Pimpinan DPR melakukan rapat konsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam rangka pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam penanganan pandemi Covid-19.

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan pandemi Covid-19 telah menciptakan ancaman nyata bagi keselamatan rakyat, sosial ekonomi dan sistem keuangan. Kegentingan yang sangat tinggi menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 yang berisi landasan hukum bagi langkah dan kebijakan di bidang keuangan negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dalam menjaga sistem keuangan nasional. “Kita meminta pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan BPK terhadap pengelolaan pertanggungjawaban keuangan negara Tahun Anggaran 2020 dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, transparan, dan akuntabel mengingat seluruh kementerian dan lembaga melakukan refocusing dan realokasi terhadap anggaran tahun 2020,” kata Puan Maharani.

Selengkapnya…