Jaminan keselamatan transportasi publik merupakan syarat mutlak dalam penyelenggaraan sektor publik bidang transportasi. Tidak ada toleransi soal  jaminan keselamatan, sehingga oleh karenannya Negara harus memastikan  keselamatan memiliki standar tunggal sehingga tidak tercipta ruang-ruang negosiasi atau bahkan tawar menawar terkait dengan keselamatan.

Untuk mewujudkan terciptanya transportasi yang  berkeselamatan dan pelayanan transportasi yang prima, maka Kementerian Perhubungan sebagai regulator telah menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukumnya, yang mengatur mengenai substansi Keselamatan Transportasi, Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan  Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait dengan pelayanan transportasi. Peraturan tersebut mengutamakan  faktor keselamatan dan pelayanan transportasi menjadi prioritas dalam penyelenggaraan jasa transportasi.

Permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan hukum  adalah mengenai bagaimana:

  1. Standar keselamatan penerbangan bidang bandar udara.
  2. Standar keselamatan penerbangan bidang navigasi penerbangan.
  3. Standar keselamatan penerbangan bidang keamanan Penerbangan.
  4. Standar keselamatan penerbangan bidang kelaikan udara dan pengoperasian pesawat udara.
  5. Standar keselamatan penerbangan bidang angkutan udara.

Unduh…


Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum dan bukan merupakan pendapat instansi.