Indonesia menganut prinsip equality before the law berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Artinya, setiap warga negara memiliki persamaan di depan hukum. Hal itu juga disadari oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam menjalankan mandat pemeriksaan tanggung jawab pengelolaan keuangan negara. Dengan demikian, LHP BPK yang berisikan kondisi, kriteria, sebab, akibat, dan rekomendasi itu akan menimbulkan hak dan kewajiban terhadap pejabat, bendaharawan, non-bendaharawan, atau pihak ketiga yang diperiksa. Selain itu, ujar Blucer, sering kali LHP juga menjelaskan perbuatan melawan hukum atau perbuatan melanggar hukum. Gugatan terhadap hasil pemeriksaan bisa muncul karena pengadilan juga dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, atau memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum itu tidak ada atau kurang jelas