Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum mencairkan kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) untuk DKI Jakarta sebesar Rp5,16 triliun. Alasan penahanan dana tersebut karena menunggu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit yang saat ini masih berlangsung.

Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tidak perlu menunggu hasil audit BPK untuk mencairkan DBH. Terlebih lagi DBH tersebut untuk kekurangan pembayaran Tahun 2018 dan 2019. “Penting untuk ditegaskan di sini tidak relevan menggunakan pemeriksaan BPK sebagai dasar untuk bayar DBH. Tidak ada hubungannya, saya sudah jelaskan, tidak ada hubungan antara pembayaran kewajiban Kemenkeu kepada Pemprov DKI atau pemda manapun,” kata Agung Firman Sampurna melalui Video Conference.

Selengkapnya…