Presiden Joko Widodo meresmikan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Domestik untuk untuk transaksi pemerintah pusat dan daerah di dalam negeri pada Senin (29/8/2022). KKP Domestik adalah skema pembayaran domestik berbasis fasilitas kredit untuk memfasilitasi transaksi pemerintah pusat dan daerah dalam bentuk Kartu Kredit Pemerintah yang diproses secara domestik. Sejumlah pejabat pun hadir, di antaranya Gubernur BI Perry Warjiyo, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan bahwa BI telah melakukan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar perdana sebesar Rp99,33 triliun per 26 Agustus 2022. Hal ini pun merupakan komitmen dari BI untuk berpartisipasi dalam pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kata Perry Warjiyo dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XI DPR.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan 13 Proyek Strategis Nasional (PSN) baru. Pemerintah melalui Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) mendorong pembangunan 13 PSN baru ini agar tepat waktu dan tepat sasaran. Penetapan 13 PSN baru tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahuh 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

Sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan penopang perekonomian nasional saat ini. Oleh karena itu, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus mendorong holding ultra mikro melakukan akselerasi pembiayaan ke segmen tersebut. Selain itu, Kementerian BUMN juga menekankan pentingnya UMKM dibantu untuk melakukan digitalisasi. PT Permodalan Nasional Madani (PNM) yang merupakan anggota holding ultra mikro aktif melakukan pendampingan terhadap nasabahnya untuk bisa go online.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan kembali penerapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk transaksi perpajakan. Sistem ini akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2024 mendatang. Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu Suryo Utomo menyatakan langkah ini menyusul integrasi data yang tengah dilakukan pemerintah antara NIK dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hingga saat ini tercatat Kemenkeu tengah melakukan integrasi pada 19 juta data, dari target sekitar 42 juta NIK. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa belanja pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN) di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah mencapai Rp2.800 triliun. Sehingga diperlukan reformasi dana pensiun agar tidak memberatkan APBN. Terlebih lagi, jumlah pensiunan ASN akan semakin meningkat. Hal tersebut dikemukakan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komisi XI DPRI RI, Rabu (24/8).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan penyaluran dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akan berakhir tahun 2022 ini, artinya pemerintah tidak mengeluarkan dana PEN lagi di tahun 2023. Hal tersebut sejalan dengan berakhirnya masa berlaku Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (UU Covid-19).

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan saat ini penambangan tanpa izin atau tambang ilegal tersebar di 2.741 lokasi. Jumlah itu fluktuatif dan dinamis karena memang pertambangan tanpa izin ini ada yang bersifat tidak terus-menerus

Pajak karbon sedang dikaji di Indonesia dalam upaya untuk mengendalikan perubahan iklim dan memerangi pemanasan global. Kebijakan ini sesuai dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang telah disahkan DPR sejak 7 Oktober 2021. Namun, penerapan yang seharusnya dimulai 1 Juli 2022, kembali ditunda untuk kedua kali.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) semakin menguatkan sinergi ekspor nasional yang dituangkan dalam bentuk penandatanganan tiga bidang kerja sama dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Diantaranya Penjaminan Pembiayaan berdasarkan Akad Kafalah Bil Ujrah, Pemanfaatan Produk dan Jasa Perbankan Syariah Khusus Transaksi Ekspor dan Impor untuk Nasabah LPEI serta Payroll Penggajian Pegawai dan Penyediaan Fasilitas Pembiayaan bagi pegawai LPEI. Hal ini merupakan kelanjutan kerjasama yang telah dilakukan sebelumnya yakni dalam hal pemberian pembiayaan kepada LPEI senilai Rp3 Triliun untuk pengembangan bisnis LPEI.

Pada bulan Juni 2022 terdapat 8 bantuan sosial (bansos) yang siap dicairkan oleh pemerintah. Di antaranya Bantuan Langsung Tunai (BLT) seperti minyak goreng kepada 20,5 juta keluarga yang terdaftar dalam program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), serta 2,5 juta Pedagang Kaki Lima (PKL) hingga Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau BLT gaji.

Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 18 April 2022. Pada Pasal 2 Bab II tentang Perolehan Tanah di Ibu Kota Nusantara (IKN) disebutkan bahwa perolehan tanah di IKN dilakukan dengan dua mekanisme, yaitu pelepasan kawasan hutan dan pengadaan tanah

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2021 kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor,Jawa Barat. Ketua BPK Isma Yatun, berharap hasil rekomendasi lembaganya tersebut segera dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah. "Serta bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Isma Yatun dalam keterangan pers, Jumat, 3 Juni 2022. Sejumlah temuan diungkap dalam laporan ini, salah satunya bantuan program kartu prakerja kepada 119.494 peserta sebesar Rp289,85 miliar pada Kemenko Bidang Perekonomian terindikasi tidak tepat sasaran. "Karena diterima oleh pekerja atau buruh yang memiliki gaji atau upah di atas Rp3,5 juta," demikian keterangan tertulis BPK

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan pemenang lelang penawaran langsung untuk empat Wilayah Kerja minyak dan Gas Bumi (WK Migas). Penawaran langsung keempat WK Migas ini sudah dibuka sejak 29 November 2021 sampai dengan 11 Januari 2022

Pemerintah menerbitkan aturan baru terkait perlakuan perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di bidang usaha pertambangan batubara. Peraturan ini seiring dengan berubahnya rezim kontrak menjadi izin. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan sebagai amanat Pasal 169A UU No. 3/2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba), rezim kontrak yang berakhir dapat diperpanjang menjadi rezim izin, yaitu Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara.

Tidak semua orang bisa mendapatkan bantuan pasang baru listrik dalam program pemasangan listrik gratis 2022. Cara mendapatkan bantuan pasang listrik gratis harus memenuhi syarat penerima bantuan pasang listrik gratis 2022. Syarat tersebut harus dipenuhi sebagai bagian dari cara daftar subsidi listrik pasang baru. Apa saja syarat program pemasangan listrik gratis 2022? Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (Permen ESDM) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Bantuan Pasang Baru Listrik bagi Rumah Tangga Tidak Mampu.

Badan Legislasi (Baleg)i Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah telah selesai membahas dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (RUU P3). RUU ini tinggal menunggu pengesahan dalam Rapat Paripurna DPR. Dalam RUU tersebut, kewenangan pengundangan dikembalikan ke Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) sebagaimana sebelum 2005. Pria yang akrab disapa Awiek ini menjelaskan, penomoran UU itu pada dasarnya ada di Setneg, sehingga perubahan ketentuan ini pada dasarnya untuk memudahkan kerja.

Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki mengatakan, produk dalam negeri sangat berkualitas. Oleh sebab itu dia meminta agar jangan ada lagi pembelian produk impor dalam belanja pemerintah. "Produk dalam negeri kita itu sangat berkualitas, jangan lagi ada pembelian produk impor dalam belanja pemerintah untuk produk-produk yang dapat dihasilkan di dalam negeri," ujar Teten dalam jumpa pers virtual Showcase & Business Matching. Teten mengaku, dirinya sudah berkomunikasi dengan para importir agar tidak lagi memproduksi produk-produk yang bisa diolah oleh Indonesia sendiri. "Saya katakan ke teman-teman importir kalau produksi produk-produk yang bisa diolah oleh UMKM kita tunda impornya dan nantinya kita mengajak UMKM bermitra untuk memproduksinya," kata Teten.

Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) kembali memberikan sejumlah bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat per April 2022. Kemensos akan menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng sebesar 300 ribu kepada masyarakat pada April 2022. Penyaluran BLT minyak goreng ini akan dilakukan bersamaan dengan penyaluran bansos lainnya, antara lain Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Bantuan Subsidi Upah (BSU) oleh pemerintah berupa subsidi gaji kembali cair lagi tahun 2022 ini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, program bantuan subsidi upah ini ditujukan untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta. Nantinya, penerima akan mendapatkan subidi upah sebesar Rp1 juta per penerima. BSU ini akan diberikan kepada 8,8 juta pekerja pada tahun 2022. "Sasarannya adalah sebanyak 8,8 juta pekerja dengan total kebutuhan anggaran Rp8,8 triliun," kata Airlangga dalam keterangannya usai rapat Sidang Kabinet Paripurna di Jakarta. Penyaluran BSU ini pun sebagai cara pemerintah untuk melindungi masyarakat yang terkena imbas kenaikan harga komoditas dan inflasi. "Oleh karena itu arahan pak Presiden bahwa perlindungan sosial perlu terus dipertebal. Salah satunya adalah program baru yang diarahkan bapak Presiden yaitu bantuan subsidi upah," ujar Airlangga.