Dalam perkembangannya, BUMN, khususnya BUMN Persero dimungkinkan dapat mengalami risiko kerugian yang berpotensi bangkrut atau pailit apabila tidak dikelola secara profesional dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan sehat (good corporate governancey. Pengaturan permohonan pailit terhadap BUMN diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Permasalahan yang dibahas dalam tulisan hukum ini yaitu:

1. Bagaimana pengaturan kepailitan pada BUMN (Persero) berdasarkan UU Kepailitan?
2. Bagaimana akibat hukum kepailitan pada BUMN (Persero) berdasarkan UU Kepailitan?