Pajak karbon sedang dikaji di Indonesia dalam upaya untuk mengendalikan perubahan iklim dan memerangi pemanasan global. Kebijakan ini sesuai dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang telah disahkan DPR sejak 7 Oktober 2021. Namun, penerapan yang seharusnya dimulai 1 Juli 2022, kembali ditunda untuk kedua kali.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) semakin menguatkan sinergi ekspor nasional yang dituangkan dalam bentuk penandatanganan tiga bidang kerja sama dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Diantaranya Penjaminan Pembiayaan berdasarkan Akad Kafalah Bil Ujrah, Pemanfaatan Produk dan Jasa Perbankan Syariah Khusus Transaksi Ekspor dan Impor untuk Nasabah LPEI serta Payroll Penggajian Pegawai dan Penyediaan Fasilitas Pembiayaan bagi pegawai LPEI. Hal ini merupakan kelanjutan kerjasama yang telah dilakukan sebelumnya yakni dalam hal pemberian pembiayaan kepada LPEI senilai Rp3 Triliun untuk pengembangan bisnis LPEI.

Pada bulan Juni 2022 terdapat 8 bantuan sosial (bansos) yang siap dicairkan oleh pemerintah. Di antaranya Bantuan Langsung Tunai (BLT) seperti minyak goreng kepada 20,5 juta keluarga yang terdaftar dalam program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), serta 2,5 juta Pedagang Kaki Lima (PKL) hingga Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau BLT gaji.

Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 18 April 2022. Pada Pasal 2 Bab II tentang Perolehan Tanah di Ibu Kota Nusantara (IKN) disebutkan bahwa perolehan tanah di IKN dilakukan dengan dua mekanisme, yaitu pelepasan kawasan hutan dan pengadaan tanah

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2021 kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor,Jawa Barat. Ketua BPK Isma Yatun, berharap hasil rekomendasi lembaganya tersebut segera dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah. "Serta bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Isma Yatun dalam keterangan pers, Jumat, 3 Juni 2022. Sejumlah temuan diungkap dalam laporan ini, salah satunya bantuan program kartu prakerja kepada 119.494 peserta sebesar Rp289,85 miliar pada Kemenko Bidang Perekonomian terindikasi tidak tepat sasaran. "Karena diterima oleh pekerja atau buruh yang memiliki gaji atau upah di atas Rp3,5 juta," demikian keterangan tertulis BPK

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan pemenang lelang penawaran langsung untuk empat Wilayah Kerja minyak dan Gas Bumi (WK Migas). Penawaran langsung keempat WK Migas ini sudah dibuka sejak 29 November 2021 sampai dengan 11 Januari 2022

Pemerintah menerbitkan aturan baru terkait perlakuan perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di bidang usaha pertambangan batubara. Peraturan ini seiring dengan berubahnya rezim kontrak menjadi izin. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan sebagai amanat Pasal 169A UU No. 3/2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba), rezim kontrak yang berakhir dapat diperpanjang menjadi rezim izin, yaitu Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara.

Tidak semua orang bisa mendapatkan bantuan pasang baru listrik dalam program pemasangan listrik gratis 2022. Cara mendapatkan bantuan pasang listrik gratis harus memenuhi syarat penerima bantuan pasang listrik gratis 2022. Syarat tersebut harus dipenuhi sebagai bagian dari cara daftar subsidi listrik pasang baru. Apa saja syarat program pemasangan listrik gratis 2022? Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (Permen ESDM) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Bantuan Pasang Baru Listrik bagi Rumah Tangga Tidak Mampu.

Badan Legislasi (Baleg)i Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah telah selesai membahas dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (RUU P3). RUU ini tinggal menunggu pengesahan dalam Rapat Paripurna DPR. Dalam RUU tersebut, kewenangan pengundangan dikembalikan ke Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) sebagaimana sebelum 2005. Pria yang akrab disapa Awiek ini menjelaskan, penomoran UU itu pada dasarnya ada di Setneg, sehingga perubahan ketentuan ini pada dasarnya untuk memudahkan kerja.

Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki mengatakan, produk dalam negeri sangat berkualitas. Oleh sebab itu dia meminta agar jangan ada lagi pembelian produk impor dalam belanja pemerintah. "Produk dalam negeri kita itu sangat berkualitas, jangan lagi ada pembelian produk impor dalam belanja pemerintah untuk produk-produk yang dapat dihasilkan di dalam negeri," ujar Teten dalam jumpa pers virtual Showcase & Business Matching. Teten mengaku, dirinya sudah berkomunikasi dengan para importir agar tidak lagi memproduksi produk-produk yang bisa diolah oleh Indonesia sendiri. "Saya katakan ke teman-teman importir kalau produksi produk-produk yang bisa diolah oleh UMKM kita tunda impornya dan nantinya kita mengajak UMKM bermitra untuk memproduksinya," kata Teten.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, realisasi pencairan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berada pada besaran Rp29,3 triliun hingga awal April ini. Jumlah tersebut baru 6,4 persen dari anggaran yang sebesar Rp455,62 triliun. Penyerapan dana terbesar dari pos anggaran perlindungan sosial masyarakat sebesar 14,69 persen. Telah terserap Rp22,74 triliun dari anggaran Rp154,76 triliun. "Perlindungan masyarakat Rp22,74 triliun ini untuk Program Keluarga Harapan (PKH), sembako, Kartu Prakerja, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa dan bantuan Pedagang Kaki Lima (PKL), warung dan nelayan," kata Menteri Airlangga di Istana Negara, Senin (4/4/2022). Terbesar kedua yakni dari pos anggaran pemulihan ekonomi yakni 2,80 persen. Dari anggaran Rp178,32 triliun, yang terserap baru Rp5 triliun. "Penguatan ekonomi (realisasinya) Rp5 triliun," kata Airlangga.

Pemerintah telah menetapkan tarif atas penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Kegiatan Membangun Sendiri (KMS). Dengan begitu, masyarakat yang akanmembangun rumahnya sendiri akan dikenakan PPN. Adapun aturan ini diatur di dalam PMK Nomor 61/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Kegiatan Sendiri dan berlaku sejak 1 April 2022.Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo mengatakan, PPN atas kegiatan membangun sendiri bukan hal baru. Pajak ini memang sudah ada sejak UU Nomor 11 Tahun 1994 yang berlaku pada tanggal 1 Januari 1995. "Yang disesuaikan hanya tarif dari 10 persen menjadi 11 persen, untuk rumah dengan luas bangunan paling sedikit 200 meter persegi. Dasar pengenaannya hanya 20 persen dari jumlah biaya," cuit Yustinus dalam akun Twitter, @prastow, dikutip Kompas.com.

Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) kembali memberikan sejumlah bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat per April 2022. Kemensos akan menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng sebesar 300 ribu kepada masyarakat pada April 2022. Penyaluran BLT minyak goreng ini akan dilakukan bersamaan dengan penyaluran bansos lainnya, antara lain Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Bantuan Subsidi Upah (BSU) oleh pemerintah berupa subsidi gaji kembali cair lagi tahun 2022 ini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, program bantuan subsidi upah ini ditujukan untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta. Nantinya, penerima akan mendapatkan subidi upah sebesar Rp1 juta per penerima. BSU ini akan diberikan kepada 8,8 juta pekerja pada tahun 2022. "Sasarannya adalah sebanyak 8,8 juta pekerja dengan total kebutuhan anggaran Rp8,8 triliun," kata Airlangga dalam keterangannya usai rapat Sidang Kabinet Paripurna di Jakarta. Penyaluran BSU ini pun sebagai cara pemerintah untuk melindungi masyarakat yang terkena imbas kenaikan harga komoditas dan inflasi. "Oleh karena itu arahan pak Presiden bahwa perlindungan sosial perlu terus dipertebal. Salah satunya adalah program baru yang diarahkan bapak Presiden yaitu bantuan subsidi upah," ujar Airlangga.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) diundangkan dan berlaku pada tanggal 6 Januari 2022. Inpres dibuat dalam rangka peningkatan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan untuk menjamin keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN). Dengan demikian secara resmi pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim) jadi dilaksanakan. UU IKN tersebut juga menyetujui nama IKN menjadi Nusantara. Namun bukan berarti pemindahan itu memakan waktu yang singkat. Pemindahan Ibu Kota Indonesia dilakukan melalui empat tahapan. Hal itu mengacu pada Buku Saku Pemindahan IKN yang memaparkan apa saja tahapan-tahapan pemindahan ibu kota. Tahap pertama yakni dimulai pada periode 2020-2024, tahap kedua berlangsung pada tahun 2025-2035, kemudian tahap ketiga pada tahun 2035-2045, dan tahap terakhir atau periode 2045.

Pemerintah berencana akan mengisi kekosongan kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada 2022 dan 2023 dengan penjabat yang berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN). Menanggapi rencana itu, para guru besar dan akademisi berpendapat penunjukkan penjabat berpotensi menimbulkan masalah terutama di daerah dengan status Otonomi Khusus (Otsus) dan istimewa seperti Aceh, Papua dan Yogyakarta. Untuk Provinsi DKI Jakarta, gubernur yang terpilih harus meraih suara mayoritas yakni 50 persen plus satu. Sementara di Provinsi Papua Barat, ada aturan bahwa gubernur harus berasal dari Orang Asli Papua (OAP) dan penunjukkannya melibatkan Majelis Rakyat Papua (MRP). Lalu di Yogyakarta, imbuhnya, gubernur dijabat oleh Sultan yang merupakan keturunan keraton.

PT Pupuk Indonesia (Persero) tercatat sudah menyalurkan 1.009.177 ton pupuk bersubsidi ke seluruh wilayah Indonesia, yang terdiri dari lima jenis pupuk yaitu urea; Super Phosphat kandungan P2O5 36% (SP-36); Zvavelvuure Ammonium (ZA); Nitrogen, Phosphat, dan Kalium (NPK); dan organiki. "Realisasi penyaluran pupuk bersubsidi yang mencapai 1.009.177 ton dari total alokasi pupuk bersubsidi tahun 2022 sebesar 9,1 juta ton," kata Senior Vice President Komunikasi Korporat Pupuk Indonesia, Wijaya Laksana dalam keterangannya, Rabu (16/2). Dari 1.009.177 ton yang sudah disalurkan, Wijaya merincikan bahwa pupuk urea sebanyak 513.381 ton, pupuk SP-36 sebanyak 32.180 ton, pupuk ZA sebanyak 45.456 ton, pupuk NPK sebanyak 360.106 ton, dan pupuk organik sebanyak 58.072 ton, selanjutnya NPK formula khusus sebanyak 770 ton, dan organik cair sebanyak 13.532 ton.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) makin ketat mengatur sektor fintech lending. Yang terbaru, OJK merilis aturan untuk mencegah fintech menjadi tempat pencucian uang dan pendanaan terorisme. Hal itu tertuang dalam Surat Edaran OJK Nomor 6/SEOJK.05/2021 tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, Dana Desa 2022 akan difokuskan untuk program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa. Tujuannya, mengurangi dampak pandemi Covid-19 dan penanganan kemiskinan di desa. Pemerintah menetapkan anggaran Dana Desa 2022 sebesar Rp68 triliun. Dana sebanyak itu akan dibagi untuk 74 ribu desa di seluruh Indonesia. BLT Desa diberikan Rp300 ribu per bulan untuk setiap keluarga yang masuk kategori. Halim Iskandar menjelaskan sebanyak 40 persen Dana Desa akan digunakan untuk BLT, sedangkan sisanya untuk pemberdayaan masyarakat seperti program ketahanan pangan, penanganan Covid-19, dan pembangunan desa.