Seiring perkembangan hukum yang dinamis dan kebutuhan informasi hukum yang semakin meningkat, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Binbangkum) BPK menyelenggarakan kegiatan Workshop Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (UJDIH) dan Rapat Koordinasi (Rakor) Unit Kerja Hukum Semester I Tahun 2018. Bertempat di Badan Pendidikan dan Penelitian (Badiklat) BPK Kalibata Jakarta, kedua acara tersebut berlangsung pada tanggal 9 s.d. 12 April 2018.

Dalam laporan kegiatan yang disampaikan oleh Kaditama Binbangkum, Nizam Burhanuddin, maksud diadakan kegiatan workshop UJDIH maupun rakor unit kerja hukum adalah sebagai forum diskusi dan transfer pengetahuan kepada Para Pejabat dan Pegawai di Lingkungan BPK di bidang hukum. Dengan forum diskusi dan transfer pengetahuan diharapkan terwujud kesamaan persepsi di bidang hukum dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok BPK dalam melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, serta mewujudkan keberadaan UJDIH BPK Perwakilan sebagai penyedia informasi yang benar, tepat dan akurat.

Dihadapan peserta workshop dan rakor, Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar dalam sambutannya menyampaikan pesan bahwa penguatan aspek hukum dalam pemeriksaan menjadi bagian yang penting dalam rangka menjaga dan mempertahankan Integritas, Independensi, dan Profesionalisme BPK. Dalam hal menjaga nilai-nilai profesionalisme, BPK saat ini tidak cukup hanya mengedepankan aspek audit tanpa memperhatikan aspek hukum dalam pemeriksaan. Selain itu, Wakil Ketua juga berharap bahwa workshop UJDIH dapat mendorong peningkatan layanan informasi hukum di BPK secara cepat, mudah dan akurat. Informasi yang terkandung di dalam UJDIH harus mampu memenuhi harapan BPK dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, khususnya layanan informasi hukum yang menunjang tugas pemeriksaan BPK.

Narasumber yang dihadirkan pada kegiatan workshop UJDIH dan rakor hukum yaitu Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Kementerian Dalam Negeri, dan narasumber dari lingkungan BPK Pusat dan Perwakilan