Badan Pemeriksa Keuangan berharap pemerintah dapat menjadi contoh dalam pencegahan korupsi dengan memulai dari diri sendiri. BPK berperan aktif dan memiliki kontribusi signifikan terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. BPK berwenang menghitung, menilai, dan/atau menetapkan kerugian negara dalam penggunaan anggaran oleh suatu entitas. Hasil pemeriksaan BPK akan menghasilkan opini, rekomendasi, serta simpulan. Hal-hal ini yang berkontribusi dalam pencegahan korupsi di setiap tahap pengelolaan keuangan negara. BPK pun berkomitmen melaporkan temuan yang mengandung indikasi pidana kepada instansi berwenang. Termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi , Kejaksaan, dan kepolisian. Sejak 2017 hingga 28 Juni 2024, BPK telah menyampaikan 29 laporan investigatif dengan nilai indikasi kerugian mencapai Rp32,9 triliun. Termasuk juga 437 laporan penghitungan kerugian negara dengan nilai kerugian sebesar Rp61,19 triliun.