Perdebatan mengenai besarnya utang Indonesia terus mengemuka di publik. Bank Indonesia mengumumkan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia tahun 2017 mencapai lebih dari Rp4.000 triliun. Total utang diperkirakan akan semakin membengkak seiring pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Sebagian menilai utang pemerintah sudah dalam “lampu kuning”. Sementara pihak Pemerintah menyatakan bahwa semua lembaga pemeringkat, yakni Moodys, Fitch, S&P, JCRA dan Rating & Investment menyatakan Indonesia adalah investment grade yaitu memiliki rasio utang terhadap PDB dan defisit APBN yang relatif kecil dan hati-hati.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan per Maret 2018, terjadi pergeseran utang pemerintah dalam bentuk pinjaman komersial ke pinjaman multilateral. Pemerintah mengutamakan pinjaman multilateral yang biayanya relatif lebih murah dibandingkan dengan pinjaman komersial. Hal ini karena pinjaman multilateral memiliki lebih banyak keuntungan, yang dibutuhkan Indonesia menangani isu pembangunan di bidang struktural dan sektoral.

Permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan hukum ini adalah sebagai berikut.

  1. Bagaimana karakteristik Pinjaman Luar Negeri?
  2. Apa saja jenis Pinjaman Luar Negeri?
  3. Bagaimana Tahapan Pinjaman Luar Negeri?

UNDUH…


Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum dan bukan merupakan pendapat instansi.