Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) BPK Tahun 2020 kembali memperoleh penghargaan sebagai Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Terbaik pertama kategori Lembaga Negara dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM). Pemberian penghargaan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-02.TI.06.02 Tahun 2020 tentang Penetapan Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Terbaik Tahun 2020. Penghargaan diberikan dalam acara Pertemuan Nasional Pengelola JDIH dan Pemberian Penghargaan bagi Anggota JDIHN Terbaik 2020 pada 26 November 2020 yang diselenggarakan di Aula Prof. Mudjono, Gedung Annex Lantai 4 BPHN.

Dalam pidato laporannya Kepala BPHN, Benny Riyanto mengatakan bahwa pemberian penghargaan bagi Anggota JDIHN telah dilakukan sejak tahun 2014 oleh Kemenkumham Penganugerahan ini diberikan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden RI Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN).

Penghargaan diberikan langsung oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly kepada Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara BPK (Kaditama Binbangkum), Blucer W Rajagukguk.

Dalam sambutan dan arahannya Menteri Hukum dan HAM mengatakan, “Covid-19 telah memaksa kita menggeser cara kerja. Kita haruslah mengubah cara kerja, dari biasa menjadi luar biasa, dari prosedur panjang dan berbelit-belit menjadi smart short cut, dari orientasi prosedur menjadi orientasi hasil. Untuk itu salah satu layanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah kemudahan akses terhadap informasi”.

Menteri Hukum dan HAM juga memberikan ucapan selamat sekaligus apresiasi atas perhatian, dukungan dan kinerja terbaik dalam pengelolaan JDIH di lingkungan masing-masing dan berharap agar prestasi yang telah dicapai dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi Anggota JDIHN lainnya untuk lebih antusias lagi dan sungguh-sungguh dalam mengelola JDIH.