Pemerintah dhi. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus mengejar dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Total dana sebesar Rp110.454.809.645.467 atau Rp110,45 triliun. Dalam bincang virtual bareng DJKN bertajuk 'Dukungan Aset Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dan Perekonomian Nasional’, Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu, Rionald Silaban mengatakan akan menagih utang BLBI ke manapun sampai dapat, termasuk hingga ke luar negeri

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan realisasi dana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp155,6 triliun per 30 April 2021. Angka itu setara dengan 22,3 persen dari pagu yang sebesar Rp699,43 triliun. Airlangga Hartarto merinci realisasi program kesehatan sebesar Rp21,15 triliun, jumlahnya setara dengan 12,1 persen dari pagu yang disiapkan sebesar Rp175,52 triliun. Kemudian, realisasi dana untuk klaster perlindungan sosial adalah 32 persen. Artinya, dana yang terpakai sejauh ini sebesar Rp49,07 triliun dari pagu yang disediakan sebesar Rp150,88 triliun. "Diharapkan bahwa program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa yang baru terealisasi 12 persen diminta bisa ditingkatkan," kata Airlangga dalam konferensi pers.

Anggota Komisi VIII DPR Surahman Hidayat mengungkapkan, permasalahan dalam pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) adalah belum memadainya anggaran yang dialokasikan untuk menjalankan kegiatan verifikasi dan validasi (verivali) data kemiskinan. Anggaran yang di alokasikan untuk kegiatan verivali DTKS seringkali tidak memasukkan perhitungan medan dan jarak tempat tinggal penerima manfaat, serta keterbatasan frekuensi angkutan umum menuju tempat tinggal penerima manfaat.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melakukan sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kepala LKPP Roni Dwi Susanto mengatakan, Perpres tersebut memuat sejumlah substansi perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Salah satunya terkait kewajiban kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk belanja barang/jasa dari Usaha Mikro dan Kecil (UMK). “Usaha mikro, kecil dan koperasi diberikan kesempatan minimal 40% terlibat dalam proses pengadaan anggaran belanja barang/jasa, APBN dan APBD,” kata Roni. Roni mengatakan, sebelum adanya perubahan substansi, tidak ada kewajiban persentase minimal belanja pengadaan ke UMK. Namun, sesuai dengan salah satu tujuan UU Cipta Kerja maka dicantumkan persentase tersebut untuk UMK.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan terjadi defisit pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp45,7 triliun sepanjang Januari 2021, atau 0,26 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, defisit APBN Januari 2021 meningkat 31,5 persen dibanding Rp34,8 triliun atau 0,23 persen terhadap PDB pada Januari 2020. "Sebab Januari tahun lalu Indonesia belum mengalami Covid-19," kata Sri Mulyani.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Papua I Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan pada tahun 2021 ini akan menyalurkan anggaran bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) di Provinsi Papua senilai Rp3,7 miliar. Dana tersebut nantinya akan digunakan untuk pembangunan jalan lingkungan untuk 395 unit rumah bersubsidi di daerah tersebut. "Bantuan PSU disalurkan oleh Kemen PUPR agar masyarakat yang tinggal di rumah bersubsidi merasa nyaman,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Kemen PUPR, Khalawi Abdul Hamid, dalam siaran persnya.

Pemerintah berhasil memperoleh dana sebesar Rp4,99 triliun dari lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara. Secara total, pemerintah melelang enam seri sukuk, yaitu Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPNS) dan Project Based Sukuk (PBS). "Total nominal yang dimenangkan dari keenam seri yang ditawarkan tersebut adalah Rp4,99 triliun, menyebutkan hasil lelang sukuk ini belum memenuhi target indikatif Rp12 triliun" bunyi keterangan resmi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD). Pembentukan itu berlandaskan pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah. Beleid ini diteken Presiden pada 4 Maret 2021. Dalam Pasal 2 Keppres 3/2021 disebutkan, pembentukan Satgas P2DD bertujuan mempercepat dan memperluas digitalisasi daerah.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menerima kunjungan dan melakukan rapat konsultasi dengan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR di Kantor Pusat BPK, Jakarta. Rapat konsultasi ini merupakan upaya BAKN untuk mendapatkan penjelasan sekaligus memberikan masukan terkait pemeriksaan yang dilakukan BPK.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melantik direksi Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA). LPI bertugas sebagai sebuah instrumen investasi baru di Tanah Air. Tujuan pendirian LPI yaitu sebagai lembaga yang kuat dengan tata kelola baik untuk mendapatkan kepercayaan investor global. Pembentukan lembaga ini untuk mendukung pembangunan berkelanjutan serta bertanggung jawab kepada Presiden. Sebagai lembaga pengelola dana abadi investasi dalam negeri, target LPI adalah mengoptimalkan nilai investasi pemerintah pusat, meningkatkan investasi asing atau Foreign Direct Investment (FDI), dan mendorong perbaikan iklim investasi.

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta agar PT PLN (Persero) dapat terus meningkatkan efisiensi dalam penyediaan tenaga listrik. Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Munir Ahmad menyampaikan, efisiensi penyediaan tenaga listrik menjadi salah satu komponen parameter yang digunakan dalam perhitungan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) maupun kebutuhan subsidi listrik. Salah satu upaya untuk mendorong efisiensi PLN, kata Munir, adalah dengan ditetapkannya Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 9 Tahun 2020 tentang Efisiensi Penyediaan Tenaga Listrik PT PLN (Persero).

Pemerintah telah membagikan bantuan produktif kepada pelaku usaha mikro senilai Rp2,4 juta kepada 12 juta pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sepanjang tahun 2020. Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) sebesar Rp2,4 juta ini merupakan bagian program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat pandemi Covid-19. Bantuan ini disalurkan melalui Bank BRI, BNI, dan juga Bank Syariah Mandiri yang langsung ditransfer ke rekening penerima.

Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (BLU PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) sudah mulai menyalurkan bantuan pembiayaan perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahani (FLPP) tahun 2021 ini pada 4 Februari 2021. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) menjadi bank pertama yang menyalurkan dana FLPP tahun ini. Bank ini menyalurkan senilai Rp4,6 miliar untuk 42 unit rumah. Tahun ini, pemerintah mengganggarkan FLPP Rp19,1 triliun yang terdiri dari Rp16,66 triliun dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Rp2,44 triliun dari pengembalian pokok untuk 157.500 unit rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Pemerintah juga memastikan, FLPP yang telah dicairkan disalurkan bersamaan dengan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM).

Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2021 kembali meningkat setelah beberapa kali mengalami revisi akibat perubahan dinamis dalam penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara Kunta Wibawa Dasa Nugraha menyebutkan anggaran PEN akan menuju ke level Rp627,9 triliun dari sebelumnya sekitar Rp619 triliun.

Pemerintah memperpanjang insentif pajak sebagai dampak pandemi Covid-19 hingga 30 Juni 2021, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2021. Ketentuan ini terbit menggantikan PMK Nomor 86/PMK.03/2020 jo PMK Nomor 110/PMK.03/2020 yang mengatur tentang pemberian insentif pajak hingga 31 Desember 2020.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa memastikan pengerjaan megaproyek ibu kota baru di Kalimantan Timur tetap akan berlanjut. Namun, Suharso mengatakan pemerintah tak akan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semata untuk kelanjutannya, melainkan dengan bergantung pada investasi swasta melalui skema kontrak Build Operate Transfer (BOT). "Pemerintah memastikan tak akan menggunakan dana APBN untuk membangun infrastruktur di ibu kota baru. Kalau ibu kota negara bisa menjadi pilihan dalam enggenjot investasi, kenapa tidak," ujar Suharso dalam konferensi pers di kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta.

Sederet program bantuan sosial (bansos) masih diberikan Pemerintah tahun 2021 ini. Totalnya ada 7 bansos yang berlanjut. Program ini menurut Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto bisa mendorong pergerakan ekonomi nasional dengan meningkatkan konsumsi rumah tangga. Namun, menurut Airlangga, alokasi anggaran masih bisa berubah karena pembahasan terus berjalan Menurut Airlangga, tujuh bansos yang masih dilanjutkan tahun 2021 ini adalah Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Prakerja, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, Bansos Tunai, Kuota Internet Pembelajaran Jarak Jauh, dan Diskon Listrik.

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo memastikan pemerintah selalu mengawal setiap kebijakan di sektor pertanian dengan optimal. Termasuk kebijakan pupuk bersubsidi yang banyak menjadi sorotan dalam penyalurannya. Menurut Syahrul Yasin Limpo, kebijakan subsidi pupuk merupakan upaya pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan dalam negeri. Dengan kebijakan itu diyakini akan meningkatkan produktivitas pertanian. "Untuk itu kita selalui memantau dan mengawal kebijakan pupuk subsidi agar lebih tepat sasaran," kata Syahrul Yasin Limpo

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan perkara nomor 15/PUU-XX/2022 terkait uji materi Pasal 201 ayat (10) dan ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada) mengenai pengangkatan penjabat kepala daerah. Kendati demikian, MK memberikan beberapa panduan kepada pemerintah dalam pengisian penjabat kepala daerah. Dalam pertimbangan MK, hakim konstitusi Enny Nurbaningsih menjelaskan, pengisian penjabat kepala daerah dalam masa transisi menuju pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak nasional 2024 merupakan kebijakan pembentuk undang-undang, yakni pemerintah dan DPR. Penjabat gubernur berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya, sementara penjabat bupati/wali kota berasal dari pejabat pimpinan tinggi pratama.

Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Indonesia Fitra Arsil menilai ada fenomena bahwa ruang partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang kini berada pada kekuasaan kehakiman, bukan lagi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Menurut Fitra, hal itu tercermin dari banyaknya undang-undang yang diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan tidak sedikit yang akhirnya dikabulkan oleh MK dalam acara Forum Diskusi Salemba, Sabtu (19/2/2022). Fitra menuturkan, fenomena ini mulai marak terjadi setelah pandemi Covid-19 di mana memang terdapat sejumlah undang-undang yang dibahas secara kilat di DPR. Beberapa undang-undang itu antara lain Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Penetapan Perppu 1/2020, serta Undang-Undang Ibu Kota Negara. Menariknya, kata Fitra, beberapa undang-undang tersebut langsung diajukan judicial review ke MK tak lama setelah undang-undang itu disahkan oleh DPR.