Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Lingkup pengelolaan BMN/D tersebut merupakan siklus logistik yang lebih terinci sebagai penjabaran dari siklus logistik sebagaimana yang diamanatkan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang disesuaikan dengan siklus perbendaharaan.

BMN yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain BMN yang diperoleh dari aset asing/cina, benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam, barang rampasan, dan barang tegahan kepabeanan ataupun barang gratifikasi. Tulisan hukum ini membahas Pengelolaan Barang Gratifikasi dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.06/2018.

Permasalahan yang akan di bahas dalam tulisan hukum ini, yaitu:

1. Apakah yang dimaksud barang gratifikasi dan menjadi tanggung jawab dan wewenang siapa barang gratifikasi?
2. Bagaimana tata cara pengelolaan barang gratifikasi?