Bertempat di Kantor BPK Pusat, tanggal 3 Oktober 2024, Tim JDIH BPK Pusat menerima kunjungan Biro Hukum dan Organisasi dan Direktorat Teknologi Informasi Universitas Gadjah Mada. Kunjungan ini dilaksanakan dalam rangka Benchmarking sistem dokumentasi informasi regulasi yang dikelola oleh JDIH BPK. Dalam kegiatan ini, Pengelola JDIH BPK melakukan sharing, diskusi, dan tanya jawab terkait pembentukan dan pengelolaan JDIH BPK.
SelengkapnyaPada Hari Kamis Tanggal 22 Agustus 2024, bertempat di Aston Kartika Grogol Hotel & Conference Center Jakarta, BPHN melaksanakan Pertemuan Nasional Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Tahun 2024. Acara yang dihadiri oleh seluruh anggota JDIH Nasional ini dibuka oleh Kepala BPHN Widodo Ekatjahjana. Kaditama Binbangkum (Bapak Akhmad Anang Hernady), Kepala Direktorat LPBH (Bapak Supriyonohadi), dan Tim Pengelola JDIH BPK Pusat hadir dalam pertemuan ini.
SelengkapnyaTanggal 30 Juli 2024, dalam rangka Studi Tiru Pengelolaan JDIH, Pengelola JDIH Bawaslu se-Provinsi Kalimantan Tengah didampingi oleh Tim Pengelolaa JDIH Bawaslu Pusat berkunjung ke Pengelola JDIH BPK. Turut hadir juga Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Kristaten Jon, M.Th dan Ibu Siti Wahidah, S.Ag, M.M.
SelengkapnyaPada kegiatan pemberian layanan penyebarluasan dokumen dan informasi hukum kepada seluruh lapisan masyarakat, salah satu peran Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yaitu sebagai pendistribusi dokumen dan informasi hukum. Pengelolaan JDIH dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.
SelengkapnyaTanggal 16 Juli 2024, JDIH BPK Pusat menyelenggarakan Workshop JDIH BPK dengan tema ”Sinergi JDIH BPK: Penguatan Layanan Publik yang Berkualitas dan Bermanfaat”, bertempat di Auditorium Kantor BPK Pusat. Kegiatan Workshop JDIH BPK merupakan kegiatan berkala yang diselenggarakan oleh Ditama Binbangkum sebagai JDIH BPK Pusat. Kegiatan Workshop JDIH BPK Tahun 2024 dibuka oleh Wakil Ketua BPK dengan dihadiri oleh JPT Madya, JPT Pratama, serta seluruh pengelola Unit JDIH (UJDIH) BPK Perwakilan pada 34 provinsi.
SelengkapnyaDalam upaya meningkatkan pemberian layanan informasi hukum, Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) BPK Pusat pada hari Selasa, 11 Juni 2024 telah melakukan kunjungan pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FH UB).
SelengkapnyaKepala Direktorat Legislasi, Pengembangan, dan Bantuan Hukum (Kadit LPBH) Ditama Binbangkum selaku Ketua Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) BPK Pusat, Supriyonohadi menerima kunjungan dari pengelola JDIH Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar. Bertempat di Kantor BPK Pusat, Selasa 4 Juni 2024, Pengelola JDIH Pemkab Karanganyar berkunjung untuk melakukan diskusi terkait pengelolaan JDIH di lingkungan BPK dan pengelolaan website JDIH.
SelengkapnyaBertempat di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pusat, Jumat (31/5), pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) BPK Pusat menerima kunjungan dari pengelola JDIH Kota Denpasar.
SelengkapnyaTanggal 29 Mei 2024, Tim JDIH BPK diundang oleh Komisi Yudisial (KY) dalam rangka Sharing Session dengan Tema: “Manajemen Perubahan dalam Mengelola Layanan Publik Menjadi Asyik”.
SelengkapnyaPengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) BPK Pusat menerima kunjungan dari pengelola JDIH Komisi Yudisial (KY). Kunjungan yang dilaksanakan dalam rangka koordinasi untuk mengembangkan dan mengoptimalkan pengelolaan JDIH KY tersebut, diterima langsung oleh Kepala Direktorat Legislasi, Pengembangan, dan Bantuan Hukum (Kadit LPBH) Ditama Binbangkum, Supriyonohadi.
SelengkapnyaTanggal 22 April 2024, Pengelola JDIH BPK menerima kunjungan Pengelola JDIH Badan Informasi Geospasial (BIG).
SelengkapnyaBertempat di Kantor BPK Pusat, Rabu (6/3), pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) BPK Pusat menerima kunjungan dari pengelola JDIH Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Kunjungan yang dilaksanakan dalam rangka sharing terkait pengelolaan JDIH BPK.
SelengkapnyaTim JDIH BPK berkesempatan melakukan kunjungan ke JDIH Kementerian Kominfo. Kunjungan ini dalam rangka Studi Banding yang merupakan salah satu sarana untuk tukar menukar informasi dalam pengelolaan JDIH sesama Anggota JDIHN.
SelengkapnyaTanggal 28 Februari 2024, Tim JDIH BPK dan Tim Dirjen PP Kementerian Hukum dan HAM melakukan pembahasan Penerjemahan Resmi Peraturan BPK Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kode Etik BPK.
SelengkapnyaJDIH BPK Mengadakan Acara FGD Peningkatan Pengelolaan JDIH BPK Tahun 2024 Bertempat di Kantor BPK Pusat, Selasa (16/1), Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) BPK Pusat mengundang narasumber dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang diwakili oleh Pranata Komputer Madya, Emalia Suwartika, dalam rangka kegiatan Focus Grup Discussion (FGD) Peningkatan Pengelolaan JDIH BPK Tahun 2024. FGD ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengelolaan JDIH BPK sesuai dengan standar pengelolaan dokumen dan informasi hukum. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Direktorat Legislasi, Pengembangan, dan Bantuan Hukum (Kadit LPBH) Ditama Binbangkum, Supriyonohadi. Turut mendampingi Kadit LPBH, Kepala Subdirektorat Legislasi dan Informasi Hukum, Herny Yanuarni dan dihadiri oleh Kepala Seksi Informasi Hukum, Eva Romdhonah, dan pengelola JDIH di lingkungan BPK Pusat.
SelengkapnyaBertempat di Kantor BPK Pusat, Rabu (29/11), Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) BPK Pusat menerima kunjungan dari pengelola JDIH Provinsi DKI Jakarta. Kunjungan yang dilaksanakan dalam rangka koordinasi untuk mengembangkan dan mengoptimalkan pengelolaan JDIH Provinsi DKI Jakarta tersebut, diterima langsung oleh Kepala Direktorat Legislasi, Pengembangan, dan Bantuan Hukum (Kadit LPBH) Ditama Binbangkum. Turut mendampingi Kadit LPBH yaitu Kepala Subdirektorat Legislasi dan Informasi Hukum, Herny Yanuarni, Kepala Seksi Informasi Hukum, Eva Romdhonah, dan pengelola JDIH di lingkungan BPK Pusat
SelengkapnyaDewan Perwakilan Rakyat menetapkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Perubahan UU IKN) pada tanggal 31 Oktober 2023. Undang-Undang ini telah diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 142 pada tanggal 31 Oktober 2023.
SelengkapnyaMenghadapi dunia yang berubah cepat yang disertai dengan kemajuan teknologi yang pesat, tuntutan masyarakat atas pelayanan publik yang semakin meningkat, termasuk tuntutan penyelesaian masalah tenaga honorer, serta peluang dan tantangan ekonomi global yang dihadapi bangsa Indonesia untuk dapat bersaing dengan bangsa lain di dunia, pada tanggal 31 Oktober 2023 Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Undang-Undang tersebut telah diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 141 pada tanggal 31 Oktober 2023.
SelengkapnyaPada acara pertemuan nasional pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) dan Legal Development Content Creator (LDCC) Awards Tahun 2023, JDIH BPK kembali berhasil memperoleh anugerah JDIHN Awards Terbaik I kategori Lembaga Negara. Penghargaan yang diperoleh JDIH BPK tersebut merupakan penghargaan ke-lima secara berturut-turut yang diperoleh sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.
SelengkapnyaDewan Perwakilan Rakyat menetapkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) pada tanggal 8 Agustus 2023. UU Kesehatan tersebut telah diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105 pada tanggal 8 Agustus 2023.
Selengkapnya