Dalam konteks pemeriksaan, BPK memiliki kewenangan untuk mengakses data sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006. Dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017, diatur pula mengenai bukti pemeriksaan elektronik, termasuk data dari perangkat seluler. Kewenangan ini penting agar proses mobile forensics dapat berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku.