ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang­ Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan memerlukan tata kerja; b. bahwa Surat Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 05/SK/K/1995 tentang Tata Kerja Badan Pemeriksa Keuangan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi serta ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Tata Kerja Badan Pemeriksa Keuangan; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654); Ruang lingkup Peraturan ini meliputi: a. Tugas dan Wewenang; b. Susunan BPKdan Pelaksana BPK; c. Hubungan Kerja antara Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota; d. Hubungan Kerja antara BPKdan Pelaksana BPK; e. Hubungan Kerja antara BPK dan Majelis Tuntutan Perbendaharaan; f. Hubungan Kerja antara BPK dan Majelis Kehormatan KodeEtik; g. Hubungan antara BPKdan Pemangku Kepentingan; h. Pemantauan dan Penyelesaian Kerugian Negara; 1. Penyusunan standar pemeriksaan; J. Pemberian Pendapat, Pertimbangan, dan keterangan ahli; serta k. Akuntabilitas.

CATATAN:

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2016.