi.
78litigasitindakan hukum membawa perkara ke pengadilan.
79loanpinjaman (uang), peminjaman, penyerahan sejumlah uang dari pemiliknya kepada pihak lain dengan perjanjian bahwa peminjam akan mengembalikan dengan bunga tertentu serta dalam jangka waktu tertentu.
80loan valuenilai pinjaman, suatu nilai yang ditetapkan oleh bank atau lembaga pemberi kredit atas sekuritas yang dijaminkan.
81locus cotractus/locus solutionistempat pembuatan atau pelaksanaan kontrak.
82locus delictitempat terjadinya suatu tindak pidana.
83lokalisasipembatasan aktifitas sesuatu pada suatu tempat saja demi untuk memudahkan pengaturan, pengawasan dsb.
84lump sum contractkontrak lamsam; kontrak yang pemenuhan atau pelaksanaan prestasinya harus dilaksanakan secara penuh sebelum pembayaran dapat dimintakan kegagalan untuk melaksanakan prestasi secara utuh mengakibatkan pembayaran tak dapat dimintakan.

Glossarium M

NoHalDeskripsi
1maatschapperseroan, persekutuan, maskapai, perserikatan.
2makelaarmakelar, pedagang perantara, pialang; broker.
3makelaar in effectenpedagang perantara efek, makelar efek, pialang efek yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Menteri Keuangan [vide: SK. Menkeu RI No. 401/KMK.011/1979], yaitu : (1) harus badan hukum Indonesia yang berkedudukan di Indonesia; (2) lembaga keuangan bukan bank; (3) perorangan yang mempunyai keahlian dan/atau berpengalaman dalam perdagangan efek yang diselenggarakan oleh BAPEPAM.
4malpracticekealpaan profesi, malpraktek.
5mampu - kemampuan aset/asset coveragekemampuan aset perusahaan untuk membayar kembali utang dan kewajiban lain dari pendapatan yang diterima, yang tercermin dalam nisbah (rasio) aktiva terhadap utang jangka panjang.
6manifes/manifestdaftar muatan kapal yang diperlukan untuk pemeriksaan bea cukai.
7mandatory1. orang atau pemerintah yang mendapatkan amanat, pemangku amanat; mandataris; 2. bersifat perintah atau penugasan, wajib.
8mark downpenurunan harga jual suatu barang.
9mark updalam konteks bisnis, hal ini menunjukkan terjadinya pembengkakan nilai atau harga proyek atau penggelembungan anggaran untuk mendapatkan pinjaman dari bank melebihi kebutuhan.
10masa bebas pajak/tax holidayperangsang investasi berupa pembebasan pajak perseroan dan/atau pajak dividen untuk jangka waktu tertentu (antara 2 sampai 6 tahun) berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1968.
11masa tenggang/grace periodekelonggaran waktu dalam pembayaran kembali angsuran pinjaman pokok dan/atau bunga yang disepakati oleh kedua pihak; masa tenggang ini diperkirakan cukup untuk mencapai tingkat produksi yang memungkinkan bagi dimulainya pembayaran sebagian pinjaman dan bunga tanpa berpengaruh pada modal kerja perusahaan.
12mata uang/currencyuang beredar dalam bentuk uang kertas dan uang logam yang merupakan alat pembayaran yang sah.
13matematishal-hal yang berkaitan dengan angka, seperti perhitungan dengan nilai.
14materialitasbesarnya informasi akuntansi yang apabila terjadi penghilangan atau salah saji, dilihat dari keadaan yang melingkupinya, mungkin dapat mengubah atau mempengaruhi pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan atas informasi tersebut.
15matrealitassuatu kondisi tidak tersajikannya atau salah saji suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna yang dibuat atas dasar laporan keuangan. Matrealitas tergantung pada hakikat atau besarnya pos atau kesalahan yang dipertimbangkan dari keadaan khusus dimana kekurangan atau salah saji terjadi.
16memorandum1. catatan singkat untuk membantu mengingat suatu transaksi atau kejadian lain; 2. nota atau catatan diplomatik.
17memorandum of understanding (MoU)kesepakatan, surat pernyataan tentang saling pengertian yang biasa dikeluarkan setelah tercapainya kesepakatan antar dua pihak atau lebih mengenai sesuatu hal.
18menteri/pimpinan lembagapejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.
19mergerpenggabungan atau peleburan dua atau lebih perusahaan secara bersama-sama.
20merger bank/bank mergerpenggabungan dua bank atau lebih, dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya dengan atau tanpa melikuidasi.
21merger horisontal/horizontal mergerbentuk penggabungan dua atau lebih perusahaan, baik yang memproduksi barang maupun jasa menjadi satu perusahaan.
22merkmerek, tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa [vide: UU No. 15/2001, Pasal 1 angka 1].
23merk perusahaan/product markmerek yang dilekatkan pada produk oleh produsennya.
24milik - kepemilikan tunggal/sole proprietorshipbentuk kepemilikan perusahaan yang secara mutlak dimiliki dan dikendalikan secara keseluruhan oleh satu orang; di Indonesia dikenal dengan perusahaan dalam bentuk firma atau CV; pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, kepemilikan tunggal atas suatu perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas dilarang.
25milik - pemilik barang sewa/lessororang yang menjadi pemilik barang dalam perjanjian sewa beli (leasing).
26milik - pemilik/proprietororang yang memiliki suatu usaha.
27milik - pemilikan kembali/repossessionpenyitaan atas agunan tambahan dalam rangka mengamankan suatu pinjaman jika debitur lalai melunasi kewajibannya; hal itu dilakukan apabila segala upaya penagihan telah gagal; namun, biasanya taksiran nilai agunan tambahan ditetapkan lebih rendah daripada nilai pasar sehingga debitur dapat menuntut kembali barang yang telah dijadikan agunan tambahan tersebut setelah melalui keputusan pengadilan.
28misrepresentationpenyajian yang salah, memberikan penjelasan dengan data-data yang salah, untuk maksud yang kurang baik.
29mitra aktif/active partnerpeserta dalam persekutuan komanditer yang mempunyai wewenang kepengurusan dan bertanggung jawab secara tanggung renteng dengan kekayaan pribadi kepada pihak ketiga.
30mitra pasif/pasive partnerpeserta dalam persekutuan komanditer yang tidak mempunyai wewenang kepengurusan dan tanggung jawabnya hanya terbatas sampai jumlah uang yang dimasukkan dalam persekutuan.
31modal berwujud/tangible net worthmodal saham setelah dikurangi muhibah (good will) dan aktiva tak-berwujud lainnya yang merupakan indikasi kemampuan meminjam suatu bank atau lembaga tabungan.
32modal dasar/authorized capitaljumlah modal yang disebutkan dalam anggaran dasar perseroan terbatas yang sudah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang.
33modal disetor/paid up capitalmodal yang telah disetor secara efektif oleh pemiliknya; bagi bank yang berbadan hukum koperasi, modal disetor terdiri atas simpanan wajib dan modal penyertaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
34modal ditempatkan/issued capital; subscribedbagian modal dasar suatu perseroan terbatas yang tertera dalam anggaran dasar yang merupakan kewajiban para pemegang sahamnya dan telah disanggupi untuk disetor.
35modal pinjaman/loan capitalutang yang didukung oleh instrumen atau warkat yang memiliki sifat seperti modal dan mempunyai ciri-ciri: a. tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan, dipersamakan dengan modal yang telah dibayar penuh; b. tidak dapat dilunasi atau ditarik atas inisiatif pemilik tanpa persetujuan Bank Indonesia; c. mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal jumlah kerugian bank melebihi laba ditahan dan cadangan-cadangan yang termasuk dalam modal inti meskipun bank belum dilikuidasi; dan d. pembayaran bunga dapat ditangguhkan apabila bank dalam keadaan rugi atau labanya tidak mendukung untuk membayar bunga tersebut; pengertian modal pinjaman tersebut termasuk cadangan modal yang berasal dari penyetoran modal yang efektif oleh pemilik yang belum didukung oleh modal dasar yang mencukupi, dan tidak termasuk instrumen utang (debt instrument) pasar modal beserta semua derivatifnya; untuk bank yang berbadan hukum koperasi, pengertian modal pinjaman sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian; dulu disebut modal kuasi.
36modal saham/capita/stackmodal perusahaan yang berasal dari penjualan saham-saham yang dikeluarkan oleh perusahaan; dana yang diperoleh dari hasil penjualan saham ini adalah menjadi modal pokok dari perusahaan.
37modal tetap/fixed capitalmodal perusahaan yang tertanam dalam harta tetap, hak paten, dan muhibah (goodwill), tanah dan mesin-mesin, serta saham dan surat berharga lainnya.
38modal ventura/venture capitalpenyertaan modal ke dalam suatu perusahaan pasangan usaha untuk (a) mengembangkan penemuan baru, (b) mengembangkan perusahaan yang pada tahap awal usahanya mengalami kesulitan dana, (c) membantu perusahaan yang berada pada tahap pengembangan, (d) membantu perusahaan yang berada pada tahap kemunduran usaha, (e) mengembangkan proyek penelitian dan rekayasa, (f) mengembangkan berbagai penggunaan teknologi baru dan alih teknologi baik dari dalam maupun luar negeri, dan (g) membantu pengalihan pemilikan perusahaan penyertaan modal dalam setiap perusahaan pasangan usaha bersifat sementara dan tidak boleh melebihi jangka waktu sepuluh tahun penarikan kembali penyertaan modal (divestasi) oleh perusahaan modal ventura dalam segala bentuknya dilaporkan kepada Menteri Keuangan selambat-lambatnya tiga bulan setelah dilaksanakan.
39money laundringpencucian uang, kejahatan yang dilakukan oleh perorangan atau korporasi dalam batas wilayah negara atau lintas batas wilayah negara berupa tindak pidana korupsi, penyuapan, penyelundupan imigrasi, perbankan,perdagangan gelap narkotika dan psikotropika, perdagangan budak, wanita dan anak, perdagangan senjata gelap, penculikan, terorisme, pencurian, penggelapan dan berbagai kejahatan krah putih, dengan mengupayakan agar harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan tersebut masuk ke dalam sistem perbankan agar tidak dapat dilacak [vide: UU No. 15/2005, UU No. 31/1999, UU No. 20/2001].
40monopoli/monopolykeadaan pasar barang tertentu yang penawarannya dikuasai oleh seorang atau sekelompok penjual yang menguasai atau menentukan tingkat harga atau jumlah barang atau jasa.
41monopsoni/monopsonykeadaan pasar barang tertentu yang pembelinya hanya dilakukan oleh seorang atau sekelompok pembeli sehingga dapat menentukan tingkat harga.
42moratorium/moratoriumpenundaan waktu jatuh tempo wesel, utang-utang, dan kewajiban lain yang diputuskan oleh pemerintah terhadap kreditur karena adanya krisis keuangan; penundaan atas suatu tindakan atau proses.
43mortgage/gadai benda tetapsama seperti hipotik atau hak tanggungan benda tetap untuk pelunasan suatu hutang.

Glossarium N

NoHalDeskripsi
1nasabah debitur1. nasabah debitur; 2. nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.
2nasionalisasi/nationalizationpengambilalihan dan pengaturan kepemilikan usaha yang dimiliki swasta oleh pemerintah untuk kepentingan negara yang pelaksanaannya ditetapkan oleh putusan pemerintah.
3national bank systemsistem perbankan nasional.
4national incomedapat - pendapatan nasional.
5negative covenant/janji negatifsuatu ketentuan dalam suatu perjanjian kerja atau perjanjian jual-beli dalam hal pihak pekerja atau penjual diikat dengan janji untuk tidak bersaing di suatu wilayah atau pasar yang sama.
6negative pledge/janji pembatasandalam hukum perusahaan berarti janji sebuah perusahaan untuk tidak melakukan penjaminan ulang yang hanya akan menguntungkan kreditor lain.
7negative verification/verifikasi negatifrumusan suatu pasal dalam sebuah kontrak atau surat tagihan yang menyatakan bahwa setelah lewat waktu tertentu tak ada keberatan atau bantahan dari nasabah atau pihak yang dituju oleh surat tersebut, maka pernyataan atau fakta yang tertera dalam surat tersebut dianggap sebagai benar.
8negligence/kelalaian/kealpaankegagalan dalam melakukan suatu kewajiban yang sebenarnya dapat dilakukan oleh orang biasa atau oleh orang yang berhati-hati; atau melakukan sesuatu yang oleh orang yang berpikiran sehat dan hati-hati tidak akan dilakukan; ketidakhati-hatian, sembrono.
9negotiating bankbank penegosiasi.
10nepotismesetiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
11neracalaporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah, yang meliputi aset, utang, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
12neraca awalneraca yang disusun pertama kali oleh pemerintah. Neraca Awal menunjukkan nilai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal neraca awal.
13neraca konsolidasi/consolidated balance sheetneraca yang menggambarkan aktiva dan pasiva bersih secara keseluruhan dari induk beserta anak perusahaan.
14neraca pembayaran transfer/balance of transfer paymentikhtisar yang menunjukkan selisih antara penerimaan dan pengeluaran devisa yang tidak merupakan hasil pemberian jasa, seperti sumbangan, kiriman uang untuk anak sekolah atau keluarga.
15neraca pembayaran/balance of paymentpencatatan secara sistematis semua transaksi ekonomi antara penduduk suatu negara dan penduduk negara lain yang menimbulkan pembayaran antar negara dalam jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun; suatu neraca pembayaran dikatakan surplus apabila terdapat kelebihan dana dan perdagangan dan investasi dibandingkan dengan kewajiban-kewajiban yang dibayarkan kepada negara lain; akibatnya, terjadi suatu apresiasi nilai mata uang negara tersebut terhadap nilai mata uang negara lain; sebaliknya, neraca pembayaran dikatakan defisit apabila terdapat kelebihan impor terhadap ekspor, suatu ketergantungan terhadap investor asing, dan terjadi penilaian terlalu tinggi terhadap mata uang negara tersebut (overvalued) negara yang mengalami neraca pembayaran defisit wajib menutupi defisit/kekurangan itu dengan mengekspor emas atau cadangan mata uang kuat (hardcurrency reserves), misalnya dollar AS, yang diterima sebagai alat pembayaran hutang luar negeri.
16neraca perdagangan/balance of tradeikhtisar yang menunjukkan selisih antara nilai transaksi ekspor dan impor suatu negara dalam jangka waktu tertentu.
17neraca/balanced sheetikhtisar yang menggambarkan posisi harta, kewajiban, dan modal sendiri suatu badan usaha pada saat tertentu; disebut neraca karena kenyataannya terjadi keseimbangan antara harta di satu pihak dengan kewajiban dan modal di pihak lain.
18net assetkekayaan bersih suatu organisasi, perusahaan atau perorangan setelah dikurangi dengan pembayaran seluruh kewajiban atau tagihan-tagihan dalam pajak.
19net incomepenghasilan yang diperoleh dari kegiatan usaha atau pekerjaan setelah dikurangi dengan semua biaya pengeluaran dan pajak.
20nietigbatal, menjadi gugur atau tidak berlaku lagi; batal dengan sendirinya.
21nietigverklaringdinyatakan tidak berlaku, dinyatakan gugur; nultification.
22nilai - penilaian tingkat kesehatan bank/bank ratingpenilaian berdasarkan pendekatan kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi dari perkembangan suatu bank, yaitu penilaian atas faktor-faktor permodalan, kualitas aktiva produktif manajemen, rentabilitas, dan likuiditas.
23nilai buku/book valuenilai aset perusahaan yang tertera pada catatan perakunan, umumnya tidak sama dengan nilai pasar; biasanya, yang dicatat adalah harga ketika aset tersebut dibeli; setiap tahun nilai aset tersebut dikurangi/didepresiasikan dan pengurangan nilai tersebut dibebankan pada pendapatan perusahaan; nilai buku adalah biaya dikurangi akumulasi depresiasi.
24nilai intrinsik moneternilai asli yang melekat pada fisiknya misalnya nilai emas yang terdapat pada uang logam emas.
25nilai jaminan/collateral valuenilai taksiran oleh bank terhadap barang jaminan yang diserahkan oleh debitur.
26nilai jatuh tempo/materity valuesejumlah uang yang harus dibayar pada saat jatuh tempo sesuai dengan persyaratan dalam perjanjian.
27nilai kini bersih/net present valueselisih antara nilai kini arus dana dan biaya investasi.
28nilai kini/present valuenilai sejumlah uang yang akan diperoleh pada waktu yang akan datang dikurangi jumlah bunga yang dihitung sejak saat dilakukan perhitungan/saat ini sampai dengan uang itu akan diperoleh kembali dengan tingkat suku bunga yang berlaku.
29nilai kompensasi/value compensatedpembelian atau penjualan valuta asing antara dua bank devisa dengan kedua belah pihak sepakat untuk menetapkan nilai mata uang yang akan dipertukarkan menurut harga tunai (spot) pada tanggal penyelesaian; hal itu mengurangi risiko kerugian atas transaksi penukaran tersebut karena pihak pembeli setuju untuk membayar selisih kurs yang terjadi, dengan catatan setiap bank sepakat untuk tidak melakukan pembayaran kepada pihak ketiga pada tanggal yang telah diperjanjikan; transaksi dagang ini biasanya ditegaskan dengan teleks.
30nilai kredit bermasalah/value impairedkredit kepada debitur asing yang digolongkan sebagai kredit tak lancar karena debitur menunggak pembayaran bunga selama enam bulan atau lebih; kredit ini tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan menurut program restrukturisasi utang dan Dana Moneter Intemasional dan terdapat sedikit harapan untuk dipenuhinya dalam waktu singkat serta telah lebih dari setahun belum memenuhi persyaratan penjadwalan ulang utang atau hanya terdapat sedikit kemungkinan untuk memperbaiki kemampuan membayar kembali dalam waktu dekat.
31nilai likuidasi/liquidating valuenilai hasil penjualan sebagian atau seluruh harta suatu perusahaan jika harta tersebut dijual atau jika perusahaan yang bersangkutan dilikuidasi; jumlah yang disetujui untuk dibayar bagi tiap saham istimewa pada likuidasi perusahaan.
32nilai nominal/at par nominalnilai yang tercantum pada surat berharga atau instrumen keuangan lain; nilai nominal saham biasa adalah nilai nominal yang ditentukan dalam anggaran dasar perusahaan dan tidak mempunyai hubungan/kaitan khusus dengan kondisi keuangan perusahaan yang bersangkutan setelah tanggal pengeluaran saham tersebut; nilai nominal surat utang, misalnya obligasi, sangat berkaitan dengan kondisi keuangan karena nilai tersebut merupakan harga yang akan dibayarkan kepada pemegang obligasi pada saat jatuh tempo.
33nilai pakai/used valuenilai barang atau jasa yang ditentukan berdasarkan kegunaannya secara langsung bagi pemakai, tidak atas kemampuannya untuk ditukarkan dengan barang lain.
34nilai pari/par valuenilai nominal.
35nilai pasar/market valueharga barang atau surat berharga yang diindikasikan oleh penawaran pasar, yaitu harga yang tambahan barangnya dapat dijual atau dibeli; pada suatu saat, nilai pasar suatu surat berharga ditentukan oleh nilai penjualan terakhir; untuk surat-surat berharga yang tidak aktif, saat tidak ada penawaran, yang digunakan ialah harga penawaran terakhir; untuk surat berharga yang tidak terdaftar di bursa, nilai pasar ditentukan oleh penjualan terakhir atau ditentukan oleh lembaga penilai; nilai pasar secara terus-menerus berfluktuasi ketika ada berita-berita hangat dan akan sering berubah sepanjang hari.
36nilai patokan/check ratenilai yang digunakan sebagai patokan dalam perdagangan valuta asing untuk perhitungan berbagai jenis transaksi valuta asing.
37nilai realisasi/realization valuejumlah penerimaan hasil penjualan suatu barang yang nilainya belum tentu sama dengan nilai nominal, nilai buku, dan sebagainya.
38nilai tambah/value addedselisih lebih antara harga jual barang dan harga beli bahan baku, bahan penolong, suku cadang, dan jasa, yang dipergunakan untuk menghasilkan barang itu.
39nilai temuan pemeriksaanbesar jumlah uang dalam temuan pemeriksaan yang berupa : (1) kesalahan pembukuan/pencatatan, (2) kekurangan penerimaan negara/daerah, (3) ketidakhematan (ketidakekonomisan) dalam pelaksanaan suatu kegiatan, (4) ketidakefisienan dan/atau ketidakefektifan pelaksanaan suatu kegiatan, dan (5) kerugian negara/daerah.
40nilai tukar/exchange ratenilai tukar satuan uang suatu negara terhadap negara lain; nilai tukar dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti tingkat suku bunga dalam negeri, tingkat inflasi, dan intervensi bank sentral terhadap pasar uang jika diperlukan sehingga senantiasa berubah.
41nilai/valuedaya tukar suatu barang atau jasa untuk memperoleh barang atau jasa lain yang diukur secara kuantitatif dengan jumlah satuan barang atau uang.
42nominee shareholder/pemegang saham untuk orang lain/pemegang saham bonekapemegang saham perusahaan yang sesungguhnya tidak mempunyai kepentingan atau mendapatkan keuntungan darinya, melainkan hanyalah untuk kepentingan orang lain.
43non acceptance/menolak menerimahak pembeli untuk menolak barang karena tidak sesuai dengan apa yang telah disyaratkan dalam perjanjian; suatu kegagalan atau penolakan oleh tertarik untuk membayar atau mengaksep suatu wesel yang ditarik oleh seorang penarik.
44non-performance/wanprestasi/ingkar janjisuatu kondisi dalam hal seseorang tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan sesuatu sesuai dengan perjanjian yang dibuatnya; kegagalan seseorang untuk mematuhi isi perjanjian yang dibuatnya.
45non-revolving credit/kredit tak berulangkredit yang setelah satu transaksi selesai tidak dapat digunakan untuk transaksi berikutnya.
46nota debit/debit ticketnota untuk mencatat suatu transaksi debit dalam pembukuan, seperti pinjaman.
47nota hasil pemeriksaancatatan ringkas sebagai pengantar hasil pemeriksaan BPK dalam satu semester.
48nota kredit/credit ticket, credit advisenota dari bank kepada nasabahnya yang memberitahukan bahwa sejumlah dana telah dikreditkan ke dalam rekening nasabah yang bersangkutan; memo pembukuan untuk suatu transaksi kredit, misalnya setoran giro atau tabungan.
49notarial document/akta notarisakta otentik atau dokumen hukum yang dibuat oleh notaris publik.
50notaris/notary publicpejabat yang berwenang membuat akta autentik, kecuali yang pembuatannya ditugaskan kepada pejabat lain; misalnya, akta kelahiran dibuat oleh pegawai pencataan sipil dan akta jual-beli tanah oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
51note payablewesel bayar, janji tertulis tanpa syarat dari satu pihak untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu kepada pihak lain dengan mencantumkan tingkat bunga tertentu.
52note receivablewesel tagih, janji tertulis dari pihak lain untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu dengan mencantumkan tingkat bunganya.
53notes to financial statementcatatan pada laporan keuangan.
54notice of dishonorberita penolakan; surat tagihan membayar tunggakkan.
55notice of withdrawalberi tahu - pemberitahuan penarikan.
56notificationberi tahu - pemberitahuan keuangan; pemberitahuan, pengumuman.
57notulencatatan rapat, notulen, risalah pertemuan.
58novasi/novation/pembaruan utangpembuatan suatu perjanjian utang-piutang baru dengan menghapuskan perjanjian lama karena perubahan objek dan/atau pihak-pihak yang bersangkutan (debitur kredit).
59nul and void1. batal mutlak; 2. kondisi suatu perjanjian yang batal demi hukum, tidak sah; tidak menimbulkan akibat hokum; 3. tidak sah, tidak berharga; 4. batal; tidak sah; tidak mempunyai akibat-akibat hukum karena tidak memenuhi persayaratan undang-undang atau hukum.
60nullificationsuatu tindakan membatalkan suatu perjanjian; pembatalan, pernyataan suatu perbuatan hukum menjadi tidak sah.

Glossarium O

NoHalDeskripsi
1obligasi atas unjuk/bearer bondobligasi yang dibayarkan kepada pembawa walaupun nama pembawa tersebut tidak tercatat pada buku perusahaan penerbit obligasi tersebut.
2obligasi boleh alih/negotiable bondobligasi yang dapat dialihkan kepemilikannya dari pemagang pertama kepada pihak lain berdasarkan negosiasi.
3obligasi bunga/interest bondobligasi yang diterbitkan oleh perusahaan atau organisasi tertentu karena kekurangan uang tunai untuk membayar bunga obligasi lain yang telah diterbitkan sebelumnya.
4obligasi definitif/definnitive bondobligasi yang dikeluarkan sebagai pengganti obligasi sementara.
5obligasi eksternal/external bondobligasi yang diterbitkan oleh suatu negara, dijual di negara lain, dan dibayar dalam mata uang negara yang bersangkutan (negara lain).
6obligasi hipotek/mortgage bondpenerbitan obligasi yang dijamin dengan hipotek atas properti milik penerbit; pernyataan ini dimuat dalam akta notarial dan disampaikan kepada pemegang obligasi.
7obligasi kewajiban/obligation bondjenis obligasi hipotek dengan nilai nominal lebih besar daripada nilai properti yang dijadikan jaminannya; dalam obligasi kewajiban ada kompensasi bagi yang memberikan pinjaman untuk nilai yang melebihi nilai hipotek.
8obligasi kollateral/collateral bondobligasi dengan jaminan berupa saham atau obligasi dari perusahaan lain.
9obligasi pasif/passive bondobligasi tanpa bunga, tetapi dengan hak atas pembagian laba.
10obligasi pemerintah/consolidotie leningpinjaman jangka panjang, berupa penerbitan obligasi oleh pemerintah untuk melunasi utang.
11obligasi pendapatan/income bondobligasi yang bunganya dibayar jika perusahaan bersangkutan memperoleh laba; bunga tersebut lazimnya dibayar mendahului pembayaran dividen kepada pemegang saham.
12obligasi sementara/interim bondsertifikat sementara yang dikeluarkan sebagai pengganti obligasi definitif yang akan dikeluarkan dan dapat ditukarkan pada saat obligasi tersebut diterbitkan.
13obligasi terdaftar/registered bondobligasi yang nama pemiliknya tercantum pada obligasi tersebut dan terdaftar pada emiten dan hanya dapat dipindahtangankan kepada pemilik baru jika diendos oleh pemilik yang terdaftar atau yang dikuasakan; suatu obligasi yang hanya didaftarkan untuk pokoknya saja (tidak untuk bunganya) dinamakan obligasi kupon terdaftar; obligasi yang tidak didaftarkan dinamakan obligasi atas unjuk/pembawa; obligasi kupon adalah obligasi yang diterbitkan dengan sejumlah kupon yang akan ditagihkan kepada penerbit atau agen pembayar saat jatuh tempo pembayaran bunga atau pokoknya; obligasi atas unjuk merupakan instrumen yang dapat diperdagangkan dan secara hukum tidak memerlukan endosen.
14obligasi terendos/endorsed bondobligasi yang diperkuat perusahaan lain dengan tanggung jawab penuh atas pembayaran kembali.
15obligasi terjamin/blanket bondobligasi yang dijamin dengan kekayaan tertentu dari pihak yang mengeluarkannya obligasi yang menjaga kemungkinan kerugian akibat penyimpangan penggunaan dana masyarakat oleh pejabatnya.
16obligasi terkonversi/convertible bondobligasi yang di dalamnya tercantum persyaratan dapat ditukarkan dengan kepemilikan saham atas permintaan pemiliknya.
17obligasi/obligation/bonddokumen bermeterai yang menyatakan bahwa penerbitnya akan membayar kembali utang pokoknya pada waktu tertentu, dan secara berkala akan membayar kupon kepada pemegang obligasi; biasanya, obligasi diikat dengan suatu jaminan yang dapat dijual untuk melunasi klaim jika emiten gagal membayar kupon dan pokok pada saat jatuh tempo.
18obligation/perikatanhubungan hukum antara dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak lain tersebut berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.
19obligatorseseorang atau pihak yang mempunyai kewajiban berdasarkan ikatan hukum untuk membayar kembali utang atau pinjamannya kepada pihak yang telah memberikan pinjaman kepadanya, termasuk bunga, apabila utang atau pinjaman tersebut jatuh tempo, misalnya emiten obligasi, peminjam uang dari bank atau sumber lain, atau pelanggan kredit dari suatu pemasok atau pengecer bisnis.
20obligeekreditur, pemberi pinjaman, orang terhadap siapa kewajiban utang harus dibayar.
21obligordebitur, orang yang bertanggung jawab harus memenuhi kewajiban utangnya.
22obyek pemeriksaanproyek, program, kegiatan, laporan keuangan dari suatu entitas yang menjadi sasaran pemeriksaan.
23off balance sheetrekening administratif.
24off balance sheet transactiontransaksi rekening administratif.
25offer and acceptance/penawaran dan penerimaanprinsip dalam hukum perjanjian menurut sistem Common Law, yaitu bahwa suatu perjanjian lahir dengan terjadinya kesepakatan atau pertemuan antara penawaran dan permintaan; penawaran diajukan oleh salah satu pihak yang kemudian diterima oleh pihak yang lain.
26offer/penawaransalah satu unsur untuk terbentuknya suatu perjanjian, yaitu penawaran dari pihak penawar kepada pihak lain untuk membuat perjanjian dengannya; apabila penawaran ini diterima, maka terjadilah perjanjian.
27offeree/pihak kepada siapa penawaran ditujukanpihak dalam satu kontrak yang menjadi sasaran atau tujuan penawaran yang dilakukan oleh pihak lain, apabila penawaran itu diterima oleh pihak ini maka tercapailah kesepakatan yang melahirkan kontrak.
28offset/opsetsuatu pengurangan; gugatan atau tuntutan balik; istilah ini berarti juga sebagai tindakan kompensasi terhadap suatu tindakan lain.
29offshore loan/pinjaman luar negeripinjaman atau kredit yang berasal dari sumber dana atau donatur luar negeri, misalnya bank atau negara asing.
30oligopoli/oligopolysituasi pasar dengan sejumlah kecil perusahaan melakukan kegiatan penjualan barang dan/atau jasa tertentu, mengendalikan penawaran pasar dan barang dan/atau jasa tertentu tersebut.
31onteigeningpencabutan hak milik, penyitaan atas suatu hak kebendaan.
32onrechtmatigbertentangan dengan hukum.
33onrechtmatige daadperbuatan yang bertentangan dengan hukum.
34onrechtmatige overheidsdaadperbuatan melawan hukum oleh penguasa; penguasa dapat melakukan perbuatan melawan hukum apabila dalam melaksanakan tugas pemerintahan terbukti telah: (1) menyalahgunakan wewenang untuk tujuan lai daripada yang seharusnya, (2) menyalahgunakan kekuasaan, (3) menyalahgunakan hak.
35open bid/lelang terbukasuatu penawaran terbuka atau undangan lelang biasanya berupa tawaran untuk membangun suatu proyek, dalam hal para peminat harus bersaing untuk memenangkan persaingan itu.
36open market creditpasar kredit terbuka.
37open market ratetingkat bunga pasar terbuka.
38open policypolis terbuka.
39open price term/kondisi harga terbukasuatu perjanjian jual-beli dalam hal para pihak setuju untuk tidak menentukan harga barang secara pasti, atau harga barang dibiarkan terbuka.
40open staande postpos terbuka.
41open-end contract/kontrak terbukasuatu perjanjian dalam hal pembeli dibolehkan untuk melakukan pembelian setelah melampaui batas waktu tertentu tanpa perubahan harga atau persyaratannya.
42open-end creditkredit terbuka.
43open-end lease/sewa guna berbukajenis sewa guna usaha dalam hal mana pihak peminjam (lesi) berhak memilih untuk memiliki obyek sewa guna usaha yang bersangkutan dengan syarat ia harus membayar sejumlah uang tambahan berdasarkan nilai atau harga obyek sewa guna saat hendak dikembalikan kepada pemilik (lesor).
44open-ended creditfasilitas kredit nirtenggat.
45operating assetsharta usaha.
46operating expensesbiaya operasional.
47operating revenuesdapat - pendapatan operasional.
48operational riskrisiko operasional.
49opinipernyataan profesional adalah kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan; Pernyataan atau pendapat professional yang merupakan kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (1) kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, (2) kecukupan pengungkapan (Adequate Disclosures), (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (4) efektivitas Sistem Pengendalian Intern.
50opini pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion)Pemeriksa tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan, karena bukti pemeriksaan tidak cukup untuk membuat kesimpulan.
51opini tidak wajar (adversed opinion)pendapat tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
52opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion)pendapat wajar dengan pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar: dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk hal-hal yang dikecualikan.
53opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion)pendapat wajar tanpa pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperikasa menyajikan secara wajar : dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
54opportunity costbiaya peluang.
55option contract/kontrak dengan hak opsisuatu kontrak pertukaran mata uang asing dalam hal mana waktu atau tanggal penyelesaian atau pelaksanaan kontraknya diserahkan pada pilihan pihak pembeli dalam kurun waktu yang telah disepakati bersama.
56option/opsihak pilih yang dimiliki oleh salah satu pihak dalam suatu perjanjian untuk misalnya membeli, memiliki, menjual atau menyewa suatu benda dengan persyaratan tertentu dan dalam batas waktu tertentu; apabila persyaratan dan batas waktu tersebut tidak terpenuhi, maka yang terjadi adalah hal yang sebaliknya; dalam hukum perseroan berarti hak pemegang saham untuk membeli atau menjual saham.
57optional bond/obligasi opsionalobligasi yang dapat diminta pembayarannya dari pihak emitennya setiap saat.
58optional deviden/deviden opsionaldeviden yang pembayarannya dapat diminta dalam bentuk uang tunai atau saham.
59order bill of lading/surat muatan order/konosemen orderkonosemen yang menyebutkan nama penerima barang dengan atau tanpa klausul kepada order; konosemen semacam ini dialihkan dengan cara endosemen.
60order cheque/cek ordercek yang memuat nama penerima pembayaran dengan atau tanpa klausul kepada order; cek ini dialihkan dengan cara endosemen.
61order paper/surat ordersurat berharga yang memuat nama penerima dengan atau tanpa klausul kepada order, yang dialihkan dengan cara endosemen.
62order/perintah/amanatperintah untuk mengalihkan, menjual, menerima atau membeli barang atau jasa; petunjuk kepada siapa suatu surat berharga harus dibayarkan.
63ordering bankbank pelaksana.
64ordering bank identifier typekode jenis transaksi.
65ordinary interest/bunga biasabunga tak berbunga yang dihitung atas dasar 360 hari setahun dengan rumus tertentu.
66ordonatir/ordonateurpejabat yang mengeluarkan surat perintah membayar uang atas beban kantor bendahara.
67originating bankbank penerima transaksi.
68originators bankbank pemrakarsa.
69out bills of collection; bills remittedwesel tagih keluar.
70outcometujuan atau sasaran yang akan dicapai melalui output.
71out of court settlement/penyelesaian di luar pengadilanpenyelesaian sengketa secara damai yang dilakukan di luar pengadilan dan dituangkan dalam suatu bentuk perjanjian.
72out of moneydi luar harga.
73out of pocket expensesbiaya talangan.
74out of town chequecek luar kota.
75outputbarang-barang yang diproduksi, jasa yang diserahkan/diberikan, atau hasil-hasil lain dari proses atas input.
76outstandingsaldo.
77over the countersaham luar bursa.
78over the counter market/pasar luar bursa/bursa paralelperdagangan sekuritas di luar bursa efek dan tidak memenuhi peraturan yang berlaku di bursa.
79overdraft/cerukan/penarikan dana berlebihpenarikan cek, rekening giro atau rekening pinjaman melampaui batas tariknya atau melampaui jumlah dana yang dimiliki si penarik; pemesanan barang dalam jumlah melebihi batas yang telah ditetapkan atau dialokasikan.
80overdue/lewat jatuh tempokewajiban pembayaran suatu utang yang belum dipenuhi pada saat tanggal jatuh temponya telah terlewat.
81overissueemisi lebih.
82overstated ‘lebih saji’penyajian saldo yang lebih besar dari seharusnya.
83own chequecek sendiri.
84own risk; retentionrisiko sendiri.
85ownershipkepemilikan.
86ownership riskrisiko kepemilikan.

Glossarium P

NoHalDeskripsi
1pacta sunt servandasuatu asas hukum yang menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah menjadi undang-undang bagi yang membuatnya.
2pagu harga/price ceilingpenetapan harga di bawah harga keseimbangan pasar yang menyebabkan harga tidak mungkin.
3pagu kredit/credit ceilingbatas maksimum kredit yang dapat disediakan bank kepada nasabah.
4pagu/ceiling, capbatas tertinggi atas sesuatu, seperti batas tertinggi pemberian kredit, penetapan bunga deposito dan batas harga nilai tukar mata uang asing.
5paid up capital/modal disetorbagian dari modal ditempatkan yang telah disetor oleh pemiliknya.
6pailit - kepailitan/bankruptcykondisi seorang debitur mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak dapat membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih pembayarannya.
7pailit/bankruptdebitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya; apabila debitur merupakan bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.
8pajak langsung/direct taxpajak yang dikenakan secara berkala terhadap orang atau badan sesuai dengan surat ketetapan pajak; pajak ini harus dipikul sendiri oleh wajib pajak.
9pajak penghasilan/income taxpajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas pendapatan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.
10pajak penjualan/sales taxpajak tidak langsung yang dikenakan oleh pengusaha atas penyerahan barang oleh pabrik atau atas barang-barang impor.
11pajak perseroan/corporation taxpajak yang harus dibayar oleh perusahaan, dikenakan atas laba yang diperoleh menurut ketentuan undang-undang.
12pajak proporsional/proportional taxkewajiban membayar pajak yang ditetapkan secara proporsional dengan pendapatan yang diterima.
13pajak tak langsung/indirect taxpajak yang dikenakan atas surat tanda bukti, perbuatan, atau peristiwa; pajak ini dipungut tanpa surat ketetapan pajak.
14pajak/taxiuran wajib kepada negara berdasarkan undang-undang untuk membiayai belanja negara, dan sebagai alat untuk mengatur kesejahteraan serta perekonomian.
15pandgadai.
16pand beslagsita gadai.
17par valuenilai pari.
18parate executieeksekusi langsung.
19parent companyinduk perusahaan.
20paripasusesuatu yang mempunyai fungsi, nilai, ataupun hal-hal lain yang diberlakukan sama sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan dan/atau dibuat sebelumnya.
21paritas/parityperbandingan nilai antara suatu komoditas dan komoditas lain atau perbandingan nilai mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain.
22parityparitas.
23parol contractjanji - perjanjian lisan.
24pasar - pemasaran/marketingkegiatan yang mempercepat perpindahan barang dan jasa dari sentra produsen ke sentra konsumen, yaitu semua yang berkaitan dengan iklan, distribusi, perdagangan, rencana produk, promosi, publisitas, penelitian dan pengembangan, penjualan, pengangkutan, serta penyimpanan barang, dan jasa.
25pasar bebas/free marketkondisi pasar yang memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk membeli dan menjual barang, yang harga penjualan dan pembeliannya ditentukan oleh penawaran dan permintaan.
26pasar keuangan/financial marketpasar uang dan pasar modal dalam suatu sistem keuangan; pasar uang mempunyai kegiatan berupa pembelian dan penjualan instrumen kredit dengan jangka waktu yang pendek/kurang dari satu tahun; pasar modal mempunyai kegiatan berupa pembelian dan penjualan instrumen kredit dengan jangka waktu yang panjang (lebih dari satu tahun) dan instrumen modal.
27pasar modal/capital marketpasar yang merupakan sarana bagi perusahaan dan pemerintah untuk memperoleh dana jangka panjang dengan cara menjual saham atau obligasi.
28pasar terbuka/open marketkondisi pasar yang pembentukan harganya terjadi semata-mata atas dasar persaingan bebas tanpa adanya batasan dari pembeli ataupun penjual.
29pasiva lancar/current habilifiesutang atau kewajiban lain yang harus diselesaikan dalam waktu tidak melebihi jangka waktu satu tahun.
30past duelewat jatuh tempo.
31patent/paten/hak patenhak khusus yang diberikan negara kepada penemu atas hasil temuannya di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada orang lain untuk melaksanakannya [vide: UU No. 6/1989).
32paying agentagen pembayar.
33paying bankbank pembayar surat kredit berdokumen.
34paying tellerteller pembayar.
35payment capspagu pembayaran.
36payment documentdokumen pembayaran.
37payment due datejatuh tempo pembayaran.
38payment for honorbayar - pembayaran penyelesaian.
39payment orderperintah bayar.
40payment servicelayanan pembayaran.
41payment surplussurplus pembayaran.
42payment systemsistem pembayaran.
43payment system riskrisiko sistem pembayaran.
44payment under reservebayar - pembayaran bersyarat.
45payrolldaftar upah.
46pedoman akuntansi perbankan indonesia (PAPI)petunjuk pelaksananaan perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan bank.
47pegang - pemegang saham mayoritas/majority stockholderspemegang saham yang mempunyai kepentingan mengawasi suatu perusahaan; kepemilikan lebih dari 50% saham perlu untuk tujuan ini, tetapi dalam perusahaan yang telah masuk bursa (go public), suara terbanyak dapat diperoleh dengan menggabungkan pemegang saham minoritas sehingga mencapai lebih dari 50%.
48pegang - pemegang saham semu/dummy stockholderpemilik saham yang bukan pemilik saham sesungguhnya.
49pegang - pemegang saham utama/principle stockholderpemegang saham yang memiliki mayoritas saham dari suatu perusahaan; lihat pemegang saham mayoritas.
50pegged exchange ratespatokan kurs devisa.
51pejabat lainpejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus sebagai pejabat negara [vide: UU No. 15/2006, Pasal 10 ayat (3) huruf a].
52pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD)1. kepala badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah; 2. kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan. kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
53pejabat penatausahaan keuangan SKPD (PPK-SKPD)pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
54pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK)pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
55pejabat yang diperiksa dan/atau yang bertanggung jawabsatu orang atau lebih yang diserahi tugas untuk mengelola keuangan negara.
56pemanggilantindakan terakhir yang dilakukan oleh BPK untuk menghadirkan seseorang setelah upaya dalam rangka memperoleh, melengkapi, dan/atau meyakini informasi yang dibutuhkan dalam kaitan dengan pemeriksaan tidak berhasil.
57pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaankegiatan untuk memastikan bahwa saran dan rekomendasi BPK RI yang dimuat dalam hasil pemeriksaan telah dilaksanakan secara memadai dan tepat waktu oleh entitas yang diperiksa.
58pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaanrangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh BPK untuk menentukan bahwa pejabat telah melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang [vide: Peraturan BPK No. 2 /2010 Pasal angka 7].
59pemahalan (mark up)proses menaikkan harga dari semestinya.
60pemborosanpengeluaran yang melampaui dari yang seharusnya.
61pembiayaansetiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
62pembiayaan daerahsemua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
63pembuktiancara membuktikan kesalahan terdakwa berdasarkan alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang.
64pemeriksaanproses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
65pemeriksaan atas hal yang berkaitan dengan keuanganpemeriksaan atas pos-pos tertentu dalam laporan keuangan yang bertujuan untuk menguji ketertiban dan kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
66pemeriksaan dengan tujuan tertentupemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan tertentu, diluar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan, pemeriksaan investigative, dan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern (SPI).
67pemeriksaan interim atas lkpdpemeriksaan yang dilakukan pada tahun berjalan atau sebelum LKPD diserahkan oleh pemerintah daerah kepada BPK. pemeriksaan interim atas LKPD dapat dilakukan pada tahun berjalan, yaitu pada Semester II setelah selesainya laporan realisasi Semester I.
68pemeriksaan investigatifpemeriksaan yang dilakukan untuk menyimpulkan secara akurat dan kuat adanya petunjuk penyimpangan mengenai suatu permasalahan yang ditemukan.
69pemeriksaan keuanganpemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.
70pemeriksaan kinerja1. pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah; 2. pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi, aspek efisiensi serta aspek efektivitas.
71pemeriksaan on call/audit on requestpemeriksaan yang tidak direncanakan dalam rencana kerja pemeriksaan, namun harus dilaksanakan untuk memenuhi permintaan dari para pemilik kepentingan (stakeholder) atau permintaan dari pimpinan BPK, atau menindaklanjuti informasi dari masyarakat yang mengandung unsure tindak pidana kkn.
72pemeriksaan pendahuluanpengumpulan informasi oleh pemeriksa keuangan negara untuk menentukan kebiajakan awal mengenai lingkup pemeriksaan, biaya, waktu, dan keahlian yang diperlukan, dan untuk mengusulkan tujuan pemeriksaan, area pemeriksaan yang perlu untuk direviu secara mendalam, kriteria pemeriksaan dan cara-cara pengujian yang akan dilakukan.
73pemeriksa di lingkungan aparat pengawasan intern pemerintahorang yang ditugaskan pimpinan instansinya untuk membantu BPK melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK [vide: Peraturan BPK No. 1/2008, Pasal 1 angka 4].
74pemeriksa dan/atau tenaga ahli dalam bidang tertentu dari luar BPKpemeriksa di lingkungan aparat pengawasan intern pemerintah, pemeriksa, dan/atau tenaga ahli lain yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh BPK.
75pemeriksa keuangan negaraorang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK.
76pemerintah pusatPresiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
77pemerintah daerahgubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah.
78penalty clause/klausul penaltiklausul denda; klausul yang berisi sanksi yang dijatuhkan kepada pihak yang berkewajiban untuk melakukan suatu prestasi manakala ternyata prestasi tersebut tak dipenuhi; dalam perbankan, berarti klausul yang umumnya terdapat pada rekening tabungan atau deposito yang menyatakan bahwa bank akan menjatuhkan sanksi terhadap penarikan dana yang belum jatuh tempo.
79penalty requirementssyarat - persyaratan penalti.
80penalty/penaltiistilah yang secara umum berarti hukuman, denda ataupun sanksi, hukuman atau denda yang dijatuhkan akibat dari tidak dipenuhinya suatu kewajiban, tetapi tidak sama dengan ganti rugi.
81pendapatan daerahhak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
82pendapatan negarahak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
83penerimaan daerahuang yang masuk ke kas daerah.
84penerimaan kassemua aliran kas yang masuk ke bendahara umum kas negara/daerah.
85penerimaan negarauang yang masuk ke kas negara.
86penerimaan negara bukan pajak (PNBP)semua penerimaan yang diterima negara dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara serta penerimaan negara bukan pajak lainnya.
87pengawasan internseluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.
88pengelolaan keuangan daerahkeseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
89pengelolaan keuangan negarakeseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban [vide: UU No. 15/2004, Pasal 1 angka 6].
90pengeluaran daerahuang yang keluar dari kas daerah.
91pengeluaran negarauang yang keluar dari kas negara.
92pengeluaran operasipengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial.
93pengendalian internsuatu proses yang dijalankan oleh pimpinan badan yang berwenang pada entitas, manajemen, dan pegawai lainnya yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini : a) keandalan pelaporan keuangan, b) efektivitas dan efisiensi operasi, dan c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.
94pengendalian mutuserangkaian tindakan yang dilakukan untuk memastikan bahwa proses pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan pemeriksaan dan harapan penugasan pemeriksaan, serta telah memenuhi SPKN.
95pengguna anggaranpejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah.
96pengguna barangpejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik negara/daerah.
97penjaminan mututindakan untuk memastikan bahwa proses pengendalian mutu telah dilaksanakan.
98pensionpensiun.
99pension funddana pensiun.
100penyegelan1. tindakan yang dilakukan oleh pemeriksa sebagai salah satu prosedur pemeriksaan dalam rangka mengamankan uang, barang dan/atau dokumen pengelolaan keuangan negara pada saat pelaksanaan pemeriksaan dari kemungkinan usaha pemalsuan, perubahan, pemusnahan, atau penggantian; 2. suatu tindakan yang dilakukan oleh pemeriksa sebagai salah satu bagian dari prosedur pemeriksaan paling lama 2 x 24 jam dengan memperhatikan kelancaran pelaksanaan pekerjaan/pelayanan di tempat yang diperiksa, penyegelan hanya dilakukan apabila pemeriksaan atas persediaan uang, barang, dan/atau dokumen pengelolaan keuangan negara terpaksa ditunda karena sesuatu hal. Penyegelan dilakukan untuk mengamankan uang, barang, dan/atau dokumen pengelolaan keuangan negara dari kemungkinan usaha pemalsuan, perubahan, pemusnahan, atau penggantian pada saat pemeriksaan berlangsung [vide: UU No. 15/2004, Penjelasan Pasal 10 huruf c].
101penyertaan bankserta - penyertaan bank.
102penyimpanganproses, cara, perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, program, dan rencana yang telah ditentukan.
103per annum/per tahunjangka waktu yang dipakai sebagai dasar untuk menentukan bunga, deviden, dan diskonto.
104peraturan belum memadaiperaturan yang tidak lengkap , peraturan yang tidak rinci, peraturan yang memungkinkan banyak penafsiran.
105per prokuasa tanda tangan.
106perbendaharaan negarapengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD.
107percentagepersentase.
108percentage growthpersentase pertumbuhan.
109performance analysisanalisis kinerja.
110performance appraisalnilai - penilaian kinerja.
111performance bondjaminan pelaksanaan.
112performance budgetingkinerja anggaran.
113performance funddana kinerja.
114performance reportlaporan kinerja.
115perintah transaksi/fill or kill; all or none/a onistilah dalam perdagangan surat berharga yang merupakan perintah untuk menjual atau membeli surat berharga tertentu yang kalau tidak segera dilaksanakan berarti transaksi dibatalkan, biasanya perintah untuk menjual atau membeli ini dilakukan ketika seorang nasabah ingin memberi saham tertentu dalam jumlah yang besar dan pada harga yang tertentu pula; sin. jual atau beli.
116period cost to sales ratiorasio beban tetap terhadap penjualan.
117periode anggaran keuangan/financial budget periodejangka waktu yang menentukan awal dan akhir suatu anggaran keuangan.
118periode bunga majemuk/compounding periodeperiode waktu yang menjadi dasar perhitungan; bunga majemuk diartikan bunga berbunga dan periode waktu dapat berupa harian, bulanan, tahunan, atau penggunaan dasar waktu lainnya.
119permanent assetsharta tetap.
120permanent fileberkas permanen.
121perpetual bondobligasi bunga abadi.
122perpetuityanuitas abadi.
123persentase pertumbuhan/percentage growthperbedaan suatu hal dalam dua kurun waktu yang berbeda atau lebih yang dinyatakan dalam persentase dari angka semula; kenaikan jumlah penjualan atau pendapatan dari satu tahun ke tahun berikutnya yang dinyatakan dalam laporan pendapatan tahunan; angka persentase untuk ini dihitung berdasarkan perbandingan antara angka penjualan atau pendapatan pada tahun kedua dibagi selisih antara penjualan atau pendapatan tahun pertama dan tahun kedua.
124persentase/percentageangka yang menunjukkan nilai sesuatu dalam bilangan per seratus, antara lain digunakan untuk menunjukkan tingkat suku bunga, dividen, dan perbandingan statistik.
125persona non grata1. an unwelcome person -- this is the basis of expulsion in diplomatic exchanges; 2. a. orang yang tidak disukai atau tidak disenangi; b. sikap politik yang dilaksanakan oleh pemerintah kepada seseorang warga negara asing yang berada di wilayah negara tersebut dan mempunyai kekebalan diplomatik.
126personal accountrekening pribadi.
127personal checkcek perseorangan.
128personal liability/tanggung jawab personaldalam hukum perusahaan, istilah ini menunjuk pada tanggung jawab pribadi pemegang saham dan direksi atas perbuatan hukum perseroan selama belum diperoleh status sebagai badan hukum.
129personal loankredit perseorangan.
130pertemuan awalkomunikasi sebelum dilaksanakannya pemeriksaan di lapangan antara pimpinan entitas yang diperiksa dengan tim pemeriksa.
131pertemuan akhirkomunikasi antara pimpinan entitas yang diperiksa dengan tim pemeriksa setelah dilaksanakannya pemeriksaan dilapangan yang biasanya diserahkan pula temuan pemeriksaan dalam pertemuan ini.
132perusahaan negara/daerahbadan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah pusat/daerah.
133perusahaan perseroan terbuka/persero terbukapersero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal [vide: UU No. 19/2003).
134perusahaan perseroan/perserobumn yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan [vide: UU No. 19/2003).
135perusahaan umum/perumbumn yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan [vide: UU No. 19/2003).
136petunjukperbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
137petunjuk teknis pemeriksaanpetunjuk yang memuat teknik-teknik dan urutan langkah pemeriksaan yang harus dilakukan terhadap suatu objek pemeriksaan tertentu yang disesuaikan dengan tujuan dan sasaran pemeriksaan.
138pialang gadai/pawn brokerseseorang atau perusahaan yang mempunyai izin untuk melakukan usaha dalam pemberian pinjaman uang dalam jangka pendek dengan jaminan suatu barang atau dokumen berharga atas nama peminjam; apabila sampai dengan enam bulan pembayaran kembali pinjaman tersebut tidak dilaksanakan, barang jaminan akan dijual dan hasilnya akan digunakan sebagai pelunasan pinjaman tersebut; aktivitas ini di indonesia harus mendapatkan izin sebagai bank atau rumah gadai.
139pialang/brokerperantara dalam perdagangan yang diangkat dan disumpah; dalam mengadakan perjanjian, perantara bertindak untuk dan atas nama pengamanat dengan menerima provisi; ia tidak mempunyai hubungan kerja yang tetap dengan pengamanat.
140pierce the corporate veil/pembukaan tabir perusahaansuatu doktrin dalam hukum perusahaan yang menyatakan bahwa dalam hal-hal tertentuperusahaan sebagai suatu badan hukum dapat dikesampingkan, khususnya bila menyangkut kelompok-kelompok perusahaan, akibatnya tanggung jawab hukum atas perbuatan hukum dari perusahaan dapat dimintakan dari para pemegang sahamnya, direksi, dan tanggung jawab perusahaan induk terhadap perbuatan hukum anak perusahaannya, meskipun sesungguhnya kedua perusahaan tersebut merupakan badan hukum yang terpisah.
141pihak terafiliasi/affiliateanggota dewan komisaris atau pengawas direksi, pejabat, atau karyawan bank; anggota pengurus, badan pemeriksa, direksi, pejabat, atau karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku hukum, akuntan publik, penilai; pihak yang memberikan jasanya kepada bank yang bersangkutan, termasuk konsultan, konsultan hukum, akuntan publik, penilai; pihak yang berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh bank indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank.
142pinjaman daerahsemua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga .daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
143pinjaman loan/non purpose loanpinjaman yang penggunaannya tidak mengikat; biasanya, jenis pinjaman ini bersifat komersial.
144pinjaman lunak/soft loanfasilitas pinjaman dengan syarat-syarat pelunasan ringan, tingkat suku bunga rendah dan berjangka waktu panjang; fasilitas ini diberikan oleh bank pembangunan multilateral dan bilateral, seperti ibrd, oecf untuk pembiayaan proyek pembangunan di negara-negara berkembang; biasanya, pinjaman lunak tersebut berjangka waktu panjang sampai dengan 50 tahun, selama masa tenggang hanya membayar bunga dan biaya pelayanan; negara berkembang dengan pendapatan per kapita rendah dan negara berkembang yang mempunyai masalah dalam neraca pembayaran akan memperoleh fasilitas dengan tingkat suku bunga yang lebih rendah dari jadwal pembayaran yang lebih ringan.
145pinjaman subordinasi/subordinated loanpinjaman yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (1) ada perjanjian tertulis antara bank dan pemberi pinjaman; (2) ada persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia; dalam hubungan ini pada saat bank mengajukan permohonan, bank harus menyampaikan program pembayaran kembali pinjaman subordinasi tersebut; (3) tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan telah disetor penuh; (4) minimum berjangka waktu 5 tahun; (5) apabila pelunasan. sebelum jatuh tempo harus ada persetujuan dari Bank Indonesia; dengan pelunasan tersebut permodalan bank tetap sehat; (6) apabila terjadi likuidasi, hak tagihnya berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang ada; pengertian pinjaman subordinasi tersebut termasuk pula utang, dalam rangka kredit yang dananya berasal dari bank dunia, nordic investment bank, dan lembaga keuangan internasional serupa; perlakuan sebagai pinjaman subordinasi tersebut mulai sejak diterimanya dana dimaksud oleh bank sampai dengan saat jatuh tempo menurut perjanjian penerusan pinjaman tersebut; jumlah pinjaman subordinasi yang dapat diperhitungkan sebagai modal untuk sisa jangka waktu lima tahun terakhir adalah pinjaman subordinasi dikurangi amortisasi yang dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (prorata) sebesar 50% dari modal inti; hal itu berdasarkan SEBI No. 26/1/BPPP tanggal 29 mei 1993.
146pinjaman terikat/tied loanpinjaman luar negeri dengan persyaratan tertentu, biasanya berupa keharusan penggunaannya untuk membeli barang atau jasa yang berasal dari negara kreditur.
147piutang negara/daerahjumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah pusat/daerah dan/atau hak pemerintah pusat/daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
148plafon/ceilingpagu.
149plastik putih/white plasticbentuk kejahatan kartu kredit yang pedagangnya mengetahui telah menerima transaksi penipuan; orang yang menciptakan modus seperti ini membeli barang dagangan dengan kartu kredit dengan nomor rekening yang sah; oleh karena itu, diberi nama plastik putih kemudian menjual barang dagangan tersebut secara tunai dan pedagang dibayar dengan sebagian hasil penjualan tersebut.
150potensikemungkinan besar akan terjadi sesuatu hal. misalnya, potensi kerugian negara.
151post datedtanggal mundur.
152post-dated chequecek mundur.
153power of attorney/surat kuasadokumen tertulis yang berisi pemberian kewenangan kepada agen oleh prinsipalnya; surat yang berisi bahwa seseorang memberikan kuasa kepada orang lain agar yang disebutkan terakhir ini melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama si pemberi kuasa.
154precedent/presedentindakan hakim yang dalam mengambil keputusan terhadap suatu masalah hukum mengikuti keputusan hakim sebelumnya apabila masalah hukum yang dihadapinya sama; keputusan hakim atas suatu masalah hukum tertentu yang kemudian diikuti atau dijadikan contoh oleh hakim-hakim lainnya apabila mereka menghadapi masalah hukum yang sama.
155predikasi (predication)the totality of circumstances that would lead to a reasonable, professionally trained, and prudent individual to believe a fraud has occurred, is occurring, and/or will occur. predication is the basis upon which an examination is commenced. investigative audit should not be conducted without proper predication” terjemahan: keseluruhan dari peristiwa, keadaan pada saat peristiwa itu, dan segala hal yang terkait atau berkaitan yang dapat membawa seseorang yang memiliki akal sehat, profesional, dan memiliki tingkat kehati-hatian, untuk yakin bahwa fraud telah, sedang atau akan terjadi. predikasi adalah dasar untuk memulai pemeriksaan investigatif. pemeriksaan investigatif sebaiknya tidak dilakukan tanpa adanya predikasi yang memadai.
156preemptive rights/hak beli pertamahak pemegang saham suatu perusahaan untuk membeli saham baru atau lama sebelum saham itu dijual kepada umum.
157preferential debts/piutang yang diistimewakanpiutang yang krediturnya diistimewakan sehingga ia akan memperoleh pembayaran terlebih dahulu daripada kreditur lainnya atas utang debitur yang diperoleh dari kekayaan debitur [Pasal 1139 KUHPerdata]; piutang yang diistimewakan terbagi menjadi piutang yang diistimewakan atas suatu barang tertentu, dan piutang yang diistimewakan atas semua barang; contoh dari piutang yang diistimewakan adalah biaya perkara, pajak, gadai dan hipotek.
158preferred debts/utang preferen/utang yang didahulukanutang yang kedudukannya lebih tinggi dari utang lainnya, sehingga pembayarannya pun harus didahulukan; hak tanggungan pertama, gadai pertama.
159presupposed conditions/syarat hukum batalperistiwa yang oleh para pihak dalam suatu kontrak dianggap tak akan terjadi dan bilamana terjadi menyebabkan kontrak batal.
160price control/pengendalian hargakebijakan pemerintah tentang penetapan harga tertinggi suatu komoditi dengan tujuan mencegah kenaikan harga.
161price fixing/penetapan hargasuatu persekongkolan di antara produsen atau penjual yang bersaing untuk menetapkan harga suatu produk atau jasa.
162prinsip-prinsip akuntansi yang beralaku umumkaidah-kaidah, aturan-aturan, dan prosedur-prosedur yang menjelaskan praktek-praktek akuntansi yang diterima umum. untuk sektor swasta adalah Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan untuk sektor pemerintah adalah Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
163prinsip syariahaturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual-beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina); hal itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
164Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA)program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD setelah disepakati dengan DPRD.
165Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
166private law/hukum perdatasekumpulan kaidah dan asas hukum tertulis dan tidak tertulis yang mengatur hubungan-hubungan hukum keperdataan antar individu, secara konvensional meliputi misalnya bidang hukum keluarga, hukum perorangan, hukum kekayaan, hukum kebendaan, dan hukum waris.
167private offering/private placing or placement/penawaran pribadi/penawaran terbataspenawaran sekuritas secara terbatas kepada investor atau pemegang saham yang terbatas pula, biasanya hal ini dilakukan oleh perusahaan penjamin sekuritas kepada seorang investor besar tunggal atau ke sekelompok investor.
168privatisasipenjualan saham persero, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat [vide: UU No. 19/2003).
169privatization/swastanisasiproses perubahan bentuk diikuti dengan pengalihan hak-hak dari suatu perusahaan milik negara menjadi perusahaan swasta; penyerahan pengelolaan sektor-sektor ekonomi tertentu kepada pihak swasta.
170privileged debts/utang yang diistimewakanjenis utang yang pembayarannya akan diprioritaskan mendahului lainnya. kreditur yang memiliki piutang tersebut dinamakan kreditur yang diistimewakan.
171privity of contract/hubungan dalam kontraksuatu asas dalam hukum kontrak yang menyatakan bahwa seseorang dapat meminta pelaksanaan prestasi dari orang lain, atau agar dapat menggugat orang lain dengan dasar pelanggaran kontrak, maka antara ia dan orang lain itu harus mempunyai ikatan kontraktual; hanya para pihak yang terikat kontrak yang dapat meminta pemenuhan pelaksanaan isi kontrak.
172procurement contract/kontrak pengadaan barangsuatu perjanjian antara pemerintah dengan produsen atau pemasok barang untuk memasok barang-barang kebutuhan pemerintah dengan persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah sendiri.
173product liability/tanggung jawab produsen atas produknyatanggung jawab produsen atas keselamatan dan keamanan produk yang dihasilkan yang digunakan oleh konsumen; apabila produk tersebut ternyata menimbulkan bahaya yang mengakibatkan kerugian bagi konsumennya maka konsumen tidak perlu harus membuktikan bahwa memang telah terdapat unsur kesalahan pada produsen; dengan demikian produsen dapat dimintai pertanggungjawaban; dalam hal ini produsenlah yang harus membuktikan bahwa ia tidak bersalah atas produk tersebut agar ia bebas dari keharusan untuk bertanggung jawab.
174production sharing/bagi hasilsistem perjanjian yang biasanya diterapkan dalam pertambangan minyak bumi dan gas, atau juga dalam pertanian, dengan karakteristik tertentu yaitu ditentukannya pembagian keuntungan di antara pihak-pihak dalam perjanjian tersebut yang besarnya bergantung pada kesepakatan kedua belah pihak, dan biasanya salah satu pihak diharuskan menanggung pula seluruh biaya operasi bisnisnya; sistem ini dapat pula diartikan sebagai kegiatan produksi dan pemasaran suatu barang secara berantai di beberapa negara, yaitu memproduksi komponen suatu barang di negara a, merakitnya sehingga menjadi suatu barang jadi di negara b, dan memasarkannya di negara c.
175program kerja perorangan (PKP)merupakan alokasi kegiatan pemeriksaan yang akan dilaksanakan berdasarkan Program Pemeriksaan (P2).
176program pemeriksaan (P2)langkah pemeriksaan di lapangan yang harus dilaksanakan oleh tim pemeriksa.
177prognosisrencana untuk suatu kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan prediksi yang logis.
178promes/promessory notessurat berharga yang membuktikan adanya utang piutang antara debitur dan kreditur; apabila tidak diperingkat oleh lembaga pemeringkat, surat berharga tersebut secara hukum tidak dapat diperjualbelikan; sin. surat sanggup bayar.
179proportional taxpajak proporsional.
180proprietormilik – pemilik.
181proprietor’s stakemodal pemilik.
182proprietorshipmilik - kepemilikan tunggal.
183proprietorshipusaha - perusahaan perseorangan.
184proprietorship certificatedokumen kepemilikan.
185prosedur1. tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas; 2. langkah-langkah yang secara pasti dalam memecahkan suatu masalah.
186proseskegiatan-kegiatan operasional yang menggunakan input untuk menghasilkan output.
187prospectusuraian singkat mengenai suatu proyek atau badan usaha (perusahaan) yang diusulkan akan dibangun.
188proximate cause/penyebab utamasalah satu unsur dalam perbuatan melawan hukum, yaitu alasan atau penyebab utama dan ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkannya.
189proxy/surat kuasadalam hukum perusahaan lazimnya berarti surat kuasa yang digunakan untuk memberikan suara.
190prudential bankinghati-hati - kehati-hatian bank.
191public accountantakuntan publik.
192public accountingakun - perakunan bebas.
193public debt; nationalutang pemerintah.
194public fundsdana pemerintah.
195public offeringtawar - penawaran umum.
196public offering/penawaran umumpenawaran sekuritas kepada publik atau masyarakat umum setelah dipenuhinya semua persyaratannya oleh penerbit atau emiten.
197public official bondobligasi terjamin.
198public procurement/pengadaan barang kebutuhan pemerintahbelanja negara untuk membeli barang-barang kebutuhan pemerintah, misalnya pengadaan barang-barang untuk proyek pembangunan.
199public service obligation (PSO)penyelenggaraan kewajiban atas pelayanan umum yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap pelayanan umum bidang angkutan laut dan kereta api serta pos bagi kelas ekonomi yang biayanya bersumber dari subsidi atau bantuan dari APBN.
200punitive duty/bea masuk penghukumbea masuk terhadap produk impor yang dikenakan oleh suatu negara sebagai hukuman bagi negara mitra dagangnya yang mengekspor barang dengan curang sehingga merugikan negara pengimpor, misalnya bea masuk yang dikenakan terhadap produk yang diekspor dengan cara dumping, atau karena disubsidi oleh pemerintah negara pengekspor.
201purchase acquisitionbeli - pembelian akuisisi.
202purchase agreement/persetujuan jual-belikontrak antara penjual dan pembeli mengenai suatu objek tertentu dengan adanya unsur harga dan atau persyaratan atau kondisi-kondisi lainnya.
203put optionopsi jual.
204putusan pailit/adjudication orderputusan pengadilan yang menyatakan bahwa seorang debitur telah dinyatakan pailit sehingga penguasaan dan pemberesan harta debitur diserahkan kepada kurator untuk kepentingan para keditur.

Glossarium Q

NoHalDeskripsi
1qua ad factifakta terpenting.
2qua/kuadipertimbangkan sebagai, dalam kapasitas sebagai.
3quantity discount agreementpotongan harga (rabat) yang telah disetujui.
4quantum damnificatusjumlah kerugian yang dituntut oleh penggugat lewat pengadilan.
5quare ejecit infra terminumkontrak yang dihentikan sebelum waktu perjanjiannya habis.
6quarterly/setiap triwulansetiap triwulan dalam periode satu tahun; sekali setiap tiga bulan.
7quashmencabut, membatalkan.
8quasi/semuhampir sama dengan aslinya atau sesungguhnya, mirip sekali; istilah ini dalam hukum dipakai untuk menunjukkan kepada suatu hal yang dalam banyak hal menunjukkan kemiripan dengan hal lain, tetapi pada hakikatnya secara material terdapat perbedaan di antaranya.
9quasi admissionbeberapa pembuktian yang saling bertentangan.
10quasi judicialpegawai negeri yang bertugas menyelidiki suatu perkara, tetapi ia sendiri bukan pejabat dalam jajaran kehakiman.
11queryrangkuman laporan pengadilan, bahwa dalam perkara tersebut ada hal yang meragukan.
12quick assets/kekayaan atau aktiva cairkekayaan tunai atau jenis aktiva lain yang dapat ditukarkan atau dijualbelikan dengan cepat menjadi uang tunai.
13quiet titletuntutan agar memperbaiki sertifikat tanah, karena terdapat kekurangan.
14quiritarian ownershiphak milik yang diakui oleh pemerintah setempat.
15quo ad jusyang berkenaan dengan hukum.
16quod ad factayang menjadi faktanya.
17quod erat demonstrandumsesuatu yang harus dibuktikan.
18quod erat inveniendumsesuatu yang harus dicari.
19quod minus est in obligationem videtur deductumharga tawar-menawar yang terakhir itulah yang menjadi isi kontrak, meskipun jumlahnya lebih sedikit.
20quod non rectumsesuatu yang tidak benar.
21quod per recordum probatum, non debet esse negatumsesuatu yang telah terbukti dengan tertulis, tidak bisa dibantah lagi.
22quod pure debetur praesenti die debeturutang yang belum dibayar, sampai kapan pun masih dianggap berutang.
23quod si contingatpersyaratan yang telah ditetapkan.
24quod sine die debetur, statum debeturutang yang tidak bertanggal, adalah tetap menjadi utang.
25quorum/kuorummayoritas anggota dari suatu lembaga, badan, organisasi atau suatu badan hukum; jumlah anggota dari suatu perkumpulan atau sejenisnya yang harus ada atau hadir agar kegiatan perkumpulan atau sejenisnya itu dapat berlangsung; dalam rapat pemegang saham suatu perusahaan misalnya, kuorum menunjuk pada keadaan dimana jumlah minimum dari pemegang saham yang mempunyai hak suara harus hadir agar rapat tersebut dapat berlangsung dengan sah sehingga dapat menghasilkan keputusan-keputusan rapat yang sah pula.
26quota/kuotasecara umum berarti pembagian sesuatu menurut perbandingan tertentu; target atau sasaran yang sudah ditetapkan, misalnya kuota penjualan; dalam perdagangan internasional.

Glossarium R

1rabat/rebatejumlah yang dikembalikan sebagai potongan setelah harga dibayar penuh.
2rahasia bank -- kerahasiaan bank/bank secrecysegala sesuatu yang dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya; kewajiban bank untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.
3rahasia daganginformasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.
4rahasia jabatan (pajak)segala hal yang tidak boleh diceritakan lebih lanjut oleh pejabat atas apa yang diketahuinya dari wajib pajak atau pihak lain pada melakukan tugasnya (tentang kekayaan penghasilan, pekerjaan, produksi perusahaan, wajib pajak dan seterusnya) daripada yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya.
5rake-offmenggelapkan uang.
6ranking of creditorsprioritas bagi para kreditur.
7rapat plenorapat anggota komisi yudisial yang merupakan alat kelengkapan komisi yudisial baik untuk mengambil putusan maupun tidak mengambil putusan.
8rapat umumpertemuan terbuka yang dilaksanakan untuk menyampaikan pendapat dengan tema tertentu.
9rapat umum pemegang sahamorgan perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003).
10rapat umum tahunan/annual general meeting1. rapat yang lazimnya diadakan setiap tahun antara para pemegang saham, direksi, dan komisaris perusahaan yang telah diatur dalam anggaran dasar perusahaan; rapat itu bertujuan melaporkan hasil usaha tahun buku sebelumnya kepada para pemegang saham dan menentukan kebijakan perusahaan untuk tahun buku yang akan datang; 2. dalam hukum perusahaan, rapat yang diselenggarakan setahun sekali oleh para pemegang saham suatu perseroan.
11rasio/ratioperbandingan antara dua hal yang saling berhubungan, biasanya dalam bentuk angka; rasio, umumnya, digunakan untuk mengukur peringkat atau posisi keuangan suatu perusahaan dan analisis untuk pemberian kredit.
12rasio beban tetap terhadap penjualan/period costs to sales ratioperbandingan antara beban tetap dan penjualan untuk menilai pengaruh beban terhadap rasio laba modal.
13rasio cadangan terhadap aktiva produktif terklasifikasi/coverage rationisbah atau rasio keuangan yang dihitung dengan membagi saldo akhir cadangan kerugian pinjaman dengan jumlah aktiva produktif terklasifikasi; nisbah keuangan ini bertujuan mengukur kemampuan bank untuk menyerap kerugian potensial yang berasal dari aktiva produktif terklasifikasi.
14rasio cepat/acid test ratio/quick ratioangka perbandingan antara jumlah uang kas, bank, piutang dagang, dan sekuritas yang mudah dijual terhadap jumlah utang lancar; rasio ini dipakai sebagai ukuran kemampuan perusahaan untuk membayar dengan segera utang lancarnya.
15rasio harga terhadap pendapatan/price earning ratiorasio harga suatu saham terhadap pendapatan per saham; perhitungan rasio ini menggunakan data pendapatan yang dilaporkan pada tahun terakhir atau penghasilan yang diproyeksikan untuk tahun yang akan datang.
16rasio jumlah modal/total capital ratiomodal inti ditambah modal pelengkap dibagi rata-rata total aset.
17rasio kas/cash ratioperbandingan antara jumlah kas yang dimiliki oleh perusahaan dan jumlah kewajiban yang segera dapat ditagih; rasio ini digunakan untuk menilai tingkat likuiditas perusahaan.
18realestat/real estate/real property/real things1. tanah dan semua bangunan fisik, termasuk semua benda yang melekat pada tanah tersebut, seperti gedung, pohon, dan pagar; 2. harta tak bergerak, tanah dan rumah.
19realisasipenggunaan secara nyata anggaran pemerintah yang telah diotorisasikan selama satu tahun fiskal untuk membayar hutang dan belanja dalam periode yang telah ditentukan. misalnya, realisasi anggaran.
20reasuransi/pertanggungan ulang/reinsurance1. suatu cara bagaimana pihak/penanggung pertama yang menanggung berbagai resiko dari tertanggung asli, mengalihkan atau menyebarkannya kembali kepada pihak lain dalam hal ini perusahaan-perusahaan reasuransi; 2. pertanggungan ulang sebagian atau seluruh risiko dari perusahaan asuransi kepada perusahaan asuransi lainnya berdasarkan perjanjian.
21rebuc sic stantibus1. doktrin hukum yang menegaskan bahwa jika menurut suatu perjanjian yang dibuat ternyata telah secara mendasar, maka perjanjian tersebut dapat dikatakan tidak berlaku lagi; 2. pada segi permasalahan; 3. Hukum Internasional: sesuatu masalah yang berakhir dengan perdamaian atau kesepakatan karena hal ihwalnya berubah.
22recallorang yang mencabut kontraknya dengan orang lain.
23receptionpengembalian orang yang ditahan atau barang yang disita.
24recapturepenerimaan kembali barang yang disita, pembayaran kelebihan pajak.
25recapture clausesuatu klausula yang akan memberlakukan kembali hak dan kewajiban yang tercantum dalam perjanjian utang-piutang sebelum dilakukannya rescheduling atau restrukturisasi ulang.
26receiverpejabat kehakiman yang ditunjuk untuk memegang dan menguasai harta tetap dalam perkara, sebelum ada vonis.
27recipient's taxpajak pendapatan.
28reciprocity/reciprositassuatu keadaan timbal balik, biasanya berlaku dalam hubungan hukum ekonomi antar dua Negara dimana bila salah satu negara tersebut memberikan hak-hak istimewa terhadap warga negara dari negara lainnya, maka negara yang disebut terakhir ini juga harus memberikan hak-hak istimewa serupa.
29recisionhak membatalkan kontrak karena kesalahan pihak partai lain.
30reclaimgugat balik, gugat ulang.
31recognitionpernyataan, pengesahan, penegasan.
32recognizanceacknowledgement atau pengakuan di muka sidang pengadilan.
33recompensemembayar ganti rugi.
34recordaresurat keputusan damai dari pengadilan perdata.
35recording of conditional sale contractpembuatan kontrak jual-beli.
36recourse/tuntutan/gugatandalam transaksi surat berharga berarti hak seorang pemegangnya untuk menuntut tanggung jawab pihak endosan sebelumnya atas pemenuhan kewajiban pembayaran surat tersebut apabila pihak penarik dan tertarik menolak membayar.
37red clause letter of credit/surat kredit bertanda merah1. surat kredit yang diberi tanda silang berwarna merah yang artinya importir memberi hak kepada eksportir untuk menarik uang muka dari kredit yang tersedia sehingga memungkinkannya membeli barang yang akan diekspornya; 2. letter of credit biasa yang secara fisik diberikan garis merah pada kertas letter of credit pada pojok kiri atas.
38reddendumserah terima.
39redemptio operisperjanjian kontrak kerja.
40redemptionuang tebusan.
41redemption/penebusanpembayaran atau pelunasan untuk mendapatkan kembali benda yang dijadikan jaminan.
42redress/pemulihan/ganti rugiperbuatan memulihkan ke keadaan semula, atau mengganti kerugian.
43re-export/mengekspor kembalimengekspor kembali komoditi impor tanpa penambahan proses pengolahan atau tanpa terjadi nilai tambah, biasanya ekspor ulang semacam ini tidak dikenai pajak.
44registrasisuatu kegiatan untuk menentukan kompetensi profesi keahlian dan keterampilan tertentu, orang perseorangan dan badan usaha untuk menentukan izin usaha sesuai klasifikasi dan kualifikasi yang diwujudkan dalam sertifikat.
45regreshak untuk menegur bagi setiap tertarik yang menolak untuk melakukan akseptasi/menolak untuk menyetujui pembayaran wesel tersebut, walaupun hari pembayarannya belum tiba.
46regularismenurut aturan yang telah ditetapkan.
47regulationperaturan, perundang-undangan.
48reinsurance/pertanggungan ulangperbuatan hukum pertanggungan ulang yang dilakukan oleh pihak penanggung, reasuransi.
49rekapitalisasi/recapitalizationperbaikan struktur dan/atau perubahan jumlah modal dengan melakukan peningkatan permodalannya; dalam kaitan dengan bank, rekapitalisasi dilakukan dengan jalan meningkatkan kembali permodalan bank sehingga mencapai jumlah minimum yang dipersyaratkan melalui penerbitan saham baru oleh bank, penambahan setoran oleh pemilik, dan pencarian investor baru.
50rekayasa laporan keuangan/window dressingpenyajian laporan keuangan yang direkayasa sehingga menggambarkan kondisi keuangan yang lebih baik daripada keadaan sesungguhnya.
51rekening bermasalah/skip accountrekening yang pemiliknya (debitur atau pemegang kartu kredit) melakukan wanprestasi, tetapi pemilik rekening itu tidak diketahui keberadaannya.
52rekening kas umum daerahrekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
53rekening kas umum negararekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh menteri keuangan selaku bendahara umum negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
54rekening khusus dana kampanyerekening yang khusus menampung dana kampanye pemilihan umum, yang dipisahkan dari rekening keperluan lain.
55rekening koran/current accountakun atau rekening yang dananya sewaktu-waktu dapat ditarik atau disetor oleh pemiliknya.
56rekomendasisaran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.
57rekonsiliasiproses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.
58reksadanawadah yang digunakan untuk menghimpun dana dan masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portfolio efek.
59remedy/pemulihan hukumupaya-upaya pemulihan menurut hukum dengan mana suatu hak dapat diwujudkan, dipulihkan atau ditegakkan, atau dengan mana pelanggaran terhadap suatu hak dapat dicegah, dibatalkan, dipulihkan atau diperbaiki.
60remis/remittance1. kiriman sejumlah uang atau surat berharga yang diangkut secara fisik dari satu kantor ke kantor lain; 2. pembayaran utang, baik tunai, maupun dengan cek, wesel, dan surat berharga lain.
61remisemenghentikan tuntutan, mengurangi hukuman atau denda.
62remitmengirim kembali berkas perkara oleh pengadilan banding.
63rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga (RKAKL)dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu kementerian negara/lembaga yang merupakan penjabaran dari rencana kerja pemerintah dan rencana strategis kementerian negara/lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
64rencana kerja dan anggaran SKPD (RKA-SKPD)dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
65rentsewa, khususnya untuk real estate.
66rent insuranceasuransi kerugian karena ulah si penyewa tanah.
67reorganisasi/reorganizationperubahan garis kewenangan, struktur organisasi, struktur keuangan dan perubahan lainnya yang ditujukan untuk memperbaiki struktur manajemen dan keuangan suatu organisasi.
68reparationperbaikan, pemulihan, ganti rugi.
69repatriasi/repatriationpengembalian modal yang disimpan di kantor bank luar negeri atau cabang bank di luar negeri ke bank negara asal; apabila pengembalian tersebut dalam satuan mata uang asing, kemungkinan pengembalian modal akan terhambat oleh ketentuan pengendalian mata uang asing pada suatu negara.
70reprobata pecunia liberat solventempenolakan pembayaran utang oleh kreditur berarti pembebasan bagi yang berutang.
71repromissororang yang menjamin.
72repudiation of rightpencabutan hak, harta, atau tanggung jawab.
73reputed ownershipharta dari debitur yang labil, karena sewaktu-waktu bisa dikuasai oleh krediturnya.
74requirement contract/output contractkontrak untuk membeli produksi tertentu.
75requisition/delivery ordersurat kuasa mengambil barang di gudang.
76res communes omniumbenda untuk kepentingan umum.
77res in commerciobarang dagangan.
78res integrabarang-barang secara keseluruhan.
79res inter alios judicate nullum aliis praedicium faciuntsesuatu yang diputuskan, hendaknya tidak merugikan pihak lain yang tidak terlibat dalam kalangan itu.
80res per pecuniam aestimatur et non pecunia per rembarang ditaksir nilainya berdasar uang tetapi uang tidak ditaksir dengan harga barang.
81res perit emptorikerusakan atau kehilangan barang yang menjadi risiko pembeli.
82res succedit in locum pretiibenda menggantikan uang yang telah dibayarkan untuk benda itu.
83res transit cum suo onereharta itu telah bebas dari beban.
84rescheduling/penjadwalan kembalipenjadwalan kembali antara debitur dengan kreditur untuk menjadwalkan kembali pembayaran utang akibat kesulitan ekonomi yang diderita debitur.
85rescind/membatalkan kontraktindakan hukum meminta pembatalan suatu kontrak di muka hakim karena tak dipenuhinya syarat-syarat subyektif untuk sahnya suatu kontrak, misalnya pihak yang berkontrak ternyata tak cakap hukum, atau karena tak ada kata sepakat.
86rescission/pembatalan kontrakdalam hukum perjanjian berarti pembatalan suatu kontrak dan pengembalian posisi para pihak seperti semula sebelum kontrak dibuat.
87reserve/cadangandalam hukum perusahaan berarti bagian laba bersih perusahaan yang tidak dibayarkan kepada pemegang saham, namun disisihkan untuk berbagai tujuan tertentu.
88reserved powersdi luar wewenangnya.
89resesi/recessionpenurunan perekonomian suatu negara yang tercermin dalam kegiatan ekonomi secara agregat sekalipun ukuran yang digunakan untuk menentukan keadaan resesi masih bersifat subjektif, umumnya resesi terjadi pada saat pendapatan nasional kotor turun dalam dua kuartal berturut-turut; ukuran lain untuk resesi adalah peningkatan pengangguran secara tajam.
90resi/receipttanda bukti penerimaan sesuatu secara tertulis.
91resi gudang/warehouse receiptdokumen sebagai tanda simpanan barang dalam gudang yang dapat diperdagangkan atau dipergunakan sebagai jaminan utang.
92residential leaseperusahaan pemukiman.
93residuustunggakan utang.
94resilemencabut.
95resiliremembatalkan kontrak sebelum ditandatangani.
96resisi/recisionpenundaan kontrak tanpa dikenakan denda.
97resistbertahan untuk berlawanan.
98resolutionkeputusan bersama untuk diajukan.
99resolventorang atau organisasi yang mempunyai hak untuk menetapkan.
100responsibility and distribution linepertanggungjawaban mengenai isi surat.
101responsio unius non omnio audiaturketerangan dari satu orang saksi tidak akan didengar.
102responsumjawaban tertulis.
103restitusi bea masuk/customs drawbackpengembailan bea masuk atas barang tertentu yang diimpor karena diekspor kembali atau karena dipakai sebagai bahan mentah atau bahan pembantu produksi barang ekspor.
104restitutionuang pembayaran ganti rugi.
105restrain of tradekesepakatan dalam perniagaan mengenai ketetapan harga.
106restrictio mentalispersetujuan tidak tertulis.
107restrictive covenantperjanjian terbatas.
108restrukturisasiupaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMN yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan [vide: UU No. 19/2003].
109retroactadokumen yang tanggalnya berlaku surut.
110reviuproses analisis berdasarkan standar pemeriksaan, manajemen pemeriksaan, dan pedoman pemeriksaan lain yang ditetapkan BPK untuk menilai pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa dan/atau tenaga ahli dari luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK.
111reviu analistiskaji ulang terhadap informasi keuangan dengan membandingkan serta menghubungkan antara data keuangan yang satu dan data keuangan yang lain atau data keuangan dan data nonkeuangan.
112revocable letter of credit/surat kredit yang dapat ditarik kembalisurat kredit yang dapat diubah atau ditarik kembali sebelum masa berlakunya berakhir tanpa memerlukan persetujuan dari para pihak yang berkepentingan.
113revolving letter of credit/surat kredit berulangsurat kredit yang boleh dipakai ulang untuk jumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu pula.
114right issue/penerbitan saham untuk ditawarkan pertama kalipenerbitan saham perseroan untuk ditawarkan pertama kali kepada para pemegang saham yang lama.
115risiko/risktingkat kemungkinan terjadinya kerugian yang harus ditanggung dalam pemberian kredit, penanaman Investasi, atau transaksi lain yang dapat berbentuk harta, kehilangan keuntungan, atau kemampuan ekonomis, antara lain, karena adanya perubahan suku bunga, kebijakan pemerintah, dan kegagalan usaha.
116risiko yuridis/legal riskrisiko yang terjadi karena bank kurang memperhatikan aspek-aspek yuridis atau hukum dari perjanjian atau perikatan yang dibuatnya.
117roya/reconveyancepenghapusan pengikatan suatu agunan berupa tanah sehingga hak kepemilikan atas tanah bersangkutan kembali kepada pemilik aslinya.
118royalti/royaltyjumlah yang dibayarkan untuk penggunaan properti, seperti paten, hak cipta, atau sumber alam; misalnya, pencipta mendapat bayaran royalti ketika ciptaannya diproduksi dan dijual; penulis dapat memperoleh royalti ketika buku hasil karya tulisannya dijual; pemilik tanah menyewakan tanahnya ke perusahaan minyak atau perusahaan penambangan akan memperoleh royalti atas dasar jumlah minyak yang dihasilkan dari tanah tersebut.
119rugi – kerugian/lossjumlah pengeluaran yang lebih besar dibandingkan dengan pendapatan yang diterima; dalam asuransi dapat pula diartikan sebagai besarnya pembayaran yang harus diberikan oleh penanggung kepada tertanggung atas terjadinya hal yang diasuransikan.
120rugi – kerugian total/total lossesseluruh kerugian yang diderita perusahaan atas kegiatan operasional dan non operasional dalam periode tertentu.
121ruilslag/tukar gulingpenukaran lahan yaitu terjadinya penukaran terhadap tanah-tanah yang dipergunakan atau dipakai dan hak dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah untuk ditukar tanahnya dengan tanah lainnya.

Glossarium S

NoHalDeskripsi
1safeguards/penyelamatandalam perdagangan internasional antar negara berarti tindakan pemerintah suatu negara untuk mengamankan perekonomian nasionalnya yang terancam bahaya karena derasnya arus impor barang, sehingga mengalahkan dan membahayakan industri lokal yang memproduksi barang serupa; tindakan penyelamatan tersebut misalnya dengan menerapkan hambatan perdagangan sementara, atau penundaan untuk sementara pelaksanaan kewajibannya sesuai dengan prinsip dalam GATT.
2saham/stocksurat bukti kepemilikan atau bagian modal suatu perseroan terbatas yang dapat diperjualbelikan, baik di dalam maupun di luar pasar modal yang merupakan klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan; memberikan hak atas deviden sesuai dengan bagian modal disetor seperti yang ditentukan dalam anggaran dasar perusahaan.
3saham aktif/active stocksaham yang banyak diperdagangkan di bursa.
4saham tak-aktif/inactive stocksaham yang jarang diperjualbelikan; saham tersebut tidak likuid sehingga para investor cenderung tidak tertarik pada saham tersebut.
5saldosisa, selisih antara debit dan kredit.
6sale and lease back/jual dan sewa kembalisuatu perjanjian antara penjual dan pembeli dalam hal penjual setelah menjual barangnya kepada pembeli, kemudian bertindak sebagai penjual barang yang sama dan pihak pembeli yang menjadi pihak yang menyewakan.
7sale taxpajak penjualan.
8sales contract/kontrak jual beliperjanjian atau kontrak jual beli antara penjual dan pembeli mengenai suatu komoditi atau barang tertentu; sering disebut juga dengan istilah sales agreement.
9sales invoice/faktur dagangformulir atau dokumen penagihan pembayaran atas pemesanan pembelian barang, tercantum di dalamnya jumlah satuan barang, nama atau jenis barang, harga dan ongkos pengiriman.
10satuan kerjakuasa pengguna anggaran/pengguna barang yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada kementerian negara/lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.
11satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD)perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
12satuan kerja perangkat daerah (SKPD)organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggungjawab kepada gubernur/bupati/walikota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari sekretaris daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah, kecamatan, desa, dan satuan polisi pamong praja sesuai dengan kebutuhan daerah.
13saving clause/klausul pemisahansuatu klausul dalam suatu undang-undang atau suatu kontrak yang menyatakan bahwa apabila ada bagian dari undang-undang atau kontrak tersebut yang tidak sah, maka bagian lain dari undang-undang atau kontrak tersebut tetap sah; klausul yang menegaskan bahwa bagian tertentu dari suatu undang-undang atau kontrak akan tetap sah meskipun bagian lainnya dinyatakan tidak sah; klausul ini juga disebut severability or separability clause.
14scriptum identatumsurat-surat dokumen.
15scriptum obligatorumsurat kuasa.
16seal/segel/materai/cap resmitanda berupa logo atau simbol resmi dan sah yang melekat atau dilekatkan pada dokumen tertulis sebagai bukti keabsahan serta memberikan kekuatan hukum.
17sebabalasan terjadi perbedaan antara kondisi nyata dengan kriteria yang seharusnya.
18second mortgagepemegang harta hipotek, dihipotekkan lagi kepada orang lain.
19secondary evidencebukti yang tidak berasal dari sumber pertama.
20secured debt/utang dengan jaminanperjanjian utang piutang yang disertai dengan jaminan oleh debitur kepada kreditur; pinjaman atau utang yang dibebani atau diikat dengan hak tanggungan untuk menjamin pelunasannya.
21secured loan/kredit berjaminankredit atau perjanjian utang-piutang yang disertai dengan jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur.
22secured transaction/transaksi berjaminantransaksi atau perjanjian yang dilekati atau didukung dengan jaminan pemenuhan prestasi atau kewajiban dari debitur kepada kreditur.
23securities/sekuritas/efekbukti utang-piutang atau bukti pemilikan modal yang dapat diperdagangkan, meliputi obligasi, saham, hipotik, aksep, promes, wesel, sertifikat deposito, dan konosemen, sekuritas kredit, waran, opsi.
24security agreement/perjanjian jaminan atau tanggunganperjanjian asesor atau pelengkap terhadap perjanjian pokoknya yang berisi pemberian jaminan atas isi perjanjian pokok yang diberikan oleh debitur kepada kreditur.
25seizure/perampasantindakan pengambilalihan hak-hak milik pribadi atas suatu benda secara melawan hukum, biasanya ditujukan untuk tindakan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap individu.
26sekuritas/securitiesbukti utang piutang atau bukti pemilikan modal dalam bentuk surat berharga yang dapat diperdagangkan, misalnya obligasi, saham, hipotek, wesel, promes, sertifikat deposito, kupon, skrip, jaminan, right, dan opsi.
27sekuritas kepemilikan/equity securitiessurat berharga sebagai bukti kepemilikan yang dapat dipindahtangankan; surat berharga tersebut dapat berupa saham istimewa atau saham biasa.
28sekuritas tertukarkan/convertible stock/convertible securitiessurat-surat berharga yang dapat ditunaikan dengan segera, atau surat berharga berbunga tetap yang dapat ditukar dengan saham biasa, berdasarkan perjanjian.
29sekuritisasi/securitizationpengonversian sekelompok piutang dalam jenis yang sama (biasanya kredit) menjadi surat berharga yang dapat diperdagangkan, meliputi piutang pokok dan bunga; kredit yang disekuritisasikan biasanya ialah kredit yang berkualitas tinggi yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan dan menurunkan tingkat risiko kredit; dengan konversi kredit dan piutang, bank dapat meningkatkan rasio modal dan menerbitkan kredit-kredit yang baru; surat berharga yang akan dijual oleh bank kepada investor dijamin oleh aset yang akan dikonversikan sehingga sering disebut sebagai sekuritas terdukung aset (asset backed securities).
30sekutu komanditer/limited partnersekutu perusahaan yang tidak ikut aktif dalam menjalankan kegiatan perusahaan tetapi hanya menyerahkan modal atau barangnya sebagai tanda ikut serta dalam pemilikan perusahaan.
31self assessmentpenetapan beban pajak sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau perusahaan kemudian melaporkan kepada kantor pajak untuk menilai kewajaran laporan tersebut.
32self financing/swabiayabagian dari keutuhan dana untuk pembiayaan yang dapat disediakan sendiri oleh pemohon kredit, sedangkan kekurangannya diberikan oleh bank atau pihak pemberi kredit.
33sero – perseroan/corporationpersekutuan antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama.
34sero - perseroan firma/partnershipkerja sama antara dua orang atau lebih yang secara bersama-sama mengorganisasi perusahaan dengan maksud untuk mencari laba; setiap mitra biasanya memasukkan modalnya ke dalam perusahaan serta ikut memimpin dan bertanggung jawab secara tanggung renteng apabila perusahaan menderita kerugian.
35sero - perseroan komanditer/commanditaire vennoo tschapfirma yang di antara para anggotanya terdapat seorang atau lebih yang tidak turut campur dalam pengurusan dan tidak berhak bertindak untuk dan atas nama firma serta mengikat firma dengan pihak ketiga dan tanggung jawabnya terbatas sampai dengan sejumlah uang yang dimasukkannya ke dalam firma.
36sero - perseroan terbatas/limited companyperusahaan yang berbentuk badan hukum, didirikan dengan modal yang terbagi atas saham, memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya; tanggung jawab pemegang saham terbatas sebesar jumlah nominal saham yang dimiliki.
37sero - perseroan tidak terbatas/unlimited companypersekutuan bukan badan hukum yang bertanggung jawab terhadap utangnya, tidak hanya terbatas pada besarnya kekayaan persekutuan, tetapi termasuk kekayaan pengurus.
38serta - penyertaan bankpenanaman dana bank dalam bentuk saham perusahaan lain untuk tujuan investasi jangka panjang, baik dalam rangka pendirian, ikut serta dalam lembaga keuangan lain, penyelamatan kredit atau lainnya yang dilakukan tidak melalui pasar modal.
39sertifikat/certificate1. suatu akta yang sengaja dibuat untuk tanda bukti tentang adanya suatu peristiwa hukum tertentu; 2. tanda bukti mengenai sesuatu hal yang dapat digunakan untuk mendokumentasikan suatu fakta, seperti akta kelahiran, telah menyelesaikan atau mengikuti suatu seminar.
40sertifikat analisis/certificate of analysissurat keterangan dari pihak ketiga yang berwenang atau produsen yang diperlukan untuk suatu kontrak penjualan dan penyerahan barang, yang membuktikan bahwa barang-barang tersebut telah diperiksa.
41sertifikat asal barang/certificate of origindokumen yang menyatakan negara asal dari barang yang diperdagangkan, biasanya diperlukan dalam perdagangan internasional.
42sertifikat asuransi/certificate of insuranceketerangan bahwa polis asuransi telah diterbitkan dengan menunjukkan jumlah dan jenis barang yang dipertanggungkan secara terperinci; polis tersebut dapat digunakan sebagai bukti untuk mereasuransikan kepada asuradur.
43sertifikat deposito/certificate of depositsimpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan.
44sertifikat mutu/certificate of qualitysertifikat yang menerangkan bahwa kualitas atau mutu barang telah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh pembeli dan ditandatangani oleh pejabat berwenang.
45sertifikat pemeriksaan/certificate of inspectionsurat keterangan yang menyatakan bahwa kondisi barang yang akan dikirim dalam keadaan baik sebelum barang tersebut terangkut/dikapalkan.
46sertifikat saham/certificate of stock1. sertifikat yang diterbitkan oleh sebuah perseroan terbatas bukan bank; 2. surat bukti kepemilikan sejumlah saham suatu perseroan; dalam sertifikat tersebut dicantumkan nama penerbit, jumlah nominal atau mewakili nilai yang dinyatakan, atau deklarasi nilai bukan nominal, dan hak pemegang saham; sertifikat ini dapat diperdagangkan seluruhnya dengan menyerahkan kembali sertifikat tersebut kepada penerbit atau melalui pialang untuk diadakan pembahasan.
47servitude/hak lewathak kebendaan berupa hak beban di atas lahan atau tanah milik orang lain untuk kepentingan orang yang meletakkan beban tersebut karena misalnya letak tanah mereka berdampingan.
48setoran jaminan/marginal deposituang yang diterima bank sebagai jaminan yang akan diperhitungkan pada waktu penyelesaian suatu transaksi, misalnya dalam pembukaan L/C dalam negeri dan luar negeri.
49settlement of disputes/penyelesaian sengketasistem dan prosedur penyelesaian sengketa hukum baik yang dilakukan melalui lembaga pengadilan, maupun melalui lembaga arbitrase, konsultasi, konsiliasi atau mediasi.
50severable contract/kontrak terpisahsuatu kontrak yang secara hukum dinyatakan terpisah dari kontrak pokoknya, misalnya dalam hukum arbitrase suatu perjanjian arbitrase oleh hukum dapat dinyatakan sebagai perjanjian yang terpisah dari perjanjian pokoknya meskipun isi perjanjian arbitrase tersebut berkenaan dengan cara penyelesaian sengketa yang timbul dari pelaksanaan isi perjanjian pokoknya, oleh karena dinilai sebagai kontrak yang terpisah maka ketakabsahan kontrak pokok tak berpengaruh terhadap kontrak atau perjanjian arbitrase itu.
51sewa beli/leaseperjanjian sewa-menyewa, biasanya mengenai tanah, gedung atau peralatan modal selama jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa berkala, termasuk kewajiban pemilik seperti pajak, penyusutan dan asuransi; pada akhir masa sewa, biasanya, penyewa diberikan opsi untuk meneruskan jangka waktu sewa atau membeli barang sewa tersebut.
52shareholderpemegang saham.
53shareholders general meeting/rapat umum pemegang sahamorgan perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris.
54shares/saham/surat sahambukti pemilikan modal perseroan terbatas yang memberikan berbagai hak kepada pemilik atau pemegangnya sesuai dengan ketentuan anggaran dasar pendiriannya.
55shifting of burden of proof/pengalihan beban pembuktiankewajiban untuk membuktikan fakta di depan hakim yang bergeser atau beralih dari pihak yang seharusnya membuktikan, yaitu pihak yang mendalilkan, ke pihak lawan.
56short-term loan/pinjaman jangka pendekpinjaman atau kredit yang berjangka waktu maksimum 1 tahun.
57sight draft/wesel lihat/wesel atas unjuksurat wesel yang pembayarannya dilakukan saat diunjukkan atau diperlihatkan kepada pihak tertarik, wesel ini tidak dapat diperdagangkan kecuali apabila diberikan tenggang waktu bagi pembayarannya.
58silent partner/mitra pasifpeserta atau mitra dalam persekutuan komanditer yang tidak mempunyai wewenang kepengurusan dan tanggung jawabnya terbatas sampai jumlah uang yang dimasukkan ke dalam persekutuan tersebut.
59sinking fund/dana pelunasan utangdana perusahaan yang digunakan untuk membayar utang jangka panjang yang dihimpun dengan menyisihkan sebagian laba secara berkala.
60sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA)selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
61sistem akuntansi barang milik negara (SABMN)sub sistem dari SAI yang merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah dokumen sumber dalam rangka menghasilkan informasi untuk penyusunan neraca dan laporan BMN serta laporan manajerial lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
62sistem akuntansi instansi (SAI)serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.
63sistem akuntansi kas umum negara (SAKUN)sub SiAP yang menghasilkan Laporan Arus Kas dan Neraca Kas Umum Negara yang selanjutnya disebut Neraca KUN.
64sistem akuntansi pemerintah pusat (SAPP)serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan Pemerintah Pusat.
65sistem akuntansi pusat (SiAP)serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.
66sistem akuntansi umum (SAU)sub SiAP yang menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Pusat dan Neraca.
67sistem pengendalian intern (SPI)suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
68sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
69sistem perbankan nasional/national banking systemsistem yang mengatur mengenai segala sesuatu yang menyangkut bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses melaksanakan kegiatan usahanya secara keseluruhan; di Indonesia ketentuan mengenai perbankan nasional terakhir diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan; perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak; menurut jenisnya, bank di Indonesia terdiri atas bank umum dan bank perkreditan rakyat.
70sita – penyitaan/sequestration1. penitipan barang sengketa kepada pihak ketiga, yang ditunjuk oleh pihak-pihak yang bersengketa atau oleh pengadilan; pihak ketiga wajib menyerahkan barang sengketa itu kepada pihak yang dinyatakan berhak setelah terdapat keputusan pengadilan; 2. pengambilalihan harta seseorang kemudian dijual untuk melunasi utangnya; apabila harga jual harta tersebut lebih besar daripada jumlah utangnya, sisa hasil penjualan harus dikembalikan kepada debitur.
71sita eksekusi/executoricalbeslagpenahanan barang milik yang kalah perkara karena tidak memenuhi keputusan hakim sebagai pengganti jumlah uang yang harus dibayar dan ongkos-ongkos untuk menjalankan putusan tersebut.
72sita gadai/pand beslagpenyitaan atas barang-barang gadai yang dikuasai oleh kreditur karena debitur tidak mampu menebus kembali barang gadainya pada saat jatuh tempo.
73slip kredit/credit slip/credit voucherdokumen yang menjelaskan pengkreditan kembali rekening pemegang kartu, yang membuktikan bahwa pemegang kartu telah mengembalikan barang yang dibeli kepada penjual.
74sole agent/agen tunggalsatu-satunya agen di suatu wilayah tertentu yang ditunjuk oleh prinsipalnya untuk melakukan tindakan hukum tertentu, biasanya berupa tindakan untuk menjual produk dan/atau jasa dari prinsipal.
75sole proprietorship/perusahaan perseoranganperusahaan yang bukan berbadan hukum yang dimiliki oleh perseorangan dengan tanggung jawab pribadi.
76solvency/solvabilitaskemampuan membayar semua utang kepada kreditur pada saat jatuh tempo dengan perhitungan bahwa nilai harta lebih tinggi daripada nilai semua utang.
77somasi/callperingatan tertulis melalui pengadilan dan kreditur kepada debitur yang cedera janji untuk memenuhi kewajibannya dalam batas waktu tertentu.
78specific limitation on trade/pembatasan khusus perdagangantindakan pemerintah untuk membatasi impor atau ekspor suatu komoditi dengan menegaskan jumlah atau nilainya, biasanya eksportir atau importir harus mendapatkan izin pemerintah untuk setiap transaksi ekspor atau impor yang akan dilakukannya.
79standar1. ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan atau ukuran baku; 2. sesuatu yang dianggap tetap nilainya sehingga dapat dipakai sebagai ukuran nilai (harga).
80standar akuntansipedoman dan ukuran tentang pencatatan dan pelaporan berkaitan dengan transaksi keuangan yang disusun oleh suatu badan yang berwenang menurut undang-undang.
81standar akuntansi pemerintah (SAP)prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
82standar pemeriksaan keuangan negara (SPKN)patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang meliputi standar umum, standar pelaksanaan pemeriksaan, dan standar pelaporan yang wajib dipedomani oleh BPK dan/atau pemeriksa.
83standby letter of credit/surat kredit siagasurat kredit dalam perdagangan internasional yang berfungsi sebagai jaminan bagi pihak pembeli terhadap kerugian yang dideritanya akibat dari penjual yang ingkar janji.
84stare decisis/presedensuatu prinsip hukum menurut tradisi Common Law dalam hal mana suatu pengadilan yang menghadapi masalah tertentu akan menerapkan atau mengikuti keputusan pengadilan sebelumnya yang memuat masalah hukum yang sama dengan yang dihadapi oleh pengadilan tersebut.
85state-owned enterprises/perusahaan Negaraperusahaan yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara.
86stock option/opsi sahamhak opsi atau hak pilih untuk membeli sejumlah saham perusahaan pada tingkat harga tertentu, hak ini diberikan misalnya kepada karyawan atau para pemegang saham perusahaan, sering disebut juga stock right.
87stock split/pemecahan sahampemecahan saham perseroan yang telah ada menjadi dua atau lebih saham baru dengan harga yang lebih kecil, sehingga dari satu saham lama dapat dihasilkan dua atau lebih saham baru yang bila dijumlahkan harganya lebih besar daripada harga satu saham lama, tindakan ini dilakukan oleh perseroan yang bersangkutan apabila harga saham tersebut dinilai terlalu tinggi di bursa saham sehingga menyulitkan investor.
88stock warrant/waran saham/surat pembelian sahamsuatu sertifikat yang dijual kepada masyarakat umum yang memberi hak kepada pemiliknya untuk membeli sejumlah saham pada waktu dan dengan harga tertentu.
89straight bill of lading/konosemen rekta/konosemen atas namasurat muatan atau konosemen yang mencantumkan nama penerima barang di pelabuhan tujuan dengan klausul tidak kepada order, konosemen semacam ini hanya dapat dialihkan dengan cara cessie.
90straight letter of credit/surat kredit langsungsurat kredit yang dapat segera dibayar pada waktu penyerahan surat wesel atas unjuk yang disertai dokumen lengkap.
91strict liability/tanggung jawab hukum tanpa kesalahanprinsip pertanggungjawaban hukum yang dapat dijatuhkan terhadap seseorang atau badan hukum tanpa mensyaratkan adanya unsur kesalahan.
92suap (bribe)pemberian sesuatu secara terpaksa, sifatnya melawan hukum, dengan tujuan melancarkan pengurusan suatu kepentingan.
93subrogasi/subrogationpengalihan kreditur kepada pihak lain yang telah melakukan pembayaran atas utang debitur sehingga pihak lain tersebut menggantikan kedudukan sebagai kreditur; dengan demikian, segala hak dan kewajiban debitur beralih kepadanya.
94subrogation/subrogasipenggantian kreditur berikut pemindahan hak-haknya kepada pihak ketiga dengan melakukan pembayaran kepadanya, sehingga dengan demikian pihak ketiga tersebut menggantikan kedudukan kreditur terhadap debitur (Pasal 1400 s.d. 1403 KUHPerdata).
95subsidi/subsidybantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah kepada pihak tertentu berdasarkan pertimbangan bahwa pemberian bantuan tersebut digunakan untuk kepentingan umum, misalnya untuk pengendalian harga bahan kebutuhan pokok atau sumbangan dana pendidikan.
96subsidiary company/anak perusahaansuatu perusahaan yang dikendalikan oleh perusahaan lain sebagai induknya karena sebagian besar atau seluruh modalnya dimiliki oleh perusahaan induk tersebut.
97supervisipengawasan utama, pengontrol tertinggi, operasional.
98surat berharga/securitiessurat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang.
99surat berharga antisipasi pajak/tax anticipation notesurat berharga jangka pendek yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk membiayai suatu proyek senilai perkiraan pajak yang akan diterima, yang direncanakan sebagai pelunasan surat berharga tersebut; surat itu dikeluarkan dengan diskonto, berjangka waktu kurang dari satu tahun, dan berakhir baik pada tanggal tertentu pada masa akan dating maupun pada saat penerimaan tagihan pajak.
100surat berharga atas bawa/toonder papiersurat berharga yang mencantumkan atau tidak mencantumkan nama penerima disertai klausul "atau kepada pembawa”; surat ïni dipindahtangankan dengan cara menyerahkan begitu saja.
101surat berharga beragunan/collateral trust note1. surat berharga jangka pendek yang diterbitkan dengan jaminan hak tanggungan; penerbitan surat berharga ini didahului dengan suatu perjanjian yang dijamin dengan hak tanggungan; pemegang surat berharga mempunyai hak tagih yang sama dengan kreditur pemegang hak tanggungan; 2. surat berharga jangka pendek yang dijamin oleh saham prioritas ataupun surat berharga lainnya.
102surat berharga finansial/financial paperbentuk pinjaman jangka pendek yang tidak didukung oleh transaksi yang bersifat komersial atau pemindahan hak atas kepemilikan barang tetap yang dinyatakan dalam suatu perjanjian.
103surat berharga komersial/commercial papersurat utang jangka pendek, surat utang tanpa jaminan di pasar uang, yang diterbitkan oleh perusahaan terkenal ataupun lembaga keuangan, dengan jangka waktu antara 2 s.d. 270 hari; surat berharga yang paling banyak dalam jangka waktu 30 hari; penerbit surat berharga ini harus diperingkat oleh lembaga pemeringkat yang diakui; lembaga pemeringkat surat berharga jangka pendek di Indonesia pada saat ini adalah PT Pefindo.
104surat berharga pasar uang/money market instrumentssurat utang yang diterbitkan oleh badan usaha swasta, pemerintah, dan agen pemerintah, umumnya berjangka waktu maksimum satu tahun; Surat utang yang demikian merupakan investasi yang sangat likuid; contohnya, Sertifikat Bank Indonesia, surat berharga pasar uang, surat berharga komersial, termasuk di dalamnya surat utang jangka pendek, akseptasi bank, surat berharga komersial, surat berharga jangka pendek pemerintah daerah yang bebas pajak, dan sertifikat deposito bank yang dapat dijual.
105surat berharga tak-terkenal/second class papersurat berharga yang diterbitkan oleh perusahaan yang tidak terkenal tidak punya nama; walaupun risiko surat berharga tersebut lebih rendah, harganya tidak terlalu tinggi apabila dibandingkan dengan surat berharga yang diterbitkan oleh perusahaan yang lebih terkenal yang mungkin lebih berisiko; misalnya, surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan A lebih tinggi harganya jika dibandingkan dengan harga surat berharga Perusahaan B yang belum terkenal walaupun risiko Perusahaan B lebih kecil daripada Perusahaan A.
106surat berharga tercatat/registered securitysurat-surat berharga yang pemiliknya tercatat di bursa efek dan Bappepam; seperti halnya obligasi terdaftar, nilai nominal obligasi dan bunganya apabila dicatat sebagai bunga, akan dibayarkan pada pemilik surat berharga yang terdaftar namanya; sebaliknya, apabila kupon dijual maka pemegang kupon harus menyerahkannya pada emiten untuk memperoleh pembayaran.
107surat berharga unggul/first class paper/prime papersurat berharga yang dikeluarkan oleh orang atau lembaga yang mempunyai nama baik (reputasi atau bonafiditas tinggi) sehingga berisiko rendah; di Amerika Serikat surat berharga ini biasanya, dikeluarkan oleh lembaga yang mempunyai peringkat AAA.
108surat gadai modal/equity contract notespromes yang dikeluarkan sebuah bank atau induk bank (holding bank) yang dapat dikonversi/diubah menjadi saham biasa dengan nilai konversi yang ditetapkan/diperjanjikan untuk suatu tanggal pada masa datang; juga disebut promes modal (capital note); surat gadai modal dengan klausul “dapat dikonversi” yang mewajibkan penerbit untuk mengubah promes menjadi saham biasa dianggap sebagai modal pelengkap menurut ketentuan modal atas dasar risiko yang ditetapkan oleh lembaga pengaturan perbankan.
109surat gugatansuatu pernyataan tertulis yang berisi suatu ketentuan hak dari seseorang atau badan hukum yang merasa haknya dilanggar terhadap orang atau badan hukum yang dirasa melanggar orang lain tersebut yang diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri yang berwenang.
110surat keputusan otorisasi (SKO)bukti tindakan Kepala Daerah yang akan mengakibatkan pembebanan pada Anggaran Belanja Daerah.
111surat keputusan pembebanansurat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian kerugian negara terhadap bendahara.
112surat keputusan pembebanan sementarasurat keputusan yang dikeluarkan oleh menteri/pimpinan lembaga/kepala badan-badan lain/gubernur/bupati/walikota tentang pembebanan penggantian sementara atas kerugian negara sebagai dasar untuk melaksanakan sita jaminan.
113surat keputusan pembebasansurat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang pembebasan bendahara dari kewajiban untuk mengganti kerugian negara karena tidak ada unsur perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
114surat keputusan pencatatansurat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang proses penuntutan kasus kerugian negara untuk sementara tidak dapat dilanjutkan.
115surat keputusan penetapan batas waktu (SK-PBW)surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang pemberian kesempatan kepada bendahara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian kerugian negara.
116surat keterangan tanggung jawab mutlak (SKTJM)surat keterangan yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas kerugian negara yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian negara dimaksud.
117surat kredit berdokumen/letter of creditjanji tertulis yang diterbitkan oleh issuing bank atas dasar permohonan tertulis applicant atau dirinya sendiri kepada beneficiary untuk membayar atau mengaksep draft, mengizinkan bank lain untuk membayar atau mengaksep atau mengambil alih draft, apabila dokumen yang diserahkan oleh beneficiary sesuai dengan syarat dan kondisi janji tertulis yang diterbitkan oleh issuing bank.
118surat kredit berdokumen dalam negeri (SKBDN)/domestic L/Cjanji tertulis pemohon yang mengikat bank pembuka untuk : 1) melakukan pembayaran kepada penerima atau ordernya, atau mengaksep dan membayar wesel yang ditarik oleh penerima; 2) memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran kepada penerima, mengaksep dan membayar wesel yang ditarik oleh penerima; 3) memberi kuasa kepada bank lain untuk menegosiasi wesel yang ditarik oleh penerima atas penyerahan dokumen, sepanjang SKBDN dipenuhi.
119surat kredit berdokumen klausul hijau/green clause L/Csurat kredit berdokumen dengan klausul yang mengizinkan nasabah menerima uang muka untuk keperluan pembelian atau produksi barang-barangnya; uang muka tersebut kemudian akan diperhitungkan dengan hasil negosiasi wesel ekspomya.
120surat kredit berdokumen langsung/straight L/Csurat kredit berdokumen yang dapat segera dibayarkan pada saat eksportir menyerahkan wesel unjuk disertai dengan dokumen pendukung yang lengkap.
121surat kredit berdokumen siaga/standby L/Csurat kredit yang berbentuk jaminan dan bank pembuka kepada penerima terhadap kemungkinan terjadinya wanprestasi dan pembuka; fungsinya hanya untuk berjaga-jaga dan tidak dimaksudkan untuk dicairkan.
122surat kredit berdokumen tak-dikuatkan/unconfirmed L/Csurat kredit berdokumen yang dalam penerusannya kepada bank pembayar tidak diperkuat oleh bank lain.
123surat kredit berdokumen tak-terbatalkan (irrevocable L/C)surat kredit berdokumen yang tidak dapat diubah, dibatalkan, atau ditarik kembali tanpa persetujuan dari semua pihak yang berkepentingan.
124surat kredit berdokumen tak-terbatas/unrestrictedL/Csurat kredit berdokumen yang wesel/dokumen-dokumennya dapat diajukan kepada bank manapun yang dipilih oleh beneficiary.
125surat kredit berdokumen terbatalkan sepihak/revocable L/Csurat kredit berdokumen atau L/C yang dapat dapat diubah atau dibatalkan oleh importir atau bank penerbit tanpa persetujuan pihak terkait lainnya selama jangka waktu berlakunya L/C.
126surat kredit berdokumen terbatas/restrictedL/Csurat kredit berdokumen yang membatasi hak eksportir untuk menegosiasi dokumen pengapalan pada bank tertentu yang disebutkan oleh issuing bank.
127surat kredit berdokumen terdukung/back to back L/Csurat kredit berdokumen yang dibuka berdasarkan suatu surat kredit berdokumen lain yang mendukungnya; pemohon surat kredit berdokumen yang dibuka adalah penikmat surat kredit berdokumen lain itu. syarat-syarat surat kredit berdokumen yang dibuka harus sesuai dengan syarat-syarat surat kredit berdokumen yang mendukungnya.
128surat kredit boleh alih/transferable creditsurat kredit yang dicantumkan syarat transferable atau boleh alih; penikmat pertama dapat memindahkan hak dan tanggung jawabnya untuk sebagian atau seluruhnya kepada penikmat lain dan dapat pula mengurangi jumlah serta memperpendek jangka waktu kredit.
129surat perbendaharaan negara/treasury billsurat berharga yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memperoleh dana jangka pendek dengan menjualnya di bawah harga nominal.
130surat perintah membayar (SPM)dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan.
131surat perintah pencairan dana (SP2D)surat perintah yang diterbitkan KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.
132surat perintah persiapan pemeriksaansurat perintah yang dikeluarkan untuk membentuk tim persiapan pemeriksaan yang bertugas menyusun P2 untuk kebutuhan intern dalam rangka mempersiapkan program pemeriksaan.
133surat permintaan pembayaran (SPP)dokumen yang dibuat dan diajukan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan disampaikan dan disampaikan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk selaku pemberi kerja untuk selanjutnya diteruskan kepada pejabat penerbit SPM berkenaan.
134surat tugassurat penugasan kepada pemeriksa untuk melakukan kegiatan pemeriksaan pada suatu entitas dan dalam waktu tertentu (vide: Panduan Manajemen Pemeriksaan Tahun 2008).
135surety/penanggung penjaminorang atau badan hukum yang bertindak sebagai penanggung utang atau penjamin pelunasan utang orang lain yaitu debitur terhadap kreditur.
136surplus anggaran daerahselisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
137surtax/pajak tambahanbea, pajak, atau pungutan tambahan atas suatu objek yang sebelumnya telah kena pajak, misalnya pajak tambahan yang dikenakan terhadap objek kena pajak berupa komoditi impor.
138swap contract/kontrak swapperjanjian antara dua pihak untuk saling menukar dana, valuta asing atau sekuritas dalam hal pihak pertama menggunakan kurs tetap, sedangkan pihak kedua menggunakan kurs mengambang.
139syndicate/sindikatsekelompok orang atau badan hukum yang secara bersama-sama menjalankan suatu kegiatan usaha yang bersifat khusus dan mereka mempunyai bersama dalam kegiatan tersebut, misalnya dalam hal pembiayaan suatu usaha investasi besar.
140syndication/sindikasitindakan atau proses pembentukan sindikat.

Glossarium T

NoHalDeskripsi
1tacit1. tindakan berdasarkan hukum, bukan kontrak atau perjanjian; 2. sudah dianggap mengerti, meskipun diam.
2tacit admissionspernyataan setuju atau tidak setuju.
3tacit lawperaturan tanpa lewat parlemen.
4tacita reconductioperpanjangan kontrak secara diam-diam.
5tacitus consensuspersetujuan bersama secara diam-diam.
6tahun anggaranmasa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tahun yang berjalan.
7tahun bukujangka waktu selama 12 bulan berturut-turut sebagai dasar penyelenggaraan dan penutupan buku, untuk menetapkan hasil usaha, keadaan keuangan, rencana kerja dan anggaran.
8taksir – penaksir/adjusterahli dalam asuransi yang menilai dan membereskan tuntutan kerugian; kaitannya dengan pembekuan kegiatan bank, pemberes adalah pihak yang ditunjuk untuk menyelesaikan segala hal yang berkaitan dengan penyelesaian hak dan kewajiban dan bank.
9tanggal mundur/post datedtanggal pada cek atau tanggal pada alat pembayaran yang dapat diperjualbelikan, yang baru dapat dibayar pada waktu yang akan datang; cek yang ditulis dengan tanggal kemudian baru dapat dibayar sejak tanggal yang tertera pada cek tersebut; akseptasi bank dan wesel berjangka merupakan instrumen yang bertanggal mundur.
10tanggung jawab keuangan negarakewajiban pemerintah dan lembaga negara lainnya untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
11tanggung – penanggung/insurerspihak yang telah memiliki izin formal untuk melakukan kegiatan usaha yang berkaitan dengan pengambilalihan risiko pihak lain berdasarkan suatu polis; atas pertanggungan ini, penanggung risiko menerima premi dari pihak lain selaku tertanggung; lazimnya, penanggung adalah perusahaan asuransi.
12tanggung renteng/joint and several liabilitytanggung jawab para debitur baik bersama-sama, perseorangan, maupun khusus salah seorang diantara mereka untuk menanggung pembayaran seluruh utang; pembayaran salah seorang debitur mengakibatkan debitur yang lain terbebas dari kewajiban membayar utang.
13tangiblebenda konkret.
14tanpa gap/zero gapkeadaan dalam periode tertentu dengan kondisi tingkat bunga penanaman bank dalam aktiva produktif (aset) sama dengan tingkat bunga utang (liabilities).
15tanpa tanggung renteng/without recourserisiko tidak terbayarnya suatu promes atau instrumen dagang lain oleh pembeli (orang yang menerbitkan promes tersebut); secara hukum, pengendos (yang membubuhkan tanda tangan atas cek/draft/promes) diminta bertanggung jawab terhadap pembayaran instrumen tersebut kepada pemegang surat berharga apabila penerbit instrumen tersebut tidak mampu untuk membayar (wanprestasi), hal ini dapat dilakukan jika dalam endosemen tersebut terdapat klausul berisi kata “tanpa tanggung renteng”.
16tax courtpengadilan urusan pajak.
17tax court practiceberkas-berkas dalam kantor pengadilan perpajakan.
18tax deedpembeslahan harta oleh pemerintah untuk pelunasan pajak.
19tax evasionmenyingkir untuk menghindari pajak.
20tax lawsundang-undang perpajakan.
21tax lienpajak kekayaan.
22taxationmetode perpajakan.
23tenan/tenant1. pemilik atau pengguna atau penyewa properti atau realestate; 2. pemilik sebagian dari suatu jenis surat berharga; 3. penyewa harta tetap dengan surat kontrak.
24tenderharga yang ditawarkan kepada calon pembeli atau pengguna jasa.
25tenor/tenggang pembayaranmasa antara tanggal penerbitan atau akseptasi surat berharga dan tanggal jatuh temponya.
26tenure1. masa jabatan; 2. masa penyewaan.
27term1. jangka waktu yang diberikan; 2. persyaratan; 3. kelonggaran.
28temuan pemeriksaan (TP)1. himpunan dan sintetis dari data dan informasi yang dikumpulkan dan diolah selama dilakukan pemeriksaan pada entitas tertentu dan disajikan sescara sistematis dan analistis meliputu unsur kondisi, kriteria, akibat, dan sebab; 2. indikasi permasalahan yang ditemui di dalam pemeriksaan lapangan.
29term of courtjadwal sidang pengadilan. jika sidang diawali pada bulan November disebut: November Term.
30termination/berakhir/selesaidalam hukum perusahaan istilah ini dipakai untuk menunjukkan bahwa suatu perseroan bubar karena masa berdirinya telah terlewati atau tercapai.
31terms and condition/syarat-syarat dan kondisiketentuan-ketentuan dalam suatu perjanjian berupa persyaratan, kondisi dan jaminan-jaminan tertentu yang harus dipenuhi oleh kedua pihak.
32terperiksapihak yang terkena pemeriksaan.
33tertiarius1. pengganti; 2. pejabat baru.
34test caseperkara yang kuat untuk dijadikan patokan.
35testificatiopembuktian dengan keterangan saksi-saksi.
36testifymenyatakan dengan sumpah sebagai saksi.
37testimonia ponderanda sunt non numerandakesaksian, yang dipercaya adalah bobot pembuktiannya bukan jumlahnya.
38testimoniumkesaksian.
39testimonium clausepernyataan terakhir dari masing-masing pihak yang berperkara, ditandatangani beserta saksi-saksi.
40testimonium de auditukesaksian karena mendengar dari orang lain.
41testimonium paupertatiskesaksian dari penguasa setempat bahwa seseorang tidak mampu membayar kewajiban tertentu, maka mohon dibebaskan.
42testimonybukti yang dinyatakan oleh saksi di bawah sumpah.
43testissaksi.
44testis unus testis nullussaksi satu orang, bukanlah saksi.
45third party beneficiary/pihak ketiga yang diuntungkanseseorang yang bukan merupakan pihak-pihak dalam suatu perjanjian, tetapi yang mendapat keuntungan atau kenikmatan dari isi perjanjian tersebut.
46time deposit/deposito berjangkasimpanan pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu yang dijanjikan atau setelah pemberitahuan sebelumnya; penarikan sebelum jatuh tempo dikenai denda; simpanan di bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan.
47tim pemeriksa (BPK)terdiri dari penanggung jawab, pengendali teknis, ketua tim, dan anggota tim.
48tindak lanjut hasil pemeriksaantindakan yang dilakukan oleh pihak terperiksa dan atau aparat Kejaksaan/Kepolisian dalam rangka melaksanakan rekomendasi/saran tindak yang dimuat dalam Hasil Pemeriksaan BPK.
49tindak pidana korupsi (TPK)tindakan yang dilakukan oleh setiap orang yang melawan hukum bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara [vide:UU No. 31/1999].
50TPKKNistilah yang digunakan dalam juknis pemeriksaan investigatif untuk perbuatan melawan hukum yang berindikasi tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian negara/daerah.
51TPPItim persiapan pemeriksaan investigatif dalam tahapan perencanaan pemeriksaan investigatif yang meliputi pra-pemeriksaan investigatif dan persiapan pemeriksaan investigatif.
52titlesertifikat tanah.
53title/titel/alas hakdasar atau landasan hukum untuk dapat menghaki suatu benda; dasar kepemilikan suatu hak.
54torrens systemperaturan pendaftaran sertifikat tanah.
55tort1. kelalaian terhadap hukum; 2. merugikan pihak lain.
56tortfeasororang yang melakukan pelanggaran, misalnya: lalu lintas.
57trade barrier/hambatan perdaganganberbagai macam bentuk dan jenis hambatan perdagangan yang mengakibatkan terhambatnya kelancaran arus ekspor-impor barang, antara lain berupa tarif, kuota, subsidi, hambatan teknis.
58trade markmerek dagang.
59trade mark/merek dagangtanda atau simbol yang diperoleh pengusaha atau pedagang dan disahkan berdasarkan pencatatan secara hukum oleh negara dan dipakai oleh pengusaha atau pedagang untuk membedakan produknya dari produk serupa lainnya yang diproduksi atau dijual pesaingnya.
60trade secretrahasia perusahaan.
61transaksi (transaction)perjanjian antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban, misalnya jual-beli, dan sewa-menyewa.
62transfer price/harga pengalihanmetode penetapan harga yang biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam satu kelompok antara perusahaan induk dengan perusahaan anak, untuk suatu produk atau komponen atau jasa yang dialihkan atau dikirimkan di antara sesama mereka.
63transferable letter of credit/surat kredit yang dapat dipindahkansurat kredit yang mencantumkan syarat dapat dipindahkan sehingga penikmat pertama dapat memindahkan hak dan tanggung jawabnya untuk sebagian atau seluruhnya kepada penikmat lain dan dapat pula mengurangi jumlah serta memperpendek jangka waktu kredit.
64transnational corporation/perusahaan transnasionalperusahaan berbadan hukum suatu negara yang beroperasi di banyak negara, mempunyai kekayaan dan pendapatan yang sangat besar, modalnya dapat dimiliki oleh berbagai warga negara, namun keseluruhan perusahaan tersebut terikat sebagai satu kesatuan ekonomi dan manajemen.
65traveler’s cheque/cek penjualan/cek wisatacek yang diterbitkan oleh bank atau lembaga keuangan sejenis yang berfungsi sebagai alat pembayaran seperti uang kontan bagi orang yang membelinya; cek semacam ini mensyaratkan bahwa si pembeli harus menandatanganinya pada saat ia membelinya dan pada saat ia menggunakannya; biasanya digunakan oleh orang yang bepergian.
66treasury bill/surat perbendaharaan negarasurat utang jangka pendek yang diterbitkan oleh negara dan dijual atas dasar diskonto, biasanya berjangka waktu 90 hari, 180 hari, 270 hari, dan maksimal 1 tahun.
67trust ex aleficiomenyalahgunakan wewenang yang diserahkan kepadanya.
68trust in invitumkewenangan yang timbul karena hukum yang berlaku.
69tugas pembantuanpenugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.
70tuntutan ganti rugi (TGR)tuntutan terhadap setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya, baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara.
71tuntutan perbendaharaan (TP)tuntutan terhadap setiap bendahara yang secara pribadi bertanggung jawab atas kerugian keuangan negara yang berada dalam pengurusannya sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh BPK.
72turn key contract/kontrak putar kuncisuatu perjanjian mengenai pembangunan suatu proyek dalam hal pihak kontraktor setuju untuk membangun proyek tersebut secara lengkap sampai selesai termasuk pemasangan semua perlengkapannya sehingga proyek tersebut siap dioperasikan atau dihuni.
73two innocent persons principlesasas ajaran bila dua orang harus menderita kerugian, yang menjadi biang keladi yang harus menanggungnya.
74two witnesses ruleasas, bahwa saksi yang sah sedikitnya dua orang.
75tying contract/kontrak pengaitan1. suatu perjanjian yang biasanya dilakukan antara penjual dan pembeli dalam hal mana pihak penjual hanya akan menjual suatu produk tertentu apabila pembeli juga akan membeli produk lain yang dikaitkan dengan produk pertama tersebut; 2. kontrak yang banyak mengandung kekecualian, pada zaman sekarang sudah tidak berlaku lagi.

Glossarium U

NoHalDeskripsi
1uang/moneysegala sesuatu yang diterima secara umum sebagai alat pembayaran yang resmi dalam rangka memenuhi suatu kewajiban; secara umum, mempunyai tiga tujuan yang berbeda bergantung pada penggunaannya, yaitu sebagai alat tukar untuk pembayaran di antara konsumen, badan usaha dan pemerintah, sebagai satuan dasar untuk menilai daya beli atau nilai yang dibayarkan untuk memperoleh barang dan jasa, dan sebagai alat penyimpanan nilai untuk mengukur nilai ekonomis pendapatan pada masa sekarang terhadap pengeluaran pada masa yang akan datang; bentuk lain dari uang adalah komoditas uang (emas dan perak batangan dan uang logam, brightly coloured & shells, dan lain-lain), barter, perdagangan barang dan jasa tanpa pertukaran uang (monetary exchange) dewasa ini uang kertas hanya menampilkan sebagian kecil dari cadangan uang suatu negara, kira-kira 3/4 dari penawaran uang dilakukan dalam bentuk debit dan kredit saldo rekening giro di bank umum (uang giral).
2uang barang/commodity moneyuang dengan nilai nominal yang sama dengan nilai barang-barang yang ditetapkan sebagai standar nilai dan dapat ditukarkan dengan barang-barang standar tersebut atas dasar perbandingan tertentu.
3uang beredar/money supplykewajiban moneter suatu sistem moneter terhadap masyarakat; di Indonesia uang tersebut terdiri atas jumlah uang kartal yang berada di luar sistem moneter dan saldo giro atas nama pihak-pihak bukan anggota sistem moneter.
4uang fidusia/fiduciary moneymata uang yang tidak sepenuhnya dijamin oleh logam mulia.
5uang kartal/real moneyuang kertas, uang logam, komemoratif koin, dan uang kertas komemoratif yang dikeluarkan oleh bank sentral yang menjadi alat pembayaran yang sah di suatu negara.
6uang kertas/paper moneywarkat dengan nilai nominal tertentu yang berfungsi sebagai uang, seperti uang kertas pemerintah, uang kertas bank, dan cek.
7uang kertas bank/bank noteuang kertas yang dikeluarkan oleh bank dan merupakan alat pembayaran yang sah di satu negara; di Indonesia dikeluarkan oleh Bank Indonesia.
8uang kertas emas/special drawing right/SDRaktiva moneter yang dipegang oleh negara Dana Moneter Intemasional (IMF) sebagai bagian dari cadangan internasional mereka; tidak seperti aktiva cadangan yang lain, seperti emas, SDR tidak memiliki bentuk nyata; SDR diciptakan oleh IMF sendiri, SDR dinilai berdasarkan lima mata uang asing, yaitu dolar Amerika, mark (Jerman), poundsterling (Inggris), franc (Prancis), dan yen (Jepang).
9uang kertas tolak tukar/convertible paper moneyuang kertas yang dapat ditukarkan dengan uang logam sesuai dengan nilai nominalnya.
10uang ketat/tight moneykondisi ekonomi yang sulit untuk memperoleh kredit, biasanya disebabkan oleh kebijakan bank sentral yang membatasi uang beredar.
11uang - keuangan/finance1. upaya untuk menghimpun dana guna mendirikan usaha baru atau memperluas usaha, misalnya dengan menjual saham, obligasi, atau surat berharga, atau komposisi di antara ketiganya; 2. pengetahuan teori dan praktik mengenai keuangan yang mencakup uang, kredit, perbankan, sekuritas, investasi, valuta asing, penjaminan emisi, kepialangan, trust, dan sebagainya; 3. penghimpunan dana yang dilakukan oleh pemerintah melalui penarikan pajak atau penerbitan obligasi, serta administrasi pendapatan dan belanja negara; kegiatan tersebut dikenal dengan istilah “keuangan negara” (public finance).
12uang kuasi/quasi moneykewajiban sistem moneter dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dalam rupiah dan saldo rekening valuta asing milik penduduk.
13uang lemah/soft money1. uang kertas; 2. uang dengan nilai atau daya beli yang tidak mantap.
14uang logam/coin/metalic moneymata uang yang terbuat dari bahan logam, seperti emas, perak, tembaga, almunium, perunggu, dan suasa, diterbitkan oleh pemerintah dan berlaku sebagai alat pembayaran yang sah; yang berhak menerbitkan uang (termasuk uang logam) di Indonesia adalah Bank Indonesia.
15uang lusuh/mutilated currencykondisi uang yang tidak baik untuk diedarkan dan dapat ditarik dari peredaran.
16uang mahal/dear moneyuang yang dapat dipinjam atau diperoleh dengan suku bunga tinggi.
17uang mati/dead moneyuang yang hanya dapat dipinjamkan pada tingkat bunga yang tinggi.
18uang mengambang/floating moneyuang yang berada dalam bank yang kelebihan likuiditas, sementara peluang penggunaan yang dapat memberikan keuntungan bagi bank belum dapat ditentukan.
19uang menganggur/barren money/idleuang yang belum digunakan, seperti uang tunai yang tersimpan dalam peti atau kelebihan alat-alat likuid dalam suatu bank.
20uang mudah/easy moneyuang yang diperoleh pada tingkat suku bunga yang rendah atau diperoleh tanpa adanya kesulitan karena adanya ekspansi kredit di sektor perbankan; kebijakan uang mudah dapat membantu pertumbuhan ekonomi; namun, jika dilaksanakan dalam periode yang lama dapat menimbulkan adanya inflasi.
21uang muka/advance/down paymentpembayaran uang kepada pihak lain yang belum memberikan prestasi atau memenuhi kewajiban, misalnya kepada kontraktor pada saat kontrak ditandatangani atau kepada penjual yang belum menyerahkan barangnya; pembayaran sebagian dan harga yang telah disepakati oleh pembeli kepada penjual yang merupakan tanda bahwa perjanjian jual beli yang diadakan telah mengikat.
22uang murah/cheap moneyuang yang dapat dipinjam atau diperoleh dengan suku bunga yang rendah.
23uang panas/hot moneydana yang dikelola untuk tujuan spekulatif dan mendapatkan hasil yang tinggi dalam waktu yang singkat; dana tersebut akan berpindah mengikuti peminjam yang berani memberikan tingkat suku bunga yang tinggi; peminjam (misalnya bank) yang menggunakan dana ini harus berhati-hati karena dana tersebut dapat ditarik setiap saat jika pemilik dana mendapatkan tawaran dengan tingkat suku bunga yang lebih tinggi.
24uang pecahan/fractional moneymata uang dalam suatu sistem moneter dengan nilai nominal lebih kecil daripada satu satuan hitung uang, misalnya sen di Indonesia, shilling di Inggris.
25uang standar/standard moneyuang atau satuan uang yang merupakan standar suatu sistem moneter.
26uang tanda/token moneyuang logam yang dengan undang-undang ditetapkan bernilai nominal lebih tinggi dan pada nilai bahannya.
27uang tunai khazanah/vault cashuang tunai yang terdapat dalam khazanah yang tidak diperlukan untuk penggunaan seketika yang berfungsi sebagai cadangan; sisa dan uang tunai lain ditempatkan di dalam tempat uang dan laci uang di bawah penjagaan petugas kasir.
28uji petik pemeriksaan (sampling)prosedur pengambilan sampel dari satu populasi pemeriksaan untuk menyimpulkan keadaan populasi yang terperiksa, misalnya, uji petik terhadap satu objek pemeriksaan.
29ultra vires/melampaui kewenangandalam hukum perusahaan berarti tindakan pengurusnya yang mengatasnamakan perseroan namun ia tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut; tindakan organ perseroan yang melebihi batas kewenangannya; tindakan perseroan yang melanggar ketentuan dalam anggaran dasarnya.
30unconscionable contract/kontrak tidak wajarsuatu perjanjian yang berisi serangkaian ketentuan sedemikian rupa yang tidak akan pernah dibuat oleh para pihak apabila mereka berada dalam situasi dan kondisi normal, wajar dan sederajat.
31understaded ‘kurang saji’penyajian saldo yang kurang dari seharusnya.
32undertaking/janji, ikatan, persyaratan, badan usahasuatu janji atau kesanggupan tentang suatu hal yang dinyatakan oleh salah satu pihak dalam suatu perjanjian terhadap pihak lainnya dan janji tersebut mengikat dirinya; dapat berarti pula sebagai badan usaha yang menjalankan kegiatan bisnis atau usaha.
33underwriter/menjamin/menanggungdalam asuransi berarti tindakan untuk menanggung atau menutup resiko orang lain; dalam pasar modal berarti tindakan untuk menjamin penerbitan dan penempatan sekuritas.
34unfair competition/persaingan tidak sehatpersaingan dalam dunia bisnis antar pengusaha yang tidak sehat atau tidak jujur dengan maksud untuk merugikan dan/atau mematikan usaha pesaingnya; misalnya, dengan memalsukan merek dagang terkenal, memproduksi dan menjual produk dengan menggunakan merek yang sangat mirip dengan merek dagang yang sudah terkenal.
35uniform customs (UCP)kependekan dari 1 Uniform Customs And Practice For Documentary Credits, yaitu ketentuan Internasional mengenai persyaratan surat kredit yang dikeluarkan oleh International Chamber of Commerce.
36unit akuntansi instansiunit organisasi kementerian negara/lembaga yang bersifat fungsional yang melaksanakan fungsi akuntansi dan pelaporan keuangan instansi yang terdiri dari Unit Akuntansi Keuangan dan Unit Akuntansi Barang.
37unit akuntansi kuasa pengguna anggaran (UAKPA)unit akuntansi instansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat satuan kerja.
38unit akuntansi kuasa pengguna barang (UAKPB)satuan kerja/kuasa pengguna barang yang memiliki wewenang mengurus dan atau menggunakan BMN.
39unit akuntansi pembantu pengguna anggaran eselon I (UAPPA-E1)unit akuntansi instansi yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang seluruh UAPPA-W yang berada di wilayah kerjanya serta UAKPA yang langsung berada di bawahnya.
40unit akuntansi pembantu pengguna anggaran wilayah (UAPPA-W)unit akuntansi instansi yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang seluruh UAKPA yang berada dalam wilayah kerjanya.
41UAPPA-W dekonsentrasiunit akuntansi yang berada di Pemerintah Daerah Provinsi yang melakukan kegiatan penggabungan laporan keuangan dari seluruh SKPD yang mendapatkan alokasi dana dekonsentrasi di wilayah kerjanya.
42UAPPA-W tugas pembantuanunit akuntansi yang berada di Pemerintah Daerah yang melakukan kegiatan penggabungan laporan keuangan dari seluruh SKPD yang mendapatkan alokasi dana tugas pembantuan di wilayah kerjanya.
43unit akuntansi pembantu pengguna barang eselon I (UAPPB-E1)unit akuntansi BMN pada tingkat Eselon I yang melakukan kegiatan penggabungan laporan BMN dari UAPPB-W, dan UAKPB yang langsung berada dibawahnya yang penanggungjawabnya adalah pejabat Eselon I.
44unit akuntansi pembantu pengguna barang-wilayah (UAPPB-W)unit akuntansi BMN pada tingkat wilayah atau unit kerja lain yang ditetapkan sebagai UAPPB-W dan melakukan kegiatan penggabungan laporan BMN dari UAKPB, penanggungjawabnya adalah Kepala Kantor Wilayah atau Kepala unit kerja yang ditetapkan sebagai UAPPB-W.
45UAPPB-W dekonsentrasiunit akuntansi yang berada di Pemerintah Daerah Provinsi yang melakukan kegiatan penggabungan laporan BMN dari SKPD yang mendapatkan alokasi dana dekonsentrasi di wilayah kerjanya.
46UAPPB-W tugas pembantuanunit akuntansi yang berada di Pemerintah Daerah yang melakukan kegiatan penggabungan laporan BMN dari SKPD yang mendapatkan alokasi dana tugas pembantuan di wilayah kerjanya.
47unit akuntansi pengguna anggaran (UAPA)unit akuntansi instansi pada tingkat Kementerian Negara/Lembaga (pengguna anggaran) yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang seluruh UAPPA-E1 yang berada di bawahnya.
48unit akuntansi pengguna barang (UAPB)unit akuntansi BMN pada tingkat Kementerian Negara/Lembaga yang melakukan kegiatan penggabungan laporan BMN dari UAPPB-E1, yang penanggungjawabnya adalah Menteri/Pimpinan Lembaga.
49unit moneter/unit of value/monetary unitsatuan hitung dalam suatu sistem moneter untuk menyatakan nilai uang, seperti rupiah di Indonesia, dolar di Amerika Serikat, dan yen di Jepang.
50unjust enrichment, doctrine of/ajaran memperkaya diri sendiri secara tidak sahsuatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa seseorang tidak diizinkan oleh hukum untuk memperkaya diri sendiri dengan merugikan orang lain atau atas pengorbanan orang lain, melainkan dia harus memberikan restitusi atas keuntungan yang diperolehnya tersebut secara adil dan wajar dan sepanjang tindakan tersebut tidak melanggar hukum atau kepentingan umum baik langsung maupun tidak langsung.
51unsecured creditor/kreditur tak terjaminkreditur yang piutangnya tidak disertai dengan jaminan atau hak tanggungan.
52unsecured debt/utang tanpa jaminanutang yang tidak disertai dengan hak tanggungan atau jaminan.
53unsecured loan/kredit tanpa agunankredit atau pinjaman yang diberikan bank kepada nasabahnya tanpa disertai dengan jaminan atau agunan, melainkan didasarkan pada kelaikan usaha dan atau kredibilitasnya.
54untung - keuntungan/kerugian di atas kertas/paper gain/losskeuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dari portofolio investasi, posisi terbuka (open position) dari transaksi opsi dan transaksi kelak (futures); keuntungan yang belum direalisasi dihitung dengan cara membandingkan nilai pasar dengan biaya investasi yang sebenarnya; keuntungan baru dapat diterima secara nyata apabila surat berharga telah dijual, atau posisi transaksi kelak telah dicairkan, atau opsi jual telah dilaksanakan.
55usage/kebiasaanpraktik bisnis atau tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang dan terus menerus sehingga menjadi suatu kebiasaan.
56usaha - perusahaan afiliasi/affiliated companyperusahaan yang secara efektif dikendalikan oleh perusahaan lain, atau tergabung dengan perusahaan atau beberapa perusahaan lain karena kepentingan atau pemilikan atau pengurus yang sama.
57usaha - perusahaan asing/foreign corporationperusahaan yang sebagian atau seluruh kepemilikan sahamnya dimilki oleh pihak asing.
58usaha - perusahaan ekspedisi/forwarding agentperusahaan yang memberikan jasa dalam pengumpulan, pengurusan, pergudangan, dan penyerahan barang.
59usaha - perusahaan grup usaha/holding companyperusahaan yang memiliki sebagian atau seluruh saham pada satu atau beberapa perusahaan lain untuk mengendalikan atau turut serta mengendalikan perusahaan-perusahaan tersebut.
60usaha - perusahaan jasa keuangan perseorangan/personal finance companyperusahaan perseorangan yang bergerak dalam bidang jasa keuangan yang menyalurkan peminjaman uang dalam jumlah yang relatif kecil kepada seseorang untuk memenuhi kebutuhan pribadi peminjam dengan bunga yang cukup tinggi.
61usaha - perusahaan kuasi-publik/quasi public companyperusahaan swasta yang dijalankan bagi kepentingan masyarakat umum.
62usaha - perusahaan multinasional/multinational corporationperusahaan raksasa yang mempunyai kegiatan usaha, produksi, dan jaringan pemasaran di dua negara atau lebih.
63usaha - perusahaan pelaksana amanat/trust companyperusahaan yang kegiatannya menerima dan melaksanakan amanat mengenai harta kekayaan untuk dan atas nama pemberi amanat.
64usaha - perusahaan pembiayaan/finance companybadan usaha di luar bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan; pengertian tersebut berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan Pasal 1 ayat (5).
65usaha - perusahaan perseorangan/proprietorshipbadan usaha yang dimiliki dan dijalankan sepenuhnya oleh satu orang; pemilik usaha tersebut mempunyai hak penuh atas laba dan bertanggung jawab penuh atas utang perusahaan yang dimiliki sampai dengan harta pribadinya; di Indonesia dikenal dengan perusahaan dalam bentuk firma atau CV.
66usance/jangka waktu bayarjangka waktu atau periode waktu yang diijinkan oleh undang-undang atau berdasarkan praktik kebiasaan di dunia bisnis untuk pembayaran atas suatu surat perintah bayar.
67utang/debtsejumah uang atau sesuatu yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain berdasarkan persetujuan dengan kewajiban mengembalikan atau melunasi.
68utang bersih/net debtjumlah utang tetap dan lancar dikurangi dana pelunasan dan uang kas atau harta lain yang khusus disiapkan untuk pembayaran; sebagaimana diterapkan pada keuangan daerah atau pemerintah, istilah tersebut berarti jumlah yang dibiayai dan saldo utang mengambang (floating debt) dikurangi dana pelunasan yang ada.
69utang daerahjumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
70utang dagang/account payabledaftar utang jangka pendek dari individu atau badan usaha yang terjadi sebagai akibat pembelian barang dan/atau jasa.
71utang dana/funded debtutang yang jatuh temponya lebih dari satu tahun yang terjadi karena penerbitan obligasi atau surat-surat berharga jangka panjang lainnya.
72utang dividen/dividend payablebagian dari laba perusahaan yang diputuskan untuk dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen.
73utang intern/internal debtkewajiban pemerintah atau swasta kepada pihak lain yang ada dalam negara tersebut.
74utang istimewa/preferred debtutang yang pelunasannya harus didahulukan atau diutamakan daripada utang lainnya.
75utang jangka panjang/long term debtutang atau kewajiban perusahaan yang jangka waktu pelunasannya lebih dari satu tahun.
76utang jangka pendek/current liabilitiesutang atau kewajiban lain yang harus diselesaikan dalam waktu tidak melebihi jangka waktu satu tahun.
77utang negarajumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Pusat dan/atau kewajiban Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
78utang pemerintah/public debt/national debtpinjaman yang dilakukan, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
79utang sah/legal debtutang yang dapat diterima pelunasannya melalui tuntutan hukum.
80utang swasta/private debtpinjaman pihak swasta, baik perseorangan maupun perseroan.
81utang tak-berjamin/unsecured debtpenawaran pinjaman yang hanya dijamin dengan kepercayaan dan reputasi dari penerbit (yang meminjam) dan tidak didukung oleh jaminan barang; lihat juga surat berharga komersial dan debitur.

Glossarium V

NoHalDeskripsi
1vacancy clauseperintah pengosongan rumah berdasarkan kontrak.
2vacantkosong; rumah yang tidak dihuni; tanah yang tidak diolah.
3vacationispembebasan.
4vacua possessioharta milik yang bebas untuk dioperkan kepada orang lain.
5vacuumkosong, lowong.
6validmempunyai kekuatan hukum; absah, sah. Suatu keadaan atau fakta yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan oleh hukum.
7valid in lansah menurut hukum : segala tindakan dan prosedur atau dengan ketentuan hukum yang berlaku.
8validation certificatedokumen yang sah menurut hukum.
9validitymutu dari sanksi atau kekuatan hukum.
10valshievaluable considerationinti penting dalam suatu kontrak.
11valuenilai. nilai intrinsik dari barang atau jasa atau jumlah uang yang harus diserahkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut pada saat tertentu.
12value addednilai tambah. selisih lebih antara harga jual barang dengan harga beli bahan baku, bahan penolong, suku cadang dan jasa yang digunakan untuk memproduksi barang tersebut.
13value added tax (VAT) /pajak pertambahan nilai (PPn)pajak konsumsi yang dikenakan atas nilai yang ditambahkan pada suatu produk pada setiap tahapan dari siklus manufakturnya, demikian pula pada saat dibeli oleh konsumen akhir.
14value date/tanggal nilaitanggal efektif; perbankan, tanggal resmi ketika uang dipindahkan, yaitu menjadi dana bagi deposannya; transaksi eurodollar dan valuta asing, sinonim dengan tanggal penyelesaian atau tanggal penyerahan.
15valvaepenempelan surat juru sita pada tempat yang dilihat umum dari tempat persidangan, karena orang yang bersangkutan tidak diketahui domisilinya.
16vendors lienhak retensi penjual. Hak yang dimiliki penjual untuk menahan barang milik pembeli yang belum dibayarnya sampai terpenuhinya kewajiban pembeli tersebut.
17venue en courtpengajuan perkara di muka pengadilan.
18verantwoordelijkheidresponsibilitypertanggungan jawab; bertanggung jawab; wajib mengadakan pertanggungjawaban serta memikul segala akibatnya.
19verbaalberita acara, hasil pemeriksaan dengan bertanya jawab dan mencatatnya dalam suatu bentuk laporan mengenai suatu perkara.
20verband/junto/ connection/ context(per)hubungan, bersangkutan paut dengan, bertalian dengan.
21verbinden/zich verbinden een verbintenis/to allymengadakan perjanjian.
22verbintenis1. perikatan, hubungan hukum yang terjadi antara 2 (dua) orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan, di mana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang lainnya wajib memenuhi prestasi itu.; 2. perjanjian, suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri tehadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apa pun, baik tertulis maupun tidak tertulis.
23verbreken van zegels/to break a sealmerusakkan segel.
24verdictkeputusan hakim; pernyataan tentang kebenaran peristiwa yang diajukan di pengadilan, dalam rapat tertutup.
25verdigings beginsel/a fair hearingsetiap pihak yang berperkara berhak atas kesempatan membela diri (prinsip "audi et alteram partem") dan bahwa kedua belah pihak juga harus mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama dalam mengetahui, mengajukan berkas-berkas pembuktian dan memperoleh informasi.
26verifikasi/verificationpembenaran dari pihak yang berwenang; pemeriksaan kecermatan data dan proses perakunannya; proses pengujian atas kebenaran data.
27verifikasi tanda tangan/signature verificationpengujian keabsahan tanda tangan pada suatu warkat oleh bank pada saat akan melakukan pembayaran.
28verifymenyatakan kebenaran di bawah sumpah.
29verjarenmemperoleh sesuatu karena lewat waktu.
30verjaringstermijntenggang lewat waktu.
31versani in re illietasetiap orang yang telah melakukan suatu perbuatan yang terlarang itu dipertanggungjawabkan atas segala akibat yang timbul karena perbuatannya termasuk akibat-akibat yang tidak ia kehendaki atau akibat-akibat yang tidak ia pikirkan sebelumnya.
32vested interest1. orang yang memperkaya diri; 2. hak atas kebendaaan yang realisasinya ditangguhkan.
33videlihat, petunjuk untuk melihat suatu ketentuan, halaman buku atau kata yang memberi penjelasan atau persamaan.
34visumyang dilihat; bentuk tunggal dari visa.
35visum et repertumkesaksian dari tenaga ahli; surat keterangan seorang dokter atau tenaga ahli lainnya yang sejenis yang berisi kesimpulan suatu pemeriksaan yang telah dilakukannya sesuai dengan profesi dan keahlian yang dimiliki.
36voidbatal demi hukum, suatu dokumen hukum yang langsung batal demi hukum tanpa harus menunggu ada atau tidaknya permintaan pembatalan kepada hakim oleh pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.
37void ab initiobatal demi hukum sejak awal. Suatu dokumen hukum yang secara yuridis telah batal demi hukum sejak awalnya sehingga akibatnya seperti dokumen itu tidak pernah ada.
38void contractkontrak yang batal demi hukum. Perjanjian yang tidak mempunyai kekuatan dan akibat hukum apa pun karena tidak sah atau tidak memenuhi unsur objektif untuk sahnya suatu perjanjian [vide: Pasal 1320 KUHPerdata].
39void for vaguenessbatal demi hukum karena ketidakjelasan, prinsip hukum yang menyatakan bahwa suatu produk perundang-undangan yang isinya tidak jelas dan menyalahi prosedur pengundangan, dinyatakan batal demi hukum.
40void on its facebatal demi hukum cacat. Suatu dokumen hukum menjadi batal demi hukum karena secara formal terdapat cacat hukum.
41voidable/dapat dibatalkankontrak yang dapat dibatalkan oleh siapa saja dari kedua belah pihak setelah ditandatangani, karena terjadinya penipuan, tidak kompeten, atau adanya ketidakabsahan lain, atau karena berlakunya suatu right of rescission; suatu dokumen hukum yang dapat dinyatakan batal oleh hakim atas permintaan salah satu pihak yang membuatnya berdasarkan sebab-sebab tertentu yang diatur oleh undang-undang.
42voidable contractkontrak yang dapat dibatalkan. Perjanjian yang dapat dinyatakan batal oleh hakim karena permintaan salah satu pihak dengan alasan bahwa perjanjian tersebut tidak memenuhi unsur subjektif untuk sahya suatu perjanjian [vide: Pasal 1320 KUHPerdata].
43voidable preferencepreferensi yang dapat dibatalkan. Pengalihan kekayaan oleh orang yang berada dalam situasi tidak mampu memenuhi kewajibannya membayar utang, kepada kreditur yang sekelas secara diskriminatif, dapat dinyatakan batal oleh hakim.
44volleding bewijsmempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.
45volmachtkuasa/surat kuasa penuh.
46volmachtgeverpemberi kuasa.
47volmachtheberyang diberi kuasa, pihak yang diberi kuasa.
48vonnis/voniskeputusan hakim, surat keputusan pengadilan.
49voogdijperwalian.
50voorschotuang muka, porsekot, panjar; pemberian uang sebagai tanda jadi atau pengikat.
51voting righthak suara. hak pemegang saham untuk mengeluarkan suara dalam rapat umum pemegang saham suatu perusahaan.
52votumkeputusan dari suara terbanyak.
53vrijspraakputusan hakim yang mengandung pembebasan si tertuduh, karena ternyata si tertuduh tidak terbukti tentang apa yang dituduhkan kepadanya.
54vuipandgadaikan barang-barang bergerak.

Glossarium W

NoHalDeskripsi
1waarmerkingpendaftaran akta-akta di bawah tangan pada notaris atau pejabat-pejabat tertentu untuk mengesahkan isi dan tanda tangan/sidik jari si pembuat akta tersebut.
2waivemelepaskan, memutuskan, membuang, menyerahkan hak atas atau tuntutan secara sukarela.
3waiverorang yang melepaskan haknya.
4waiver clauseklausul pelepasan. Suatu klausul dalam asuransi pengangkutan laut yang menyatakan bahwa pihak mana pun terkait dalam pengangkutan laut dimungkinkan untuk mengambil langkah-langkah pengurangan resiko kerugian tanpa prasangka buruk.
5wajib1. kewajiban (obligations): tanggung jawab dan kewajiban debitur secara hukum untuk membayar atau melunasi utang pada saat jatuh tempo atau menyetujui untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, dan hak kreditur secara hukum untuk memaksakan pelaksanaannya kepada debitur dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi); 2. Kewajiban Bersyarat (contingent liability): kewajiban yang mungkin timbul akibat terjadinya kewajiban lain yang belum pasti; 3. kewajiban peka perubahan bunga (interest sensitive liabilities): penetapan suku bunga secara mengambang yang nilainya dipengaruhi oleh perubahan tingkat suku bunga pasar untuk instrumen penanaman jangka pendek; 4. kewajiban tak-terbatas (unlimited liability): kewajiban pemilik perusahaan perseorangan ataupun perusahaan badan hukum lain yang dijamin dengan seluruh harta perusahaan termasuk harta pribadinya; hal ini berbeda dengan kewajiban pemegang saham pada perseroan terbatas yang kerugiannya ditanggung hanya sebatas investasinya dalam perusahaan tersebut; 5. kewajiban utama (primary liabilities): kewajiban yang diprioritaskan pembayarannya di antara kewajiban lain; misalnya, pembayaran pajak yang terutang pada perusahaan yang dilikuidasi.
6wajib pajak/tax payerorang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.
7wajib pajak daerahorang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.
8wajib retribusiorang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
9waktu tenggang/days of gracepenundaan pembayaran utang pokok ataupun bunga, biasanya antara 10 - 15 hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran yang diperjanjikan; dalam masa tenggang tersebut tidak dikenakan penalti ataupun denda keterlambatan pembayaran; biasanya, masa tenggang yang diberikan oleh kreditur internasional seperti Bank Dunia atau IMF, diberikan dalam hitungan tahun.
10wali/umumseseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain.
11wanprestasisuatu keadaan dimana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya.
12waralaba/franchisingperikatan dimana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan dan atau penjualan barang dan atau jasa.
13waralaba format bisnis/business format franchisepemberian sebuah lisensi oleh seseorang kepada pihak lain, lisensi tersebut memberikan hak kepada penerima waralaba untuk berusaha dengan menggunakan merek dagang atau nama dagang pemberi waralaba dan untuk menggunakan keseluruhan paket yang terdiri dari seluruh elemen yang diperlukan untuk membuat seseorang yang sebelumnya belum dilatih menjadi terampil dalam bisnis dan untuk menjalankannya dengan bantuan yang terus-menerus atas dasar-dasar yang telah ditentukan sebelumnya.
14waran/warrant1. surat perintah dari pengadilan untuk menangkap, menyita atau menggeledah; 2. surat utang jangka pendek yang diterbitkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah untuk membayar utang, yang pembayaran kembalinya berasal dari sumber tertentu, misalnya surat utang yang diterbitkan dalam rangka mengantisipasi pendapatan pajak penghasilan atau pendapatan kas lainnya pada masa yang akan datang.
15wardorang yang ada dalam pengawasan yang berwajib.
16warehouse systemkawasan berikat. Suatu kawasan dengan batas-batas tertentu di wilayah pabean Indonesia yang di dalamnya diberlakukan ketentuan-ketentuan khusus di bidang pabean, yaitu terhadap barang yang dimasukkan dari luar daerah pabean atau dari dalam daerah pabean Indonesia lainnya tanpa terlebih dahulu dikenakan pungutan negara lainnya sampai barang tersebut dikeluarkan untuk tujuan impor, ekspor, atau re-ekspor [vide: PP No. 22/1986).
17warehouse warrantsurat kuasa untuk mengambil barang dari gudang.
18warkat (item, document)surat yang dipergunakan dalam kegiatan perbankan, baik dalam lalu lintas uang maupun sebagai surat berharga, antara lain cek dan inkaso, yang menggambarkan dana yang belum diterima; kertas berisi keterangan mengenai suatu peristiwa untuk dipakai sebagai bukti, seperti warkat kliring, warkat inkaso, warkat dalam penyelesaian, kuitansi, dan kartu pegawai.
19warkat ambang/float/warkat dalam penyelesaianwesel, cek, dan surat berharga lainnya yang sedang dalam proses penyelesaian.
20warkat perusahaandokumen tertulis yang bentuk dan penggunaannya ditetapkan menurut aturan tertentu dan merupakan bukti transaksi, misalnya cek, bilyet giro, surat perintah membayar, wesel, nota debet, dan nota kredit.
21warrant/ subscription warrant/surat hak beli saham pelanggan1. jenis sekuritas, biasanya diterbitkan bersama dengan obligasi atau saham preferen, yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli suatu jumlah proporsional saham biasa pada suatu harga yang telah dispesifikasikan, biasanya lebih tinggi daripada harga pasar saat diterbitkan, untuk masa satu tahun atau seterusnya; 2. sertifikat yang memberikan hak kepada pembawanya untuk membeli sekuritas, emas atau komoditas lain pada suatu tingkat harga, jangka waktu tertentu atau suatu saat pada masa yang akan datang, harga penawarannya, biasanya, di atas harga pasar yang berlaku; hal ini berlawanan dengan suatu penawaran surat berharga baru yang biasanya ditawarkan di bawah harga pasar; instrumen ini ditawarkan kepada masyarakat dalam bentuk yang dapat diperdagangkan secara bebas pada pasar modal.
22warranteddijaminkan.
23warranteepemegang surat kuasa dari pengadilan.
24warrantororang yang memberi kuasa.
25warrantypernyataan dalam kontrak bahwa jika satu pihak dirugikan akan mengadukan ke pengadilan.
26wasiat (will)pesanan dari seseorang untuk menyisihkan sebagian dari harta bendanya untuk orang yang ditentukannya dan pelaksanaannya terjadi sesudah ia meninggal dunia; pernyataan tertulis mengenai kehendak seseorang tentang sesuatu yang harus dilakukan terhadap harta bendanya setelah ia meninggal dunia.
27wawancarausaha/kegiatan untuk memperoleh keterangan dari orang yang memiliki atau diduga memiliki keterangan, tujuan wawancara adalah mengumpulkan informasi yang penting bagi pemeriksaan investigatif dan mengenai perilaku dari orang yang diwawancarai.
28way billdokumen pelayaran yang menyatakan muatan barang atau penumpang.
29welfare statekesejahteraan rakyat yang diusahakan oleh negara : kesehatan, pendidikan, perumahan, dan sebagainya.
30wesel antisipasi/anticipated acceptancewesel yang dibayarkan sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran.
31wesel atas unjuk/sight draftwesel yang segera dapat dibayarkan pada saat diajukan; wesel ini digunakan jika penjual ingin tetap memegang kendali atas barang yang sedang dikirim kepada importir atau eksportir, baik untuk alasan kredit maupun untuk tetap menguasai hak kepemilikan atas barang; pembayaran dilakukan pada saat wesel diunjukkan (disajikan) atau pada saat dokumen yang telah lengkap disajikan, atau dalam masa tenggang tertentu.
32wesel bank/bank draftwesel yang diterbitkan oleh bank dalam rangka penjualan tagihan oleh bank kepada Bank Indonesia.
33wesel bayar/note payablejanji tertulis tanpa syarat yang ditandatangani oleh seseorang untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal yang telah ditetapkan dalam surat wesel tersebut.
34wesel berjangka/usance draftsurat wesel dengan syarat pembayaran pada tanggal tertentu, beberapa hari setelah ditandatangani atau beberapa hari setelah diunjukkan.
35wesel dagang/trade acceptancewesel yang ditarik oleh penjual, yang diaksep oleh pembeli.
36wesel dolar/dollar exchangesurat aksep dan wesel yang diterbitkan di suatu negara, tetapi dibayarkan di Amerika Serikat atau negara lain dalam valuta dollar AS atau diterbitkan di Amerika Serikat, tetapi dibayarkan di negara lain dalam valuta dollar AS.
37wesel domisiliwesel yang harus dibayar di tempat kediaman seseorang pihak ketiga, jadi bukan pada tempat kediaman si tertarik.
38wesel eksporsurat tagihan dari eksportir kepada importir.
39wesel jangka panjang/long-dated paperwesel yang berjangka waktu minimum tiga puluh hari; biasanya, wesel jangka panjang ini ditarik antara enam puluh hingga sembilan puluh hari setelah ditunjukkan; untuk perdagangan yang memerlukan waktu pengapalan yang cukup lama, wesel ini biasanya ditarik antara empat hingga enam bulan setelah ditunjukkan.
40wesel mutu tinggi/gilt edgedsurat wesel yang memiliki kualitas atau mutu tinggi karena bonafiditas penarik, pengaksep, dan endosannya.
41wesel tagih/reimbursement draft/bills for collectionwesel yang diterima bank dan nasabahnya untuk ditagihkan melalul bank koresponden luar negeri dan/atau dalam negeri; dikirim oleh suatu pihak kepada pihak lain dengan perintah untuk membayar sejumlah tertentu seperti yang tertera dalam wesel tersebut (contoh bill of exchange, cek, postal orders) atas suatu transaksi.
42wesel tagih keluar/out bills of collection/bills remittedwesel tagih yang untuk pencairannya akan ditagihkan melalui kantor cabangnya atau melalui bank lain.
43wetsuatu peraturan perundang-undangan yang dibentuk di negeri belanda, oleh regering dan staten generaal bersama-sama (gezamenlijk) dengan nasihat (advices) dari raad van state; undang-undang.
44wetboekkitab undang-undang.
45wetboek van koophandelKitab Undang-Undang Hukum Dagang.
46wetboek van strafrechtKitab Undang-Undang Hukum Pidana.
47wettelijkmenurut undang-undang, sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam undang-undang.
48wewenang hukum publikwewenang untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang sifatnya hukum publik, seperti mengeluarkan aturan-aturan, mengambil keputusan-keputusan, atau menetapkan suatu rencana dengan akibat-akibat hukum.
49wewenang mutlak/kompentensi absolutwewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain, baik dalam lingkungan peradilan yang sama (PN, PT) maupun dalam lingkungan peradilan lain (PN, PA).
50wewenang nisbi/kompetensi relatifwewenang hakim berkaitan dengan wilayah hukum suatu pengadilan.
51wind up/penutupan perusahaantindakan penghentian, penutupan dan pembekuan semua usaha dan kekayaan perusahaan dalam kaitannya dengan likuidasi.
52window dressing/penyelimutan data/penyembunyian data1. tindakan penyusunan laporan keuangan sedemikan serupa sehingga hal-hal yang kurang baik mengenai perusahaan yang bersangkutan disembunyikan, sehingga menimbulkan kesan bahwa keuangan perusahaan tersebut dalam keadaan lebih baik daripada kenyataannya; pengaturan pameran dalam etalase toko yang menarik dan menyenangkan dengan maksud untuk memperdayakan konsumen; 2. kegiatan perdagangan pada akhir triwulan atau tahun fiskal yang dirancang untuk menghias suatu portepel untuk disajikan kepada pelanggan atau pemegang saham; 3. tipuan akuntansi yang dirancang supaya suatu laporan keuangan menunjukkan kondisi yang lebih baik daripada yang sebenarnya ada, tindakan mengelabui masyarakat yang pada umumnya berupa kegiatan untuk menciptakan informasi yang tak benar (fraudulent misrepentation) sehingga korporasi seolah-olah memiliki kemampuan yang baik dan tangguh.
53without recoursetanpa tuntutan. dalam transaksi surat berharga berarti endosemen yang dilakukan oleh seorang endosan yang tidak bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban pembayaran oleh pihak yang tertarik; perjanjian jual beli yang menyaratkan bahwa pembeli menerima semua resiko yang timbul dari transaksi dan melepaskan semua hak untuk menuntut penjual.
54witnesssaksi.
55writeradvokat, ahli hukum.
56written proofsurat pembuktian.

Glossarium X

NoHalDeskripsi
1X. D.ex dividend, tanpa laba perseroan.
2X. I.ex interest, tanpa bunga.
3xenogratiepemerintahan dalam suatu negara yang dilakukan atau dipegang oleh orang asing.

Glossarium Y

NoHalDeskripsi
1yayasanbadan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.
2year endtanggal penutupan tahun buku suatu perusahaan dengan demikian perusahaan tersebut harus menyiapkan neraca laporan tahunannya.
3year end dividenddividen tahun buku. dividen ekstra yang dibayarkan pada akhir tahun buku di samping dividen biasa.
4yellow dog contractperjanjian antara buruh dan majikan yang menguntungkan pihak majikan.
5yield/hasil serahanumum: laba atas investasi modal seorang investor; obligasi: 1. kupon suku bunga dibagi harga beli, dinamakan hasil serahan investasi, 2. tingkat pendapatan atas suatu obligasi dengan memperhitungkan jumlah total pembayaran bunga tahunan, harga beli, nilai tebus, dan sisa waktu sampai jatuh tempo; peminjaman: jumlah uang total yang diperoleh atas suatu pinjaman – yaitu tingkat persentase tahunan bunga dikalikan lamanya pinjaman; saham: persentase tingkat pendapatan yang dibayarkan sebagai deviden atas saham biasa atau saham preferen; perpajakan: jumlah pemasukan yang diterima oleh suatu satuan usaha pemerintah sebagai hasil pemungutan pajak.
6yurisdiksikekuasaan, hak atau wewenang untuk menetapkan hukum. bila dihubungkan dengan ajaran trias politica, yuridiksi mencakup kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif.
7yurisprudensisuatu keputusan hakim yang terdahulu yang diikuti oleh hakim-hakim lainnya dalam perkaranya yang sama.
8yurisprudensi (Hukum Administrasi Negara)ajaran hukum yang tersusun dari dan dalam peradilan, yang kemudian dipakai sebagai landasan hukum.

Glossarium Z

NoHalDeskripsi
1zaakbarang, perkara, masalah, urusan.
2zaaksvorming/pembentukan bendacara memperoleh hak milik dengan cara membentuk atau menjadikan benda yang sudah ada menjadi benda yang baru.
3zaakwarneming (1354 KUHPerdata)1. suatu perbuatan dimana seseorang dengan sukarela dan tanpa mendapat perintah, mengurus kepentingan (urusan) orang lain, dengan atau tanpa sepengetahuan orang ini; 2. mengambil alih tanggung jawab dari seseorang sampai yang bersangkutan sanggup lagi untuk mengurus dirinya sendiri.
4zadelijk lichaamperhimpunan, perkumpulan.
5zakelijke overeenkomstsuatu persetujuan lagi (tahap kedua) antara penjual dan pembeli yang khusus bertujuan memindahkan hak milik dari penjual kepada pembeli.
6zakenrecht/hukum bendakeseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara subjek hukum dengan benda dan hak kebendaan.
7zelfbestuurswapraja, pemerintahan sendiri; kekuasaan yang diberikan oleh pemerintahan pusat kepada suatu daerah untuk mengurus sendiri rumah tangganya (hak otonom).
8zero-base budgeting/ZBB/penganggaran dasar nolmetode penetapan anggaran untuk perseroan dan jawatan pemerintah yang memerlukan adanya pembenaran untuk semua pengeluaran, tidak saja pengeluaran yang melebihi alokasi tahun-tahun lalu.
9zero-coupon convertible security/sekuritas konvertibel kupon nol1. obligasi kupon nol yang dapat dikonversikan menjadi saham biasa perusahaan yang menerbitkannya, bila saham mencapai suatu harga yang sudah ditentukan terlebih dahulu; 2. obligasi kupon nol, biasanya suatu obligasi pemerintah daerah, yang dapat dikonversikan menjadi obligasi berbunga pada suatu saat sebelum jatuh tempo.
10zero-coupon security (sekuritas kupon nol)sekuritas yang tidak membayar bunga berkala tetapi sebaliknya dijual pada diskonto besar dari nilai unjuknya.
11zona nilai tanahzona geografis yang terdiri dari sekelompok objek pajak (properti) yang mempunyai nilai indikasi rata-rata (nir) sama yang dibatasi oleh batas penguasaan/pemilikan objek pajak dalam satu wilayah administrasi pemerintahan desa atau kelurahan.
12zonelingkungan, daerah dalam batasan-batasan tertentu.
13zoningwilayah untuk mendirikan bangunan yang direncanakan oleh balai kota.
14zuiveringpembersihan dari beban hipotik.
15zwerenbersumpah, mengangkat sumpah.
16zwijgrechthak menolak memberi keterangan.
17zwijplichtwajib merahasiakan.