Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebut pengelolaan utang pemerintah pusat kurang efektif dalam menjamin biaya minimal dan risiko terkendali, serta kesinambungan fiskal untuk periode 2018 hingga kuartal ketiga tahun lalu. Hal itu terungkap dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2019. “Hasil pemeriksaan kinerja secara umum mengungkapkan masih terdapat permasalahan yang apabila tidak segera diperbaiki dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan program/kegiatan,” kata Ketua BPK Agung Firman Sampurna.

Ketua BPK menyebut pengelolaan utang pemerintah pusat kurang efektif untuk menjamin biaya minimal dan risiko terkendali serta kesinambungan fiskal pada tahun 2018 hingga triwulan ketiga tahun 2019 di Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas dan instansi terkait lainnya.

Selengkapnya…