Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan beberapa program baru untuk memperkuat program-program yang ditujukan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat. Salah satu program baru dimaksud dan terkait langsung dengan tenaga kerja adalah Kartu Prakerja.

Kartu Prakerja memberikan bantuan biaya pelatihan bagi masyarakat Indonesia yang ingin memiliki atau meningkatkan keterampilannya. Didesain sebagai sebuah produk, program ini dikemas sedemikian rupa agar memberikan nilai bagi pengguna sekaligus memberikan nilai bagi sektor swasta. Jalan digital melalui marketplace dipilih untuk memudahkan pengguna mencari, membandingkan, memilih, dan memberi evaluasi. Menggandeng pelaku usaha swasta, program ini adalah wujud kerjasama pemerintah dan swasta dalam melayani masyarakat.

Kartu Prakerja tidak hanya untuk mereka yang sedang mencari pekerjaan, namun juga buruh, karyawan dan pegawai. Pendeknya, semua warga bangsa yang berusia 18 tahun ke atas dan tidak sedang sekolah atau kuliah, boleh mendaftar.

Penerbitan Kartu Prakerja juga merupakan bagian dari program untuk memajukan sumber daya manusia Indonesia. Harapannya, dengan adanya  Kartu Prakerja dapat memberikan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan keterampilan sekaligus mendapatkan pekerjaan. Dalam merealisasikan program ini, nantinya juga akan dibantu melalui proses link and match dengan dunia industri. Para pemegang kartu akan mendapatkan pelatihan sesuai keterampilan dan skill yang mereka miliki, dengan harapan  begitu lulus training dengan hasil training bagus, mudah sekali masuk dunia kerja karena meningkat skill-nya hingga siap dan bisa terserap di dunia kerja.

Permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan hukum ini adalah:

  1. Gambaran/Informasi Umum terkait Kartu Prakerja?
  2. Bagaimanakah Pengalokasian dan Pengganggaran Kartu Prakerja?
  3. Bagaimanakah Mekanisme Pencairan Dana Kartu Prakerja?
  4. Bagaimanakah Penyaluran Program Kartu Prakerja?
  5. Bagaimanakah Pertanggungjawaban, Akuntansi, dan Pelaporan Kartu Prakerja?

Selengkapnya…


Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum dan bukan merupakan pendapat instansi.