Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan ada 21 perusahaan yang kurang cermat dalam menghitung Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sumber daya alam. Akibatnya negara mengalami kekurangan penerimaan negara sebesar Rp328,13 miliar dan USD 38,66 juta. “Sehingga terdapat kekurangan penerimaan negara sebesar Rp328,13 miliar dan USD 38,66 juta,” kata Ketua BPK Agung Firman Sampurna dalam penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2019 pada Rapat Paripurna DPR Ke-14.

Temuan ini diungkap BPK dalam pemeriksaan terkait pengelolaan PNBP dan perizinan mineral batu bara tahun 2016-2018 pada Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan instansi terkait.

Selengkapnya…