ABSTRAK:

bahwa Surat Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 31/SK/I-VIII.3/8/2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan, Keputusan dan Naskah Dinas pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan organisasi, perlu membentuk Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Penyusunan Peraturan, Instruksi, Surat Edaran, Keputusan, dan Pengumuman pada Badan Pemeriksa Keuangan; 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan : (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 432) Ruang lingkup Peraturan Badan ini terdiri atas: a. Naskah Dinas yang bersifat mengatur, yaitu: 1. Peraturan BPK; 2. Peraturan Sekretaris Jenderal; 3. Instruksi Sekretaris Jenderal; 4. Instruksi Kepala Perwakilan; 5. Surat Edaran Sekretaris Jenderal; dan 6. Surat Edaran Kepala Perwakilan; b. Naskah Dinas yang bersifat menetapkan, yaitu: 1. Keputusan BPK; 2. Keputusan Ketua; 3. Keputusan Wakil Ketua; 4. Keputusan Sekretaris Jendera1; dan 5. Keputusan Kepala Perwakilan; c. Naskah Dinas Khusus, yaitu: 1. Pengumuman Sekretaris Jenderal; dan 2. Pengumuman Kepala Perwakilan; d. lain-lain Naskah Dinas

CATATAN:

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 07 Maret 2018.