Menampilkan 99 data

Pemerintah Memberikan Bantuan Cadangan Pangan

Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) merupakan upaya pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat kurang mampu akibat dampak El-Nino. CPP merupakan intervensi dari strategi penanganan kemiskinan ekstrem untuk pengurangan beban pengeluaran. Badan Pangan Nasiobal (BAPANAS) melalui Perum Bulog menyalurkan bantuan berupa 10 kilogram beras untuk setiap penerima manfaat yang dimulai bulan Januari 2024.

  • 13/03/2024
  • Catatan Berita

Pemerintah Memberikan Insentif Pajak Pembelian Rumah

Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2024 (PMK 7/2024) tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024 yang mengatur pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan rumah ditanggung pemerintah (DPT). Insentif ini diberikan untuk meningkatkan daya beli masyarakat pada sektor perumahan sehingga berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi.

  • 13/03/2024
  • Catatan Berita

SKK Migas Sosialisasikan Aturan Devisa Hasil Ekspor Ke Industri Hulu Migas

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mendukung kebijakan Pemerintah pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam, terkait devisa hasil ekspor di industri hulu migas. Dalam rangka mendiskusikan implementasi dari ketentuan tersebut SKK Migas melakukan sosialisasi implementasi PP Nomor 36 Tahun 2023 untuk Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

  • 13/03/2024
  • Catatan Berita

Kenaikan Pajak Hiburan dan Kelangsungan Usaha

Sejumlah daerah di Indonesia telah mengumumkan kenaikan tarif pajak dan jasa tertentu (PBJT) untuk kategori hiburan pada 2024. Ketetapan itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-undang tersebut membawa perubahan dalam kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah. Salah satunya adalah Pajak atas Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Namun kenaikan paling signifikan berlaku untuk pajak hiburan seperti karaoke, diskotek, bar, klub malam, dan spa, yakni menjadi 40-75 persen.

  • 27/02/2024
  • Catatan Berita

Kasus Korupsi Izin Tambang Timah Rugikan Lingkungan Hingga Rp271 Triliun

Kasus pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk (TINS) periode 2015-2022 turut menyebabkan kerugian lingkungan hingga Rp271.069.688.018.700 atau Rp271 triliun. Ahli lingkungan dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Bambang Hero Saharjo memaparkan, kerugian kerusakan hutan di Bangka Belitung (Babel) sebesar Rp271 triliun itu merupakan perhitungan kerugian kerusakan lingkungan dalam kawasan hutan dan nonkawasan hutan. "Di kawasan hutan sendiri kerugian lingkungan ekologisnya itu Rp157,83 triliun, ekonomi lingkungannya Rp60,276 triliun, pemulihannya itu Rp5,257 triliun. Totalnya saja untuk yang di kawasan hutan itu adalah Rp223.366.246.027.050," kata Bambang saat konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (19/2/2024).

  • 27/02/2024
  • Catatan Berita

Melihat Anggaran Pemilu 2024, untuk Apa Saja?

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengalokasikan anggaran hingga Rp71,3 triliun untuk Pemilu 2024. Jumlah dana ini naik 57,3 persen dibandingkan anggaran pesta demokrasi serentak 2019 lalu yang sebesar Rp45,3 triliun. Adapun anggaran pemilu 2024 diberikan secara bertahap sejak proses persiapan. Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan, dan Bagian Bendahara Umum Negara (Polhukam dan BA BUN) Dwi Pudjiastuti Handayani mengatakan kenaikan anggaran pemilu yang hampir dua kali lipat disebabkan oleh beberapa perubahan aturan. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kemenkeu yang dikutip pada Senin (12/1), anggaran Pemilu 2024 pertama kali digelontorkan pada 2022. Namun, anggarannya masih kecil yakni Rp3,1 triliun di APBN 2022. "Anggaran bahkan sudah diberikan sejak jauh-jauh hari, sekitar 20 bulan sebelum Pemilu terselenggara," tulis Kemenkeu.

  • 27/02/2024
  • Catatan Berita

Bantuan Langsung Tunai El Nino

Pemerintah menyiapkan Rp7,52 triliun dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk mengatasi dampak El Nino di Indonesia. El Nino menyebabkan panas berkepanjangan hingga berujung pada kekeringan dan gagal panen. Setiap keluarga akan memperoleh Rp200.000,00 per bulan masing-masing sepanjang November dan Desember 2023, sehingga totalnya setiap KPM mendapatkan Rp400.000,00. Cara menerima bantuan ini adalah melalui transfer ke rekening masing-masing penerima.

  • 17/11/2023
  • Catatan Berita

BUMN Jamin Stok Pupuk Subsidi Aman

PT Pupuk Indonesia (Persero) memastikan pasokan pupuk bersubsidi tersedia hingga akhir 2023. Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi menyebut pasokan pupuk subsidi telah tersedia dua kali lipat dari yang disyaratkan pemerintah, yaitu 1,4 juta ton per Oktober 2023. Rincian stok pupuk subsidi tersebut yakni urea 941.712 ton dan NPK 500.841 ton. Permasalahan utama yang menjadi kendala pendistribusian pupuk subsidi kepada para petani yang masih belum merata adalah karena Petani belum memiliki Kartu Tani. Alasan petani belum memiliki Kartu Tani karena sejumlah hal. Ada yang karena domisilinya jauh di pegunungan dan tak memiliki pendidikan yang memadai.

  • 17/11/2023
  • Catatan Berita

Menteri ATR/BPN Pastikan Program PTSL Tak Ada Pungli

Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meluncurkan program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Program ini meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah desa, kelurahan atau yang setingkat dengan itu. PTSL memfasilitasi masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya agar memiliki hak dan berkekuatan hukum tetap berupa sertifikat tanah.

  • 17/11/2023
  • Catatan Berita

Pajak Atas Impor Dan Ekspor Barang Kiriman

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 96 Tahun 2023 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman, sebagai perubahan dari PMK-199/PMK.010/2019 dan telah diberlakukan mulai 17 Oktober 2023. Penerbitan PMK tersebut merupakan bagian dari transformasi layanan Kemenkeu dalam memberikan kepastian hukum dan aturan yang jelas terkait ketentuan kepabeanan, cukai, dan pajak atas impor dan ekspor barang kiriman. Latar belakang diterbitkan PMK Nomor 96 Tahun 2023 adalah untuk menindaklajuti arahan Presiden untuk mengurangi impor barang konsumsi guna melindungi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Selain itu dilatabelakangi oleh semakin pesatnya perkembangan bisnis pengiriman barang impor melalui penyelenggara pos yang perlu diimbangi dengan prosedur pelayanan dan pengawasan yang lebih maju dengan memanfaatkan teknologi informasi.

  • 17/11/2023
  • Catatan Berita

Iuran BPJS Kesehatan Tak Akan Naik Hingga Tahun 2024

Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) mengatakan iuran kepesertaan BPJS Kesehatan tidak akan naik hingga akhir tahun 2024. Hal itu sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk menjaga ketahanan dana jaminan sosial kesehatan, perbaikan mutu layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan berdasarkan perhitungan aktuaria. "Maka diproyeksikan belum dibutuhkan penyesuaian iuran JKN sampai akhir 2024."

  • 07/09/2023
  • Catatan Berita

Sah, RUU Kesehatan Resmi Jadi Undang-Undang

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baru-baru ini mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan). Dalam UU Kesehatan ini, ada 11 undang-undang di sektor kesehatan lama yang diubah. Pokok pembahasan yang disepakati Pemerintah dengan DPR berkaitan dengan berbagai upaya peningkatan kesehatan Indonesia dalam 20 bab dan 450 pasal.

  • 07/09/2023
  • Catatan Berita

Ditjen Migas Upayakan Planned Shutdown Wilayah Kerja Offshore South East Sumatera (OSES) Sesingkat Mungkin

Dalam rangka mendukung perbaikan dan penggantian instalasi minyak dan gas bumi yang rusak atau memiliki risiko tinggi salah satunya dilaksanakan dengan kegiatan yang memerlukan penghentian operasi (shutdown) Fasilitas Produksi. Prosedur planned shutdown secara rinci diatur dalam Pedoman Tata Kerja SKK Migas Nomor PTK 041/SKKMA0000/2022/S0 tentang Pemeliharaan Fasilitas Produksi Minyak dan Gas Bumi Revisi-03.

  • 07/09/2023
  • Catatan Berita

Pajak Natura

Pemerintah menerbitkan aturan Pajak Natura melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.03/2023 Tahun 2023 (PMK Nomor 66/PMK.03/2023) tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penggantian atau Imbalan Sehubungan dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diterima atau Diperoleh dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengatakan pemberi natura dan/atau kini kenikmatan wajib melakukan pemotongan pajak penghasilan atas pemberian natura dan/atau kenikmatan yang melebihi batasan nilai berlaku mulai efektif tanggal 1 Juli 2023.

  • 07/09/2023
  • Catatan Berita

Rumah Bersubsidi

Rumah subsidi merupakan salah satu program pemerintah yang berasal dari Kementerian Umum Perumahan Rakyat (PUPR). Program ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hunian yang layak bagi warga Indonesia. Rumah subsidi adalah rumah yang dibangun dengan harga terjangkau yang diperoleh melalui skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR), baik secara konvensional maupun dengan skema syariah.Tujuan utamanya adalah untuk memastikan siapa saja bisa memiliki hunian sendiri, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

  • 07/09/2023
  • Catatan Berita

Strategi Pemerintah Untuk Salurkan Subsidi LPG 3 Kilogram Tepat Sasaran

Untuk kelancaran pelaksanaan pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (LPG) di seluruh wilayah Indonesia telah ditetapkan berbagai ketentuan baik yang ditetapkan oleh presiden maupun kementerian terkait yaitu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2021 menyatakan bahwa penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg hanya diperuntukkan bagi rumah tangga dan usaha mikro yang dilaksanakan secara bertahap pada daerah tertentu dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

  • 07/08/2023
  • Catatan Berita

Era Transisi Energi, Industri Hulu Migas Tekan Emisi

Implementasi carbon capture storage/carbon capture utilization and storage (CCS/CCUS) diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon, serta Penangkapan, Pemanfataan, dan Penyimpanan Karbon pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. CCS merupakan upaya mengurangi Emisi GRK melalui penginjeksian dan penyimpanan Emisi Karbon pada Wilayah Kerja.

  • 07/08/2023
  • Catatan Berita

Bansos PKH 2023 Tahap 3

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bentuk dukungan sosial yang diberikan kepada masyarakat miskin dan rentan miskin di Indonesia. Bantuan sosial (bansos) PKH 2023 akan disalurkan dalam empat tahap.

  • 07/08/2023
  • Catatan Berita

Pajak Emas Turun Jadi 0,25%

Pemerintah melalui Kementrian Keuangan resmi menurunkan pungutan pajak emas batangan menjadi 0,25 persen. Awalnya emas dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,45 persen.

  • 07/08/2023
  • Catatan Berita

Sah! Pertamina dan Petronas Akuisisi 35% Kepemilikan Shell Di Blok Masela

PT Pertamina (Persero) melalui Subholding Upstream PT Pertamina Hulu Energi (PHE) menandatangani perjanjian jual beli untuk akuisisi kepemilikan Shell Upstream Overseas Services (I) Limited (SUOS) di Blok Masela. Dalam hal ini, PHE bekerja sama dengan PETRONAS melalui PETRONAS Masela Sdn. Bhd. (PETRONAS Masela) mengambil alih 35 persen kepemilikan SUOS di blok tersebut. PHE akan mengelola 20 persen dari kepemilikan tersebut, sedangkan 15 persen sisanya akan dikelola PETRONAS Masela.

  • 07/08/2023
  • Catatan Berita