Dalam rangka menanggulangi Pandemi Covid-19 ini mengharuskan pemerintah untuk mempunyai kebijakan yang luar biasa. Kebijakan untuk menangani masalah kesehatan, melindungi masyarakat dengan jaminan sosial, dan menjaga dunia usaha jadi prioritasnya. Realokasi anggaran, refocusing kegiatan, serta penyesuaian besaran belanja wajib adalah cara utama pemerintah untuk mendanai kebutuhan penangan Covid-19.

Dalam tulisan hukum ini akan dibahas mengenai Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Hal ini dikarenakan nakes merupakan garda terdepan bangsa untuk memulihkan negara dari pandemi Covid-19. Pemberian insentif pun dilakukan pemerintah sebagai apresiasi atas jasa yang tak ternilai yang mereka pertaruhkan. Untuk itu pemerintah terus mengupayakan agar hak nakes untuk mendapatkan insentif dapat tersalurkan dengan akuntabel.

Tulisan hukum mengenai pemberian insentif bagi nakes ini dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/Menkes/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Dalam tulisan hukum ini, permasalahan yang akan dibahas yaitu:

  1. Apa yang menjadi kriteria fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan dan nakes yang berhak menerima insentif dan santunan kematian?
  2. Berapa besaran insentif bagi nakes yang menangani Covid-19?
  3. Bagaimana mekanisme pembayaran insentif dan santunan kematian bagi nakes yang menangani Covid-19?
  4. Bagaimana monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian insentif dan santunan kematian bagi nakes dan tenaga lain pada fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan dalam penanganan Covid-19?
  5. Apakah kendala yang dihadapi terkait pembayaran insentif dan santunan kematian bagi nakes yang menangani Covid-19?

Selengkapnya…


Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum dan bukan merupakan pendapat instansi.