Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah. Seiring berjalannya waktu, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah dipandang perlu disempurnakan guna menampung perkembangan dalam Piutang Negara/Daerah yang ada, sehingga kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah.

Permasalahan yang dibahas dalam tulisan hukum ini yaitu:

  1. Apakah yang dimaksud dengan piutang negara dan piutang daerah serta ruang lingkup penghapusan secara bersyarat atau mutlak?
  2. Tata cara penghapusan secara bersyarat atau mutlak atas piutang negara?
  3. Tata cara penghapusan secara bersyarat atau mutlak atas piutang daerah?

Selanjutnya…


Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum dan bukan merupakan pendapat instansi.