Meskipun evaluasi BPK dapat memberikan masukan yang penting, opini audit tetap didasarkan pada fakta-fakta yang ada dan standar audit yang berlaku. Opini WTP bukanlah tujuan akhir dari pengelolaan keuangan. Tak kalah penting adalah bagaimana peran BUMN benar-benar bermanfaat sebagai instrumen keuangan negara dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi bangsa dan negara. Untuk itu, pemerintah harus bekerja keras meningkatkan pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel demi sebesar-besarnya kepentingan rakyat.
Tipe Dokumen |
Artikel Hukum |
Judul |
Dampak Evaluasi KAP oleh BPK |
T.E.U. |
Indonesia. Badan Pemeriksa Keuangan. Sekretariat Jenderal |
Tempat Terbit |
Jakarta |
Tahun Terbit |
2024 |
Sumber |
Warta Pemeriksa Edisi 7, Volume VII, Juli 2024, halaman 66-73 |
Subjek |
Laporan Keuangan |
Bahasa |
Bahasa Indonesia |
Bidang |
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA |
Lokasi |
Badan Pemeriksa Keuangan |