Jumat, 22 Juni 2012

Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Binbangkum PKN) BPK pada tanggal 13 s.d. 14 Juni 2012 kembali mengadakan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Daerah yang Bermasalah, di Kantor Perwakilan BPK Jawa Timur bagi para pemeriksa pada Kantor Perwakilan BPK Wilayah Tengah dan Timur, dengan jumlah peserta 169 orang.
Sosialisasi tersebut dibuka oleh Kepala Direktorat Legislasi, Analisis, dan Bantuan Hukum (Kadit LABH) Akmad Anang Hernady, dalam sambutannya Kadit LABH menyatakan bahwa acara ini penting bagi para Pemeriksa BPK, pemeriksa perlu mengetahui berbagai hal terkait pemeriksaan termasuk aspek hukum pemeriksaan yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa, pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, dan peraturan daerah yang bermasalah. Dengan pemaparan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diharapkan pemeriksa menjadi semakin waspada dengan adanya berbagai modus penyimpangan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berpotensi menimbulkan kerugian negara/daerah. Penyimpangan tersebut dapat berasal dari sistem pelelangan yang kurang tepat dan tidak realistis, niat dari para pelaksana pengadaan, dan adanya tekanan dari pihak luar kepada pelaksana pengadaan.
Sosialisasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang disampaikan oleh Kurnia Toha dari BPN dan Tuti Trihastuti Sukardi dari Sekretariat Negara, diharapkan pemeriksa dapat mengetahui kategori pembangunan untuk kepentingan umum, ganti rugi tanah untuk pembangunan untuk kepentingan umum, para pihak yang terkait dengan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, dan para pemeriksa dapat mengajukan pertanyaan dan memberikan masukan dalam rangka penyusunan peraturan pelaksana dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk kepentingan Umum. Dan dengan adanya sosialisasi terkait peraturan daerah yang bermasalah diharapkan pemeriksa dapat memahami, sehingga dapat menggunakan kriteria yang tepat dalam melakukan pemeriksaan. Mengenai Perda bermasalah yang disampaikan oleh R. Gani Muhammad dari Kemendagri diharapkan pemeriksa mengetahui bahwa saat ini banyak terdapat peraturan daerah yang bermasalah karena bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yang memerlukan klarifikasi dari pemerintah daerah terkait, serta bagaimana pemeriksa bersikap terhadap peraturan daerah yang bermasalah tersebut.
Dengan adanya seluruh kegiatan sosialisasi tersebut diharapkan agar para pemeriksa nantinya memiliki persepsi yang sama dalam pelaksanan tugas pemeriksaan, yang bermanfaat terutama demi terciptanya pemeriksaan yang lebih baik di masa depan, dapat memudahkan dalam mengambil suatu kesimpulan dan merumuskan rekomendasi yang tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Categories: Berita