Pemerintah menerbitkan aturan Pajak Natura melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.03/2023 Tahun 2023 (PMK Nomor 66/PMK.03/2023) tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penggantian atau Imbalan Sehubungan dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diterima atau Diperoleh dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengatakan pemberi natura dan/atau kini kenikmatan wajib melakukan pemotongan pajak penghasilan atas pemberian natura dan/atau kenikmatan yang melebihi batasan nilai berlaku mulai efektif tanggal 1 Juli 2023.

Untuk kelancaran pelaksanaan pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (LPG) di seluruh wilayah Indonesia telah ditetapkan berbagai ketentuan baik yang ditetapkan oleh presiden maupun kementerian terkait yaitu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2021 menyatakan bahwa penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg hanya diperuntukkan bagi rumah tangga dan usaha mikro yang dilaksanakan secara bertahap pada daerah tertentu dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Implementasi carbon capture storage/carbon capture utilization and storage (CCS/CCUS) diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon, serta Penangkapan, Pemanfataan, dan Penyimpanan Karbon pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. CCS merupakan upaya mengurangi Emisi GRK melalui penginjeksian dan penyimpanan Emisi Karbon pada Wilayah Kerja.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bentuk dukungan sosial yang diberikan kepada masyarakat miskin dan rentan miskin di Indonesia. Bantuan sosial (bansos) PKH 2023 akan disalurkan dalam empat tahap.

Pemerintah melalui Kementrian Keuangan resmi menurunkan pungutan pajak emas batangan menjadi 0,25 persen. Awalnya emas dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,45 persen.

PT Pertamina (Persero) melalui Subholding Upstream PT Pertamina Hulu Energi (PHE) menandatangani perjanjian jual beli untuk akuisisi kepemilikan Shell Upstream Overseas Services (I) Limited (SUOS) di Blok Masela. Dalam hal ini, PHE bekerja sama dengan PETRONAS melalui PETRONAS Masela Sdn. Bhd. (PETRONAS Masela) mengambil alih 35 persen kepemilikan SUOS di blok tersebut. PHE akan mengelola 20 persen dari kepemilikan tersebut, sedangkan 15 persen sisanya akan dikelola PETRONAS Masela.

Sekitar 5,3 juta siswa SD, SMA, dan SMP sudah terdaftar sebagai penerima Program Indonesia Pintar (PIP) 2023. Terdapat sekitar 12,6 juta penerima PIP 2023 yang belum menerima bantuan tersebut.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) mengumumkan perpanjangan batas waktu akses dan pemasukan Dokumen Partisipasi Lelang Wilayah Kerja (WK) atau Blok Migas Tahap I Tahun 2023 selama 14 hari. Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Tutuka Ariadji menyebutkan bahwa batas waktu Akses Dokumen Lelang yang semula dibuka hingga tanggal 8 Mei 2023, diperpanjang hingga tanggal 22 Mei 2023.

Bantuan pemerintah untuk mobil listrik berupa insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sudah berlaku 1 April 2023. Masyarakat yang mau membeli mobil listrik dapat langsung datang ke dealer untuk melakukan transaksi. Mobil listrik dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 40% bisa mendapatkan insentif PPN sebesar Rp10%. Dengan begitu, mobil listrik yang memenuhi syarat tersebut hanya dikenakan PPN 1%. Praktis insentif PPN membuat harga mobil listrik ikut terpangkas. Aturan insentif tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023.

Pendaftaran Kartu Prakerja 2023 akan dibuka pada kuartal pertama 2023. Hal itu disampaikan oleh Kepala Komunikasi Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja, William Sudhana, merujuk pernyataan sebelumnya dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. "Mengutip pernyataan dari Pak Menko (Perekonomian Airlangga Hartarto) pada talkshow di TVRI, Prakerja 2023 akan dimulai di Q1 2023 dengan skema normal," ujarnya ketika dihubungi Kompas.com, Minggu (1/1/2023). William menambahkan, Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja (MPPKP) masih menunggu arahan lebih lanjut.

Anggaran bantuan sosial (bansos) sudah masuk dalam perlindungan sosial (perlinsos) yang diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa anggaran perlinsos dialokasikan untuk membantu masyarakat miskin dan rentan memenuhi kebutuhan dasarnya. Bantuan tersebut diharapkan akan mampu memotong rantai kemiskinan

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan pemenang lelang Wilayah Kerja (WK) West Kampar dalam acara The 3rd International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas (IOG) di Nusa Dua Convention Center, Bali, Rabu (23/11/2022). Perusahaan yang memenangkan lelang tersebut adalah konsorsium PT Aserra Petrolindo Gemilang dan PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) Langgak. Adapun jumlah total investasi komitmen pasti dalam lelang tersebut sebesar 32.559.982 USD dengan bonus tanda tangan sebesar 250.000,00 USD.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 120 Tahun 2022 ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 27 September 2022. Perpres ini mengatur tentang Penugasan Khusus dalam rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa Presiden menugaskan khusus kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk melaksanakan fungsi lain dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Kementerian PUPR dalam melaksanakan penugasan khusus memperhatikan prinsip kehati-hatian, transparansi, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.

Berbagai kebijakan terus ditempuh Pemerintah untuk mengatasi ketimpangan pembangunan kewilayahan sekaligus mendorong penguatan ekonomi nasional. Salah satu kebijakan yang telah diimplementasikan dan menjadi dasar dalam pembangunan nasional yakni Kebijakan Satu Peta. Kebijakan tersebut merupakan upaya perwujudan satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal, sehingga dapat menjadi acuan yang akurat dan akuntabel dalam pelaksanaan berbagai kegiatan dan perumusan kebijakan berbasis spasial.

Seiring dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, pemerintah akan menyalurkan bantuan sosial (bansos) BBM. Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini menyatakan Bansos BBM akan cair mulai September 2022. Bansos tersebut untuk 18.486.756 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari rencana 20,65 juta KPM. Bansos akan disalurkan melalui PT Pos di daerah masing-masing. Demikian disampaikan Mensos Risma dalam konferensi pers melalui You Tube dari di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Kementerian Pertanian (Kementan) mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2022 yang mengatur tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menjelaskan bahwa Permentan Nomor 10 Tahun 2022 menjadi salah satu upaya Kementan untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pupuk subsidi, serta mengoptimalkan penyaluran pupuk bersubsidi bagi para petani. "Tugas pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan tentu hanya bisa dilakukan jika mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari masyarakat. Pemerintah akan terus berupaya melakukan berbagai langkah agar produksi, produktivitas, dan kinerja pertanian kita meningkat," terang Syahrul.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap 9.158 temuan yang memuat 15.674 permasalahan senilai Rp18,37 triliun pada semester I-2022. Ketua BPK Isma Yatun memaparkan sebanyak 7.020 permasalahan berkaitan dengan kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI), 8.116 permasalahan senilai Rp17,33 triliun terkait ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan 538 permasalahan senilai Rp1,04 triliun terkait ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan.

Presiden Joko Widodo meresmikan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Domestik untuk untuk transaksi pemerintah pusat dan daerah di dalam negeri pada Senin (29/8/2022). KKP Domestik adalah skema pembayaran domestik berbasis fasilitas kredit untuk memfasilitasi transaksi pemerintah pusat dan daerah dalam bentuk Kartu Kredit Pemerintah yang diproses secara domestik. Sejumlah pejabat pun hadir, di antaranya Gubernur BI Perry Warjiyo, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan penopang perekonomian nasional saat ini. Oleh karena itu, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus mendorong holding ultra mikro melakukan akselerasi pembiayaan ke segmen tersebut. Selain itu, Kementerian BUMN juga menekankan pentingnya UMKM dibantu untuk melakukan digitalisasi. PT Permodalan Nasional Madani (PNM) yang merupakan anggota holding ultra mikro aktif melakukan pendampingan terhadap nasabahnya untuk bisa go online.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan kembali penerapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk transaksi perpajakan. Sistem ini akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2024 mendatang. Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu Suryo Utomo menyatakan langkah ini menyusul integrasi data yang tengah dilakukan pemerintah antara NIK dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hingga saat ini tercatat Kemenkeu tengah melakukan integrasi pada 19 juta data, dari target sekitar 42 juta NIK. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah.