Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melantik direksi Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA). LPI bertugas sebagai sebuah instrumen investasi baru di Tanah Air. Tujuan pendirian LPI yaitu sebagai lembaga yang kuat dengan tata kelola baik untuk mendapatkan kepercayaan investor global. Pembentukan lembaga ini untuk mendukung pembangunan berkelanjutan serta bertanggung jawab kepada Presiden. Sebagai lembaga pengelola dana abadi investasi dalam negeri, target LPI adalah mengoptimalkan nilai investasi pemerintah pusat, meningkatkan investasi asing atau Foreign Direct Investment (FDI), dan mendorong perbaikan iklim investasi.

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta agar PT PLN (Persero) dapat terus meningkatkan efisiensi dalam penyediaan tenaga listrik. Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Munir Ahmad menyampaikan, efisiensi penyediaan tenaga listrik menjadi salah satu komponen parameter yang digunakan dalam perhitungan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) maupun kebutuhan subsidi listrik. Salah satu upaya untuk mendorong efisiensi PLN, kata Munir, adalah dengan ditetapkannya Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 9 Tahun 2020 tentang Efisiensi Penyediaan Tenaga Listrik PT PLN (Persero).

Pemerintah telah membagikan bantuan produktif kepada pelaku usaha mikro senilai Rp2,4 juta kepada 12 juta pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sepanjang tahun 2020. Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) sebesar Rp2,4 juta ini merupakan bagian program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat pandemi Covid-19. Bantuan ini disalurkan melalui Bank BRI, BNI, dan juga Bank Syariah Mandiri yang langsung ditransfer ke rekening penerima.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa memastikan pengerjaan megaproyek ibu kota baru di Kalimantan Timur tetap akan berlanjut. Namun, Suharso mengatakan pemerintah tak akan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semata untuk kelanjutannya, melainkan dengan bergantung pada investasi swasta melalui skema kontrak Build Operate Transfer (BOT). "Pemerintah memastikan tak akan menggunakan dana APBN untuk membangun infrastruktur di ibu kota baru. Kalau ibu kota negara bisa menjadi pilihan dalam enggenjot investasi, kenapa tidak," ujar Suharso dalam konferensi pers di kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta.

Sederet program bantuan sosial (bansos) masih diberikan Pemerintah tahun 2021 ini. Totalnya ada 7 bansos yang berlanjut. Program ini menurut Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto bisa mendorong pergerakan ekonomi nasional dengan meningkatkan konsumsi rumah tangga. Namun, menurut Airlangga, alokasi anggaran masih bisa berubah karena pembahasan terus berjalan Menurut Airlangga, tujuh bansos yang masih dilanjutkan tahun 2021 ini adalah Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Prakerja, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, Bansos Tunai, Kuota Internet Pembelajaran Jarak Jauh, dan Diskon Listrik.

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo memastikan pemerintah selalu mengawal setiap kebijakan di sektor pertanian dengan optimal. Termasuk kebijakan pupuk bersubsidi yang banyak menjadi sorotan dalam penyalurannya. Menurut Syahrul Yasin Limpo, kebijakan subsidi pupuk merupakan upaya pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan dalam negeri. Dengan kebijakan itu diyakini akan meningkatkan produktivitas pertanian. "Untuk itu kita selalui memantau dan mengawal kebijakan pupuk subsidi agar lebih tepat sasaran," kata Syahrul Yasin Limpo

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan perkara nomor 15/PUU-XX/2022 terkait uji materi Pasal 201 ayat (10) dan ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada) mengenai pengangkatan penjabat kepala daerah. Kendati demikian, MK memberikan beberapa panduan kepada pemerintah dalam pengisian penjabat kepala daerah. Dalam pertimbangan MK, hakim konstitusi Enny Nurbaningsih menjelaskan, pengisian penjabat kepala daerah dalam masa transisi menuju pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak nasional 2024 merupakan kebijakan pembentuk undang-undang, yakni pemerintah dan DPR. Penjabat gubernur berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya, sementara penjabat bupati/wali kota berasal dari pejabat pimpinan tinggi pratama.

Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Indonesia Fitra Arsil menilai ada fenomena bahwa ruang partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang kini berada pada kekuasaan kehakiman, bukan lagi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Menurut Fitra, hal itu tercermin dari banyaknya undang-undang yang diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan tidak sedikit yang akhirnya dikabulkan oleh MK dalam acara Forum Diskusi Salemba, Sabtu (19/2/2022). Fitra menuturkan, fenomena ini mulai marak terjadi setelah pandemi Covid-19 di mana memang terdapat sejumlah undang-undang yang dibahas secara kilat di DPR. Beberapa undang-undang itu antara lain Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Penetapan Perppu 1/2020, serta Undang-Undang Ibu Kota Negara. Menariknya, kata Fitra, beberapa undang-undang tersebut langsung diajukan judicial review ke MK tak lama setelah undang-undang itu disahkan oleh DPR.