Fitur-Fitur JDIH BPK

Ragam fitur yang tersedia pada web JDIH BPK

Database Peraturan

Bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK yang secara khusus dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum secara mudah, cepat dan akurat kepada pengguna di internal BPK maupun masyarakat.
Cari Peraturan

Berita Terbaru

JDIH BPK Mengadakan Acara FGD Peningkatan Pengelolaan JDIH BPK Tahun 2024

JDIH BPK Mengadakan Acara FGD Peningkatan Pengelolaan JDIH BPK Tahun 2024 Bertempat di Kantor BPK Pusat, Selasa (16/1), Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) BPK Pusat mengundang narasumber dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang diwakili oleh Pranata Komputer Madya, Emalia Suwartika, dalam rangka kegiatan Focus Grup Discussion (FGD) Peningkatan Pengelolaan JDIH BPK Tahun 2024. FGD ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengelolaan JDIH BPK sesuai dengan standar pengelolaan dokumen dan informasi hukum. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Direktorat Legislasi, Pengembangan, dan Bantuan Hukum (Kadit LPBH) Ditama Binbangkum, Supriyonohadi. Turut mendampingi Kadit LPBH, Kepala Subdirektorat Legislasi dan Informasi Hukum, Herny Yanuarni dan dihadiri oleh Kepala Seksi Informasi Hukum, Eva Romdhonah, dan pengelola JDIH di lingkungan BPK Pusat.

JDIH BPK Menerima Kunjungan Pengelola JDIH Provinsi DKI Jakarta

Bertempat di Kantor BPK Pusat, Rabu (29/11), Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) BPK Pusat menerima kunjungan dari pengelola JDIH Provinsi DKI Jakarta. Kunjungan yang dilaksanakan dalam rangka koordinasi untuk mengembangkan dan mengoptimalkan pengelolaan JDIH Provinsi DKI Jakarta tersebut, diterima langsung oleh Kepala Direktorat Legislasi, Pengembangan, dan Bantuan Hukum (Kadit LPBH) Ditama Binbangkum. Turut mendampingi Kadit LPBH yaitu Kepala Subdirektorat Legislasi dan Informasi Hukum, Herny Yanuarni, Kepala Seksi Informasi Hukum, Eva Romdhonah, dan pengelola JDIH di lingkungan BPK Pusat

UU ASN Telah Disahkan

Menghadapi dunia yang berubah cepat yang disertai dengan kemajuan teknologi yang pesat, tuntutan masyarakat atas pelayanan publik yang semakin meningkat, termasuk tuntutan penyelesaian masalah tenaga honorer, serta peluang dan tantangan ekonomi global yang dihadapi bangsa Indonesia untuk dapat bersaing dengan bangsa lain di dunia, pada tanggal 31 Oktober 2023 Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Undang-Undang tersebut telah diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 141 pada tanggal 31 Oktober 2023.

Statistik Pengunjung

Update data terakhir pada 01/03/2024
68k

Pengunjung setahun terakhir

8k

Pengunjung sebulan terakhir

157

Pengunjung kemarin

Survei Pengunjung

Penilaian pengunjung atas layanan website ini
Isi Survei