untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan wajib menyusun Kode Etik yang berisi norma-norma yang harus dipatuhi oleh setiap Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dan Pemeriksa selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas Badan Pemeriksa Keuangan

Sesuai Pasal 6 Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penggunaan Pemeriksa dan/atau Tenaga Ahli dari Luar Badan Pemeriksa Keuangan, dinyatakan bahwa Pemeriksa dan/atau Tenaga Ahli yang dapat melakukan pemeriksaan keuangan negara harus memenuhi persyaratan antara lain Akuntan Publik yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan terdaftar di BPK. Selanjutnya ketentuan terkait persyaratan Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik (KAP) yang dapat melakukan pemeriksaan keuangan negara diatur lebih lanjut dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2016.