Kementerian Keuangan membuat ketentuan khusus mengenai pelaksanaan belanja anggaran untuk penanganan Covid-19. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020, pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas Anggaran Pendapat dan Belanja Negara (APBN) dimana anggaran untuk pengeluaran tersebut masih belum atau tidak cukup tersedia. Pemerintah juga memiliki kewenangan untuk menentukan proses dan metode pengadaan barang dan jasa serta melakukan penyederhanaan mekanisme dan simplifikasi dokumen pada bidang keuangan negara.

Selengkapnya…